Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Bestuur Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Dinamika Hukum Al-Ahkam Jurnal Media Hukum WARTA Jurnal Penelitian Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudence MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum al-Afkar, Journal For Islamic Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Varia Justicia SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Mimbar Ilmu Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Volkgeist TSAQAFAH Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review Cepalo IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Walisongo Law Review (Walrev) Madani : Indonesian Journal of Civil Society LEGAL BRIEF Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Indonesian Law (JIL) Journal of Transcendental Law JHCLS Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan Lex Publica Journal of Global Pharma Technology SASI Journal of Transcendental Law Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Mouse Jurnal Jurisprudence
Absori Absori
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurisprudence

 1 
KEBIJAKAN PERIZINAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN INVESTASI Absori, Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.5539

Abstract

Kebijakan perizinana lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis  lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang  batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat,  yang didasarkan pada dalil liabality base on fault  dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko” yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas liability base on risk. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi  berdasarkan win win solution. Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci : Perizinan lingkungan, Gugatan masyarakat dan Penyelesaian sengketa.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta Absori, Absori; Harun, Harun; Ikbal, Moh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.11696

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada pelayanan kesehatan  yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantuan iuran di kota Yogyakarta. sebagaimana diamanatkan pada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, serta peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah.  Metodologis : Jenis penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan : Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna dari sudut pandang hukum administrasi perlu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan hal tersebut terwujud juga dalam  peraturan walikota yogyakarta, nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada diwilayah kota yogyakarta dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Kegunaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang merata. Bagi penerima bantuan iuran fakir miskin dan orang tidak mampu, agar bisa merasakan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kebaruan/Orisinalitas : beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan, masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mana hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. maka penelitian ini lebih terbaru, dan mengarah langsung pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, dan juga setingkat dibawahnya peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kata Kunci, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran
Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta Absori Absori; Harun Harun; Moh Ikbal
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.11696

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada pelayanan kesehatan  yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantuan iuran di kota Yogyakarta. sebagaimana diamanatkan pada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, serta peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah.  Metodologis : Jenis penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan : Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna dari sudut pandang hukum administrasi perlu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan hal tersebut terwujud juga dalam  peraturan walikota yogyakarta, nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada diwilayah kota yogyakarta dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Kegunaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang merata. Bagi penerima bantuan iuran fakir miskin dan orang tidak mampu, agar bisa merasakan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kebaruan/Orisinalitas : beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan, masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mana hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. maka penelitian ini lebih terbaru, dan mengarah langsung pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, dan juga setingkat dibawahnya peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kata Kunci, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran
Sexual Exploitation of Children in the Digital Age in the Victimology Perspective Marisa Kurnianingsih; Khudzaifah Dimyati; Kelik Wardiono; Absori Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i2.16030

Abstract

Purpose: This study aims to determine the criminal law policy on sexual exploitation in Indonesia and discover the current legal policy from the perspective of victimology.Methodology: This study is based on doctrinal legal research or normative juridical procedures with a legal perspective in the traditional sense of “law in the book”. Normative legal research is essentially a legal research library in which the author studies the legal principles beginning with specific sectors of the legal system and the identification of legislatively enacted legal norms.Results: The findings revealed that the criminal law policy on sexual exploitation in Indonesia and the current legal policy from a victimology view, comprising the legal protection from Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 23 of 2002 concerning Protection Children, and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, have attempted to fulfill the rights of victims, although a detailed explanation of legal protection efforts has been more based on the child protection law. Moreover, according to victimology, focusing on victims, criminal law policies addressing incidents of human trafficking or, more specifically, commercial sexual exploitation of children have prioritized victims’ interests.Benefits: This study was designed to serve as a reference for the government and parties concerned with Indonesia’s criminal law policy on sexual exploitation and its current legal policy from a victimology viewpoint. It is intended to result in law enforcement being more equitable and capable of combating sexual exploitation in the digital age.Novelty/Originality: Regarding responsibility for certain sorts of child sexual exploitation, the child protection legislation is more onerous than the trafficking statute in terms of penalties and threats. The two laws have endeavored to uphold victims’ rights in legal protection. However, the child protection statute includes a more extensive description of the legal protection measures. According to victimology, focusing on victims, criminal law policies addressing incidents of human trafficking or, more specifically, commercial sexual exploitation of children have emphasized victims’ interests
KEBIJAKAN PERIZINAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN INVESTASI Absori Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.5539

Abstract

Kebijakan perizinana lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis  lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang  batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat,  yang didasarkan pada dalil liabality base on fault  dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko” yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas liability base on risk. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi  berdasarkan win win solution. Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci : Perizinan lingkungan, Gugatan masyarakat dan Penyelesaian sengketa.
Co-Authors , Eren Arif Budiman Ach. Nurul Luthfi Achmadi Achmadi Adiantika, Hanif Nurcholish Afiful Ikhwan Agatha Jumiati Agiyanto, Ucuk Aida Dewi Aidul Fitriciada Azhari Ajid Abdul Syawal Akhmad Muslih Alirahman, Agus Dian Andria Luhur Prakoso Andriadin, Andriadin Anis Khairiyah Apreliyanti, Virra Ervita Arief Budiono Arum Prastyanti, Rina Badollahi, M Taufan Bambang Sukoco Bangsawan, Moh Indra Bangsawan, Mohammad Indra Chatarina Umbul Wahyuni Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi, Aida Diana Fitriana Dianto Dianto Dianto, Dianto Diatmoko, Tri Dinil Abrar Sulthani Disemadi, Hari Sutra Elviandari Elviandari Elviandri, Elviandri Elya Kusuma Dewi Emovwodo, Silaas Oghenemaro Esmara Sugeng Etyn Ariyani Susilowati Fadhilah, Astutik Fahmi Fairuzzaman Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Fatkhul Muin Fauziyah Putri Meilinda Fitrah Hamdani Fitriana, Diana Fitriani Nur Damayanti Fitriani Nur Damayanti Gamal Abdul Nasir Genta Arya Mohammad Gulyamov, Said Saidakhrarovich Hakim, Rusydi Hamdani, Fitrah Hanafi, Akhmad Hanafi, Muhammad Amin Hangabei, Sinung Mufti Haq, Hilman Syahrial Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Hery Dwi Utomo Ibrahim, Alisa Iksan Iksan Irawansah, Didik Istani Izziyana, Wafda Vivid Johan Cahya Kusuma Sakti Jumiati, Agatha Kachippa Suvirat Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Khuzaefah Dimyati Lyandova, Vanka M Junaidi M Junaidi, M M. Mu’inudinillah Basri Marisa Kurnianingsih Moh Ikbal Moh Ikbal Moh Indra Bangsawan Moh. Indra Bangsawan Mohammad, Genta Arya Mubarok, Asnawi Muh Nashiruddin Muh Zuhri Muhamad Latif Muhammad Amin Hanafi Muhammad Husnur Rofiq Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad, Fadil Mukhlishin Mukhlishin Munir, Usman Mustofa Fahmi Nanik Rumiati Nasri Nasri Nasri Nasri, Nasri Natangsa Subakti Natangsa Surbakti Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nugroho, Sigit Sapto Nurani, Siti Syahida Nurjannah S Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Pambudi, Satriyo Rahman Nur Pamungkas, Yuli Prasetyo Tri Peggy Dian Septi Nur Angraini Purwadi Wahyu Anggoro Rahmad, Noor Rahmatullah Ayu Hasmiati Ramadhan, Jelang Ramon, Tomás Mateo Ridwan Rika Maya Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka, Rizka Rochman, Saepul Rohayu H, Rina Rohayu, Rina Romi Saputra Rusydi Hakim Said Saidakhrarovich Gulyamov Sakti, Johan Cahya Kusuma Saprudin, Sapruddin Saputra, Romi Saputri, Heni Sarip Sarip Satriyo Rahman Nur Pambudi Setiyawan, Wahyudi Sheela Jayabalan Sigit Sapto Nugroho Silaas Oghenemaro Emovwodo Siti Hasanah Siti Soekiswati Siti Syahida Nurani Sitti Nurkhaerah Sri Rejeki Sri Suwartini, Sri Subakti, Natangsa Sudiyo Widodo, Sudiyo Syafirah, Filzah Ilda Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi Syawal, Ajid Abdul Syifa Rana Tsary Taadi Taadi Trias Hernanda Trisno Raharjo Trisno Raharjo Tsary, Syifa Rana Ucuk Agiyanto Wafdah Vivid Iziyana Wahyudi Setiyawan Waljinah, Sri Wardah Yuspin Wibowo, Sugeng Widayati Widayati Widayati, Widayati Widihartati S Widihartati Setiasih Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yulianingrum, Aullia Vivi Zamawi, Bahrudin Zuhdi, Syaifuddin