Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
25.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies Jurnal Hukum Islam Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Yunus, Nur Rohim
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 315 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 315 Documents
Search

 16   17   18   19   20 
Sovereignty is Superiority in the Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 3 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i3.45807

Abstract

This essay discusses the concept of sovereignty as the central pillar of a state's identity and superiority in the international order. Sovereignty is not just the highest power, but also the basis for a state's independence, integrity, and authority to determine its fate without external intervention. Through the perspective of thinkers such as Jean Bodin and Hans Kelsen, sovereignty is understood as the right of a state to regulate domestic affairs and maintain its integrity amidst global dynamics. Although globalisation challenges state authority, sovereignty remains a flexible and adaptive principle, allowing states to interact within equal international relations. Sovereignty also affirms the principle of non-intervention respected in international law. In the era of globalisation, despite interdependence, states must be able to maintain autonomy to protect national interests. Sovereignty symbolises the greatness and dignity of a nation that cannot be mortgaged or compromised, reflecting the right of a state to freely determine the direction of policy and maintain domestic and international stability. This essay emphasises that sovereignty must continue to be preserved, respected, and upheld to maintain the independence and identity of the nation.
Dilemma of Sovereignty in a Country Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.45648

Abstract

Esai Dilema Kedaulatan Pada Suatu Negara membahas dinamika kompleks yang dihadapi negara dalam mempertahankan kedaulatannya di era modern. Kedaulatan, yang secara tradisional dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah, kini menghadapi berbagai tantangan akibat globalisasi, intervensi asing, hak asasi manusia, hukum internasional, serta ancaman digital. Esai ini menguraikan bagaimana globalisasi mengikis kendali negara atas kebijakan domestik, sementara intervensi asing yang sering dibenarkan atas dasar kemanusiaan menimbulkan perdebatan tentang batas kedaulatan. Selain itu, dilema antara penegakan hak asasi manusia dan prinsip non-intervensi semakin memperumit posisi negara dalam hukum internasional. Di era digital, ancaman siber dan regulasi internet menambah tantangan baru bagi kedaulatan negara. Melalui analisis multidimensional, esai ini menekankan pentingnya redefinisi kedaulatan agar tetap relevan dalam tatanan dunia yang terus berubah. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif menjadi solusi bagi negara dalam mempertahankan kedaulatan sekaligus berkontribusi dalam stabilitas global.
Terminology of Sovereignty in Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i1.45790

Abstract

Essay ini mengulas konsep kedaulatan dalam perspektif filsafat, yang melibatkan perjalanan panjang pemikiran dari otoritas absolut penguasa hingga supremasi hukum dan kehendak rakyat. Dimulai dengan Jean Bodin yang memperkenalkan konsep kedaulatan absolut, diikuti oleh perkembangan pemikiran filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosial yang menekankan pada legitimasi rakyat. Hans Kelsen kemudian menggeser fokus kedaulatan menuju sistem hukum, menyarankan bahwa negara seharusnya berlandaskan pada supremasi hukum dan bukan kekuasaan individu. Namun, dengan tantangan globalisasi, konsep kedaulatan tradisional menghadapi perubahan signifikan, di mana negara semakin tergantung pada kerjasama internasional. Kedaulatan kini lebih bersifat dinamis dan kontekstual, harus menyeimbangkan kewajiban internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti legitimasi kekuasaan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak-hak rakyat. Meskipun demikian, kedaulatan tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat modern yang semakin terhubung.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Yunus, Nur Rohim; Anggraeni, RR Dewi; Rezki, Annissa
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
The Dilemma of People's Sovereignty in a Country in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i4.45656

Abstract

Esai berjudul Dilema Kedaulatan Rakyat Pada Suatu Negara dalam Dimensi Filsafat membahas secara mendalam permasalahan filosofis dalam penerapan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam negara demokratis. Esai ini menguraikan bagaimana konsep kedaulatan rakyat yang ideal sering kali berbenturan dengan realitas politik, sosial, dan budaya yang kompleks.Bagian pertama, Paradoks Kedaulatan Rakyat: Antara Kebebasan Individu dan Kehendak Umum, menyoroti dilema filosofis tentang cara menyeimbangkan kebebasan individu dengan kehendak umum dalam sistem demokrasi. Teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau dan kritik dari para filsuf seperti John Stuart Mill dan Isaiah Berlin dijadikan landasan analisis.Bagian kedua, Kritik terhadap Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat dalam Filsafat Politik, mengupas pandangan kritis dari Plato, Friedrich Nietzsche, dan Joseph Schumpeter mengenai kelemahan demokrasi dalam menghasilkan keputusan yang bijak dan adil.Bagian ketiga, Dilema Praktis dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat, menjelaskan tantangan nyata dalam menjalankan kedaulatan rakyat, termasuk korupsi, politik oligarki, dan rendahnya literasi politik.Bagian keempat, Kedaulatan Rakyat dalam Era Globalisasi dan Teknologi Digital, mengkaji dampak digitalisasi terhadap demokrasi, baik sebagai ancaman maupun peluang.Bagian terakhir, Pergeseran Kedaulatan: Dari Kedaulatan Rakyat Menjadi Kedaulatan Negara, menyimpulkan bahwa tanpa pengawasan efektif dari rakyat, kedaulatan rakyat rentan direduksi menjadi alat legitimasi negara otoritarian.Esai ini memberikan perspektif kritis tentang tantangan dan potensi kedaulatan rakyat dalam menciptakan negara yang adil dan demokratis.
The Future of Sovereignty in the Digital Age and Cybersecurity in Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 6 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i6.45838

Abstract

The development of information and communication technology has created new complex challenges to state sovereignty. Cyber threats, digital attacks, and privacy violations are now serious problems that not only undermine state stability but also disrupt sovereignty in the digital space.
The Significance of Sovereignty in the Context of the Modern State in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 4 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i4.45833

Abstract

This essay discusses the significance of sovereignty in the context of the modern state, highlighting the transformation of the concept of sovereignty and the development of globalisation, technology, and international interdependence. Initially, sovereignty was understood as the absolute power of a state to regulate its domestic affairs. However, sovereignty must be adjusted to international norms and human rights in the global era. Globalisation and digital threats require states to balance domestic interests and global obligations. This essay also raises the dilemma of international intervention and the role of sovereignty in facing these challenges. Therefore, a more flexible, inclusive, and participatory sovereignty reinterpretation is needed, considering the state's responsibilities to its citizens and international cooperation. With this approach, state sovereignty can remain relevant and effective in responding to the challenges of the times, such as globalisation and climate change, while maintaining identity, security, and social welfare.
The Nature of God's Sovereignty in a State in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i2.45650

Abstract

Esai ini mengupas konsep kedaulatan Tuhan dalam konteks filsafat politik, menguraikan bagaimana gagasan ini membentuk teori pemerintahan dan memengaruhi kehidupan bernegara. Dalam pendahuluan, dibahas pandangan teokratis yang menempatkan Tuhan sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan, di mana hukum dan kebijakan negara didasarkan pada ajaran agama. Esai ini mengeksplorasi bagaimana pemerintahan teokratis seperti Iran menjadikan hukum Tuhan sebagai landasan tertinggi, namun memunculkan dilema terkait kebebasan individu dan pluralisme agama. Melalui perspektif agama-agama samawi dan filsafat ketuhanan, kedaulatan Tuhan dipandang sebagai kekuasaan absolut yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Namun, konflik antara kedaulatan Tuhan dan kebebasan individu muncul ketika hukum agama diterapkan secara ketat dalam negara modern yang heterogen. Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat memaksakan hukum agama dalam masyarakat yang beragam keyakinan. Esai ini juga membahas peran kedaulatan Tuhan dalam pembentukan moralitas dan hukum negara serta relevansinya dalam negara sekuler dan religius. Dengan pendekatan filosofis dan pemikiran para ahli, esai ini mengajak pembaca merenungkan keseimbangan antara kedaulatan Tuhan, hak individu, dan prinsip negara modern dalam menghadapi dinamika global.
Sovereignty Depends on the Existence of the State in the Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i1.45791

Abstract

This essay discusses the inherent relationship between sovereignty and the state and the state's role in realising and implementing sovereignty. Sovereignty, which refers to the highest power in a territory, cannot exist without the state as a legitimate political entity. The state is the foundation of sovereignty, acting as an institution that enforces the law, protects the rights of citizens, and maintains order and security. Through the social contract theory, the state emerges from social agreement to ensure security and justice. The state has the power to make laws, enforce rules, and resolve disputes, which reflects the operationalisation of sovereignty in the life of society. In the international context, sovereignty is recognised as the main attribute of a legitimate state, but it is not absolute because the state must comply with international norms. International recognition of the state is essential for the legitimacy of sovereignty, allowing states to interact at the global level. In conclusion, sovereignty can only exist effectively if a state exercises it, so the state acts as a pillar supporting sovereignty in the legal structure and international system.
Legal Analysis of a Foundation's Legal Entity Status under Law Number 28 of 2004: Intersection of Social and Commercial Interests Yunus, Nur Rohim; Aji, Ahmad Mukri; Mukri, Syarifah Gustiawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.45691

Abstract

This study aims to analyse the legal status of foundations by Law No. 28 of 2004 and to examine the legal implications of the misuse of foundation functions between social and business interests. Foundations, as non-profit legal entities, play a strategic role in social and educational activities; however, in practice, there is a potential for the misuse of their functions for business activities that conflict with their social goals. This study employs a qualitative method, combining a literature and legislative approach, which analyses various legal sources and related provisions to explore the legal regulations surrounding foundations, their role in social and business activities, and the legal implications of a foundation deviating from its social goals. The results of the study indicate that although Law No. 28 of 2004 provides a clear legal basis for foundations, the practice of misusing foundation functions for business activities can still occur. Therefore, strict government supervision and adherence to the principles of transparency and accountability are necessary to ensure that foundations continue to operate in accordance with the social goals mandated by law.Keywords: Foundation; legal entity; Law No. 28 of 2004; social activities; business activities; legal implications
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Ahmad Fadli Fathurrohman Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayyevna Ananda Mardhotillah Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah BAMBANG ALI KUSUMO Desi Purnama Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Faiqatul Husna Faiqatul Husna Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fina Raihani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Karmawan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Putra, Gilang Rizki Aji Rahmad Lubis Rahmad Lubis Rahmi Agustin Raihani, Fina Ratna Herlina Refly Setiawan Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siti Marwiyah Siti Ngainnur Rohmah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Sofwan, Abbas Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Umlina Mukhlas Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani