Articles
Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
Larasati, Pradita Adila;
Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49863
Vaksinasi adalah proses pemberian imunisasi suntikan ketangan ataupun bisa melalui diteteskan ke dalam mulut yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan produksi antibodi pada tubuh yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Selain itu juga memiliki tujuan tertentu terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka antibodi yang ada pada tubuh kita menangkal atau mengurangi risiko sakit. Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksinya SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian. Masyarakat yang ditinggal di Desa Doplang Rt04 Rw05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saat ini masyarakat Desa Doplang sendiri masih kurang memahami tentang vaksinasi tersebut, sehingga warga masyarakat masih sangat ragu-ragu dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim KKN Desa Doplang dengan sasaran warga setempat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi program vaksinasi Covid-19.
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi
Adhi, Yuli Prasetyo;
Sulistianingsih, Dewi;
Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934
Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana pada Pelaku UMKM sebagai Syarat Pengajuan Kredit
Setiaji, Wahyu;
Handayani, Mei;
Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Bina Desa Vol 3, No 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Laporan keuangan adalah segala pencatatan dari transaksi yang ada dalam usaha dan bisnis dalam waktu periode tertentu. Laporan memiliki banyak sekali manfaat bagi pelaku usaha baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya laporan keuangan dan pembuatan laporan keuangan sederhana sebagai syarat pengajuan kredit bagi pelaku UMKM seperti toko kelontong dan toko loundry di Dusun Kalijamak RT 04/RW 05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kegiatan sosialisasi atau edukasi tentang laporan keuangan serta melakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan sederhana. Hasil penelitian yaitu peserta edukasi sangat antusias dan dapat mempratikkan pembuatan laporan keuangan sederhana.
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA PENYALAH-GUNAAN PEMAKAIAN KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
Dewi Sulistianingsih
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.793 KB)
|
DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.50
Food packaging is the material used to wrap food either in direct contact with food or not. The knowledge of materials packaging are very important for producers and consumers. Consumers need to know the packaging material that is able to maintain product quality, and safety. This research used socio-legal research. The data type covered primary data obtained through interviews and observation and secondary data obtained through the study of documents. The data and information obtained will be analyzed qualitatively. The technique of checking the validity of the data will be used data triangulation technique. This article discusses about the importance of good packaging for food. The understanding of the dangers associated with the misuse of food product packaging. Communities can become victims of the lack of knowledge and understanding of the use of good packaging for food. Bad packaging is not only bad for health but also for the environment. The implemented of law enforcement against abuse of packaging is not optimal, it can be seen the level of complaints against misuse of packaging is still minimal.Keywords: Community; Food; Enforcement; Packaging AbuseABSTRAK Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau pembungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Produsen membutuhkan pengetahuan bahan kemasan yang dapat melindungi produk yang dihasilkan, membuat produk lebih menarik, ekonomis, dan aman. Konsumen perlu mengetahui bahan kemasan yang mampu mempertahankan mutu produk, dan aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal atau yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data dan informasi yang diperoleh, akan di analisis secara kualitatif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data digunakan teknik trianggulasi data. Artikel ini membahas mengenai akan arti penting kemasan yang baik untuk makanan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan pemakaian kemasan produk makanan. Masyarakat dapat menjadi korban atas kurangnya pengetahuan maupun pemahaman akan penggunaan kemasan yang baik untuk makanan. Kemasan yang tidak baik akan berakibat buruk tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi lingkungan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kemasan juga dilaksanakan belum optimal, hal ini dapat dilihat tingkat pengaduan terhadap penyalahgunaan kemasan masih minim.Kata Kunci: Masyarakat; Makanan; Penegakan; Penyalahgunaan Kemasan
LAW AND ETHICS OF COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA
Rini Fidiyani;
Dewi Sulistianingsih;
Pujiono Pujiono
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.1665
Every Environment Has Its Own Laws And Ethics Which Guide Behavior; However, It Does Not Mean That Anybody Is Able To Obey It And It Rises Three Consequences At Legal, Ethic And Social. This Research Is A Quantitative Research With Law In Action Approach, It Is A Non-Doctrinal And Empirical Social Science Study. Internet Brings The World To New Ways Of Thinking, And Communicating. Netiquette Is An Ethical Guide In Behaving / Communicating Among Netizens. Teachers’ Awareness To Communicate Well In Smk Bakti Purwokerto Is At A Poor Level. Bad Habits Communications In Real-World Are Brought Into Cyber Which Often Create Legal Issues. Although No One Has Proceeded To Justice, It Is Quite Worrying Since Their Position As Teachers Should Be Role Models For Their Students. It Is Necessary To Realize The Awareness Of Compliance With The Law And Ethics Of Cyber Communication For These Teachers.Keywords: Netiquette, Internet, Social Media, Law And Ethics, Communication.
PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Dewi Sulistianingsih;
Mumammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v12i2.3135
Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan tersebut ada para para pihak yang bersengketa. Ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga untuk sengketa hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak paten, Khusus untuk sengketa rahasia dagang didaftarkan di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode socio legal dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan problematic penyelesiaan sengketa hak keyaan intelektual yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI menyelesaiakan sepulub kasus sengketa hak kekayaan intelektual dan tidak semua kasus sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI. Syarat sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI yaitu adanya kewenangan BANi yang tertera dalam akta de kompromitendo atau akta kompromis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Badan Arbitrase
PROBLEMATIK HAK CIPTA ATAS CIPTAAN BERDASARKAN PESANAN ATAU HUBUNGAN KERJA (STUDI PADA PRODUK BATIK KOTA SEMARANG)
Dewi Sulistianingsih;
Rini Fidiyani;
Pujiono Pujiono;
Hesty Alya Utami
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2590
Ciptaan yang dibuat atau diciptakan oleh pencipta merupakan hasil karya kreativitasnya yang terjadi karena intelektual dari si pencipta. Hak cipta umumnya dimiliki oleh orang yang membuat ciptaan tersebut, namun ada beberapa pengecualian yaitu diantaranya ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan atau hubungan kerja. Pada umumnya pemberi kerja akan memiliki hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh karyawannya selama masa kerja mereka. Karyawan yang menciptakan karya tanpa ada hubungannya dengan perusahaan dimana dia bekerja, maka kepemilikan hak cipta atas ciptaan tersebut ada pada si karyawaan. Konflik akan muncul jika lahirnya suatu ciptaan tanpa ada ketentuan yang jelas mengenai siapa pencipta dari karya tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan problematik kepemilikan hak cipta dimana ciptaan dibuat atas dasar pesanan atau hubungan kerja. Tulisan ini berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Pelaku usaha produk Batik di Kota Semarang selain memperjualkan produk batik buatan sendiri juga menjual produk berdasarkan pesanan dari sebuah perusahaan atau isntansi. Pesanan ini tidak hanya berupa kain tetapi dapat pula sampai berupa kain yang sudah dijahitkan menjadi sebuah pakaian jadi. Motif yang digunakan dapat bervariasi, umumnya atas permintaan dari pihak pemesan itu sendiri. Kegiatan sederhana ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha maupun pihak pemesan. Manakala terjadi konflik penentuan siapa pemegang hak cipta atas motif tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak pemesan sudah membicarakan hal tersebut, hal ini akan lebih mudah untuk menentukan siapa pemilik hak cipta tersebut, namun jika perjanjian tidak menjelaskan siapa pemegang hak ciptanya maka akan terbuka konflik kepemilikan hak cipta atas motif produk batik pesanan tersebut. Kata kunci: pencipta, ciptaan, hubungan kerja
The Merging Cooperatives Based on The Regulation of Cooperatives and Job Creation
Dewi Sulistianingsih;
Hendri Januar Romadhon;
Pujiono Pujiono
Law and Justice Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v6i2.17740
This paper aims to describe and analyze the procedure for merging cooperatives in Indonesia based on applicable regulations and the legal consequences of merging these cooperatives. Cooperative is a form of cooperation in the economic area. Cooperation in cooperatives is generally conducted under the same goal: the necessities of life. In industrialized countries, cooperatives emerged as a reaction to the system of economic freedom in the 19th century, where a group of capital owners controlled people's lives. Cooperatives in several countries have merged to increase the existence and efficiency of improving their welfare. In Indonesia, the merger of cooperatives is necessary when the cooperative wants efficiency to improve welfare. Based on the study results, it can be seen that merging cooperatives was carried out to improve the welfare of members. The act of merging cooperatives was carried out with the legal provisions in Law Number 25 of 1992. It did not use the existing rules in the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation.
EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)
Andry Setiawan;
Dewi Sulistianingsih;
Rindia Fanny Kusumaningtyas
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran
Implementation of Certification of Processing Feasibility (CPF) of Processed Milkfish Products in Indonesia
Pujiono Pujiono;
Dewi Sulistianingsih;
Laga Sugiarto
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 6, No 1 (2018): ECSOFiM October 2018
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2018.006.01.06
Globalization gives businesspeople opportunities to expand their marketing areas. However, it also triggers competitions among the businesspeople of either big, medium, small, or micro enterprises. It also impacts fisheries businesspeople, especially those belonging to small and micro enterprises since they mostly still apply traditional equipment when processing their fish or processed fish products. The application of the traditional equipment leads to the low product quality. The low quality of their fish or processed fish products induces some worries of the perishing fisheries business in Indonesia. Certification of Processing Feasibility (CPF) of fisheries and processed fish products is a means to improve fish and processed fish product quality. The implementation of the certification emerges a dilemma among the small and micro enterprises whose capital and human resources are limited. Therefore, to overcome the problem it necessary that there are some policies to protect and develop the businesses of the small and micro enterprises. The necessary policies can be in the form of business empowerment through partnerships using inti-plasma pattern.