p-Index From 2021 - 2026
14.441
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur EKONOMI BISNIS Asy-Syariah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Res Nullius Law Journal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Applied Business, Taxation and Economics Reseach Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Multidisiplin West Science Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Taruna Law Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum AGHNINA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM International Journal of Multidisciplinary Reseach Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi Surasa, Ais; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Saebani, Beni Ahmad; Husain, Husain
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i4.1417

Abstract

The rise of the phenomenon of early marriage in Indonesia is the background to the birth of Republic of Indonesia Law number 16 of 2019 concerning marriage and the compilation of Islamic law, which sets the age limit for marriage to 19 years. The reality is that in society there are many cases asking to be able to get married and have it officially registered, which has led to the existence of a marriage dispensation. Marriage dispensation is permitted by law by considering positive matters. The aim of this study is to determine the long-term impact of early marriage on the welfare of individuals, families and society. The method used is qualitative, data collection is carried out by interviews, direct observation and also data related to the theme. Using this method will make it easier to observe phenomena in society regarding marriage dispensations. The data analysis used was an inductive method (Creswell, 1994). The results obtained were that the marriage dispensation from a legal perspective did not conflict with Law 16 of 2019. The granting of marriage dispensations was carried out by considering the impact. From a sociological perspective, our society views early marriage as something normal and often forgets the impact of child marriage. Marriage dispensation is a rational choice, even though the risks faced are very high. Therefore, it is necessary to increase public awareness of promiscuity and return to the essence of marriage.
Manifestasi Nilai-Nilai Islam Madani di Kalangan Generasi Muslim Gen Z melalui Prinsip Moderasi (Wasathiyyah), Filantropi Digital, dan Kepedulian Ekologis Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sururie, Ramdani Wahyu; Shaleh, Chaerul; Fauziah, Ine; Rusyana, Ayi Yunus; Irawan, Tantri
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i01.3091

Abstract

Penelitian ini mengkaji manifestasi nilai-nilai Islam Madani di kalangan generasi Muslim Gen Z melalui prinsip moderasi (wasathiyyah), filantropi digital, dan kepedulian ekologis. Dalam era digital yang sarat dengan perubahan nilai sosial, generasi ini menafsirkan kembali etika Islam tidak hanya sebagai spiritualitas pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui gaya hidup berkeadilan, konsumsi moderat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan seperti charity run, donasi digital, dan eco-sadaqah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan etika ekonomi Islam, penelitian ini menelaah bagaimana inovasi teknologi dan media sosial telah mentransformasi bentuk-bentuk sedekah tradisional menjadi praktik filantropi digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat Islam Madani yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kasih saying tetap hidup di kalangan Muslim muda yang kini membentuk pola keberagamaan baru yang moderat, partisipatif, dan berorientasi pada maslahah ‘ammah. Fenomena ini menegaskan bahwa Islam Madani di era Gen Z menjadi model praksis keberislaman modern yang mengintegrasikan iman, teknologi, dan tanggung jawab ekologis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan.
RESTITUSI KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM Salbiah, Siti; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Idawati
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 8 No 2 (2025): KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v8i2.1513

Abstract

Artikel ini mengkaji kemungkinan perumusan restitusi atas pengabaian nafkah batin istri dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Secara normatif, hukum Islam serta literatur fikih klasik dan kontemporer mengakui nafkah batin sebagai kewajiban substantif suami sekaligus hak istri yang dapat menjadi dasar intervensi yudisial. Namun, dalam hukum positif Indonesia, nafkah batin masih diposisikan secara marginal, diakui secara normatif tetapi belum diperlakukan sebagai hak yang dapat dituntut secara remedial, melainkan sebatas indikator disharmoni rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih, serta pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kajian ini menelusuri bagaimana nafkah batin dialami, dinegosiasikan, dan dipulihkan dalam berbagai konteks budaya di Indonesia, termasuk komunitas Jawa, Minangkabau, Batak, dan Bugis, di mana mekanisme adat kerap berfungsi sebagai bentuk restitusi de facto melalui sanksi moral, permintaan maaf terbuka, dan kompensasi simbolik untuk memulihkan martabat istri. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang menyebabkan perempuan memikul beban ekonomi dan emosional tanpa jalur hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan selain perceraian. Artikel ini berargumen bahwa penyangkalan terhadap kerugian batin sebagai kerugian hukum mereproduksi ketimpangan gender dan merupakan bentuk kekerasan struktural. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kerangka keadilan relasional yang menempatkan restitusi nafkah batin sebagai instrumen pemulihan martabat serta menyerukan pembaruan hukum keluarga nasional agar secara eksplisit mengakui pengabaian nafkah batin sebagai pelanggaran yang menimbulkan hak atas restitusi.
Hukum Keluarga Islam di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations Wahyudi, Wahyudi; Oyo Sunaryo Mukhlas; Beni Ahmad Saebani
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.18655

Abstract

This article examines the impact of social media as a primary instrument of globalization on the socio-legal norms of Islamic family law (fiqh al-usrah). It argues that digital platforms have created a new public sphere that significantly transforms the social construction and practice of Islamic marriage and family relations. Using a socio-legal research method that analyzes classical jurisprudence (fiqh) texts, contemporary legal compilations, and empirical phenomena from social media, this study focuses on three critical areas: the transformation of matchmaking (khiṭbah) into a digital "marriage market," the spectacularization of dowry (mahr) and wedding ceremonies (walimah) as displays of status, and the reconfiguration of spousal and parent-child relationships through the logic of online self-presentation and conflict airing. The findings indicate that social media acts as a disruptive force, generating tensions between static legal interpretations and evolving social realities. It necessitates a contextual reinterpretation of Islamic family law to address new challenges related to privacy, financial pressure, and digital literacy. The article concludes that navigating this digital landscape requires a balanced approach that upholds the core objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) while constructively engaging with the dynamics of the networked society.   Artikel ini menganalisis dampak media sosial sebagai instrumen utama globalisasi terhadap norma sosial-hukum dari hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Argumen utama menyatakan bahwa platform digital telah menciptakan ruang publik baru yang mentransformasi konstruksi sosial dan praktik dari perkawinan dan relasi keluarga Islam. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang mengkaji teks-teks fikih klasik, kompilasi hukum kontemporer, serta fenomena empiris dari media sosial, studi ini berfokus pada tiga area kritis: transformasi lamaran (khiṭbah) menjadi "pasar pernikahan" digital, spektakularisasi mahar (mahr) dan walimah sebagai pertunjukan status, serta rekonfigurasi relasi suami-istri dan orang tua-anak melalui logika presentasi diri dan pengungkapan konflik daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai kekuatan disruptif yang menciptakan ketegangan antara interpretasi hukum yang statis dan realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini memerlukan reinterpretasi kontekstual atas hukum keluarga Islam untuk menjawab tantangan baru terkait privasi, tekanan finansial, dan literasi digital. Artikel menyimpulkan bahwa navigasi di lanskap digital ini membutuhkan pendekatan seimbang yang menegakkan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-sharīʿah) sekaligus secara konstruktif terlibat dengan dinamika masyarakat jaringan.
Pemikiran Hukum tentang Keseimbangan Tata Kelola Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah Hibaturohman, Iib; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Burhanuddin, Burhanuddin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5187

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip keseimbangan dalam tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah agar tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan moral dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep hukum Islam tentang keseimbangan dalam tata kelola syariah serta implementasinya secara ideal pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, regulasi syariah, serta kajian empiris mengenai praktik tata kelola pada lembaga keuangan syariah. Analisis dilakukan secara induktif dengan memadukan perspektif fiqh mu‘āmalah dan maqashid al-syari‘ah sebagai kerangka teori utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan tata kelola syariah merupakan prinsip fundamental yang menuntut harmonisasi antara kepatuhan hukum (sharia compliance), efektivitas manajerial, dan kemaslahatan sosial. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan OJK, memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas moral, etika, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola syariah yang seimbang tidak hanya menuntut kesesuaian formal terhadap ketentuan hukum Islam, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial, sehingga lembaga keuangan syariah mampu berperan sebagai entitas ekonomi sekaligus agen moral dan sosial dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Keabsahan Pelimpahan Porsi Haji melalui Wasiat Wajibah dan Transformasi Hukumnya terhadap Hukum Islam Ikbal, Muchamad; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Saebeni, Beni Ahmad
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2668

Abstract

This study discusses the discourse of fiqh al-nawāzil which is rooted in the fundamental disparity between Islamic Family Law (classical inheritance and will law) and Contemporary Law (Hajj queue regulation Law No. 8 of 2019 and fiat of the transfer of one person to the Director General of PHU No. 130 of 2020). This background raises a normative dilemma when the right to worship (al-haq al-'ibādi) is threatened with forfeiture because classical instruments clash with the principle of lā waṣiyyata li wārith and the limits of al-thuluth. The main purpose of this research is to propose a Mandatory Will as a transformative solution of Islamic Law to provide a fair and strong sharia foundation for the existing state administrative policies. The method used is Fiqh al-Nawāzil with the approach of Istislah (Maslahah Mursalah) and Qiyās Istiḥsānī, which places the portion of Hajj as an obligation that must be fulfilled (al-wājib al-waṣiyyah) equivalent to debt, so that it can methodologically neutralize the limitation of classical inheritance. The conclusion shows that the Obligatory Will has succeeded in bridging this conflict, providing a Legal Impact in the form of modernizing Islamic Family Law, and affirming the ability of Islamic Law to realize maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-dīn and ḥifẓ al-māl) in the contemporary era. The recommendation urges that amendments to the Compilation of Islamic Law (KHI) and hajj regulations (including the strengthening of Kepdirjen 130/2020) be immediately carried out to institutionalize the Obligatory Will, accompanied by the DSN/MUI Fatwa to prevent the commercialization (tadāwul) of the hajj portion and ensure substantive justice for the heirs.
Interfaith Marriage Post Supreme Court Circular No. 2 of 2023: A Perspective of Hifz al-Din and Constitutional Rights Lestari, Elly; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Saebani, Beni Ahmad
Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): KHIDMATUSSIFA : JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Publisher : STIT Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56146/khidmatussifa.v4i1.346

Abstract

The issuance of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 marks a paradigm shift in Indonesian family law, moving from judicial activism that allowed loopholes for interfaith marriages to strict administrative restrictions banning the practice. This study aims to analyze the juridical implications of the Circular by juxtaposing two diametrical perspectives: the doctrine of religious protection (Hifz al-Din) and constitutional rights. This is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that: (1) SEMA No. 2 of 2023 serves as a state manifestation of Sadd al-Dzarai (preventive measure) to maintain theological purity and prevent ambiguity in child lineage status (Hifz anNasl); (2) Within the Indonesian legal system, the right to form a family (Article 28B of the 1945 Constitution) is categorized as a derogable right, restricted by religious values as stipulated in Article 28J paragraph (2); (3) While the Circular establishes legal certainty and judicial uniformity, it potentially triggers legal resistance in the form of law smuggling (fraus legis) through overseas marriages or sham religious conversions. The study concludes that SEMA No. 2 of 2023 reaffirms Indonesia's position as a theistic nation-state that prioritizes theological validity as an absolute prerequisite for the administrative validity of marriage.
Pelimpahan Kuota Haji bagi Jamaah yang Meninggal Dunia: Analisis Maqashid Syariah serta Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Mulyadi, Kiking; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Saebani, Beni Ahmad
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1428

Abstract

The transfer of hajj quotas for deceased pilgrims is a legal and social issue that is relevant to the dynamics of the implementation of the hajj in Indonesia. This phenomenon arises as a consequence of the long waiting list for the departure of pilgrims, which causes many prospective pilgrims to die before having the opportunity to perform the worship. From the perspective of Islamic law, the hajj is personal (fard 'ain) and attached to individuals who have met the requirements of istitha'ah. However, in the context of state administration, the right to portion Hajj is seen as an administrative right that can be transferred to certain heirs in a regulatory manner. This study aims to examine the legal basis for the assignment of hajj quota based on the principles of sharia maqashid and review its implementation in the socio-anthropological context of the Indonesian Muslim community. The research method used is normative law with a conceptual and sociological approach, through the analysis of laws and regulations and developing social practices. The results of the study show that the transfer of the hajj quota does not contradict sharia principles as long as it brings benefits, guarantees justice, and avoids potential abuse. Socially, this policy reflects respect for the deceased's worship intentions, strengthens kinship values, and shows the adaptation of Islamic law in responding to the needs of contemporary Indonesian Muslim society.
Analisis Akad Hibah Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabaru Pada Asuransi Syariah Fadhil, Fakhry; Oyo Sunaryo Mukhlas; • Burhanuddin
Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/jibms.v6i2.800

Abstract

Surplus underwriting merupakan hal yang sering terjadi dalam pengelolaan dana tabarru’ pada lembaga asuransi syariah dan menjadi salah satu aspek penting dalam praktik asuransi berbasis syariah. Surplus underwriting dalam praktiknya menggunakan akad hibah, di mana akad hibah dipahami sebagai pemberian sukarela dari peserta dengan tujuan tolong-menolong di antara sesama peserta, akan tetapi apabila terdapat surplus underwriting pada dana tabarru maka dana akan di kembalikan kepada peserta asuransi, praktik ini sudah melanggar dari prinsip-prinsip akad hibah.  padahal hal ini menjadi salah satu dasar utama yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif, mengkaji teori-teori, konsep akad, serta fatwa DSN-MUI terkait penerapan akad hibah dalam dana tabarru’, termasuk permasalahan surplus underwriting yang muncul di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad hibah pada dana tabarru’ memiliki dasar hukum yang sah menurut syariah, namun dalam implementasinya perlu pengelolaan yang berhati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip keikhlasan, keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur gharar dan maisir yang dilarang dalam syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya pemahaman mengenai akad hibah dalam pengelolaan dana tabarru’, serta menjadi rujukan bagi pengembangan praktik asuransi syariah yang sesuai dengan maqashid syariah untuk memberikan perlindungan serta keberkahan bagi umat.
Procedures for Resolving Banking Crimes within Islamic Financial Institutions: A Case Study of Financing Document Forgery in Murabahah Contracts Roni Nasrulloh; Ramdani Wahyu Sururie; Oyo Sunaryo Mukhlas
Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 3 No. 1 (2026): published
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64431/ag.v3i1.459

Abstract

This study examines the procedures for resolving banking crimes within Islamic financial institutions, focusing on cases of document forgery in murabahah financing contracts. Murabahah dominates Islamic banking financing in Indonesia, making it particularly vulnerable to fraud arising from weaknesses in internal control, supervision, and document verification. This research aims to analyze the forms of document forgery in murabahah financing and to evaluate the mechanisms for resolving such crimes through internal institutional processes, non-litigation pathways, and litigation channels. Employing a qualitative approach with a case study design, the study utilizes primary data obtained through in-depth interviews with Islamic banking practitioners and law enforcement officials, alongside secondary data from legislation, court decisions, regulatory documents, and academic literature. The findings indicate that document forgery in murabahah financing commonly involves falsification of debtor identities, collateral documents, and transaction records. Resolution procedures generally prioritize internal settlement through audits, disciplinary sanctions, and recovery measures, followed by non-litigation mechanisms such as mediation and arbitration based on Islamic principles. Litigation is pursued when criminal elements are evident, involving both Religious Courts for civil disputes and General Courts for criminal prosecution. From both Islamic law and positive law perspectives, document forgery constitutes a serious violation of legal and ethical norms. The study highlights the importance of strengthening governance, compliance systems, and sharia supervision to prevent and effectively address banking crimes in Islamic financial institutions.
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abbas, Suwarto Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Fattah Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Adillah, Erika Rishan Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Al'auf, Salfin Abdul Rahman Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asnan Purba Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burnahnuddin Cahyani, Putri Tri Chaerul Shaleh, Chaerul Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fahadil Amin Al Hasan Fauzan Ali Rasyid Fauziah, Ine Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Hibaturohman, Iib Hisam Ahyani Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Idawati Ikbal, Muchamad Imam Sucipto Imron Rosadi Ine Fauzia Irawan, Tantri Ishandawi , Ishandawi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jefik Zulfikar Hafizd Jubaedah, Dedah Judijanto, Loso Khaeruman, Badri Khoirul Fahmi, Imam Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Moh. Asep Zakariya Ansori Mohamad Sar’an Mualim, Mualim Mubarok Mubarok Muchlis Muchlis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muharir, Muharir Muhsin Mulyadi, Kiking Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Neonbeni, Randy Vallentino Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Nurul Ilyana Muhd Adnan Opik Rozikin Padilah, Padlan Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Rita Erawati, Raden Rara Ritonga, Bakti Roni Nasrulloh Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Salbiah, Siti Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sistyawan, Dwanda Julisa Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Sururi, Ramdani Wahyu Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yasardin, Yasardin Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany • Burhanuddin