Articles
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
ADHI, YULI PRASETYO;
SULISTIANINGSIH, DEWI;
PUTRI, VIVIE NOVINDA SEKAR
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3416
Abstract : Indonesia menjadi negara agraris karena Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dan dilindungi dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan tersebut. Kekayaan Intelektual memiliki pengertian bahwa hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual terdapat 8 bagian di dalamnya, salah satunya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakterisitik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan indikasi geografis dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena di dalam indikasi geografis memuat hak ekonomis bagi masyarakat lokal. Hak ekonomis merupakan hak untuk mengelola dan memanfaatkan indikasi geografis yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal.Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat   Lokal
FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN BERBENTUK PACTUM DE COMPROMITTENDO DALAM SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SULISTIANINGSIH, DEWI;
PUJIONO, PUJIONO
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v3i1.4659
Sengketa kekayaan intelektual yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian lisensi atau perjanjian penggunaan hak kekayaan intelektual dari pemilik kekayaan. Pemegang hak kekayaan intelektual mendapatkan izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual secara sah berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara dirinya dengan pemilik hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, mekanisme khusus (aturan main perdata), wanprestasi, force majeur, pilihan hukum, pilihan forum, dll. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat memungkinkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak yang menderita kerugian. Gugatan sengketa hak kekayaan dapat didaftarkan pada Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa berdasarkan klausula dalam suatu perjanjian sebelum sengketa terjadi, atau dibuat perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul. Pactum de compromittendo merupakan bentuk klausula yang dibuat sebelumter sengketa kekayaan intelektual terjadi, Para pihak yang bersengketa membuat perjanjian tertulis bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pactum de compromittendo memiliki kedudukan yang penting didalam penyelesaian sengketa karena klausul tersebut telah menentukan cara menyelesaiakan snegketa apabila benar sengketa terjadi diantara keduanya.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan kedudukan pactum de compromittendo dalam penyelesian snegketa hak kekayaan intelektual.
Perlindungan Hukum Pada Produk Bolu Kopi Dan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lobang
Pangesti, Delia;
Apriliyanto, Muhamad Syahrul;
L., Khasanah S.;
Nugroho, Harry;
Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.35547
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk ikut berkiprah dalam pemberdayaaan masyarakat dalam bentuk pendampingan. KKN dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang ada di desa dengan dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang akan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program KKN ini diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Lobang Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagai mitra maka Tim KKN UNNES melakukan langkah-langkah rencana kegiatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan inovasi pengolahan Kopi. Kegiatan pelatihan membuat bolu kopi dimulai dengan mengundang kelompok Ibu PKK dan Wanita Tani sebagai sasaran utama. Harapannya agar mereka mempunyai bekal dalam mengolah bubuk kopi yang memang menjadi potensi unggulan di Desa Lobang.Kata Kunci : Bolu Kopi, Peningkatan Ekonomi, Desa Lobang
How Legal Protection of Women in Home Workers Improving Family Welfare?
Sulistianingsih, Dewi;
Prabowo, Muhammad Shidqon;
Martitah, Martitah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v3i1.40721
Homeworkers are work that is done at home either on the basis of orders from others or doing on the basis of oneself. This type of work is referred to as informal workers, which is clearly difficult to obtain legal protection. Labor laws in Indonesia provide legal protection for both formal and informal workers, but the practice for informal workers is difficult to obtain legal protection. This program aims to describe and analyze the legal protections of women homeworkers in Semarang City in their efforts to make their families prosperous. This program uses socialization methods, interviews, observation and documentation. This program is conducted in the city of Semarang. The results of this program can be seen that the protection of homeworkers is still very minimal, especially for independent homeworkers. The implementation of statutory regulations has not been optimal, especially in manpower laws. The government is still not optimal in providing legal protection for informal workers, especially for homeworkers. Low wages, long working hours and the absence of health insurance are among the elements that homeworkers need to improve and increase in their efforts to make their families welfare. In the effort to achieve welfare for homeworkers' families, it is necessary to carry out supervision and guidance for homeworkers. Supervision and guidance can be carried out by the central government, local governments, non-governmental organizations, the academic community, observers of labor.
Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya Alih Teknologi: Portrait of University in Technology Transfer Effort
Sulistianingsih, Dewi;
Setiawan, Andry;
Prabowo, Muchammad Shidqon
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.722
Universities in Indonesia are a place for researchers, academics, and devotees to contribute their thoughts, develop science and technology, and develop science and technology to be able to benefit the people of Indonesia. College as a forum for the development of science and technology not only studies and studies science and technology but is also able to apply it in learning and apply it in people's lives. It is a tough task for universities to carry out, but the demands of the era and human civilization make universities must be able to adapt to the existing conditions. Technology transfer is the right target to be carried out by universities, considering that Indonesia is lagging behind in developing technology in the international world. The purpose of technology transfer at the University, one of which is to catch up with Indonesia's current technological advances. This paper is the result of a research conducted using a normative juridical method. The data used is secondary data with a variety of literature, both books, journals, laws and regulations. The results of this study can be seen that universities have made various efforts to improve technology transfer even though there are several obstacles and challenges faced by universities. Nevertheless, higher education remains the center for developing science and technology and increasing technology transfer in order to provide the greatest benefit to the Indonesian state and nation.
Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia
Sulistianingsih, Dewi;
Adhi, Yuli Prasetyo;
Pujiono, Pujiono
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.723
Intellectual property is one of the interesting issues to be discussed and continues to develop into a debate in the international world. The debate becomes stronger over communal intellectual property rights. In principle, intellectual property gets legal protection and becomes intellectual property rights. Intellectual property rights themselves consist of intellectual property rights that are personal and intellectual property rights that are communal. For Indonesia, which is rich in biodiversity and the nation's cultural wealth, which is very strong with the ownership of communal intellectual property rights. Individual intellectual property becomes a complete understanding for the Indonesian state, although at the beginning of its acceptance, personal intellectual property cannot be perfectly accepted by the Indonesian state. Currently, personal intellectual property has been able to be dynamic in the life of Indonesian people. The current debate is intellectual property rights that are communal. The Indonesian nation is rich in intellectual property rights, but why are there still obstacles in protecting communal intellectual property. This article is derived from research conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study can be seen that the Indonesian government has made efforts to take an inventory of communal intellectual property in Indonesia. Digitization is the answer to the need for a communal intellectual property database in Indonesia.
Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia
Sulistianingsih, Dewi;
Satata, Bagas Bilowo Nurtantyono
Jurnal Suara Hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p1-14
Industrial design is one part of the scope of intellectual property that gets protection from the state by first registering for the design. Issues in industrial design are no less complicated with problems in the scope of other intellectual property, such as patents, brands, inventions. The clash between industrial design and copyright and brand is unavoidable. Designers must be able to understand the existence of industrial design in intellectual property. One of the problems in the body of industrial design is about renewal. The provisions of renewal are one of the reasons for the emergence of cases / cases in claims against industrial design.This study uses a normative juridical method with a legal and conceptual approach. The purpose of this study is to reveal and analyze problems in industrial design in Indonesia. A review of the Industrial Design law is important to do in order to create a law that can accommodate interests in the corridor of legal certainty, justice and expediency.
Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
Larasati, Pradita Adila;
Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49863
Vaksinasi adalah proses pemberian imunisasi suntikan ketangan ataupun bisa melalui diteteskan ke dalam mulut yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan produksi antibodi pada tubuh yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Selain itu juga memiliki tujuan tertentu terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka antibodi yang ada pada tubuh kita menangkal atau mengurangi risiko sakit. Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksinya SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian. Masyarakat yang ditinggal di Desa Doplang Rt04 Rw05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saat ini masyarakat Desa Doplang sendiri masih kurang memahami tentang vaksinasi tersebut, sehingga warga masyarakat masih sangat ragu-ragu dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim KKN Desa Doplang dengan sasaran warga setempat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi program vaksinasi Covid-19.
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi
Adhi, Yuli Prasetyo;
Sulistianingsih, Dewi;
Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934
Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Understanding and Litera Legis of Marriage Law in the Milenial Era for School Children
Pujiono, Pujiono;
Hidayat, Arif;
Sulistianingsih, Dewi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 2 (2021): Strengthening Communities Amid Uncertainty: How Does Law Work for Society?
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v3i2.45878
In Indonesia, the marriage law is regulated in UU No. 1 of 1974 which has been amended to become UU No. 16 of 2019. In addition, non-Moslems may comply with the provisions of the marriage law contained in the Civil Code. Marriage is an initial process for the formation of family life and the beginning of the manifestation of forms of human life. The daily life of men and women, created by God Almighty, naturally haa an attraction to one another to share affection in realizing a life together or it can be said that they want to form physical and mental bonds to create a happy, harmonious, and eternal family. Understanding the marriage law needs to be done with humanist efforts and cannot be done instantly. The efforts to understand the marriage law need to be made to all levels of society, especially for school children so that the marriage they live in can be in accordance with the objectives of the marriage. School children are classified as immature and they still have an important responsibility to study. They really need information about the marriage law in order to gain a comprehensive understanding of marriage because they are in a stage of growth that is full of curiosity. This program aims that school children will not get missed-information about the marriage law. Therefore, school students are one of the targets of this program.