p-Index From 2021 - 2026
18.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Pandecta Lentera Hukum Al-'Adalah JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY MLJ Jurnal Wawasan Yuridika SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Varia Justicia JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Halu Oleo Law Review Nagari Law Review Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW WAJAH HUKUM Gorontalo Law Review Jurnal Abdimasa Jurnal Jatiswara ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Mulawarman Law Review Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Inovasi Ekonomi KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Legal Spirit Jurnal Supremasi Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review AMNESTI : Jurnal Hukum Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum Pelita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Mimbar Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Media Hukum Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech) Jurnal Keamanan Nasional Law and Justice Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Abdurrauf Journal of Community Service Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

PEMALSUAN MEREK SEPATU DI INDONESIA: PENGATURAN DAN SANKSI? Khelvin Risandi; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51029

Abstract

The laws and regulations in Indonesia have regulated brand counterfeiting, but the cases have not decreased yet. The rise of brand counterfeiting is caused by the condition of society and ineffective laws and regulations. Previous similar studies have discussed the trademark registration procedure and its obstacles as well as the study of mark cancellation, while this research focuses on the regulation and sanctions for brand counterfeiting. The purpose of the study was to find out how the legal arrangements against the perpetrators of counterfeiting shoe brands spread in Indonesia. This study uses a normative juridical research method, with a library search technique. The results of this study indicate the level of effectiveness of laws and regulations related to brands as law enforcement tools in Indonesia, ranging from legal substance to criminal penalty.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INSTITUSI PERBANKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN REPUTASI PERUSAHAAN DI KOTA BATAM Karim, Justin Joy; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3609

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan memperhatikan jangka panjang. CSR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR dinilai dapat meningkatkan citra perusahaan lebih positif dimata masyarakyat yang tentunya meningkatkan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dari implementasi CSR di institusi perbankan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di Kota Batam. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undang dan empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pembuatan CSR dilakukan oleh tim pusat dimana implementasi yang dilakukan oleh bank BCA adalah pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan, Bank Maybank berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakyat, kesehatan, seni dan budaya, dan lingkungan. Juga Bank Permata melalui program Permata Bangkit Cilik melakukan literasi keuangan, serta melakukan enhancement, dan empowerment. Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh Bank BCA, Maybank, dan Permata dapat membuat kepercayaan nasabah meningkat yang mempengaruhi reputasi perusahaan semakin baik di mata masyarakyat. Implementasi CSR efektif terhadap kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui teori efektivitas Soejono Soekanto.
Konsepsi Hak Moral atas Karya di Era Artificial Intelligence: Dialektika Hukum dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme Disemadi, Hari Sutra; Silviani, Ninne Zahara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06

Abstract

The development of artificial intelligence has posed significant challenges to the concept of moral rights within Indonesia's intellectual property law framework. This study aims to analyze the construction of moral rights for works generated by AI through the lens of legal constructivism. Employing a normative legal research methodology with legislative and philosophical approaches, the study examines the existing legal framework and its implications for the protection of moral rights in the artificial intelligence era. The findings reveal that the construction of moral rights in Indonesia is anchored in an anthropocentric concept, prioritizing human consciousness and creative intent. Artificial intelligence, as an entity lacking consciousness or moral interests, cannot be deemed a subject of moral rights in the traditional sense. The study concludes that a reformulation of the legal framework is necessary to accommodate the complexities of artificial intelligence-driven creative ecosystems while preserving the essence of moral rights protection, which remains human-centered. Perkembangan artificial intelligence telah menciptakan tantangan signifikan terhadap konsep hak moral dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hak moral atas karya yang dihasilkan artificial intelligence melalui perspektif konstruktivisme hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis, penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada serta implikasinya terhadap perlindungan hak moral di era artificial intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hak moral di Indonesia bertumpu pada konsep antroposentris yang mengutamakan kesadaran dan kehendak kreatif manusia. Artificial intelligence sebagai entitas yang tidak memiliki kesadaran atau kepentingan moral, tidak dapat menjadi subjek hak moral dalam pengertian tradisional. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kompleksitas ekosistem kreatif berbasis artificial intelligence, namun tetap mempertahankan esensi perlindungan hak moral yang berorientasi pada kepentingan manusia.
THE RATIFICATION OF GENEVA ACT 2015 AS GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION: THE IMPACT FOR INDONESIA Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.36107

Abstract

Geographical indications are one of the most important forms of intellectual wealth in the era of free trade, which is an important economic in various countries today. The goods produced by business actors in a country will always affect the representation of the brand and the country of origin. For a country with a diverse cultural and natural resources like Indonesia, geographical indications are one of the important factors in the effort to protect Indonesia’s identity and uniqueness. The increasing urgency of the entry of Indonesian products into the international market has prompted the Indonesian government to seek legal remedies to protect local products that can help strengthen the country’s economy. This research analyzes Indonesia’s interest in ratifying the Geneva Act 2015 through doctrinal legal research method combined with statutory approach. Normative analysis of this study finds that ratifying the Geneva Act 2015 is indeed a step in the right direction, considering the many found weaknesses and normative restriction within the legal framework of geographical indication protection in Indonesia.
The Effectiveness of Dispute Resolution for Breach of Contract in Vessel Charter Agreements in Batam City: An Empirical Legal Analysis Sulastri, Sulastri; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.346

Abstract

This study examines the implementation of dispute resolution effectiveness for breaches of vessel charter agreements in Batam City, Indonesia. Despite the existence of clear contractual provisions and applicable legal frameworks, breaches of contract—such as delayed payments and extended vessel use—remain prevalent, posing financial risks to involved parties. The research aims to analyze the effectiveness of current dispute resolution practices and identify the factors influencing their implementation. An empirical legal research method was employed, utilizing statutory and sociological approaches, with primary data collected through interviews and observations at PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping and PT Pasifik Jaya Maritim. The findings indicate that both companies prioritize non-litigation approaches, emphasizing negotiation and familial cultural values to maintain long-term business relationships. However, the reliance on internal mechanisms and the limited involvement of professional legal personnel often result in challenges related to legal certainty and prolonged conflict resolution. The study concludes that while non-litigation strategies effectively minimize formal disputes, achieving a balance between cultural negotiation practices and firm legal frameworks is essential to improving dispute resolution outcomes in the vessel charter sector.   [Studi ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal di Kota Batam, Indonesia. Meskipun terdapat ketentuan kontrak yang jelas dan kerangka hukum yang berlaku, wanprestasi—seperti keterlambatan pembayaran dan penggunaan kapal yang melebihi waktu yang disepakati—masih terjadi secara signifikan, yang menimbulkan risiko finansial bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa yang ada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dengan menggunakan teori efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, dan data primer dikumpulkan melalui wawancara serta observasi di PT Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping dan PT Pasifik Jaya Maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi, dengan penekanan pada negosiasi dan nilai-nilai budaya kekeluargaan untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Namun, ketergantungan pada mekanisme internal dan keterlibatan terbatas dari tenaga profesional hukum sering kali menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun strategi non-litigasi efektif dalam meminimalkan sengketa formal, pencapaian keseimbangan antara praktik negosiasi, budaya, dan kerangka hukum yang tegas sangat penting untuk meningkatkan hasil penyelesaian sengketa di sektor sewa kapal.]
Preserving Spiritual Rights through Halal Certification for MSME Products: Voluntary vs. Mandatory Disemadi, Hari Sutra; Putri, Arya Salsabila Auliana
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.37

Abstract

Halal certification of products is a manifestation of legal protection for Muslim consumers related to efforts to safeguard their spirituality. As a predominantly Muslim country, Indonesia is expected to protect its citizens by fulfilling their fundamental rights. Furthermore, the state strives to develop the domestic halal food industry to promote its growth. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Products Assurance, every business entity that sells essential goods utilized by the public is required to have halal certificate and label, including micro, small, and medium enterprises (MSME). This normative legal or doctrinal research is a qualitative examination that analyzes legal materials related to the protection of spiritual rights through halal certification. The results show the role of the government in ensuring the safety, comfort, and smoothness of Muslim consumers in practicing their religious teachings. Obligation imposed on every business entity to obtain certification creates legal protection for users of these products. Certification registration by business entities, including MSME, provides legal certainty for the protection of consumers' spiritual rights.
Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia Tania, Stephanie; Tan, David; Hari Sutra Disemadi
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.546

Abstract

Memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat merupakan tujuan penting dari perlindungan data pribadi. Karena sebagian besar data kini bersifat elektronik, perlindungan informasi pribadi menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi. Dalam konteks ini, Hukum Kebendaan Indonesia memiliki peran yang penting sebagai suatu dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila privasi mereka dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini membahas kajian tentang data dan informasi elektronik dalam perspektif Hukum Kebendaan Indonesia. Data dan informasi elektronik tergolong barang tidak berwujud menurut KUH Perdata. Informasi dan data pribadi adalah hak individu yang harus dilindungi dan dijamin sesuai dengan penerapan hukum yang di Indonesia. Sumber data utama penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan menggunakan teknik hukum normatif. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem Hukum Indonesia yang mengatur data dan informasi elektronik sebagai sesuatu yang tidak berwujud. Tiga prinsip dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menjadi landasan penelitian.
Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System Rofiq, Ahmad; Disemadi, Hari Sutra; Putra Jaya, Nyoman Serikat
Al-Risalah Vol 19 No 2 (2019): December 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i2.458

Abstract

The integrality of the criminal justice system must be realized in every aspect of sub-systems, in substance, structure, and legal culture. In this respect, in the process of criminal justice, the three sub-systems’ integrality are required so that the criminal justice system is capable to produce fair legal decisions in the process of law enforcement in Indonesia. Until such a policy is undertaken, the law will always be harsh against the poor and weak against the rich. This paper discusses criminal objectives integrality in Indonesian criminal justice system and its influence in the integrated criminal justice system. Using a normative juridical method, this paper demonstrates that each sub-system of criminal justice (the Police, Prosecutors, Courts, and the prison) is in line with the main objectives of criminal law enforcement as found in various laws that govern the institutions.
Unleashing Indonesia's Traditional Knowledge: Navigating Legal Challenges in a Changing Landscape Disemadi, Hari Sutra; Sudirman, Lu
Al-Risalah Vol 23 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i1.1334

Abstract

As a country blessed with abundant cultural elements, Indonesia holds the potential to harness traditional knowledge for the betterment of its people's lives. Unfortunately, this concept is often forgotten within Indonesian society and faces various challenges that jeopardize cultural heritage. Hence, the objective of this study is to analyze the significance of traditional knowledge and the legal hurdles that arise in regulating this concept within Indonesia's intellectual property rights framework. The findings of this normative legal research demonstrate that traditional knowledge holds great importance for Indonesian society, particularly amidst the accelerating impacts of globalization, which pose a threat to cultural heritage. Taking a legislative approach, there is an urgent need for a normative framework to protect traditional knowledge as a communal intellectual asset in order to realize the implicit recognition reflected in the constitution, the 1945 Constitution.
Legal Protection for Banking Institutions in Small and Medium Enterprise Credit Agreements Sirait, Regina Ulianna; Sudirman, Lu; Disemadi, Hari Sutra
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.408

Abstract

Legal protection for banking institutions in Small and Medium Enterprise (SME) Credit Agreements is a fundamental issue in maintaining the financial system’s stability and promoting economic growth. This research analyzes the legal framework and legal certainty of protection for banks in SME Credit Agreements in Indonesia. This normative legal research uses a statute approach, with primary data sources in the form of relevant legislation and secondary data sources in business law literature. The results show that the juridical basis of protection for banks consists of preventive regulations (prudential principles, credit agreements, collateral, FSA supervision) and repressive regulations (credit restructuring, collateral execution, dispute resolution). Although this legal framework is comprehensive, its implementation faces significant challenges, such as inconsistent law enforcement, legal loopholes in collateral regulations, and the complexity of the judicial process. To improve legal certainty, regulatory reform, capacity building of law enforcement officials, information technology adoption, and supervision strengthening are recommended. Thus, this research contributes to strengthening legal protection for banking institutions, which will support the creation of a healthy and sustainable credit ecosystem for SMEs.
Co-Authors A Janurita Tenripada A Salman Maggalatung, A Salman Abdurrakhman Alhakim Abigail Natalia Bukit Absori Absori Ade Borami Ju Ade Borami Ju Adristy, Baiq Shefania Afifa, Zaynulia Agustianto Agustianto, Agustianto Ahmad Alveyn Sulthony Ananda Ahmad Rofiq, Ahmad Ainabila, Salsa Siti Aini Rahmadani Alhakim, Abdurrakhman Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anakotta , Marthsian Yeksi Anastasya Pakpahan Anastya Putri Andarini, Retno Ang Terina Angel Tng Angelica Cleryn Cesy Ani Purwanti Appludnopsanji Appludnopsanji Aprilia, Aliyyah Arief Afdala Pratito Arief Budiono Arwa Meida Aninda Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Asiyah Jamilah Attamimi, Zeehan Fuad Auralita, Lala Aurelia, Jennifer Ayen Sephia Dhani Ayudistira Amanda Ayunda, Rahmi Azahrah, Wahida Barda Nawawi Arief Calvin Calvin Chairunnisa Chairunnisa Chornelia Ruth Lakalapai Chutia, Upankar Cindy Anggelia Cindy Kang Cindy Meissa Jovanka Sihotang Cory Bill Garden Nababan Cynthia Putri Guswandi Dandy Satyahadi Danial Gomes Dedi Jaya Defi Arika Delfi Aurelia Kuasa Delvin Delvin Denis Oxy Handika Denny Denny Denny Prasetyo Dhani, Ayen Sephia Diba, Nabilah Farah Dwi Budi Santoso Dwiki Surya Pratama Efin Efin Erni Erni Febby Amanda Pakpahan Febriyani, Emiliya Fientery Fientery Fiqih, Geizka Orillia Fiqqih Anugerah Fitri, Winda Fransisca Kewa Qua Garcia, Virginia Girsang, Junimart Gomes, Danial Gubanov, Konstantin Hakim, Teja Maulana Handika, Denis Oxy Hanifah Ghafila Romadona Hendryani Hendryani Hendryani, Hendryani Heni Utari Setianingrum Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Ilena Nurpavitia Indra Afgha Anjani Irwan Sugiarto Jacelyn Jacelyn Jacelyn, Jacelyn Jamilah, Asiyah Jaya, Nyoman Serikat Putra Jerryen, Jerryen Jeslin Jeslin Jessca Jessca Jessca, Jessca Jessica Sim Joel Jordan Tobing Jonkarlo, Edson Junior Ikhlas Kang, Cindy Karim, Justin Joy Kartika Sasi Wahyuningrum Kelvin Jonatan Kendry Tan Khelvin Risandi Kholis Roisah Kurniawan, Syukri Lau, Suryasan Lee, Michelle Leonardo, Steven Librawenson, Winco Lidia Kando Br Gea Lie, Cindie Lu Sudirman Lu Sudirman M. Rahmat Hidayat Mahfudzotin Nikmah Malau, Hotmaulina Manurung, Kevin John Paul Marici, Alice Angela Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Mawarni Mawarni Mawarni Mawarni Melani Melani Merizqa Ariani Metta Noviani Moh. Indra Bangsawan Muhammad Deovan Reondy Putra Muhammad Deovan Reondy Putra Muhammad Ikhsan Kasturi Muna Ulya Mustamin, Wiranto Nadia Carolina Weley Nadia Carolina Weley Nadia Carolina Weley Nadia Lysion Naila Mataya Dinanthi Ningsih, Ayup Suran Nisa Nurfitri Nopiana Nopiana Novi Wahyu Riwayanti Novi Wira Sartika Zebua Novika, Giofanni Dian Novit Cahyesi Duha Nur Rochaeti, Nur Nurfitri, Nisa NURLAILY, NURLAILY Nurul Istiqomah Nyoman Serikat Putra Jaya Oda Ignatius Besar Hariyanto, Oda Ignatius Besar Olivia, Devrina Oshin Maretha Napitupulu Paramita Prananingtyas Park, Jihyun Pramudya Wardhana, Raka Pratama, Angkat Poenta Pratama, Dwiki Surya Puteri Ariesta Nadia Putra Jaya, Nyoman Serikat Putri, Arya Salsabila Auliana Putri, Tasya Raehan Annisa Putunezar, Shaeku Rafif Shagufta Rahman, Maria Puteri Rahmi Ayunda Raihan Radinka Yusuf Ranty Angriyani Harahap Regent Regent, Regent Reni Putri Anggraeni Revlina Salsabila Roselvia Rifqi Arrafif Rindiyani, Monica Romadona, Hanifah Ghafila Royce, Charles Rudolf Haiti Rusdiana, Shelvi Ryan Wijaya, Ryan Sahuri Lasmadi Satyahadi, Dandy Selina, Selina Shaleh, Ali Ismail Sholahuddin Al-Fatih Sihombing, Dame Afrina Silviani, Ninne Zahara Sirait, Regina Ulianna Situmeang, Ampuan Sofia Sofia, Sofia Stan ley Stefanus Imanuel Malik Steven Steven Steven Steven Sudirman,, Lu Sujati Winata, Agung Sulastri Sulastri Suryasan Lau Syasya Tri Puspita Dewi Syukri Kurniawan Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Kendry Tan, Sebastian Tan, Winsherly Tania, Stephanie Taniady, Vicko Terina, Ang Tobing, Joel Jordan Tomi Suhendra Pardede Trifena Pang Udu, Jericho Velany Kosasih Verlina Verlina Vicko Taniady Vivian Vivian Weley, Nadia Carolina Wilton Goh Winarso, Teguh Windi Afdal, Windi Winnie Stevani Yongkie Yongkie Yunus, Nur Rohim Yusro, Mochammad Abizar Yusuf, Raihan Radinka Zakiyah, Ninik