Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.331
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Al-Ahkam An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum EDUCATIO : Journal of Education EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Edukasi AUD Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Jurnal Profetik Justisia Ekonomika AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Potret Pemikiran Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Journal of Islamic Law El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Munir : Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Kawanua International Journal of Multicultural Studies Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Fikruna : Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak Journal of Shariah Economic Law Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Ekonomi Syariah International Journal of Multidisciplinary Reseach Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Makkah: Journal Of Islamic Studies
Hafidzi, Anwar
UIN Antasari Banjarmasin
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru) Al Adawiyah DND, Pp Rabiah; Hafidzi, Anwar; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.220

Abstract

Abstract The practice of thrifting, which is the activity of buying or shopping for used goods, especially clothes, has become a popular social phenomenon among Indonesian people, especially the younger generation. However, this practice has also caused controversy and legal problems, especially related to the import of used clothing from abroad which is prohibited by the government. This study aims to examine the practice of thrifting in Banjarbaru City, South Kalimantan, from the perspective of sharia economic law, which is a law that regulates human economic activities based on Islamic teachings. The approach taken in this study uses a qualitative descriptive approach. And in this study will describe the practice of buying and selling used clothes in Banjarbaru City then connected with theory according to sharia economic law. The results showed that the practice of thrifting in Banjarbaru City is still in a legal gray area, because there are no specific rules governing it. The practice of thrifting in Banjarbaru City is also not fully in accordance with the principles of sharia economic law, but in transactions carried out by both parties, harmony in buying and selling is carried out in accordance with Sharia. And the goods used as the object of the transaction have been declared to be able to be sold and received by the buyer with actual conditions. The practice of thrifting in Banjarbaru City does not cause gaps for other clothing business actors, because the opening of this thrifting clothing sales stall is only open for approximately ten days a month. With this relatively short time, other clothing business actors should not feel that they will be rivaled or feel that there are indications of danger in thrifting practices in the city of Banjarbaru. However, this study recommends the Banjarbaru city government, to formulate regulations regulating thrifting practices, as a legal basis for thrifting business actors by considering legal, economic, social, cultural, and environmental aspects, as well as the principles of sharia economic law for thrifting business actors in Banjarbaru city. Keywords:  thrifting, used clothes, sharia economic law, Banjarbaru City   Abstrak Praktik thrifting, yaitu kegiatan membeli atau berbelanja barang bekas, terutama pakaian, telah menjadi fenomena sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Namun, praktik ini juga menimbulkan kontroversi dan permasalahan hukum, terutama terkait dengan impor pakaian bekas dari luar negeri yang dilarang oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik thrifting di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dari perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan ajaran Islam. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai praktek jual beli pakaian bekas di Kota Banjarbaru kemudian dihubungkan dengan teori menurut hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik thrifting di Kota Banjarbaru masih berada dalam wilayah abu-abu hukum, karena belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Praktik thrifting di Kota Banjarbaru juga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Namun dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, rukun dalam jual beli terlaksana sesuai syariat. Dan barang yang dijadikan objek transaksi telah dinyatakan bisa dijual dan diterima oleh pembeli dengan keadaan yang sebenarnya. Praktik thrifting di Kota Banjarbaru tidak menimbulkan kesenjangan bagi pelaku usaha pakaian lainnya, sebab pembukaan lapak penjualan baju thrifting ini hanya dibuka selama kurang lebih sepuluh hari dalam satu bulan. Dengan waktu yang relative singkat tersebut menjadikan pelaku usaha pakaian lain seharusnya tidak merasa akan tersaingi atau merasa ada indikasi bahaya dalam prektik thrifting di kota Banjarbaru. Walaupun demikian, penelitian ini merekomendasikan pemerintahan kota Banjarbaru, untuk menyusun peraturan yang mengatur praktik thrifting, sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha thrifting dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bagi pelaku usaha thrifting di kota Banjarbaru.   Kata Kunci: thrifting, pakaian bekas, hukum ekonomi syariah, Kota Banjarbaru  
Melihat Praktik Kerja Sama Usaha Cappucino Cincau A**** dan Analisis Penerapan Akad Syirkahnya Magfur, Achmad; Hafidzi, Anwar; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.230

Abstract

Abstract: Fresh, cold, sweet and portable drinks have become a trend among young people. Among them is Cappuccino Cincau, which was popular in the 2010s. But many disappeared and did not grow, as if following the seasons that passed before a year came together. But there is one that has survived until now, which is the object of the author's research, namely A**** Cappuccino Cincau. In total, there are already 21 outlets spread throughout South Kalimantan. Then how can this business grow sustainably? It turns out that one of them is the shirkah undertaken by the 3 owners, who even continue to maintain the clarity of the contract with the employees, and invite them to innovate, until they are financed through a new shirkah. Keywords: Shirkah, Islamic Economy, Banjarese Society. Abstrak: Minuman segar, dingin, manis, dan mudah dibawa, telah menjadi tren di kalangan kawula muda. Di antaranya adalah Cappucino Cincau yang sempat marak di tahun 2010an. Namun banyak yang hilang tidak tumbuh berkembang, seperti mengikuti musim yang berlalu sebelum satu tahun menyatu. Tetapi ada salah satu yang bertahan hingga kini, yang menjadi objek penelitian penulis, yakni Cappucino Cincau A****. Total sudah ada 21 outlet tersebar se-Kalsel. Lalu bagaimana usaha ini bisa tumbuh lestari? Ternyata di antaranya adalah jalinan syirkah yang dijalani 3 pemiliknya, yang bahkan terus memelihara kejelasan akad dengan para karyawan, dan mengajak mereka berinovasi, hingga dimodali lewat jalinan syirkah yang baru.
Perbandingan Konsep Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia Musthafa, Alwi; Salma, Siti; syawaliana, anisa; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.545

Abstract

Abstract Marriage is one of the main aspects of social life. However, marriage is not always smooth and can end in divorce. In Islam, one type of divorce that a wife can carry out is khulu', which means the wife voluntarily redeems herself from the marriage by paying iwad to her husband. On the other hand, marriage law in Indonesia regulates several types of divorce such as talak and divorce. This research aims to compare the concept of khulu' in Islamic law with the concept of divorce in marriage law in Indonesia. This research uses a qualitative research method with a comparative approach. Research data was obtained from literature studies and documentation related to khulu' and divorce in Indonesia. The similarities found are the existence of a religious legal basis, the existence of certain conditions, and the existence of legal consequences. And differences exist in terms of definitions, implementation procedures, and women's rights. These similarities and differences are caused by several factors, such as religious, cultural, social and legal factors. Keywords: Khulu', Divorce, Islamic Law, Marriage Law, Indonesia Keywords: marital satisfaction, husband's turn distribution, hadisth Abstrak Pernikahan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pernikahan tidak selalu mulus dan dapat berujung pada perceraian. Dalam Islam, salah satu jenis perceraian yang dapat dilakukan oleh istri adalah khulu', yang artinya istri secara sukarela menebus dirinya dari pernikahan dengan membayar iwad kepada suami. Disisi lain, hukum pernikahan di Indonesia mengatur beberapa jenis perceraian seperti talak dan cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep khulu' dalam hukum Islam dengan konsep perceraian dalam hukum pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi terkait dengan khulu' dan perceraian di Indonesia. Persamaan yang ditemukan adalah adanya dasar hukum agama, adanya syarat-syarat tertentu, dan adanya akibat hukum. Dan perbedaan ada dalam hal definisi, tata cara pelaksanaan, dan hak-hak perempuan. Persamaan dan perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, budaya, sosial, dan hukum. Kata Kunci: Khulu', Perceraian, Hukum Islam, Hukum Pernikahan, Indonesia
Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah Dan Mugni Al-Muhtaaj Pambudi, Bagus; Riah, Juai; Hafizah, Nurul; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.612

Abstract

Abstract This research analyzes the concept of iddah entry in the work of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Kitabun Nikah, Rujuk is an alternative in Islamic law as a solution for couples who have divorced. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari believes that husband reconciliation is invalid without words, which is classified as one of the conditions for reconciliation in the "Wedding Book". This requirement causes the wife's iddah period to be repeated, thereby giving the impression of increasing the iddah period which must be completed by three months. Therefore, this research aims to review and analyze more deeply the overlapping concepts of iddah and legal istinbat used by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in this regard. This research is normative research, carried out by analyzing library materials using a conceptual and analytical approach, as well as Islamic legal theory as an analytical tool. The research results show that Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari has the same legal views as the mugni manhaaj book. Keywords: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, The Book Of An-Marriage Abstrak Penelitian ini menganalisis konsep iddah bermasuk-masukan dalam karya syekh Muhammad arsyad al-banjari kitabun nikah, Rujuk merupakan salah satu alternatif dalam hukum Islam sebagai solusi bagi pasangan yang pernah bercerai. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa rujuk suami tidak sah tanpa ucapan, yang digolongkan sebagai salah satu syarat rujuk dalam "Kitabun Nikah". Syarat ini menyebabkan pengulangan masa iddah istri, sehingga terkesan menambah masa iddah yang harus disempurnakan selama tiga bulan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis lebih dalam tentang konsep iddah yang tumpang tindih dan istinbat hukum yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkait hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka menggunakan pendekatan konsep dan analisis, serta teori hukum Islam sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki pandangan hukum yang sama dengan kitab mugni manhaaj. Kata Kunci: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitabun Nikah
HARMONIZATION OF TRADITION AND ISLAM IN BANJAR DIAMOND CRAFTS: ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE FOR CHARACTER EDUCATION Adawiah, Rabiatul; Sakdiah, Halimatus; Jainie, Inawati Mohammad; Hafidzi, Anwar
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 14 No. 04 (2025): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v14i04.9175

Abstract

Background: The customary and Islamic traditions that color Banjar diamond craft activities contain noble and important values in character formation in Islamic education. Objective: This research aims to examine Banjar diamond crafts, both in the activities of diamond panning and polishing, by exploring local and Islamic customs and the character values contained there in and analyzing them from the perspective of Islamic educational philosophy. Method: This research uses a qualitative method with an ethnographic approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and triangulation with Banjar diamond miners and polishers. Result: The research results show that there is three dimensions of harmonization of custom and Islam in Banjar diamond crafts, namely the dimensions of religious practice, work ethics, and local wisdom. The three dimensions of harmonization of custom and Islam are relevant to character education as follows. First, religious practice forms the character of piety, obedience to worship, spiritual awareness that efforts must be intended as worship, responsibility, sincerity and gratitude as important elements in the dimension of religious character. Second, work ethics forms the character of hard work, resilience, honesty, and responsibility, as well as diligence, perseverance, tenacity and patience as the development of persistent and integrity character. Third, local wisdom forms the character of respect for tradition, cooperation, tolerance, civilization, and a strong cultural identity. Conclusion: The overall practice of harmonization of custom and Islam in diamond crafts from the perspective of Islamic Educational Philosophy, both perennially and essentially, strongly shapes the character of Banjar society. Harmonization between custom and Islam in Banjar diamond crafts is a manifestation of local wisdom as well as a primary source in character education. Thus, this study enriches the literature on character education, cultural education, and also the philosophy of Islamic education.
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Prinsip Keadilan di Era Digital Ipansyah, Nor; Hafidzi, Anwar
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 2 (2025): Volume 7, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i2.10637

Abstract

This study explores the reform of Islamic family law in Indonesia through the integration of maqāṣid al-sharī‘ah and the principles of justice and public welfare (maṣlaḥah) in response to the challenges of digital transformation. Employing a normative-juridical and comparative approach, it examines the limitations of the Kompilasi Hukum Islam (KHI) in addressing issues arising from technological developments and the growing demands for the protection of women and children. The findings reveal persistent inequalities in provisions concerning marriage guardianship, polygamy, and the legal status of children born out of wedlock. Guided by the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah—particularly justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and human dignity (karāmah insāniyyah)—the study affirms that authentic Islamic reform can be achieved without departing from Sharia’s normative foundations. Lessons from Morocco and Malaysia demonstrate that renewal within Islamic law is attainable through institutional innovation and contextual sensitivity. The research concludes that Indonesia’s Islamic family law reform should be maqāṣid-driven, justice-oriented, and digitally adaptive to ensure a fair, moral, and responsive legal framework consistent with the spirit of Islamic law in the modern age.
Konsep Hasan Wa Qabih Sebagai Dasar Etika Hukum Islam: Kajian Normatif Terhadap Moralitas Dalam Penetapan Hukum Riani, Khafifah Anjar; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1520

Abstract

Konsep moralitas hasan wa qabih (baik dan buruk) memiliki urgensi sebagai dasar etika fundamental dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam. Hukum Islam ditegaskan tidak boleh bersifat value-free (bebas nilai), melainkan harus merefleksikan keadilan dan kemaslahatan Ilahi. Secara metodologis, penelitian normatif-doktrinal ini menganalisis posisi hasan wa qabih melalui perdebatan teologis antara Mu'tazilah (al-hasan wa al-qabih bi al-'aql) dan Asy'ariyah (al-hasan wa al-qabih bi al-naql), serta fungsinya dalam ushul fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari sumber penetapannya, hasan wa qabih bertindak sebagai pilar etika dan filter moral yang wajib dipatuhi oleh mujtahid. Konsep ini dioperasionalisasikan melalui maqashid syariah, yang mendefinisikan hasan sebagai tercapainya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta qabih sebagai setiap tindakan yang merusaknya. hasan wa qabih berfungsi sebagai filter etis yang memandu metode ijtihad rasional (seperti istihsan, mashlahah mursalah, dan sadd al-dzarā'i') untuk memastikan hukum yang ditetapkan senantiasa mewujudkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Relevansi kontemporer konsep ini terlihat jelas dalam isu hukum keluarga, khususnya poligami, di mana status hukum yang mubah (boleh) harus tunduk pada pertimbangan moral hasan wa qabih, menuntut verifikasi ketat kemampuan adil sebagai pencegahan terhadap qabih (kezaliman).
Etika Fikih Dalam Pengobatan Tradisional Terbuka Aurat (Sampel Mandi Buka Aura) Studi Kasus Desa Manarap Monawarah, Monawarah; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1548

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan etika fikih dalam praktik pengobatan tradisional terbuka aurat dengan sampel mandi buka aura yang terjadi di Desa Manarap. Praktik mandi buka aura dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ikhtiar pengobatan tradisional dan spiritual, namun dalam pelaksanaannya sering melibatkan pembukaan aurat dan sentuhan fisik oleh orang yang bukan mahram. Hal ini menimbulkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait batasan aurat dan ketentuan darurat dalam pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama mengenai etika membuka aurat dalam konteks pengobatan serta menilai kesesuaian praktik mandi buka aura dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara tokoh agama, observasi lapangan, serta kajian terhadap kitab fikih dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuka aurat dalam pengobatan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang nyata, terbatas pada bagian yang diperlukan, dilakukan oleh sesama jenis, dan tidak disertai unsur ritual yang menyimpang dari syariat. Praktik mandi buka aura dinilai tidak memenuhi kriteria darurat sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih, sehingga berpotensi melanggar etika menjaga aurat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fikih yang lebih mendalam agar praktik pengobatan di masyarakat tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam dan menjaga kehormatan manusia.
Etika Doa Tolak Bala Dalam Tradisi Berkeliling Kampung Kajian Fikih Kontemporer (Studi Kasus Di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala) Putri, Sabrina Ardani; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1549

Abstract

Penelitian ini membahas praktik tradisi doa tolak bala keliling di Desa Pulau Sugara, dengan fokus pada aspek keagamaan dan sosial serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih kontemporer. Tradisi ini merupakan prosesi doa kolektif yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi kampung dan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama dan pelaku tradisi, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Praktik ini tidak hanya memiliki fungsi spiritual sebagai sarana penguatan hubungan umat dengan Allah Swt., tetapi juga membawa kemaslahatan sosial dengan mempererat solidaritas, silaturahmi, dan harmoni antarwarga. Keterlibatan tokoh agama sebagai pemimpin doa sekaligus pemberi legitimasi moral memastikan praktik tetap sesuai syariat, sementara unsur keliling kampung berperan sebagai media interaksi sosial. Dengan demikian, tradisi doa tolak bala keliling menjadi contoh integrasi harmonis antara nilai keagamaan dan budaya lokal.
Zakat Pertanian Pada Sistem Pertanian Modern: (Analisis Fikih Terhadap Praktik Petani Pengguna Alat Mesin Di Desa Beramban Raya) Rahma, Nur Paidha; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1554

Abstract

Zakat pertanian merupakan kewajiban dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketentuan fikih klasik tentang zakat pertanian pada mulanya disusun dalam konteks pertanian tradisional dengan biaya produksi yang relatif rendah. Perkembangan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin dan sistem irigasi buatan, telah meningkatkan biaya produksi sehingga memunculkan persoalan terkait penentuan kadar zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik zakat pertanian pada petani pengguna alat mesin serta meninjaunya dari perspektif fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama dan petani di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani menetapkan zakat sebesar 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk pertanian yang memerlukan biaya produksi tinggi. Praktik ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ dan prinsip fikih yang memberikan keringanan hukum atas dasar kesulitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran fikih kontekstual dalam pelaksanaan zakat pertanian modern.
Co-Authors A, Enny Ratnawati Afif, Muhammad Wildan Ahmad Rifandi Ahmadi Hasan Ainorridho’e, Muhammad Akhmad Faisal Al Adawiyah DND, Pp Rabiah al-Amruzi, M. Fahmi al-Amruzi, Muhammad Fahmi Ali, Mohd Hatta Mohamed Anshari, Mukhlis ARIE SULISTYOKO Aryani, Sophia Aseri, Akh Fauzi Astutik, Trining Puji Aziza, Muthia Nur Azizah, Laila Azzahra, Nelia Badrian Bagus Pambudi Bahran Bahran Benjammour, Mounir Diana Rahmi Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag fatimah Fatimah Fatya, Alvian Ikhsanul Fauzati, Naila Fithriana Syarqawie Fiyona, Putri Gunawan, Prananda Satria Gusti Muzainah Hafizah, Nurul Haitami, Iqbal Halimatus Sakdiah, Halimatus Hamdi, Fahmi Hamidi Ilhami, Hamidi Hayati, Fauziah Hayati, Zaida Hayatun Na`Imah Hayatunnisa, Eka Hayatunnisa, Eka Hisanah Alpasa, Khairatun Indradewa, Rhian Indraswati, Dyah Irwanda Fikri istiqomah istiqomah Ixsir Eliya Jainie, Inawati Mohammad Jarajap, Inawati Mohammad Jainie Jayawarsa, A.A. Ketut Khairun Nisa Khairunnisa Khairunnisa Korniienko, Maksym Ladraa, Kamel Layli Nor Syifa LESTARI, BUNGA Lutfi Lutfi Luthfi, FuaD M. Fahmi Al Amruzi, M. Fahmi M. Hanafiah Magfur, Achmad Mahmud Yusuf Makmun Makmun Maulida, Noor Sipa Mohamed Ali, Mohd Hatta Mohd. Hani, Mohd Hatta Mohlis, Mohlis Monawarah, Monawarah Muhammad Fadhil Muhammad Fajri Muhammad Ilham Nadhir Muhammad Ramli Muhammadie, Muhammad Fakhril Muhdi Muhdi Musaddiq, M Azhar Musaddiq, M. Azhar Musthafa, Alwi Nadiyah Nadiyah Nahdia Nazmi Naimah Naimah Najla Amaly, Najla Nasrullah Nasrullah Nor Ipansyah Normadina, Najwa Normalasari, Normalasari Nur Afidah, Rohmatun Nurdin Nurdin Prasetya, Debby Eka Putri, Hadisa Putri, Hadisa Putri, Sabrina Ardani Rabiatul Adawiah Rahma, Nur Paidha Rahman Helmi Rahmat Sholihin Rahmatika, Nadila Rahmawati, Helda Raihan, Ahmad Ramadhan, Syahrin raudatul jannah Riah, Juai Riani, Khafifah Anjar Rizali, Muhammad RUSDIYAH RUSDIYAH Sa'adah, Sa'adah Salma, Siti Saputra, Agus Aditya Arisandi Sari, Yumeida Riyana Sarmadi, Ahmad Sukris Sauri, Supian Seff, Nadiyah Sembiring, Rinawati Shabrina, Fauzia Nur Shofa, Lailatus Siregar, Fitri Ariani Siti Hajar Sudarmanto, Budi Agung Sugesti, Panji Sukarni Sukarni Syafrida Hafni Sahir syawaliana, anisa Ulfah, Rizqa Qiftia Veithzal Rivai Zainal Whulansari, Sisca Wicaksono, Ardian Trio Yunin, Oleksandr Yusna Zaidah Zahra, Pati Matu Zulpa Makiah