Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.051
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences J-CEKI PESHUM Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Mukhlas, Oyo Sunaryo
UIN Sunan Gunung Jati Bandung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Mukhlas, Oyo Sunaryo; Ziaharah, Lena Ishelmiany
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2064

Abstract

Meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah. Litigasi di pengadilan seringkali dianggap tidak efektif karena memakan biaya, waktu, dan berisiko merusak hubungan baik antara nasabah dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas penyelesaian hukum non litigasi, di antaranya mediasi, arbitrase syariah, dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia, melalui analisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur non litigasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun masih terkendala pada sosialisasi, kapasitas mediator, dan pemahaman nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap peran LAPS Syariah sebagai institusi yang relatif baru dalam sistem keuangan syariah Indonesia, yang berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kontribusi penelitian memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan dan regulasi LAPS Syariah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi.
Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia Gozaly, Ahmad Yusdi; Abdillah, Yudi Khoeri; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - September 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v5i2.451

Abstract

Artikel ini membahas integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui kajian terhadap teori pemberlakuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan sejarah hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai legislasi, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses integrasi berjalan secara bertahap dan dipengaruhi oleh teori-teori seperti Receptie, Receptie Exit, dan Receptio in Complexu. Artikel ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum syariah dan hukum nasional sebagai upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia..
Western values of sexual consent in Muhammad Shahrur’s theory of milk al-yamin Shiddiq, Muhammad Nur; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sar’an, Mohamad; Khaeruman, Badri
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 2 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.46014

Abstract

This paper discusses Muhammad Shahrur’s proposal for a “new way” to practice the concept of milk al-yamin in Islam. He believes that the Qur’anic verses pertaining to milk al-yamin can no longer be applied today because of their close connection to slavery. Shahrur argues that the practice of milk al-yamin—particularly in the context of the permissibility of engaging in sexual relations without a marriage contract—can be carried out through mutual consent. This consent is formed through an agreement between a man and a woman, solely for the purpose of engaging in sexual relations. The aim of this paper is to analyze Shahrur’s arguments within the framework of his milk al-yamin theory. The method used in this paper is a normative literature study, employing a juridical-normative approach. The findings of this paper indicate that Shahrur’s theory of milk al-yamin tends to align more closely with Western values of sexual consent than with Islamic values. Moreover, Shahrur’s proposal for milk al-yamin could have significant implications for the development of family law, particularly in Indonesia.
Harmonization of Customary Inheritance System and National Law: A Study of Maqasid Sharia Perspective Sukirman, Asrianti; Sunaryo Mukhlas, Oyo; Khosyi'ah, Siah; Hasan Ridwan, Ahmad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6570

Abstract

Indonesia, as a multicultural country, has three coexisting inheritance law systems: customary law, Islamic law (through the Compilation of Islamic Law/KHI), and civil law (Civil Code). These three systems often exhibit fundamental differences in terms of normative foundations, inheritance mechanisms, and the values of justice they uphold. Through a maqashid syariah approach emphasizing protection of religion (dīn), life (nafs), intellect (‘aql), lineage (nasl), property (māl), and justice (‘adl), this study analyzes the common ground and gaps between customary and national inheritance law. The analysis reveals that while customary law seeks to preserve property and social structures, discriminatory practices and inadequate protection for vulnerable groups still exist. Conversely, the KHI, as part of national law, is more systematic in ensuring distributive justice, though it remains rigid and requires contextualization. This study recommends the importance of normative reconstruction through the compilation of standardized national customary inheritance law based on the values of maqashid and Pancasila, as a step toward an inclusive, fair, and sustainable inheritance law system.
Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat Luthfy, Dea Rodiah; Mukhlas, Oyo Sunaryo
ISLAMICA Vol 8 No 2 (2024): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v8i2.140

Abstract

Etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang berkelanjutan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika bisnis Islam sebagai dasar pendampingan UMKM di Jawa Barat, guna memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji integrasi nilai-nilai etika Islam, fatwa DSN-MUI, serta regulasi pemerintah terkait dalam pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan UMKM berbasis etika bisnis Islam meningkatkan transparansi keuangan, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model pendampingan UMKM yang mengoptimalkan etika bisnis Islam sejalan dengan praktik ekonomi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan pemerintah dalam melawan praktik bisnis yang tidak etis dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif Widiastuti, Dwi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Mustofa, Mustofa
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.165

Abstract

Penelitian ini membahas pendekatan istinbath al-ahkam dalam bingkai maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya normatif-formalistik, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, marginalisasi kelompok rentan, dan eksklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana metode istinbath hukum Islam dapat diselaraskan dengan maqasid al-shariah guna menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya sahih secara syar’i, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial yang kuat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, maqasid syariah, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran istinbath al-ahkam dengan maqasid al-shariah dapat menggeser pendekatan normatif menjadi lebih transformatif, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat, penguatan akses keuangan syariah, dan distribusi keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka istinbath kebijakan yang berbasis pada lima maqasid utama, serta kontribusinya dalam menyusun parameter evaluatif terhadap kebijakan ekonomi syariah yang inklusif.
WA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA 220/PDT.G/2024/PA.SMI Padlan Padilah; Oyo Sunaryo Mukhlas; Ramdani Wahyu Sururie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60341

Abstract

Abstrak Wanprestasi dalam akad mudharabah merupakan isu yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa wanprestasi pada akad mudharabah. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati dengan mudharabah. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian dan addendum yang telah dibuat. Pada awalnya, Pengadilan Agama Sukabumi menolak gugatan secara verstek, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang menerima permohonan kasasi penggugat. Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima secara verstek, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabi dan penerapan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian Syariah. Kasus ini juga menegaskan bahwa para pihak dalam akad mudharab harus memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati guna menjaga keadilan dan hubungan bisnis yang damai sesuai dengan hukum Syariah. Kata kunci : Akad Mudharabah, Analisis Perkara, Wanprestasi.   Abstract Default in mudharabah contracts is a significant issue in sharia economic practice, especially regarding the implementation of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze aspects of sharia economic law in case 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, which involves a dispute over default in mudharabah contracts. This study uses a normative juridical method with a case approach to understand the application of sharia principles in resolving these disputes. The results of the analysis show that the defendant Ari Sudarjat Sofarulloh committed a breach of contract by not fulfilling his obligations in accordance with the financing agreement agreed with the mudharabah. The Plaintiff sued the Defendant for not returning the business capital along with the profits promised in the agreement and addendum that had been made. Initially, the Sukabumi Religious Court rejected the lawsuit in verstek, but the decision was overturned by the Bandung Religious Court which accepted the plaintiff's cassation request. In the appeal decision, the judge decided that the plaintiff's application could not be legally accepted, but also ordered the defendant to pay court costs. In conclusion, this case highlights the importance of clarity and consistency in the implementation of mudharabi contracts and the application of the principles of Islamic jurisprudence in disputes regarding obligations in Sharia agreements. This case also emphasizes that the parties to a mudharab contract must ensure that their obligations are fulfilled in accordance with the agreed terms in order to maintain fairness and peaceful business relations in accordance with Sharia law. Keywords: Case Analysis, Default, Mudharabah Agreement.
Potret Hukum Keluarga Muslim Di Nigeria, Somalia, dan Ghana: Regulasi Hukum Perkawinan dan Kewarisan yang berlaku bagi orang Islam di Nigeria, Somalia, dan Ghana Andi, Dede; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Khosyi’ah, Siah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6810

Abstract

Nigeria, Somalia, and Ghana are countries with distinct demographic compositions of the Muslim population: approximately 51% in Nigeria, 99% in Somalia, and 19.9% in Ghana. Each jurisdiction demonstrates diverse legal characteristics in the regulation of Muslim family law. This study aims to analyze the regulatory framework and the effectiveness of Muslim family law in these three jurisdictions. The research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Data were obtained through a library-based examination of statutory provisions and relevant literature, and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the Federal Government of Nigeria has delegated authority to twelve northern states to regulate Muslim family law in accordance with Islamic law. Nevertheless, state involvement remains relatively minimal, as implementation is largely entrusted to local religious authorities, most of whom adhere to the Maliki school. In Somalia, the state assumes a dominant role through the codification and modernization of Islamic family law as embodied in the 1975 Family Law. By contrast, in Ghana, Muslim family law is regulated under the Mohammedan Marriage Ordinance (Cap 129 of 1951); however, the regulation is not comprehensive, with the state granting Muslim communities autonomy to observe Islamic law as a form of living law within society. The effectiveness of Muslim family law thus requires a balance between clear and comprehensive legal substance, robust institutional structures, and a legal culture supportive of its implementation
Implementation of Deductions for Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study of Sharia Financial Institutions Tamba, Dheddy Abdi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.138

Abstract

This research examines loan repayment at LKS (Sharia Financial Institutions) which provides reductions or deductions for debt repayment of debtors (customers) made before the maturity date of the murabahah contract. This research is also based on the frequent problems that arise between LKS (Sharia Financial Institutions) and customers regarding the absence of deductions for payments on murabahah contracts, because the rules for deductions are not included and are not agreed upon in the contract. This research method uses a descriptive qualitative method, namely with the subject and object being LKS, employees and debtors who use murabahah contract financing. And the data collection technique uses interview and documentation techniques. The research results explain that; (1) implementation of discounts for prepayment of remaining financing debts in murabahah financing transactions on LKS in Indonesia. This is the authority of the LKS in whether or not to grant deductions based on certain considerations, based on Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. In practice, customers can go directly to LKS to submit a request for a discount on payments before the due date. (2) The impact of deductions on repayment before the due date will have a positive impact on the Bank itself, namely creating trust in customers or consumers because they have given appreciation to customers who make repayment before the due date. Meanwhile, the postive impact for customers as business actors is getting relief. [Abstrak: Penelitian ini menelaah tentang pelunasan pinjaman pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang memberikan pengurangan atau potongan terhadap pelunasan utang debitur (nasabah) yang dilakukan sebelum jatuh tempo pada akad murabahah. Penelitian ini juga didasarkan dari sering munculnya permasalahan antara pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah perihal tidak adanya potongan atas pelunasan pada akad murabahah, karena aturan potongan tidak dicantumkan dan tidak diperjanjikan didalam akad. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif)deskripstif, yaitu dengan subjek dan objeknya LKS, pegawai serta debitur yang menggunakan)pembiayaan akad murabahah. Dan teknikkpengumpulan datanya dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; (1) pelaksanaan pemberian potongan untuk pelunasan sisa utang pembiayaan sebelum waktunya dalam transaksi pembiayaan murabahah pada LKS yang ada di Indonesia. Hal ini hak kewenangan pihak LKS dalam pemberian potongan atau tidak dengan pertimbangan tertentu, yang berdasarkan Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. Pada pelaksanaannya nasabah bisa langsung mendatangi ke pihak LKS untuk mengajukan permohonan meminta potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. (2) Dampak dari pemotongan pada pelunasan sebelum jatuhhtempo, akan berdampak positif bagi pihak Bank itu sendiri, yaitu menimbulkan kepercayaan kepada nasabah atau konsumen karena telah memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan dampak postiffbagi pihak nasabah sebagai pelaku usaha yaitu mendapatkan keringanan.]
Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of Joint Property Ritonga, Bakti; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Nurrohman; Burhanuddin; Ridwan, Ahmad Hasan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9667

Abstract

The settlement of joint property between husband and wife after divorce often ends up in the Religious Court, even reaching the level of cassation and judicial review (PK), such as in the Supreme Court Decision Number Register 159/K/AG/2018. In this case, especially related to disputes over joint property in marriages with minor children, the Supreme Court not only refers to the normative law contained in the law, but also considers a sense of justice and benefit. This research uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. This approach is referred to as empirical legal research because it focuses on analyzing the implementation of normative legal provisions directly (in action) in certain legal events in society. Primary data was obtained from Supreme Court decision No 159 K/Ag/2018, No 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, No 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, No 88K/Ag/2015, No 159/K/AG/2018, No 99/Pdt.G/2023/MS, as well as laws related to the research being discussed. Secondary data is obtained from books, scientific articles and previous research results related to joint property and those that have the same discussion. Data collection techniques using literature study and qualitative data analysis are used to explore certain phenomena and find out the causes. The results showed that the Supreme Court judge in deciding this case used the method of legal discovery through legal interpretation, especially systematic interpretation and sociological interpretation. In the case, the judge postponed the division of joint property until the children of the disputing parties reached the age of mumayyiz, thus showing attention to aspects of substantive justice. Systematic and sociological legal interpretations by judges show that in resolving post-divorce joint property disputes, especially those involving minors, judges must consider the social realities that live in society to actualize justice. This emphasizes the role of judges not only as law enforcers, but also as guardians of the public good. This research concludes that legal discovery by judges through interpretation based on systematic and sociological approaches can realize concrete justice in society, especially in divorce cases involving children.
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hafizd, Jefik Zulfikar Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Imam Sucipto Imron Rosadi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jubaedah, Dedah Khaeruman, Badri Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Mubarok Mubarok Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muhsin Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Opik Rozikin Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Ritonga, Bakti Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany