Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-'Adl Jurnal HAM Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum Community Development Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal Indonesian Comparative Law Review Khazanah Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Majalah Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Lemhannas RI JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Journal of Law, Environmental and Justice Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " International Law Discourse in Southeast Asia
Fernando, Zico Junius
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Urgence of Regulation of Environmental Aesthetic Standards and Security of Administration in The Spatial Detail Plan Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; Rangga Jayanuarto; Muhammad Yusuf Akbar
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.221 KB) | DOI: 10.29240/negrei.v1i2.3530

Abstract

Billboards have a considerable influence on urban life because the advertising media often has a location orientation on the main urban roads which has advantages such as strategic location, easy access, agglomeration of activities, completeness of social and economic facilities/facilities, as well as the readiness of the infrastructure. due to the desire to stand out so that the information conveyed is more effective. Advertisements with all their visual characteristics have a major contribution to the impression of an environment. For this reason, it is necessary to arrange advertisements. The arrangement needs to be based on an understanding of the potential and limitations of nature, the development of existing socio-economic activities, as well as the demands of current livelihood needs and environmental sustainability in the future
Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu Yagie Sagita Putra; Zico Junius Fernando
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.759 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v5i2.1289

Abstract

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversi. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan emperis, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan quisioner dan wawancara langsung guna memperoleh gambaran mengenai penerapan diversi dengan pendekatan restorative Justice dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu serta gambaran mengenai hambatan penerapan diversi dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu.
GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Agus Salim; Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.302

Abstract

ABSTRAKKejahatan lingkungan yang marak terjadi di Indonesia beberapa dekade belakangan ini, banyak memakan korban, baik itu korban manusia ataupun non-manusia seperti hewan, pohon, sungai dll. Namun dalam kenyataanya dilapangan, perlindungan korban masih jauh dari yang semestinya, apalagi berkaitan dengan korban non manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical  approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah mencoba konsep green victimology dalam upaya perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan, yang menetapkan bahwa batasan korban atas viktimisasi lingkungan dalam perspektif green victimology tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga termasuk dapat mengklasifikasikan korban non-manusia seperti, hewan, pohon, dan sungai, yang didasari pada nilai ekosentrisme (mengakui nilai-nilai intrinsik) dan sudut pandang keadilan lingkungan (ecojustice).Kata kunci: green victimology; hukum; Indonesia; korban; lingkunganABSTRACTEnvironmental crimes have been rampant in Indonesia in recent decades, taking many victims, human or non-human victims, such as animals, trees, rivers, etc. But in reality, on the ground, victim protection is still far from what it should be, especially for non-human victims. This study uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach, a historical approach, and a futuristic approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive. The authors analyze using content analysis techniques. The result of this study is to try the concept of green victimology to protect victims against environmental crimes, which stipulates that the victim's limitation on environmental victimization in the perspective of green victimology is not only limited to humans but also includes being able to classify non-human victims such as animals, trees. , and rivers, which are based on the value of ecocentrism (recognizing intrinsic values) and the point of view of environmental justice (ecojustice).Keywords: environment; green victimology; Indonesia; law; victim
Strict Liability Yang Tersembunyi : Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup Try Mulya Naposo Siregar; Zico Junius Fernando
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Mahupiki Oktober 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.496 KB) | DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.44

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pergeseran antara UU PPLH dan UU Ciptaker pada sektor kejahatan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi. Artikel ini bermaksud membahas minimnya kemungkinan korporasi untuk dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan setelah diundangngkannya UU Ciptaker. Beberapa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan pada UUPLH, dengan adanya diksi “pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” artinya masyarakat yang terdampak tidak harus melalui proses pembuktian berbelit yang berkepanjangan. Namun pada UU Ciptaker frasa ini dihilangkan, yang artinya pertanggungjawaban korporasi menjadi semakin diabaikan akibat kerusakan lingkungan disekitar wilayah eksplorasi dan operasi produksinya. Akibatnya, Masyarakat kecil yang terdampak menjadi kebingungan, karena ketika limbah B3 (Bahan Beracun dn Berbahaya) akibat operasi produksi suatu perusahaan telah mencemari lingkungan sekitar dan menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat, bahkan mengancam kehidupanya, mereka harus membuktikan “unsur kesalahan” yang tentunya lawan yang dihadapi adalah korporasi raksasa.
LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM Zico Junius Fernando
Jurnal Hukum Progresif Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.10.1.25-36

Abstract

Indonesia is a state of law (rechtstaat) where the main joint of the national legal system is legislation. The conception of a state of law desired by the founding fathers since the beginning of the struggle for independence contains the basic ideas in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legislation is an instrument needed in national legal efforts. Discussing statutory regulations in essence, cannot be separated from discussing statutory politics based on the principle that laws and or statutory regulations are part of a political product. The form of statutory regulations in government can differ from laws and regulations in other governments. This depends on the authority of each government. Fundamental questions are related to the legal politics of forming laws and regulations in the national legal system and formulating regulations in the future. The discussion results show that the development of law and the updating of materials to be by the needs and implementation of existing provisions, as well as the preparation of laws and regulations, has a dimension of benefit that is large enough to realize the ideals of the formation of law.
GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Agus Salim; Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.302

Abstract

ABSTRAKKejahatan lingkungan yang marak terjadi di Indonesia beberapa dekade belakangan ini, banyak memakan korban, baik itu korban manusia ataupun non-manusia seperti hewan, pohon, sungai dll. Namun dalam kenyataanya dilapangan, perlindungan korban masih jauh dari yang semestinya, apalagi berkaitan dengan korban non manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical  approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah mencoba konsep green victimology dalam upaya perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan, yang menetapkan bahwa batasan korban atas viktimisasi lingkungan dalam perspektif green victimology tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga termasuk dapat mengklasifikasikan korban non-manusia seperti, hewan, pohon, dan sungai, yang didasari pada nilai ekosentrisme (mengakui nilai-nilai intrinsik) dan sudut pandang keadilan lingkungan (ecojustice).Kata kunci: green victimology; hukum; Indonesia; korban; lingkunganABSTRACTEnvironmental crimes have been rampant in Indonesia in recent decades, taking many victims, human or non-human victims, such as animals, trees, rivers, etc. But in reality, on the ground, victim protection is still far from what it should be, especially for non-human victims. This study uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach, a historical approach, and a futuristic approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive. The authors analyze using content analysis techniques. The result of this study is to try the concept of green victimology to protect victims against environmental crimes, which stipulates that the victim's limitation on environmental victimization in the perspective of green victimology is not only limited to humans but also includes being able to classify non-human victims such as animals, trees. , and rivers, which are based on the value of ecocentrism (recognizing intrinsic values) and the point of view of environmental justice (ecojustice).Keywords: environment; green victimology; Indonesia; law; victim
Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election Wiwit Pratiwi; Sherly Nelsa Fitri; Zico Junius Fernando; Jaco Barkhuizen
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.7886

Abstract

2024 is the year of simultaneous general elections. All citizens can participate, and every vote counts, including that from people with disabilities. This paper aims to determine the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in general elections in Bengkulu City to welcome the general elections to be held simultaneously in 2024. This legal paper used an empirical method with a qualitative approach by collecting primary data from persons with disabilities in Bengkulu City. In-depth interviews were used to find out the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in the general elections in Bengkulu City. This paper concludes that the political rights of persons with disabilities in elections in Bengkulu City had not been fulfilled optimally. These rights included the rights to (i) be registered to cast a vote, (ii) access polling stations (TPS), (iii) cast their votes confidentially, (iv) receive information, including information about the elections, and (v) take part in elections. This was because the organizers, namely KPU, failed to play their role optimally. They failed because they had limited funding and persons with disabilities themselves were self-isolating and did not know their political rights.
TELAAH PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (STUDY ON THE ARTICLE CONCERNING CONTEMPT AGAINST PRESIDENT ANS VICE PRESIDENT IN INDONESIA) Fernando, Zico Junius
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.409 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i1.826

Abstract

AbstrakPasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pernah lewat Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang terbaru dan disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tidaklah bertentangan atau pembangkangan pembuat peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan dalam sistem presidensial seperti Indonesia.Kata Kunci: Penghinaan, Mahkamah Konstitusi, RUU KUHP
ENERGI GEOTHERMAL DALAM ATURAN, MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DAN SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DI MASYARAKAT (GEOTHERMAL ENERGY IN RULES, ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND COMMUNITY CONFLICT SOLUTIONS) Sauni, Herawan; Fernando, Zico Junius; Candra, Septa
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.969

Abstract

Energi panas bumi (geothermal) adalah panas yang berasal dari bawah permukaan bumi. Energi panas bumi disebut juga sebagai salah satu energi terbarukan. Lokasi di kawasan vulkanik aktif ("cincin api") menjadikan Indonesia salah satu pemimpin dunia dalam produksi energi panas bumi (geothermal). Namun pengembangan pembangunan energi panas bumi, banyak masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan telah menyuarakan ketidaksetujuan dan penentangannya dengan berbagai cara serta menimbulkan kosekuensi hukum dalam kenyataanya dilapangan dikarenakan berpotensi merusak lingkungan, edukasi yang kurang dan tidak terdapat titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian dipakai adalah metode pendekatan hukum doktrinal (normative) yang memakai bahan hukum, baik bahan primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai adalah statute approach, conceptual approach, comparative approach, futuristic approach. Hasil dalam penelitian ini memberikan edukasi peraturan tentang pengembangan pembangunan energi panas bumi di Indonesia. Melihat kelebihan, kekurangan serta hambatan pembangunan energi panas bumi serta memberikan solusi penyelesaian konflik dengan cara penyelesaian sengketa sengketa alternatif (ADR) sebagai pendekatan ampuh untuk menyelesaikan konflik di luar Pengadilan dan merupakan tanggapan atas ketidakpuasan terhadap proses litigasi serta mencarikan langkah seperti Sosialisasi dan Mitigasi (socialization and mitigation), pendekatan adat istiadat (customary approach) dan dialog komprehensif (comprehensive dialogue) ditengah konflik pemerintah dan masyarakat.
Untangling the Tangle of Revenge Porn in the United States: A Comparative Study Fernando, Zico Junius; Pase, Ana Tasia
Indonesian Comparative Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v6i2.21064

Abstract

This research examines the phenomenon of revenge porn in the legal context of the United States and identifies important lessons for Indonesia. Using a multifaceted approach, this research explores legal definitions, sentencing, and protections for victims in various US states, as well as exploring the psychosocial impact of revenge porn on victims. This research utilizes normative legal methods by adopting statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches. The nature of this research is descriptive-prescriptive. The data that has been collected is analyzed using the content analysis method. The study found that there is significant variation in laws and approaches to handling revenge porn among states, reflecting differences in social values and legal priorities. For example, states such as California, New York, and Texas feature different definitions and penalties, as well as varying levels of protection for victims. Indonesia can draw valuable lessons from formulating its own legal strategy for this phenomenon. This research suggests the importance of specific legislation that clearly defines revenge porn, a flexible sentencing system that considers the context of individual cases, and strong psychosocial support for victims
Co-Authors Achmad Cholidin Agus Salim Agus Salim Agusalim Agusalim Agusalim Agusalim, Agusalim Akhmad Akhmad Albariansyah, Hamonangan Ana Silvia Ana Silviana Ana Tasia Pase Anditya, Ariesta Wibisono Anis Widyawati Annisa Salsabila Anwar, M. Ian Hidayat Arifin , Firdaus Aris Hardinanto Barda Nawawi Arief Baskara, Agri Beniharmoni Harefa Bhanu Prakash Nunna Candra, Septa Chairul Huda, Chairul Cholidin, Achmad Dahwal, Sirman David Aprizon Putra David Aprizon Putra, David Aprizon Dini Dewi Heniarti Dwi Budi Santoso Efren Nova Emi Puasa Handayani Fadhil, Moh. Feka, Mikhael Firdaus Arifin, Firdaus Ganefi Hamdani Maakir Hartati, Sawitri Yuli Herlambang Herlina Manullang Humana, Sri Ilham Kurniawan Ardi Imanuddin, Muhammad Iskandar Iskandar Jaco Barkhuizen Jaco Barkhuizen Joko Setiyono Joko Susetyanto Kasmanto Rinaldi, Kasmanto Kiki Amaliah Kontesa, Emelia Kristanto, Kiki Kurnia Dewi Anggraeny Kusumah, Fardana Laily Ratna Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria M Abdi Maharani, Asari Suci Mahmud Mulyadi Mahmutarom, Mahmutarom Mahrus Ali Maskur , Muhammad Azil Mikhael Feka Muchlas Rastra Samara Muksin Muhamad Adystia Sunggara Muhammad Yusuf Akbar Muna, Kholifatul Muthia, Arini Azka Nahdiya Sabrina Naidah, Siti Nur Rochaeti Nur Rochaeti, Nur Nur, Asrul Ibrahim Nurhayati Mardin Papontee Teeraphan Pase, Ana Tasia Pratama, Aditya Andela Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putra, Panca Sarjana Putra, Yagie Sagita R.B Sularto Rangga Jayanuarto Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Rosmanila Sacipto, Rian SALSABILA, ANNISA Sary, Wevy Efticha SAUNI, HERAWAN Sauni, Herawan Septa Candra Sherly Nelsa Fitri Sidauruk, Jupenris Silvia, Ana Sinaga, Lestari Sinaga, Pidari Solehuddin Solehuddin Sri Wulandari Sudirman SItepu Teeraphan, Papontee Tobing, David M. L. Try Mulya Naposo Siregar Utami, Ria Anggraeni Virdaus, Saivol Wali, Ahmad Wiwit Pratiwi Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Zainal Arifin Zentoni