Articles
DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI
Dhani, Ayen Sephia;
Disemadi, Hari Sutra;
Sudirman, Lu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3557
Eksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (public figure) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi public figure yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari public figure memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas public figure perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi public figure dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari public figure terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan public figure, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka.
Effectiveness of Handling Human Rights-Based Public Complaints
Marsellia, Dini;
Situmeang, Ampuan;
Disemadi, Hari Sutra
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3225
Introduction: This research examines the effectiveness of handling human rights-based public complaints at the Regional Inspectorate of Riau Islands Province.Purposes of the Research: The aim is to evaluate the implementation, obstacles, and efforts to optimize complaint management.Methods of the Research: Method used is an empirical legal research method with a statutory and empirical approach. Data were obtained through interviews, observations, and study of legal documents related to the handling of public complaints.Results Main Findings of the Research: Results showed that although the regulatory framework exists, its implementation has not been optimal. The main obstacles include limited human resources both in number and competence, lack of socialization to the community, and weak legal structure and culture. This has led to slow processing of complaints and a low level of responsiveness to community needs. Recommendations include improving HR competencies through regular training, strengthening socialization to raise public awareness, and optimizing technology to support complaints management. These measures are expected to ensure respect for and fulfillment of human rights in public services, increase public trust in the government, and support clean and accountable governance.
Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
DISEMADI, HARI SUTRA
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18419
Pembangunan fasilitas dengan menggunakan sistem kontrak Build Operate and Transfer (BOT) mulai marak digunakan di Indonesia. Pembangan infrastruktur oleh pemerintah tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan swasta. Kerjasama melalui kontrak BOT merupakan model baru pembiayaan proyek, yang tidak hanya menguntungkan para pihak dalam kontrak tetapi juga kepentingan publik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan kontrak BOT di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kontrak BOT menjadi sarana mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontrak BOT merupakan kontrak antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk membangun proyek infrastruktur beskala besar yang memiliki dampak postif bagi rakyat. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam kontrak BOT merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Sutra Disemadi, Hari;
Mustamin, Wiranto
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23442
Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum ha katas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi pemalsuan atau pembajakan atas merek yang tentu saja telah melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen barang dan/atau jasa yang tidak memiliki itikad baik. Berdasarkan hal tesebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terkait merek dalam tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui akibat pembajakan merek terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan yang mengikat, buku, serta Jurnal penelitian hukum terkait merek. Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaanya. Hak atas merek diberikan oleh negara dengan melalui mekanisme pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut sifatnya wajib, sehingga jika tidak didaftarkan hak atas merek tidak akan dilindungi. Kemudian dampak ekonomi terhadap adanya pembajakan merek adalah meruginya pemilik merek, konsumen, dan negara. Pemilik merek dirugikan karena barang hasil produksinya kalah bersaing dengan merek bajakan yang harganya relatif lebih murah. Sedangkan negara tidak mendapatkan pendapatan dari pajak penjualan. Pada hal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Akibat pembajakan merek juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri (capital flight), yang berimbas pada banyaknya pengangguran.
Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0
Sutra Disemadi, Hari;
Kang, Cindy
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31457
Currently, the world is facing changes in the industrial world which can be called the Industrial Revolution 4.0, and this phenomenon has a significant impact on industrial life, namely in the form of rapid technological developments. The rapid development of technology has resulted in a new term ‘creative economy’ in which creativity and human thinking are applied. Intellectual Property Rights play a very important role in the creative economy, and the state must provide legal protection for intellectual property as a form of appreciation to creators/inventors for their efforts and hard work in producing new innovations, and minimizing the occurrence of intellectual property rights violations. However, in practice, there are several challenges and difficulties in enforcing laws related to intellectual property rights in Indonesia. This scientific journals uses normative research methods, based on written regulations and literature studies that examine aspects of theory, structure, and legal explanations. The main problems that occurs in Indonesia is the lack of public= awareness and education regarding intellectual property, and this problem can be the root of other problems. The protection of intellectual property rights in Indonesia not only provides a sense of security and legal certainty for creators/inventors, but also provides a psychological impact and increases the enthusiasm of creators/inventors to continue to innovate.
Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia
Disemadi, Hari Sutra;
Regent, Regent
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37991
The existence of human civilization has entered a comprehensive stage of progress, the real form of this progress can be seen from the increasingly advanced development of information and communication technology. These technological advances have also been exploited in the financial transaction sector with the presence of technology-based financial institutions (fintech). The formation of laws that specifically regulate the implementation of the fintech industry, especially online fintech loans, is very necessary because the current regulations have not been able to fully accommodate legal issues that arise in the implementation of online lending fintech activities. One of the most crucial problems that arise in the implementation of fintech activities is the absence of strict sanctions that can be used by law enforcers in eradicating illegal online loan fintech service providers whose existence often violates the rights of public consumers. With the enactment of a law that specifically regulates the implementation of online loan fintech services, it is hoped that it can provide guarantees and legal certainty, especially in protecting people's rights.
MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION?
Jonkarlo, Edson;
Sudirman, Lu;
Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43870
Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION?
Jonkarlo, Edson;
Sudirman,, Lu;
Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44061
Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
PEMALSUAN MEREK SEPATU DI INDONESIA: PENGATURAN DAN SANKSI?
Khelvin Risandi;
Hari Sutra Disemadi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51029
The laws and regulations in Indonesia have regulated brand counterfeiting, but the cases have not decreased yet. The rise of brand counterfeiting is caused by the condition of society and ineffective laws and regulations. Previous similar studies have discussed the trademark registration procedure and its obstacles as well as the study of mark cancellation, while this research focuses on the regulation and sanctions for brand counterfeiting. The purpose of the study was to find out how the legal arrangements against the perpetrators of counterfeiting shoe brands spread in Indonesia. This study uses a normative juridical research method, with a library search technique. The results of this study indicate the level of effectiveness of laws and regulations related to brands as law enforcement tools in Indonesia, ranging from legal substance to criminal penalty.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INSTITUSI PERBANKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN REPUTASI PERUSAHAAN DI KOTA BATAM
Karim, Justin Joy;
Sudirman, Lu;
Disemadi, Hari Sutra
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.3609
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan memperhatikan jangka panjang. CSR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR dinilai dapat meningkatkan citra perusahaan lebih positif dimata masyarakyat yang tentunya meningkatkan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dari implementasi CSR di institusi perbankan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di Kota Batam. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undang dan empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pembuatan CSR dilakukan oleh tim pusat dimana implementasi yang dilakukan oleh bank BCA adalah pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan, Bank Maybank berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakyat, kesehatan, seni dan budaya, dan lingkungan. Juga Bank Permata melalui program Permata Bangkit Cilik melakukan literasi keuangan, serta melakukan enhancement, dan empowerment. Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh Bank BCA, Maybank, dan Permata dapat membuat kepercayaan nasabah meningkat yang mempengaruhi reputasi perusahaan semakin baik di mata masyarakyat. Implementasi CSR efektif terhadap kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui teori efektivitas Soejono Soekanto.