p-Index From 2021 - 2026
6.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi AL-MAKTABAH Reaktor Jurnal Ilmu Lingkungan Statistika JURNAL SAINS PERTANIAN EQUATOR Singuda ENSIKOM Jurnal Dinamis Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Jurnal Kreatif Tadulako Online Jurnal Manajemen Pendidikan JURNAL AGROTEKNOLOGI MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen IQRA`: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice, and Research Jurnal Agribisnis Terpadu Jurnal Teknik Industri : Jurnal Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah dalam Bidang Teknik Industri Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial EKONOMIS : Journal of Economics and Business Jurnal Agrotek Tropika MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Basicedu Jurnal Pendidikan Almuslim Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmu Keperawatan Anak International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Pelita Eksakta ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan JKP | JURNAL KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN JURNAL USM LAW REVIEW CONCEPT Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY JOURNAL Al-Buhuts (e-journal) Jurnal Inovasi Pembangunan Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI) Journal of Economics Development Issues PROSISKO : Jurnal Pengembangan Riset dan observasi Rekayasa Sistem Komputer Jurnal Basicedu Peka : Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntasi FKIP UIR Pekanbaru Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) Journal of Accounting Information System International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital International Journal of Educational Development International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law International Journal of Studies in International Education Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Jurnal Kemitraan Masyarakat International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis Jurnal Budi Pekerti Agama Buddha Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edumaspul: Jurnal Pendidikan SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation Unizar Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja Dennis Atallah; Suherman Suherman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12932

Abstract

This study analyzes legal justice for workers in the application of non-competition clauses in employment contracts, particularly in the context of unequal bargaining positions between employers and employees. Although non-competition clauses are commonly used to protect trade secrets and business interests, Indonesian labor law does not explicitly regulate their scope and limitations, resulting in legal uncertainty and inconsistent judicial decisions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, focusing on court decisions concerning non-competition clauses and comparing Indonesian practice with regulatory models in the United States. The findings reveal that the application of non-competition clauses may restrict workers’ constitutional right to work and hinder career mobility, especially when such clauses are imposed without proportional compensation and clear limitations. The study further demonstrates that excessive reliance on the principle of freedom of contract often undermines substantive justice for workers. The novelty of this research lies in offering a comparative regulatory framework that integrates j Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan sanksi hukum dalam Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam rangka memperkuat perlindungan pekerja dan menjamin kepastian hukum dalam praktik pemutusan hubungan kerja. Ketiadaan norma sanksi yang tegas dan operasional terhadap pelanggaran ketentuan PHK menimbulkan ambiguitas normatif yang melemahkan penegakan hukum serta menciptakan ketimpangan perlindungan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan Pasal 157A dalam sistem sanksi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 157A masih bersifat umum dan belum memiliki daya sanksi yang efektif jika dibandingkan dengan ketentuan lain dalam klaster ketenagakerjaan, khususnya Pasal 185–189 yang secara tegas mengatur sanksi administratif dan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan norma Pasal 157A cenderung tidak efektif dalam mencegah praktik PHK yang sewenang-wenang. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui tawaran rekonstruksi norma sanksi yang lebih spesifik dan proporsional dengan menitikberatkan pada sanksi administratif yang diperkuat dengan denda sebagai ultimum remedium, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang berimbang dalam hubungan industrial. ustice-oriented principles, including reasonable duration, limited scope, and compensation requirements, as reflected in the Freedom to Work Act and consideration requirements applied in the United States. This study concludes that the establishment of explicit and worker-oriented regulations on non-competition clauses is essential to ensure legal certainty, balanced protection, and a fair labor market in Indonesia.   Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan sanksi hukum dalam Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam rangka memperkuat perlindungan pekerja dan menjamin kepastian hukum dalam praktik pemutusan hubungan kerja. Ketiadaan norma sanksi yang tegas dan operasional terhadap pelanggaran ketentuan PHK menimbulkan ambiguitas normatif yang melemahkan penegakan hukum serta menciptakan ketimpangan perlindungan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan Pasal 157A dalam sistem sanksi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 157A masih bersifat umum dan belum memiliki daya sanksi yang efektif jika dibandingkan dengan ketentuan lain dalam klaster ketenagakerjaan, khususnya Pasal 185–189 yang secara tegas mengatur sanksi administratif dan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan norma Pasal 157A cenderung tidak efektif dalam mencegah praktik PHK yang sewenang-wenang. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui tawaran rekonstruksi norma sanksi yang lebih spesifik dan proporsional dengan menitikberatkan pada sanksi administratif yang diperkuat dengan denda sebagai ultimum remedium, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang berimbang dalam hubungan industrial.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal Tambunan, Joy Catherine Carina; Suherman Suherman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12994

Abstract

This study aims to examine the legal liability of business actors and the Halal Product Supervisory Agency (BPJPH) for halal-certified products proven to contain non-halal elements, as well as to analyze legal protection for consumers who are harmed. The background of the study is based on the discovery of seven halal-certified products containing porcine elements, which demonstrates the urgency of evaluating the effectiveness of the implementation of three main regulatory pillars (the Consumer Protection Law, the Halal Product Guarantee Law, and Government Regulation No. 42 of 2024) in ensuring legal protection for Muslim consumers. This study uses a normative legal method with a statute approach and a case study approach to the findings of seven halal-certified products proven to be non-halal, with primary and secondary legal data sources. The novelty of the study is reflected in a comprehensive analysis of post-certification systemic failures as a gap between the law on the books and the law in action. The results of the study indicate dual legal liability, namely the liability of business actors (based on strict liability and liability based on fault) and the public accountability of BPJPH for negligence in carrying out its supervisory mandate. It was found that consumer legal protection, while strong normatively, proved weak in implementation due to the failure of its preventive (supervisory) function. This study recommends fundamental strengthening of the BPJPH's post-market surveillance function to restore the system's integrity and ensure effective legal protection for Muslim consumers.   Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dan BPJPH terhadap produk bersertifikat halal yang terbukti mengandung unsur tidak halal, serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Latar belakang penelitian didasarkan pada temuan tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi (porcine), yang menunjukkan urgensi evaluasi efektivitas implementasi tiga pilar regulasi utama (UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Produk Halal, dan PP No. 42 Tahun 2024) dalam menjamin proteksi yuridis bagi konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (case approach) terhadap temuan tujuh produk bersertifikat halal yang terbukti tidak halal, dengan sumber data hukum primer dan sekunder. Unsur kebaruan penelitian tercermin pada analisis menyeluruh terhadap kegagalan sistemik pasca-sertifikasi sebagai kesenjangan antara law in the book dan law in action. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertanggungjawaban hukum ganda yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha (berbasis strict liability dan liability based on fault) dan pertanggungjawaban publik BPJPH atas kelalaian (negligence) dalam menjalankan mandat pengawasan. Ditemukan bahwa perlindungan hukum konsumen, meski kuat secara normatif, terbukti lemah secara implementatif akibat kegagalan fungsi preventif (pengawasan). Penelitian ini merekomendasikan penguatan fundamental pada fungsi pengawasan pasca-pasar (post-market surveillance) oleh BPJPH guna memulihkan integritas sistem dan menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim.
Co-Authors Abdul Halim Anshor Abdullah Abdullah Abdurrahman Mansyur Adi Nur fajri Adinda Suci Rahayu Adinda Zalfaa Afiska Prima Dewi Agus Irawan Ahmad Rum Bismar Ahmad Sauqi Akbariansyah Akbariansyah Aldi Riyanto Alhadi Yan Putra Amara Pristania Ambar Yuswi Perdani Andi Ridwan Andika Pratama Anggraeni, Atika Dhiah Anis Hilmi Dwi Syafitri Anthoni Gerhan Aprilisa Pratiwi Arif Budi Kusuma Artika Surniandari Arum Widiyasyar Aslihatin Zuliana Asrini Asrini Astuti Andjar Atik Winanti Awaludin Bakti Jos Boby Firstya Rupman Bukman Lian, Bukman Cholyubi Jusuf Defri Ahmad Dennis Atallah Dewi Rizqiyana Dian Firdiani Diani Sadiawati Dila Charisma Dina Fitria Diyono Diyono Dodo Guntoro Dony Permana Dudi Nasrudin Usman Dyah Hesti Wardhani Edi Harapan Eka wahyuni Ekie Gilang Permata Elfianis, Rita ELIHAMI, ELIHAMI Elita Zusti Jamaan Enis Sumiati Enung Sri Mulyaningsih Eriz Syawaldi Sitompul Etty Zuliawati Zed Eva Damayanti Fandika Agustiyar Faqih Udin dan Jono M. Munandar Meivita Amelia Faradilla Herlin Farid Wahyudi Fatih Silmi Muhammad Firno Hadi Frasasti Mawar Gema Permana Rahman Ginanjar Hidayatul Ulum Hadi Paramu Hana Zafirah Hanni Yukamana Hasan Basri Hasinah Hasinah Heri Cahyono Herman Fland Dakhi Hernianti Hernianti Heru Sugiyono Hery Setyo Nugroho Iksal Iksal Iqbal Taufik Ir.H.Riduansyah, MP Ir.H.Riduansyah, MP Irda Yusnita Irman Syarif Irna Hasanah Irwan Said Irwan Sanjaya Irwin Andriyanto Ismaya Ismaya Iswan Iswan Iwan Erar Joesoef Joel Manurung Joko Warino Juhanis Juhanis K. Jalasanti Kezia Tamba Laisyah Shava Zein Haryanto Luqman Sahidin M. Djaeni M. Firdaus Martin Batara Tambunan Masagus Firdaus Masni Masni Maulana, Heru Maya Selvia Laurin Mirajiani, Mirajiani Misveria Villa Waru Mochamad Naim Mohamad Ikrom Arasid Mohamad Tofan Mohd. Melbourne Muchamad Subali Noto Muh. Adnan Hudain Muh. Mahrup Zainuddin Sabari Muhamad Sidik Muhammad Amali MUHAMMAD FAHMI Muhammad Fahrudin Muhammad Farras Nasrida Muhammad Firdaus Muhammad Imaduddin Zikky Muhammad Prastyo Muhammad Subhan Mulyadi Mulyadi Nabilah Farah Nanda Widaninggar Naomy Intan Della Nur Ahyani Nur Dea Utami Nur Hidayah Nurcholilah Nurcholilah Nurfadhilah Nurfadhilah Nuril Furqon Nurlina Nurlina Nurnaningsih Nurnaningsih Pahlawan Pahlawan Partono Partono R. R. Mukti Rahmi Aini Ratih Rosita Ratna Mega Sari Rema Bagos Pudyastowo Resmi Darni Rhobby Rhobby Maulana Ria Octarina Rijal Aziz Rika Neldawati Riska Julianti Ade Lismula Ristauli Siregar Ritma Dewanti Rocky Markiano Siagian Siregar Rosmaina Rosmaina Ruhban Maskur Runarianu Rachmat Sabda Alam Saddam Al Aziz Saefudin Saefudin Said Reza Fakhrizal Saleh Dwiyatno Samsul Mujtahidin Septuri Siti Maisaroh Sri Mulyati SRI WAHYU INDRAWATI Sukiswo Dirdjosuparto Sunarya, Yaya Suprima Susri Mizhar Syafrudin Syafrudin Syahputra Syahputra Syamsopyan Syamsopyan Syarwani Ahmad Tahrun Tahrun Tambunan, Joy Catherine Carina Titin Sutini Tiur Simbolon Tri Surianingsih Tri Widayatsih Triana Srisantyorini Vera Cecilia Win Konadi Yayat Ruhiat Yudi Irwansi Yuli Sulistyowati Yulyanti Harisman Yunus Ashari Yusmet Rizal Zulfahmi Zulfahmi