Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam At-Tafkir At-Tarbawi : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Jurnal Surya Teknika Teknomekanik Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts Eduvest - Journal of Universal Studies Saree : Research in Gender Studies ASHLITION JOURNAL: Ash-Shahabah English Literature, Linguistics & Education Jurnal Malikussaleh Mengabdi Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Spektra : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Al-Idaroh Ludi Litterarri Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Ragam Pengabdian Moderation: Journal of Islamic Studies Review Jurnal Arsitektur ARCADE Fathana: Jurnal Psikologi Ar-Raniry Jounal of Contemporary Indonesian Islam (JCII) Teewan Journal Solutions
Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Nurturing Resilient Women: Single Parents from the Perspective of Islamic Education Buto, Zulfikar Ali; Muhibuddin, Muhibuddin; Taufiq, Taufiq
Saree: Research in Gender Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v7i2.6326

Abstract

The phenomenon of single mothers is on the rise in modern society, bringing complex challenges in economic, psychological, social, and spiritual aspects. This article aims to examine the role and strength of women who live as single parents in educating their children based on Islamic educational principles. This research uses qualitative methods with Critical literature review to highlight the importance of spiritual education, moral strengthening, social skills development, life skills, and support from institutions and communities based on Islamic values. Based on a review of classical and contemporary Islamic educational literature, it was found that Islamic teachings give women a very noble position, especially as the main educators in the family environment, even without the presence of a spouse. Islam not only glorifies the role of mothers, but also emphasizes their pivotal role in shaping the character and personality of their children. The mental toughness, emotional independence, and spiritual intelligence of a single mother are formed through a comprehensive Islamic tarbiyah process, covering the spiritual, intellectual, and physical aspects. Through comprehensive education, women are able to raise a quality generation and build a just and civilized society. AbstrakFenomena ibu tunggal (single mother/parent) semakin meningkat di masyarakat modern, membawa tantangan kompleks dalam aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kekuatan perempuan yang hidup sebagai orang tua tunggal dalam mendidik anak-anak mereka berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan literatur kritis untuk menyoroti pentingnya pendidikan spiritual, penguatan moral, pengembangan keterampilan sosial, keterampilan hidup, dan dukungan dari lembaga dan komunitas berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan tinjauan kritis terhadap sumber tulisan ilmiah dibidang pendidikan Islam klasik maupun kontemporer, ditemukan bahwa ajaran Islam memberikan posisi yang sangat mulia bagi perempuan, terutama sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga, bahkan tanpa kehadiran suami. Islam tidak hanya mengagungkan peran ibu, tetapi juga menekankan peran sentral mereka dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak mereka. Ketahanan mental, kemandirian emosional, dan kecerdasan spiritual seorang ibu tunggal terbentuk melalui proses tarbiyah Islam yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan fisik. Melalui pendidikan yang komprehensif, perempuan mampu mendidik generasi berkualitas dan membangun masyarakat yang adil dan beradab.
Terapi Akupunktur Untuk Atasi Nyeri dan Adiksi Narkoba di Panti Rehabilitasi Seuramo Mulya Aceh (SURYA) Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Muhibuddin, Muhibuddin; Prisilia K.N, Ayunda; Vikia Murti, Mehdya; Afniratri, Atika; A.L, Nurcahyo; Nur Halizah, Afifah; Saleh, Muhammad; Kismullah, Fazil
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/evk8kj70

Abstract

Yayasan Seuramo Mulya Aceh (SURYA) merupakan Yayasan yang bergerak di bidang Rehabilitasi penyalahgunaan Napza. yang beralamat di Jln Jurong Dagang, Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Yayasan ini didiran pada tahun 2016, keberadaan Yayasan ini telah melakukan berhasil menolong para pecandu narkoba sebanyak ± 500 orang, namun beberapa diantaranya juga mengalami kekambuhan (Relapse). Pada Pengabdian kepada Masyarakat tahun ini Akademi Akupunktur Aceh bekerjasama dengan Yayasan Seuramo Mulya dan Himpunnan Mahasiswa Diploma III Akupunktur (HIMADIA) menggelar Pengabdian Masyarakat yang bertajuk Terapi Akupunktur Untuk Atasi Nyeri dan Adiksi Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2025. Adapun pelaksanaan pengabmas ini di ikuti oleh 37 orang yang terdiri dari 15 orang residen adiksi Napza dan 22 orang dari unsur masyarakat setempat. Pelaksanaan Pengabmas diwarnai dengan beberapa rangkaian kegiatan yaitu, penyuluhan Kesehatan yang bertajuk lima tahapanan perubahan perilaku adiksi narkoba, Scrining Kesehatan, dan Terapi Akupunktur untuk atasi Nyeri dan Adiksi narkoba. Berdasarkan hasil scrining Kesehatan yang dilakukan untuk menditeksi, kadar glukosa darah sewaktu-waktu, koleterol dan Asam urat, ditemukan sebanyak 4 orangmengalami Asam urat, 4 orang dengan kolesterol yang tinggi dan 4 orang dengan Kadar Gula Daerah Sewaktu (KGDS) diatas ambang normal. Selanjutnya Akupuntur Terapis dari Akademi Akupunktur Aceh juga melakukan terapi akupunktur pada residen adiksi narkoba dan masyarakat berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan ditemukan sebanyak 22 orang mengalami low back pain dan selebihnya sekitar 15 orang dengan adiksi napza. Pada residen dan masyarakat yang mengalami kelebihan dan dibawah batas normal dari hasil pemeriksaan Kadar Glukosa Darah, Kolesterol dan Asam Urat telah di lakukan edukasi agar masyarakat memiliki pola makan yang baik dan rajin melakukan aktivitas fisik, agar KGD, kolesterol dam Asam urat berada pada ambang normal. Demikian juga dengan reseden dan masyarakat yang yang memiliki keluhan lowback pain dan adiksi narkoba selain dilakukan terapi akupunk juga diberikan edukasi untuk menjadi kesehatan melalui pola makan yang baik dan melakukan aktivitas fisik menimal 30 menit setiap hari.
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Analisis Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL) Auliani, Delina; Malahayati, Malahayati; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan PT. Ekamas International Hospital sebagai penggugat ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim karena tergugat II tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya rumah sakit almarhum suami tergugat I, dan penggugat diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini mengakibatkan para tergugat terbebas dari segala tuntutan hukum, sedangkan penggugat menanggung akibat hukum berupa kewajiban membayar biaya persidangan. Kesimpulannya, gugatan penggugat tidak terbukti secara hukum karena ketidakterpenuhan unsur tanggung jawab tergugat dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini menyarankan agar PT. Sumatra Global Energi sebagai pihak tergugat melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara merata terhadap seluruh pekerja agar hak-hak pekerja terlindungi dan potensi sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang. 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (Studi Penelitian Di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II) Amanda, Aura; Iskandar, Hadi; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22076

Abstract

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika wajib pajak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, sehingga melanggar peraturan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji langkah penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan, serta hambatan dan upaya penanganannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum dilakukan bertahap sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai dari pendekatan persuasif hingga sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak serta kompleksitas struktur keuangan perusahaan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta publikasi kasus untuk efek jera. Kesimpulannya, penegakan hukum telah sesuai prosedur namun perlu penguatan pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Disarankan DJP memperkuat pengawasan berbasis teknologi, memperluas sosialisasi, dan mendorong perusahaan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak guna menghindari sanksi hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERJADI ANTARA SEORANG WARGA DESA DENGAN KEPALA DESA BERDASARKAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang) Handayani, Firda; Herinawati, Herinawati; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22464

Abstract

Sengketa tanah di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan yaitu klaim kepemilikan atas tanah yang telah dibangun fasilitas umum, dengan kewajiban hukum untuk menjaga kepastian hak atas tanah dan tata kelola desa berdasarkan aturan adat dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah antara warga dan Kepala Desa melalui hukum adat, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta ditunjang oleh peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan secara musyawarah adat oleh MDSK, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008. Kendala utama adalah sikap bersikukuh pihak bersengketa dan kurangnya pemahaman aparat desa, namun penyelesaian berhasil melalui pemberian kompensasi. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pada efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan konflik pertanahan berbasis kearifan lokal dan pentingnya penguatan legalitas bukti kepemilikan. Disarankan agar desa dan lembaga adat memperkuat kapasitas kelembagaan, menjamin kehadiran pihak sengketa, dan menegaskan status hukum tanah fasilitas umum secara sistematis dan berbasis hukum.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby) Yanti, Safrina; Hidayat, Hidayat; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22469

Abstract

Putusan bebas dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menuntut putusan berdasar surat dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dan menilai apakah penerapan asas ultra petita di luar dakwaan dapat dibenarkan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena unsur tindak pidana tidak terbukti berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta tidak terpenuhinya dua alat bukti dan keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Hakim menerapkan asas in dubio pro reo untuk menjaga prinsip praduga tak bersalah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bahwa penerapan ultra petita dapat dibenarkan jika tidak menyimpang dari substansi dakwaan, berbasis bukti sah, dan sebagai bentuk perlindungan hak terdakwa dalam semangat independensi kehakiman. Kesimpulannya, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi penegak nilai keadilan substantif. Disarankan agar hakim memperkuat integritas dan objektivitas agar menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGURUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2022/ PN LSM) Sabani, Nazwa; Johari, Johari; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Begitu juga dengan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencederai integritas sistem birokrasi. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Namun pertimbangan hakim tidak mencerminkan keadilan pada putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm yang menjatuhkan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe) Shabira, Afra; Muhibuddin, Muhibuddin; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23338

Abstract

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya. Hak anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dengan merumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yaitu: jenis penelitian kualitatif, Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak‑haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti terpenuhi hak hak anak di panti asuhan Muhammadiyah Dari hasil penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam mengatur tentang hak-hak anak, Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, Dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya. Panti asuhan Muhammadiyah sudah memenuhi standar dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun untuk kebersihan kamar mandi kurang memadai. Ruang makan kurang memadai dan tempat buat beribadah kurang memadai.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.) Nabila, Adinda; Jamaluddin, Jamaluddin; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23372

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kompilasi hukum Islam, dan bagaimana akibat hukum yang terjadi jika pembatalan perkawinan itu terjadi. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, karena pembatalan tersebut maka terjadilah akibat  hukum yang berdampak pada para pihak yang terkait, dan juga harta beda dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini betujuan untuk menganalisi bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (judicial case study). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan cara pengumpulan bahan hukum atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh Berdasarkan penelitian ini Pertimbangan Hakim, Hakim mengacu pada Pasal 71 huruf (a) KHI yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perkawinan Tergugat I dan II dianggap melanggar ketentuan ini karena dilakukan tanpa izin isteri pertama dan Pengadilan Agama. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 4, 5, 22, dan 23 UU Perkawinan, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 71 dan 73 KHI. Perkawinan Tergugat I dan II dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat Hukum Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami-isteri putus, akta nikah tidak berkekuatan hukum. Pasal 28 UU Perkawinan mengatur pengecualian, yaitu pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak, pihak yang beritikad baik, dan pihak ketiga yang beritikad baik. Anak tetap sah dan berhak mewarisi dari kedua orang tuanya. Pencegahan peningkatan kewaspadaan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, serta menekankan pentingnya memahami prosedur poligami yang sah sesuai UU dan KHI.
Massappo Wannua Tradition in Barru Regency: A Semiotic Study Muhibuddin, Muhibuddin; Taufik, Muhammad
ASHLITION : Ash-Shahabah English Literature, Linguistics, & Education Vol. 3 No. 1 (2025): January-June
Publisher : English Literature Studi Program Universitas Islam Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the Massappo Wanua tradition in Lapao Hamlet, Binuang Village, Barru Regency, using a semiotic approach. This tradition, which is performed annually by the Bugis community, aims to protect the village from disasters and maintain the balance between humans and nature. This research explores the symbols used in the ritual as well as the meaning of each symbol related to spiritual, social, and ecological values. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of participatory observation, interviews, and documentation. The results of the research using the theory of Charles Sander Pierce's Semiotics show that symbols such as rekkko ota, addupa-dupaang, and benno not only function ritually, but also reflect values such as welfare, honesty, and harmonious relationships between humans, nature, and spirituality. The findings enrich the understanding of Bugis people's cosmological relationship with nature and the ecological relevance of cultural practices that are preserved for generations.
Co-Authors A.L, Nurcahyo Abdul Hamid Abidin, Idrus Abubakar, Alauddin Afniratri, Atika Aidina, Faiza Aji Legowo, Nurcahyo Akhbar, Muhammad Akmal, Syarifah Al Musawa, Nabiel Al-Khalidi, M Wali Amanda, Aura Ameilia Zuliyanti Siregar Andik Bintoro Anhar Anhar Anim, Sarbini Arafah, Mudrikatul Arif Rahman Arnita Arnita Auliani, Delina Ben, Hasbaini Berutu, Muhammad Rizky Budhiarti Nababan, Erna Deni Rahman Dhiauddin Dhiauddin, Dhiauddin Erizon, Nelvi Fahanulloh, Farhanulloh Fahmi Fahmi Farhana, Nurfitria Fatahillah, Fatahillah Febrianton, Adi Gemasih, Mawardi Geun, An Sun Gunawan, Bakti Hadi Iskandar Hadinata, Teuku Eka Panny Handayani, Firda Heri Kurniawan, Heri Herinawati, Herinawati Hidayat Hidayat Hidayat, Khairul Hidayatullah Hidayatullah Hidayatullah, Putra Hijjiriyah, Nur Aisyah Indera Sakti Nasution Irwansyah, Defi Jamaluddin Jamaluddin Jannah, Dina Miftahul Johari Johari Jumhadi, Agus Idwar Kamarullah, Reza Khairunnisa, Izmi Kismullah, Fazil Kohari, Khalis M. Daud, Al Husaini M. Nur, Nainunis Mahidin Mahidin Mahmud Malahayati Malahayati Mansyur, Anaway Irianti Masluchah, Lulu Mastori, Mastori Ma’awiyah, Aisyah Melinda Melinda Meutia Nauly Miftahul Jannah Mohd. Nasir Mudrika Mudrika Muhammad Haikal Muhammad Hatta Muhammad Saleh MUHAMMAD TAUFIK Muhammad Yudi Ali Akbar Muksalmina Muksalmina Mulyadi Mulyadi Nabila, Adinda Nasir, Mohd Nasrul Nasrul Nisa, Fariza Khoirun Nofri Helmi, Nofri Nur Aksa, Fauzah Nur Halizah, Afifah Nurhaidah, Siti Nuri Prisilia K.N, Ayunda Purwantono, Purwantono Rahman, Saidfatur rahmati, nurul Ramli Ramli Ramli, Ichwana Rifyal, Rifyal Rijal, Muhammad Rinaldi Rinaldi Rizki Ramadhan Sabani, Nazwa Saefullah, Awwab Safrida Safrida Saifuddin Muhammad Jalil Saifuddin Saifuddin Saparudin, Imam Sastro, Marlia Selamat Meliala Sepri Kurniadi Shabira, Afra Sinaga, Jufri Siregar, Netti Herlina Susilawati, Susilawati Taufiq Taufiq Tulus Tulus Ummi Kalsum Vikia Murti, Mehdya Wardi, Miftahussa’adah Yanti, Safrina Zahratul Fitri, Zahratul Zainal Abidin Zainuddin, Zainuddin Zulfadli Zulfadli Zulfikar Ali Buto Zulkifli Nasution