p-Index From 2021 - 2026
14.441
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur EKONOMI BISNIS Asy-Syariah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Res Nullius Law Journal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Applied Business, Taxation and Economics Reseach Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Multidisiplin West Science Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Taruna Law Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum AGHNINA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM International Journal of Multidisciplinary Reseach Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia Gozaly, Ahmad Yusdi; Abdillah, Yudi Khoeri; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - September 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v5i2.451

Abstract

Artikel ini membahas integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui kajian terhadap teori pemberlakuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan sejarah hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai legislasi, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses integrasi berjalan secara bertahap dan dipengaruhi oleh teori-teori seperti Receptie, Receptie Exit, dan Receptio in Complexu. Artikel ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum syariah dan hukum nasional sebagai upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia..
Western values of sexual consent in Muhammad Shahrur’s theory of milk al-yamin Shiddiq, Muhammad Nur; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sar’an, Mohamad; Khaeruman, Badri
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 2 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.46014

Abstract

This paper discusses Muhammad Shahrur’s proposal for a “new way” to practice the concept of milk al-yamin in Islam. He believes that the Qur’anic verses pertaining to milk al-yamin can no longer be applied today because of their close connection to slavery. Shahrur argues that the practice of milk al-yamin—particularly in the context of the permissibility of engaging in sexual relations without a marriage contract—can be carried out through mutual consent. This consent is formed through an agreement between a man and a woman, solely for the purpose of engaging in sexual relations. The aim of this paper is to analyze Shahrur’s arguments within the framework of his milk al-yamin theory. The method used in this paper is a normative literature study, employing a juridical-normative approach. The findings of this paper indicate that Shahrur’s theory of milk al-yamin tends to align more closely with Western values of sexual consent than with Islamic values. Moreover, Shahrur’s proposal for milk al-yamin could have significant implications for the development of family law, particularly in Indonesia.
Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat Luthfy, Dea Rodiah; Mukhlas, Oyo Sunaryo
ISLAMICA Vol 8 No 2 (2024): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v8i2.140

Abstract

Etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang berkelanjutan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika bisnis Islam sebagai dasar pendampingan UMKM di Jawa Barat, guna memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji integrasi nilai-nilai etika Islam, fatwa DSN-MUI, serta regulasi pemerintah terkait dalam pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan UMKM berbasis etika bisnis Islam meningkatkan transparansi keuangan, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model pendampingan UMKM yang mengoptimalkan etika bisnis Islam sejalan dengan praktik ekonomi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan pemerintah dalam melawan praktik bisnis yang tidak etis dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif Widiastuti, Dwi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Mustofa, Mustofa
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.165

Abstract

Penelitian ini membahas pendekatan istinbath al-ahkam dalam bingkai maqasid al-shariah dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya normatif-formalistik, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, marginalisasi kelompok rentan, dan eksklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana metode istinbath hukum Islam dapat diselaraskan dengan maqasid al-shariah guna menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya sahih secara syar’i, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial yang kuat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, maqasid syariah, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran istinbath al-ahkam dengan maqasid al-shariah dapat menggeser pendekatan normatif menjadi lebih transformatif, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat, penguatan akses keuangan syariah, dan distribusi keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka istinbath kebijakan yang berbasis pada lima maqasid utama, serta kontribusinya dalam menyusun parameter evaluatif terhadap kebijakan ekonomi syariah yang inklusif.
WA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA 220/PDT.G/2024/PA.SMI Padlan Padilah; Oyo Sunaryo Mukhlas; Ramdani Wahyu Sururie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60341

Abstract

Abstrak Wanprestasi dalam akad mudharabah merupakan isu yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa wanprestasi pada akad mudharabah. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati dengan mudharabah. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian dan addendum yang telah dibuat. Pada awalnya, Pengadilan Agama Sukabumi menolak gugatan secara verstek, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang menerima permohonan kasasi penggugat. Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima secara verstek, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabi dan penerapan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian Syariah. Kasus ini juga menegaskan bahwa para pihak dalam akad mudharab harus memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati guna menjaga keadilan dan hubungan bisnis yang damai sesuai dengan hukum Syariah. Kata kunci : Akad Mudharabah, Analisis Perkara, Wanprestasi.   Abstract Default in mudharabah contracts is a significant issue in sharia economic practice, especially regarding the implementation of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze aspects of sharia economic law in case 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, which involves a dispute over default in mudharabah contracts. This study uses a normative juridical method with a case approach to understand the application of sharia principles in resolving these disputes. The results of the analysis show that the defendant Ari Sudarjat Sofarulloh committed a breach of contract by not fulfilling his obligations in accordance with the financing agreement agreed with the mudharabah. The Plaintiff sued the Defendant for not returning the business capital along with the profits promised in the agreement and addendum that had been made. Initially, the Sukabumi Religious Court rejected the lawsuit in verstek, but the decision was overturned by the Bandung Religious Court which accepted the plaintiff's cassation request. In the appeal decision, the judge decided that the plaintiff's application could not be legally accepted, but also ordered the defendant to pay court costs. In conclusion, this case highlights the importance of clarity and consistency in the implementation of mudharabi contracts and the application of the principles of Islamic jurisprudence in disputes regarding obligations in Sharia agreements. This case also emphasizes that the parties to a mudharab contract must ensure that their obligations are fulfilled in accordance with the agreed terms in order to maintain fairness and peaceful business relations in accordance with Sharia law. Keywords: Case Analysis, Default, Mudharabah Agreement.
Implementation of Deductions for Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study of Sharia Financial Institutions Tamba, Dheddy Abdi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.138

Abstract

This research examines loan repayment at LKS (Sharia Financial Institutions) which provides reductions or deductions for debt repayment of debtors (customers) made before the maturity date of the murabahah contract. This research is also based on the frequent problems that arise between LKS (Sharia Financial Institutions) and customers regarding the absence of deductions for payments on murabahah contracts, because the rules for deductions are not included and are not agreed upon in the contract. This research method uses a descriptive qualitative method, namely with the subject and object being LKS, employees and debtors who use murabahah contract financing. And the data collection technique uses interview and documentation techniques. The research results explain that; (1) implementation of discounts for prepayment of remaining financing debts in murabahah financing transactions on LKS in Indonesia. This is the authority of the LKS in whether or not to grant deductions based on certain considerations, based on Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. In practice, customers can go directly to LKS to submit a request for a discount on payments before the due date. (2) The impact of deductions on repayment before the due date will have a positive impact on the Bank itself, namely creating trust in customers or consumers because they have given appreciation to customers who make repayment before the due date. Meanwhile, the postive impact for customers as business actors is getting relief. [Abstrak: Penelitian ini menelaah tentang pelunasan pinjaman pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang memberikan pengurangan atau potongan terhadap pelunasan utang debitur (nasabah) yang dilakukan sebelum jatuh tempo pada akad murabahah. Penelitian ini juga didasarkan dari sering munculnya permasalahan antara pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah perihal tidak adanya potongan atas pelunasan pada akad murabahah, karena aturan potongan tidak dicantumkan dan tidak diperjanjikan didalam akad. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif)deskripstif, yaitu dengan subjek dan objeknya LKS, pegawai serta debitur yang menggunakan)pembiayaan akad murabahah. Dan teknikkpengumpulan datanya dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; (1) pelaksanaan pemberian potongan untuk pelunasan sisa utang pembiayaan sebelum waktunya dalam transaksi pembiayaan murabahah pada LKS yang ada di Indonesia. Hal ini hak kewenangan pihak LKS dalam pemberian potongan atau tidak dengan pertimbangan tertentu, yang berdasarkan Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. Pada pelaksanaannya nasabah bisa langsung mendatangi ke pihak LKS untuk mengajukan permohonan meminta potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. (2) Dampak dari pemotongan pada pelunasan sebelum jatuhhtempo, akan berdampak positif bagi pihak Bank itu sendiri, yaitu menimbulkan kepercayaan kepada nasabah atau konsumen karena telah memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan dampak postiffbagi pihak nasabah sebagai pelaku usaha yaitu mendapatkan keringanan.]
Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of Joint Property Ritonga, Bakti; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Nurrohman; Burhanuddin; Ridwan, Ahmad Hasan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9667

Abstract

The settlement of joint property between husband and wife after divorce often ends up in the Religious Court, even reaching the level of cassation and judicial review (PK), such as in the Supreme Court Decision Number Register 159/K/AG/2018. In this case, especially related to disputes over joint property in marriages with minor children, the Supreme Court not only refers to the normative law contained in the law, but also considers a sense of justice and benefit. This research uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. This approach is referred to as empirical legal research because it focuses on analyzing the implementation of normative legal provisions directly (in action) in certain legal events in society. Primary data was obtained from Supreme Court decision No 159 K/Ag/2018, No 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, No 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, No 88K/Ag/2015, No 159/K/AG/2018, No 99/Pdt.G/2023/MS, as well as laws related to the research being discussed. Secondary data is obtained from books, scientific articles and previous research results related to joint property and those that have the same discussion. Data collection techniques using literature study and qualitative data analysis are used to explore certain phenomena and find out the causes. The results showed that the Supreme Court judge in deciding this case used the method of legal discovery through legal interpretation, especially systematic interpretation and sociological interpretation. In the case, the judge postponed the division of joint property until the children of the disputing parties reached the age of mumayyiz, thus showing attention to aspects of substantive justice. Systematic and sociological legal interpretations by judges show that in resolving post-divorce joint property disputes, especially those involving minors, judges must consider the social realities that live in society to actualize justice. This emphasizes the role of judges not only as law enforcers, but also as guardians of the public good. This research concludes that legal discovery by judges through interpretation based on systematic and sociological approaches can realize concrete justice in society, especially in divorce cases involving children.
Problematika Persamaan Hak Dalam Waris dan RAD Ahsin, Mohammad; Khosyiah, Siah; Mukhlas, Oyo Sunaryo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i1.3221

Abstract

Islamic inheritance law is a provision for the transfer of property from a deceased person to the person left behind. Islamic inheritance law in Indonesia has been regulated in KHI in accordance with Presidential Instruction Number 1 of 1991. The purpose of this study aims to determine the position and fair rights attached to both male and female heirs in receiving inheritance, especially in cases of kalalah and radd. The method used in this research is normative juridical, namely by conducting searches of library materials, laws and other literature. Kalalah is a person who dies without leaving a father and children. Debate arises regarding the determination of the meaning of walad which is a requirement for siblings to obtain inheritance. KHI in article 182 seems to globalize the word walad. KHI takes the opinion of Ibn Abbas ra. that the word walad includes boys and girls in order to create gender justice. The radd is the excess of inheritance after being distributed to the heirs and there are no 'asabah heirs. In this radd issue, KHI follows the opinion of Uthman bin Affan that the excess is returned to all heirs as stated in article 193.
Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Musaiyana, Musaiyana; R. Ira Laksana Dewi; Oyo Sunaryo Mukhlas; Atang Abd Hakim
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7146

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pandangan serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer terkait aturan, riba, bunga bank, serta mengenai bagi hasil. Perdebatan mengenai apakah bunga yang dikenakan oleh bank termasuk riba yang diharamkan dalam Islam telah menjadi isu penting dalam perkembangan ekonomi modern, terutama dalam konteks perbankan syariah. Adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif yang datanya diambil dari studi kepustakaan (library research) serta menggunakan pendekatan kajian literatur, dimana data dikumpulkan dari sumber-sumber literatur utama dan sekunder, baik dari pemikiran ulama klasik maupun kontemporer, dan dianalisasis untuk mengambarkan perkembangan pemikiran mereka terkaiat norma riba, bunga bank, bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik umumnya menyamakan riba dengan segala bentuk tambahan dalam utang piutang, sementara beberapa ulama kontemporer memberikan perspektif yang lebih fleksibel terkait bunga bank, tergantung pada konteks dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih mendalam terkait praktik perbankan syariah dan pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil.
IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE IN INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT IN SHARIA BANKS Ratnasari, Aireni; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus; Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara; Jamaludin , Jujun
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of sharia financial institutions is a response to the need for Muslims to carry out aspects of their economic life in accordance with the principles of the Qur'an and Hadith, as well as to meet the need for interest-free banking. However, the main challenge for Islamic banks is to develop amidst the dominance of established conventional banking. The success of Islamic banks not only depends on the formal adoption of Islamic rules in muamalat, but also on the consistency and trust of society in their compliance with sharia principles. This research aims to analyze the implementation of sharia compliance in the development of innovative products in sharia banks. This research uses a normative legal approach. by collecting data from legal literature and related documents, as well as analyzing sharia bank policies and practices in developing innovative products. The research results show that Islamic banks that are successful in developing innovative products are those that are able to maintain consistency with sharia principles in every stage of the product, from planning to implementation. The main obstacles include challenges in implementing a fair and transparent profit sharing system, as well as the need for skilled human resources in sharia bank operations. Nevertheless, there is significant potential for Islamic banks to expand financial access for low-income communities through products that comply with sharia principles.
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abbas, Suwarto Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Fattah Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Adillah, Erika Rishan Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Al'auf, Salfin Abdul Rahman Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asnan Purba Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burnahnuddin Cahyani, Putri Tri Chaerul Shaleh, Chaerul Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fahadil Amin Al Hasan Fauzan Ali Rasyid Fauziah, Ine Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Hibaturohman, Iib Hisam Ahyani Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Idawati Ikbal, Muchamad Imam Sucipto Imron Rosadi Ine Fauzia Irawan, Tantri Ishandawi , Ishandawi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jefik Zulfikar Hafizd Jubaedah, Dedah Judijanto, Loso Khaeruman, Badri Khoirul Fahmi, Imam Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Moh. Asep Zakariya Ansori Mohamad Sar’an Mualim, Mualim Mubarok Mubarok Muchlis Muchlis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muharir, Muharir Muhsin Mulyadi, Kiking Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Neonbeni, Randy Vallentino Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Nurul Ilyana Muhd Adnan Opik Rozikin Padilah, Padlan Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Rita Erawati, Raden Rara Ritonga, Bakti Roni Nasrulloh Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Salbiah, Siti Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sistyawan, Dwanda Julisa Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Sururi, Ramdani Wahyu Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yasardin, Yasardin Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany • Burhanuddin