p-Index From 2021 - 2026
12.051
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences J-CEKI PESHUM Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah Moh Ahsin; Oyo Sunaryo Mukhlas; Beni Ahmad Saebani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7035

Abstract

The phenomenon of pregnant marriage, which is a marriage that takes place because of pregnancy outside of marriage, is an important issue that involves various legal and social perspectives. KHI article 53 supports the legality of pregnant marriage by establishing specific rules to protect the rights of women and children. The main factors that trigger pregnant marriages include a lack of religious education, the influence of the social environment, and weak family supervision. Adulterous children in KHI Article 186 and MUI only have a nasab relationship with the mother and her family. The Constitutional Court in Decision No. 46/PUU-VIII/2010 stated that adulterous children have a legal relationship with biological fathers if proven through valid evidence. The sociological perspective of Islamic law emphasises the importance of legal responses to social realities, especially pregnant marriages, to maintain social stability and reduce the stigma experienced by women and children. Meanwhile, maqashid sharia emphasises sharia objectives, such as the protection of honour (hifz al-ird), offspring (hifz an-nasl) and soul (hifz al-nafs) as the basis for the permissibility of pregnant marriage to prevent wider negative impacts.
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN Opik Rozikin; Oyo Sunaryo Mukhlas; Siah Khosyiah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengenai putusnya perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data tahun 2022, kasus perceraian di Indonesia 516.334. Dalam enam tahun terakhir, kasus perceraian ini menjadi yang tertinggi. Mayoritas kasus perceraian terjadi karena cerai gugat, dengan jumlah 338.358 kasus atau 75,21% dari total kasus. Sedangkan 127.986 kasus atau 24,79% terjadi karena cerai talak.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dominan dikarenakan perceraian atau putusan pengadilan jika dibandingkan dengan kematian. Mengenai putusnya perkawinan dalam perkembangannya terjadi menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada di masyarakat. Akan tetapi dalam literature fiqh mengenai bentuk putusnya perkawinan atau perceraian dikenal dengan talaq, khulu’, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, dan zihar. Kata kunci: putusnya perkawinan, hukum Islam, keluarga;
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMASLAHATAN LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS Sobirin, Yusup; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 1 No. 1 (2023): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v1i1.478

Abstract

Abstract: This study aims to see the view of Islamic law on the benefits of legalizing marijuana for medical needs. This research adopts a type of qualitative research with a focus on data sources, especially data found through library research. This method is included in the category of literature research, which in the context of legal research can be classified as normative juridical research or literature law research. The results of this study show that the use of medical marijuana, when used correctly and according to the recommended dose, is not a problem and can be considered. However, if it is used abusely for personal gratification, it can be punished as haram. The maslahah and mudharat aspects of the use of marijuana as medicine, when considered from the perspective of Islamic law, emphasize the emergency of the situation. When the use of marijuana is urgent, it can be accepted according to the rules in Islam. However, when misused, it will be a mudharat that endangers oneself and others. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap kemaslahatan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada sumber data, terutama data-data yang ditemukan melalui analisis kepustakaan (library research). Metode ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang dalam konteks penelitian hukum dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek maslahah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif Widiastuti, Dwi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Mustofa, Mustofa
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.165

Abstract

Penelitian ini membahas pendekatan istinbath al-ahkam dalam bingkai maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya normatif-formalistik, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, marginalisasi kelompok rentan, dan eksklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana metode istinbath hukum Islam dapat diselaraskan dengan maqasid al-shariah guna menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya sahih secara syar’i, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial yang kuat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, maqasid syariah, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran istinbath al-ahkam dengan maqasid al-shariah dapat menggeser pendekatan normatif menjadi lebih transformatif, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat, penguatan akses keuangan syariah, dan distribusi keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka istinbath kebijakan yang berbasis pada lima maqasid utama, serta kontribusinya dalam menyusun parameter evaluatif terhadap kebijakan ekonomi syariah yang inklusif.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah Abdullah, Fadli Daud; Sururie, Ramdani Wahyu; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Strata Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v1i2.99

Abstract

This research analyzes the decision of the Sumber Religious Court of Cirebon Regency in the procedure for executing the confiscation of sharia mortgage rights in the murabahah case Number 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. This research pays attention to the role and actions of religious courts in handling execution cases, assessing debt collateral, and protecting the rights of debtors and creditors in sharia economic cases. The author uses a qualitative method with a normative approach. The analyzes primary data such as the judge's decision and related documents and analyzes secondary data as a source of information which includes literature study. This execution process involves the State Property and Auction Services Office and may face challenges from debtors or third parties. The case study of case Number 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr shows that the execution mechanism for the auction of mortgage rights was carried out outside the Sumber Religious Court, Cirebon Regency, without a court execution order. The judge considers it according to the applicable legal basis. As a result, the Plaintiff's lawsuit was rejected because of the implementation of the auction by Bank BRI Syariah.Tbk Cirebon Branch Office was deemed to be in accordance with the law. Default by the Customer is the main reason for this decision.
Settlement of Litigation and Non-Litigation Disputes in Sharia Economic Cases: A Case Study of The Musyarakah Contract Nurhikmah, Aulia; Madani, Farid; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 3 No. 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disputes can be resolved through litigation (in court) or non-litigation (out of court). Dispute resolution through litigation involves examining disputes before a judge in court. Whether it's public or private disputes, litigation, or court, are the most common dispute resolution methods. As time goes by, people's needs for justice and welfare increase. As a result, dispute resolution through litigation has become less effective. This is considered too long and costs quite a lot. In situations like this, people who seek justice begin to look for other options, namely dispute resolution outside the judicial process, which is called dispute resolution that does not involve litigation, i.e. non-litigation is carried out and the role of mediators. In the aspect of settlement using non-litigation methods for a quick and cheap settlement through the role of mediators in non-litigation dispute resolution through the negotiation stages, mediation, conciliation, and arbitration are some of the methods of resolving disputes outside of court. The discussion of the Musyarakah Contract is a form of financing that is commonly used in Islamic financial institutions. This research uses a normative approach to research to reveal the truth systematically, methodologically, and consistently. This approach has been collected and processed, analyzed and used for constructive purposes during the research process, how effective the role of mediators is in non-litigation dispute resolution
Applying Islamic Economic Law in Productive Zakat Management A Case Study of Amil Zakat Institutions in Indonesia Susandi, Adi; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 3 No. 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the application of Islamic economic law in the management of productive zakat by Amil Zakat Institutions in Indonesia. The research aims to analyze how legal principles derived from Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) are implemented in real-world zakat programs designed to empower the poor through sustainable economic activities. Using a qualitative case study method, data were collected from institutional reports, interviews with zakat officers, and documentation of program outcomes. The findings show that while most institutions adhere to core legal frameworks such as DSN-MUI fatwas and national zakat regulations, there remain gaps in contract standardization, post-disbursement supervision, and alignment with maqashid sharia. Some programs emphasize legal compliance but neglect social impact, highlighting a form over substance tendency. The study recommends integrating maqashid sharia principles and participatory development approaches to enhance both the legal validity and socio-economic effectiveness of productive zakat. These insights contribute to the development of sharia-compliant governance and support innovation in Islamic philanthropic management
Implementation of the Qardh Agreement at Bank Syariah Indonesia Tangerang Branch Office Musaiyana; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 3 No. 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Qardh contract in financing at Bank Syariah Indonesia Tangerang Branch Office. The Qardh contract is one of the financial instruments in the sharia economic system which aims to provide loans without compensation or additional to meet the needs of the community. This research method involves document analysis, interviews and observations of the implementation process of the Qardh contract at Bank Syariah Indonesia. The results of this study indicate that the institution implements the Qardh contract well and in accordance with the provisions of the DSN fatwa. However, this study also highlights several challenges and improvements that can be applied to increase efficiency and transparency in the implementation of Qardh to strengthen sharia financial inclusion and the challenges faced in its implementation
Implementation of BWI Regulation Number 1 of 2020 on Productive Waqf Management at the Synergi Foundation Institution Ahmad Ridwansah, Asep; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 3 No. 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Indonesian Waqf Board (BWI) Regulation No. 01 of 2020 concerning the Management of Productive Waqf within the Sinergi Foundation, located in Bandung City. The regulation was issued as an operational guideline for nazhir (waqf managers) to manage waqf assets professionally, productively, and accountably. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the Sinergi Foundation has implemented the principles outlined in the BWI regulation effectively through an established institutional system, a social investment-based management strategy, and the application of transparent and digital-based governance. However, several challenges persist, such as the limited availability of professional human resources in waqf management and the need for more detailed derivative regulations. This study recommends enhancing nazhir capacity, strengthening monitoring systems, and expanding stakeholder collaboration to achieve sustainable and impactful productive waqf management for society
Analysis of Direct Gifts in Opening a Savings Account at Bank Syariah Indonesia in Program Spesial Rezeki Berkah Idul Adha Rosadi, Imron; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 3 No. 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the “Program Spesial Rezeki Berkah Idul Adha” program organized by Bank Syariah Indonesia (BSI) with the provisions of the fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), especially related to the giving of prizes in fundraising. This program offers prizes in the form of sacrificial animals for customers who open a savings account with a certain placement of funds within a certain period of time. The method used in this study is a normative juridical approach with qualitative analysis, as well as a case study on the implementation of the BSI program. The results of the study show that there are a number of inconsistencies in the program with DSN-MUI fatwas, especially if the prize is promised definitively and is the main condition in the account opening contract, so that it has the potential to violate sharia principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. However, this program can be declared in accordance with sharia if the prize is given without a prior promise, comes from bank funds, and is not part of the principal contract. This study recommends adjusting the reward mechanism so that promotional programs remain commercially attractive without violating applicable sharia principles
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hafizd, Jefik Zulfikar Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Imam Sucipto Imron Rosadi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jubaedah, Dedah Khaeruman, Badri Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Mubarok Mubarok Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muhsin Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Opik Rozikin Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Ritonga, Bakti Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany