p-Index From 2021 - 2026
7.662
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merk: (Studi Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Lovely Ardhanes Wira; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i3.1107

Abstract

The government’s efforts to provide protection for trademark rights holders have been implemented by enacting and updating laws on trademarks. However, in reality, crimes against trademark rights continue to occur, including in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. This research addresses the following issues: What are the judges' considerations in cases of unauthorized use of registered trademarks, and how is the criminal analysis of such offenses reflected in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? This study uses normative and empirical legal research methods, with statutory and conceptual approaches. The data type used is secondary data obtained through literature study. Data processing involved selection, classification, and organization. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings of this research indicate that the judge's legal basis in sentencing the defendant for the unauthorized use of a registered trademark in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk includes juridical considerations—specifically that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal offense as regulated under Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considered the imposed sentence as a means of rehabilitation and deterrence. Sociologically, the judge weighed both aggravating and mitigating factors in the sentencing. Criminal liability for the offender was based on the fulfillment of criminal responsibility elements, namely that the defendant was an adult and legally capable of committing the act. The element of fault was fulfilled, as the defendant knowingly and intentionally used a registered trademark without authorization, fully aware that such an act constitutes a criminal offense. The element of the absence of justification or excuse was also met, as the defendant committed the offense in a conscious and sound state of mind, without coercion.
Factors and Impact of the Crime of Adultery on Family Unity and Children's Future Gustiara, Nisa; Susanti, Emilia; Dewi, Erna
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 3 (2024): March 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i3.8754

Abstract

This research aims to determine the causal factors and efforts to overcome the crime of adultery so that they can be taken into consideration by someone who is planning to commit the crime of adultery. This research is important because regulations regarding adultery are not yet a solution to prevent adultery, so this research was carried out to find out the criminological causal factors and find out prevention efforts. This research uses normative empirical methods, data collection was carried out through direct interviews with the Bandar Lampung police station to obtain data on crimes of adultery. This is because this research examines legal norms relating to adultery as a social "parasite". The results of the research show that law enforcement and non-penal measures have not had a deterrent effect on perpetrators of adultery, so regulations regarding the crime of adultery must be updated by increasing the number of penalties for perpetrators and closing locations that have the potential to become places of adultery.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Fardiansyah, Ahmad Irzal; Maroni, Maroni; Gustiniati, Diah; Susanti, Emilia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.16 KB)

Abstract

Kerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawancara mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Fardiansyah, Ahmad Irzal; Maroni, Maroni; Gustiniati, Diah; Susanti, Emilia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawancara mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.
PERBANDINGAN HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Angela, Inriana; Susanti, Emilia
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.8009

Abstract

   AbstrakPertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat tentang hukum saja tetapi juga menyangkut moral atau kesusilaan umum yang ada pada masyarakat, tidak semua orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertaanggungjawaban pidana atau dijatuhi pemidanaan apabila melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut terbukti secara sah dan dapat dilihat juga dari unsur kesalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum pemidanaan tindak pidana yang dilakukan oleh penderita skizofrenia di Indonesia dan Australia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data premier, sekunder, dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia menerapkan bahwa memungkinkannya seorang dengan kondisi gangguan jiwa maupun penyakit mental lainnya mendapatkan pernyataan kurang mampu dalam menanggungjawabkan pidana atau dengan artian orang yang melakukan tindak pidana dapat dikurangi catatan dalam pidananya yang terdapat dalam Pasal 42 RKUHP, sedangkan kebijakan hukum di Australia menerapkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana yang seharusnya dipenjarakan menjadi dibebaskan namun harus tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh jasa perawatan dimana pelaku mendapatkan perawatan mengenai penyakit kesehatan mental dari setiap pelaku yang melakukan tindak pidana yang memiliki kesehatan mental.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Skizofrenia, Perbandingan Hukum   AbstrakCriminal liability does not only concern the law but also concerns general moral or decency values that are adhered to by society, not all people or perpetrators of criminal acts can be held criminally responsible or sentenced to criminal action if they commit criminal acts and violate the law, people who commit crimes Punishment will only be sentenced if he is legally proven and also seen from the elements of his guilt. This study aims to compare the laws on criminal offenses committed by people with schizophrenia in Indonesia and Australia. This research includes normative juridical research. The data sources used are premier, secondary, and tertiary data sources and use a qualitative approach. The results of this research and discussion indicate that legal policy in Indonesia applies that allows a person with a mental disorder or other mental illness to receive a statement of inability to bear criminal responsibility or in the sense that a person who commits a crime can be reduced in his criminal records contained in Article 42 RKUHP, whereas the legal policy in Australia implements that perpetrators who commit crimes that should be imprisoned become released but must submit to orders issued by treatment services where perpetrators receive treatment regarding mental health illness from every perpetrator who commits a crime who has mental health. Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Legal Comparison
Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga terhadap Literasi Keuangan Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Susanti, Emilia; Suhertina, Suhertina; Yasnel, Yasnel
Instructional Development Journal Vol 6, No 2 (2023): IDJ
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/idj.v6i2.25467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap tingkat literasi keuangan siswa di Sekolah Menengah Negeri Atas 2 Siak Hulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Adapun metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivesme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 2 Siak Hulu yang berjumlah 452 siswa. jumlah sampel Penelitian yang dilakukan oleh penulis jumlah sampel 208 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proportional Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif, perubahan data Ordinal ke data Interval, Uji Linearitas, Uji Normalitas, regresi linear sederhana dan Uji Korelasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial keluarga terhadap literasi keuangan siswa pada mata pelajaran ekonomi tergolong Baik yaitu 73.09%. Tergolong baik karena berada pada rentang interval 61% - 80% dikategorikan baik. Dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap literasi keuangan siswa sebesar 0,427 atau 42.7% terhadap literasi keuangan siswa pada mata pelajaran ekonomi sedangkan sisanya 57.3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Transmisi Kewarganegaraan Alsi Ratu Balqis; Emilia Susanti; Elsa Ramayeni; Maisya Putri; Bahria Bahria; Tsaniyah Andini; Zumri Syahferi Harahap
SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Vol 2 No 2 (2024): SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i2.229

Abstract

This study aims to analyze the role of Social Studies (IPS) in transmitting citizenship values to high school students. In the context of globalization and rapid social changes, citizenship education through IPS is considered essential for strengthening national identity and instilling democratic values and social responsibility. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including semi-structured interviews, non-participant observation, and document analysis. The research sample consists of 10 IPS teachers and 20 high school students in city X, selected through purposive sampling. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation in the form of descriptive narratives, tables, or diagrams, and conclusion drawing with data triangulation. The results show that 78% of students who study IPS have a better understanding of their rights and obligations as citizens compared to students who do not study IPS. Interviewed teachers stated that IPS not only teaches history and geography but also the values of democracy, tolerance, and social justice. This study confirms that IPS is a crucial tool in building knowledgeable and active citizens. These findings support the citizenship education theories of John Dewey, Albert Bandura, and the constructivist theories of Jean Piaget and Lev Vygotsky. Overall, IPS is effective in shaping the character and citizenship identity of students, preparing them to become positive agents of change in society
Review of Obstruction of Justice Perpetrators in Premeditated Murder Cases Tua, Hasiholan; Susanti, Emilia
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 03 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i03.1041

Abstract

Criminal responsibility is a reprehensible act by society that must be accounted to its maker for the actions committed. The problem in this study is how criminal accountability for perpetrators of obstruction of justice in premeditated murder cases and whether the sentences given to perpetrators have fulfilled the sense of substantive justice for the community (Review of Verdict Number: 806 / Pid, Sus / 2022 / PN Jkt Sel). The research method uses a normative juridical approach, the data used are secondary. The study conducted is a literature study. The resource person in this study is a Criminal Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. This study aims to see in depth how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution and whether the verdict given has fulfilled the sense of justice for the community, therefore the approach taken in this study is normative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that after listening to witness statements and legal facts at the trial and based on the judge's consideration, the defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), because the elements have been legally and convincingly proven. In addition, Judgment No.: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel has fulfilled the substantive sense of justice as the panel of judges has carefully considered and decided to issue this ruling.
Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru Winario, Mohd; Irawati, Irawati; Hasgimianti, Hasgimianti; Susanti, Emilia
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 3 No 1 (2020): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v3i1.723

Abstract

This research was conducted at BRI Syariah Pekanbaru, with the aim of knowing the application of murabahah financing, is it in accordance with Islamic principles or is it in accordance with the fatwa set by DSN-MUI. The sampling method of this research using snowball sampling, by interview, observation and documentation. This research uses descriptive qualitative analysis. The results can be concluded that the application of BRI Syariah Pekanbaru murabaha financing uses a tiered percentage system from each year on the principal of murabahah financing. Determination of margins is still calculated based on the BI Rate and looking at the applicable margins in other banks. The murabahah financing system at the bank can start from administrative requirements, collateral requirements, financing conditions, financing ceiling, financing period, and fees charged to customers. In determining murabahah financing margins, the rate of inflation is still used annually. If the BI rate is higher, then the margin taken by the bank of the customers will be higher also.
Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasyarakatan Dewi, Erna; Husin, Sanusi; Anwar, Mashuril; Fathonah, Rini; Susanti, Emilia; Monica, Dona Raisa
Jurnal Sinergi Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v3i1.31

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan bahwa kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.
Co-Authors A Halim A. Irzal Fardiansyah AA Sudharmawan, AA Adila Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aldino, Masagus Rizki Alinar Ristika Gamis Alsi Ratu Balqis Amabel, Xenia Riama Amelia Rahmawati Ami Nur Dinnia Ananda Tazkia Angela, Inriana Anrikhotama, Raditya Vito Anwar, Mashuril Artha Kariasmarico Aulia Arnelita Aura Nurdeyani Putri Bahria Bahria Budi Rizky Husin Cahyani, Nunas Ambar Cindy Pasela Dean Anugra, Muhammad Deanita Anindria Deni Achmad Deni Achmad Dewi, Erna Diah G Maulani Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Dina Haryati Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwi Nazwa Adisti Eko Raharjo Elsa Ramayeni Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Esteben Doloksaribu Faisyal Akbar Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Gilang, Gilang Gunawan Jadmiko Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Gustiniati, Diah Hasgimianti, Hasgimianti Hasiholan Tua Heni Siswanto Hidayat, Putra Husin, Sanusi Ima Mabruroh Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irawati Irawati Juniawan, Arbi Lola Regina Gantasa Lovely Ardhanes Wira Maisya Putri Mamanda S Ginting Mamanda Syahputra Ginting Marina Maroni Maroni Maroni Martha Yulisa Maya Shafira Mohd. Winario Muhammad Edo Fadely Andaly Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin Nabila Asa Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurcholissa, Ayyusita Nurhikma Ganti Paisal Sari Pasela, Cindy Patilla, Nur Pradini, Auly Pratama, Wahyudha Putri, Yunita Maya Raju Pratama Sibuea Refi Meidiantama Refi Meidiantama Revaldo Michebel Turnip Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Rindiyani, Riski Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki Perdana Bakri Robzi, Selvi Andira Rosyaadah, Hasnaa Niditya RR. Ella Evrita Hestiandari Sakinah Kusuma Wati Saputra, Akmal Hakim Selvia Oktaviana, Selvia Septiana, Rima Marta Ajeng Shabina Al Fitri Siregar, Khairani Aisya Amira Sri Riski Suhertina, Suhertina Syahnas Mauthia Setia Putri Tamza, Fristia Berdian Tri Andrisman Triana, Puput Tsaniyah Andini Tua, Hasiholan Wanda Monica Putri Salsabila Warganegara, Damanhuri Yasnel, Yasnel Zercy Nurjannah Zumri Syahferi Harahap