Articles
Teaching About Female Genital Mutilation: Complex Question of Cultural Relativism and Preventive Movement
Nur Quma Laila;
Hasse Jubba
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 16, No. 2, November 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/ai.v0i0.3357
This study aims to investigate three things. First, how is the tendency of the perspective used in discussing the issue of female circumcision in society; second, what is the value base that distinguishes the practice of female circumcision in one society from another; and third, how each value base in the practice of female circumcision is realized or transformed in the feminist movement. The research was carried out with a qualitative approach where data were obtained using a literature study method by reading books, journal articles and various reports on the practice of female circumcision. The results show that studies that discuss the practice of female circumcision tend to be discussed in five perspectives, namely in the perspective of gender, culture, health, religion and law. In practice, female circumcision has a different value base from one society to another. The value bases used in female circumcision include women's initiation into adulthood; purification or cleansing, beautification; and female fertility. Different value bases become the basis for feminists to make efforts to prevent the practice of female circumcision, starting from the level of binding regulations to prevent the practice of female circumcision, community participatory dialogue to abandon the practice of female circumcision, and empowering women through education and the economy.
KULIAH MENULIS ONLINE: UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI DOSEN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Hasse Jubba;
Mega Hidayati;
Zuly Qodir
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v4i2.875
Artikel ini mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh para akademisi dalam hubungannya dengan upaya peningkatan produktivitas menulis di masa pandemi Covid-19. Kondisi yang tidak kondusif tidak mengurangi minat mereka untuk terus meningkatkan kemampuan menulisnya. Kondisi pandemi Covid-19 menciptakan kreativitas baru bagi para akademisi untuk terus belajar dengan aktif mengikuti webinar. Salah satu lembaga yang menyediakan ruang belajar secara online adalah Kertagama Global Akademia (KGA) Yogyakarta. Secara kontinyu, KGA mengisi ruang virtual dua kali seminggu dengan menyajikan materi dasar mengenai cara menulis artikel ilmiah, baik teori maupun praktik. Artikel ini menegaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi para akademisi untuk terus meningkatkan kemampuan menulisnya, bahkan dengan kondisi demikian mereka memperoleh banyak kesempatan untuk belajar meskipun dilakukan secara virtual/daring. Menyikapi kebutuhan para akademisi yang semakin tinggi untuk tetap produktif menulis di tengah kondisi yang kurang mendukung, perlu disediakan ruang-ruang diskusi berkelanjutan untuk menjamin produktivitas menulis para akademisi yang tidak saja berorientasi pada proses, tetapi juga pada output program.
Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia
Tawakkal Baharuddin;
Salahudin Salahudin;
Zuly Qodir;
Hasse Jubba
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5351
Tujuan penelitian ini sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19 dan munculnya isu-isu penerapan new normal di Indonesia. New normal sebagai upaya merehabilitasi sebuah wilayah atau daerah yang sedang mengalami situasi pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis menggunakan Nvivo 12 Plus dan Google Trend. Hasil studi ini menjelaskan bahwa, new normal merupakan proyeksi terhadap perbaikan ekonomi secara nasional selama periode COVID-19. Upaya diberlakukannya new normal sebagai kontribusi perbaikan pada aspek ekonomi nasional, sosial, politik dan pemanfaatan teknologi. Adapun dalam penerapannya juga diperlukan beberapa kajian dari pemerintah untuk mengukur dan mengetahui standar kesiapan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan. Selain itu, juga diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat secara bersama di dalam fase transisi new normal tersebut. Dalam periode transisi, penerapan new normal juga perlu memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang secara bertahap dapat belajar dan beradaptasi melalui interaksi sosial tentang keseimbangan dan fase-fase yang baru di dalam komunitas sosial.
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN
Muhammad Cahlanang Prandawa;
Hasse Jubba;
Fahmia Robiatun NB;
Tri Ulfa Wardani
Jurnal Istiqro Vol 8 No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30739/istiqro.v8i1.1271
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk tantangan dan peluang praktik ekonomi Islam di Indonesia di tengah perkembangan ekonomi konvensional. Praktik ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup baik, namun diikuti pula oleh tantangan-tantangan yang dapat memperlambat pencapaian visinya. Data yang dijadikan pijakan analisis adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 100 responden. Data sekunder diperoleh dari temuan beberapa jurnal, website resmi, dan literatur yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung positif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran aktivis ekonomi Syariah, dan realitas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, terdapat juga tantangan terkait dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Literasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah masih rendah.
Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan
Zuly Qodir;
Hasse Jubba;
Mega Hidayati
Studia Islamika Vol 29, No 1 (2022): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36712/sdi.v29i1.12940
During Indonesia’s 2019 presidential election, significant religious and ethnic contestations occurred using hatred and stigma in expressing support for favored candidates. This article focuses on the case of West Kalimantan Province which has a divided society and memories of ethnic-based bloody communal violence in the early 2000s. This article notifies that wherein ethnic Dayak, Javanese, and Chinese voters tended to support Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, while ethnic Malay, Madurese, and Buginese voters tended to back Prabowo Subianto-Sandiaga Uno up in the election. However, such ethnic and religious contestations in West Kalimantan did not generate violent conflicts during the election. Instead, voters continued to interact peacefully and harmoniously among different ethnic and religious groups. This contestation coincided with the emergence of political awareness among the Dayaks, Chinese, and Malays of West Kalimantan, which further contributed to Jokowi’s electoral victory. Nevertheless, this political contestation produced the political identity.
The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body
Zuly Qodir;
Hasse Jubba;
Mega Hidayati;
Dyah Mutiarin
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 60, No 1 (2022)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajis.2022.601.63-90
The formalization of sharia (particularly regional regulations on sharia in Aceh) since 2001 up to 2019 had incorporated economic and political contents between local and national elites. Such condition was a result of local and national elite interests gaining political advantages wherein sharia was utilized as a tool by the elites to dominate civilians. Due to political interests, civilians became marginalized by sharia. The current article demonstrates that local and national political elites had used sharia for their political interests without considering the substantial purpose of sharia itself. Women, in particular, are disadvantaged by the various regulations (qanun) issued by wilayatul khisbah as the guardians of sharia in Aceh. The article also aims to show existing contradictions between the ideal aspirations of wilayatul khisbah and the actual practice of regional regulations pertaining to sharia on the ground, namely the involvement of political elites in advocating sharia, which has not made people become more religious but provoked them to resist in secret instead. Data in the article were acquired through literature study, field observations, and in-depth interviews with a number of informants[Formalisasi syariah Islam di Aceh melalui Peraturan Daerah (Qanun) sejak 2001 telah melibatkan kolaborasi ekonomi dan politik antara elit lokal dan nasional. Situasi tersebut menyebabkan kepentingan elit lokal dan nasional berebut keuntungan politis sebagai alat mendominasi warganya, sehingga menyebabkan kepentingan warga termarjinalisasi. Artikel ini membahas elit lokal dan nasional yang memanfaatkan syariat Islam untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan tujuan utamanya. Perempuan sering dirugikan oleh sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh tim penegak syariat Islam (wilayatul khisbah). Artikel ini juga memperlihatkan kontradiksi antara aspirasi ideal dan praktik di lapangan lembaga wilayatul khisbah yang mana keterlibatan elit politik dalam advokasi syariat Islam tidak mendorong lebih religius tetapi justru mendorong warga melawan diam-diam. Data artikel ini didapatkan dari studi literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan.]
Building Social Capital Online During the COVID-19 Transition in Indonesia
Tawakkal Baharuddin;
Sjafri Sairin;
Achmad Nurmandi;
Zuly Qodir;
Hasse Jubba
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25008/jkiski.v7i1.607
The COVID-19 pandemic not only causes health problems but also affects the level of social trust. Low social trust occurs in the public sphere and transforms in the digital space. This situation was then deemed necessary to rebuild social capital. This study aims to prove that there are still opportunities in times of crisis where social capital can be re-formed, depending on how social networks initiate voluntary activism on social media. This study used a quantitative approach. Data were collected from Twitter using Ncapture. The data including information on COVID-19 cases were later analysed using the Nvivo 12 Plus software. This study found that there is a possibility and opportunity that low social trust caused by the COVID-19 pandemic can still be restored in times of crisis, at least by utilizing social media as a social networking center. Social networks on Twitter slowly shape cooperative behavior and social trust, and influence collectivities in rebuilding social capital.
Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Dasar Muhammadiyah 001 Sebatik Barat
Akbar Nur Aziz;
Danang Eko Prastya;
Hasse Jubba;
Herpita Wahyuni
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 7 No 3 (2021): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Agustus)
Publisher : Ideas Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v7i3.409
Pendidikan merupakan hak bagi warga negara dan akses pendidikan diharapkan dapat merata di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model CIPP. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi kurikulum Pendidikan Agama di SD Muhammadiyah 001 Sebatik Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evaluasi context meliputi penyusunan kurikulum sudah baik meski menerapkan kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, Kurikulum ISMUBA belum diterapkan; (2) evaluasi input meliputi kualitas guru masih kurang. Bahan ajar masih kurang mencukupi; (3) evaluasi process meliputi pelaksanaan kurikulum berjalan kurang baik, kurangnya fasilitas sekolah menjadi faktor penghambat jalannya kurikulum; (4) evaluasi product meliputi evaluasi belajar ada ulangan tengah semester dan ujian akhir semester, tetapi evaluasi kurikulumnya belum, dan lulusan siswa melanjutkan ke SMP dan pesantren. Education is a right for citizens, and access to education is evenly distributed throughout Indonesia. This study uses a qualitative approach with the CIPP model. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. This study aimed to determine the evaluation of the Religious Education curriculum at SD Muhammadiyah 001 Sebatik Barat. The study results show that: (1) context evaluation includes the preparation of a good curriculum, although implementing the KTSP curriculum and 2013 curriculum, the ISMUBA curriculum has not been implemented; (2) input evaluation includes the lack of teacher quality. Teaching materials are still insufficient; (3) the evaluation process includes implementing the curriculum that is not running well. The lack of school facilities is a factor that hinders the course of the curriculum; (4) product evaluation includes learning evaluation with Mid-semester examinations and final semester exams. Still, the curriculum evaluation has not yet been carried out, and graduate students continue to junior high schools and pesantren.
RELASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM TRADISI DUI MENRE’ PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS
Juhansar *;
Mustaqim Pabbajah;
Hasse Jubba
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 21 No 2 (2021): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32795/ds.v21i2.2138
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai kompromi dan konflik agama dan budaya dalam tradisi dui menre’ pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersandar pada data wawancara dan studi literatur. Data wawancara dan studi literatur disintesiskan dan dianalisis menggunakan pendekatan sosio-antropologis serta dinarasikan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dan budaya dalam tradisi dui menre’ pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dapat berkompromi begitu pula sebaliknya. Kompromi meliputi assitujungeng (persetujuan), assicocokeng (persamaan), dan assiwollompollongeng (persatuan). Kompromi terjadi manakala agama dan budaya tetap menjaga norma, aturan, dan kepentingan masing-masing di mana aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua pihak yang terlibat terpenuhi dan tersalurkan dengan baik. Konflik internal dan eksternal dalam tradisi tersebut terjadi dengan berbagai latar belakang, sifat, dan skala. Sifat dan skala konflik meliputi perbedaan strata sosial, tidak adanya legitimasi, perbedaan kepentingan, dan adanya dominasi. Konflik internal adalah konflik dalam budaya dui menre’ itu sendiri sedangkan konflik eksternal adalah konflik antara agama dan budaya. Konflik internal terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan, sedangkan konflik eksternal terjadi manakala terdapat dominasi dan penolakan.
PRO-KONTRA KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI BUMI SERAMBI MEKKAH
Deni Setiawan;
Zuly Qodir;
Hasse Jubba
DIALEKTIKA Vol 13, No 1 (2020): DIALEKTIKA : Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial
Publisher : IAIN Ambon
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33477/dj.v13i1.1398
The struggle of the people of Aceh to get the legitimacy of implementing Islamic law has been ongoing from the government of President Sukarno. Finally, this long cycle pays off with the enactment of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, which discusses the birth of Islamic Sharia Qanun. Instead, it experienced a lot of rejection after the implementation of the Islamic Sharia Qanun. Inversely related to the Aceh Qanun before it was passed which received support from the community. Since 2006, the pros and cons of implementing Sharia Syariah Qanun has been ongoing. The fundamental problem that must be sought for a solution is the attitude of the discriminatory implementers and Qanun material that is not comprehensive. This study will discuss the implementation of Islamic Sharia Qanun, as well as several factors that contribute to the emergence of the rejection of the application of Islamic Sharia Qanun. The output of this research is to provide government recommendations to resolve the issue of upholding the Islamic Sharia Qanun in Aceh.