p-Index From 2020 - 2025
6.535
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Sosial Budaya IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Veteran Law Review Science Education and Application Journal Journal Social Science And Technology For Community Service Jurnal Hukum Malahayati Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Jurnal Pendidik Indonesia Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika Ex Aequo Et Bono Journal of Law Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Community Service Journal Of Economic Education De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Claim Missing Document
Check
Articles

Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro) Nurcholissa, Ayyusita; Shafira, Maya; Raisa Monica, Dona; Susanti, Emilia
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1b (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025 (TAMBAHAN)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1b.2962

Abstract

This research aims to analyze the basis of investigators' considerations in using restorative justice as a resolution mechanism for child sexual abuse cases at the Metro City Police Resort. The research employed normative and empirical juridical approaches. Primary and secondary data were collected through literature reviews and field studies. Data were analyzed qualitatively to draw conclusions aligned with the issues discussed. The findings indicate that the investigators' considerations in resolving child sexual abuse cases are based on juridical, philosophical, and sociological foundations. Juridically, the Metro City Police Resort refers to Article 16 Paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police regarding discretion and Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Philosophically, the application of restorative justice in such cases is rooted in the principles of substantive justice and the protection of human rights, particularly for vulnerable child victims. Sociologically, restorative justice in this context considers the circumstances of the perpetrator and the victim, as well as the impact caused by the crime. To ensure the perpetrator fulfills their obligations, the police must monitor the implementation of agreements made during the restorative justice process. This monitoring is crucial to prevent recidivism by the perpetrator and ensure the victim receives ongoing protection and recovery.
REFORMASI HUKUM PIDANA NASIONAL: SEBUAH KAJIAN TENTANG EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Nur Jihaan Fauziyyah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Emilia Susanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11596

Abstract

This research examines the regulation and concept of capital punishment for corruption crimes in Indonesia and its relevance to criminal law reform. Through a normative juridical approach, this study analyzes Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Law Number 2/PNPS/1964 regarding Procedures for Implementing Capital Punishment Imposed by Courts in General and Military Jurisdictions. The existence of capital punishment for corruption crimes is regulated in Article 2 paragraph (2), which refers to special conditions, such as misuse of disaster relief funds or during economic crisis, to provide a strong deterrent effect and prevent similar actions in the future. However, the application of the death penalty for corruptors remains limited because many corruption cases do not meet these specific requirements. Criminal law reform becomes important to address weaknesses in law enforcement, including expanding the application of capital punishment for corruption perpetrators. Nevertheless, legal certainty and principles of justice must be considered in such reforms. The concept of criminal law reform also takes into account socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural aspects, as well as relevant law enforcement policies. By considering these aspects, this research concludes that the implementation of capital punishment for corruption perpetrators needs to be strengthened through sustainable criminal law reform that addresses societal needs and upholds principles of justice. Penelitian ini membahas pengaturan dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Eksistensi pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengacu pada kondisi khusus, seperti penyalahgunaan dana penanggulangan bencana atau krisis ekonomi, untuk memberikan efek jera yang kuat dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Namun, penerapan hukuman mati terhadap koruptor masih terbatas karena banyak kasus korupsi tidak memenuhi syarat tersebut. Pembaharuan hukum pidana menjadi penting untuk mengatasi kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk penambahan ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi. Namun, perlu memperhatikan kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembaharuan tersebut. Konsep pembaharuan hukum pidana juga mempertimbangkan aspek sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural, serta kebijakan penegakan hukum yang relevan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku korupsi perlu diperkuat melalui pembaharuan hukum pidana yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan.
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) TERHADAP KEMAMPUAN CARA BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 PEKANBARU Hasnidar, Hasnidar; Susanti, Emilia
TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial Vol 4, No 1 (2025): Vol 04. No. 01 2025 (Maret)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/tsaqifa.v4i1.35267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terdapat bepikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangya keterlibatan siswa dalam membagun kerampilan mendasar,kurangnya terlibat siswa dalam menyimpulkan masalah,kurang terlibatnya siswa dalam bertanya dan menjawab pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan quasi experiment. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII  yang berjumlah 331 orang. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 73 orang, yaitu siswa kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII.8 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes,observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah  analisis hasil uji t pada penelitian ini dilakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan. selanjutnya dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Untuk ttabel dapat dilihat pada tabel distribusi nilai ttabel dengan df=71 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,00. Sehingga diperoleh hasil perhitungan thitung > ttabel atau 9,848 > 2,00 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima maka dapat ditarik kesimpulan adanya pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) terhadap kemampuan cara berpikir kritis siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.Kata Kunci : Project Based Learning (PJBL), Berpikir Kritis dan Pembelajaran IPS.
Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan Falielian, Fransiska Fitry; Amrullah, Rinaldy; Tamza, Fristia Berdian; Achmad, Deni; Susanti, Emilia
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 2 (2025): April
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i2.7841

Abstract

The roIe of the Prosecutor's Office lnteIIigence in conducting preventive measures against perpetrators of corruption is cruciaI in efforts to eradicate corruption in lndonesia. This study aims to analyze the methods and effectiveness of the Prosecutor's Office inteIIigence actions in preventing the ban of perpetrators of corruption, with a focus on the Lampung High Prosecutor's Office. This research uses normative and empiricaI juridicaI approaches, and data is collected using qualitative analysis.
Membentuk Karakter Pancasila di Era Generasi Z Adelia Yusnita; Emilia Susanti; Salsabila Novita Sari; Putri Yulianisa; Tiara Anggraini; Sari Wahyuni Siregar
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.359

Abstract

The Indonesian state's ideology, known as pancasila, holds that the community must preserve moral principles. Pancasila serves as a manual for proper civic conduct. The purpose of this study is to ascertain how Generation Z, who have been impacted by globalization, use Pancasila values. A literature review is employed to carry out the strategy in this qualitative way of methodology. The focus of this essay is on the ways that Pancasila ideological values are vanishing in the lives of Generation Z, as well as the reasons for and effects of this phenomenon. This study aims to inform the public on the significance of living by Pancasila values, particularly in the light of the current globalization period.
Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal Syahnas Mauthia Setia Putri; Rinaldi Amrullah; Emilia Susanti
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i4.463

Abstract

The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties. The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies. Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs. This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements. The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies. This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service. The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes. Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes. However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures. This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur. Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes. The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes. Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty
The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia Aldino, Masagus Rizki; Susanti, Emilia
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7630

Abstract

Regulations for confiscation of assets without punishment in Indonesia are currently not clearly regulated in statutory regulations. Currently, Indonesia only regulates asset confiscation through the criminal process. Confiscation of assets without punishment or non-conviction based asset forfeiture/NCB is the concept of returning state losses without first imposing a crime on the perpetrator. This concept was developed in several countries that adhere to a common law legal system such as the United States. This concept aims to ensure that confiscation of assets resulting from criminal acts, especially corruption crimes, is implemented optimally and does not cause problems in the future. Researchers are interested in studying and examining the urgency of implementing the concept of confiscation of assets without punishment which is regulated in the legal system in Indonesia with appropriate reviews and provisions in the United Nations Convention Against Corruption. In article 54 paragraph (1) UNCAC has regulated that all countries must consider taking actions deemed necessary so that confiscation of assets resulting from corruption is possible without criminal proceedings in cases where the perpetrator cannot be prosecuted by reason of death, flight or not being found. The approach used in this research is normative juridical, secondary data is the main data
Analysis Of Kpk Policy On Corruption Eradication In Indonesia In The Review Of The Corruption Criminal Law Pradini, Auly; Susanti, Emilia
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7637

Abstract

Eradication of corruption is still the focus of law enforcement agencies in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002 to spearhead the eradication of corruption in Indonesia. The Corruption Eradication Commission is given greater authority in handling corruption cases than other law enforcement agencies, especially the police and the prosecutor's office. Based on data from Law Enforcement Statistics, the KPK has handled 1,135 corruption cases since its establishment, starting from handling cases in 2004 to publication at the end of December 2018. Evidently, the focus of this article is the direction of the anti-corruption policy of the Indonesian Corruption Eradication Commission.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Aulia Arnelita; Emilia Susanti; Heni Siswanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11868

Abstract

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan terhadap korban, sehingga memiliki dampak ganda yaitu kerugian materiil dan trauma psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam KUHP masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pembuktian unsur kekerasan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DAN UU FIDUSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI LEASING Nabila Asa; Tri Andrisman; Emilia Susanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12005

Abstract

Penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dan merugikan banyak pihak, khususnya perusahaan leasing. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan ini melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan upaya non-penal mencakup sosialisasi serta kerja sama dengan perusahaan leasing untuk meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, upaya kepolisian menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi hukum terkait leasing dan jaminan fidusia, sulitnya pembuktian akibat penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta minimnya koordinasi antara kepolisian dan perusahaan leasing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kerja sama antara kepolisian dan perusahaan leasing, pemanfaatan teknologi dalam pelacakan kendaraan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini.
Co-Authors - Afrizal AA Sudharmawan, AA Ade Zelda Savitri Siregar Adelia Yusnita ADILA, NUR Afrida Afrida Aisyah Aisyah Aldi Juliaska Aldino, Masagus Rizki Alinata, Reza Althariqul Jannah Amabel, Xenia Riama Amalya, Reva Nur Amanda Selviana Amelia Rahmawati Ami Nur Dinnia Amirah Diniaty Amri, Nadila Ananda Tazkia Andini Putri, Andini Anggini Anggini Annur Rosida Siregar Anrikhotama, Raditya Vito Artha Kariasmarico Assalwa, Hawwa Aulia Arnelita Aulia, Cindy Ayu Widya Astuti Azharum, Sandrina Titha Barokah, Aisha Budi Rizky Husin Cahyani, Nunas Ambar Dea Nur Sapitri Dean Anugra, Muhammad Deanita Anindria Deni Achmad Deni Achmad Deni Supriadi Duha Desri Noer Laily Diah Gustiniati Maulani Diana, Nurdiana Dinillah, Sofyani Dody Leyno Amperawan Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwi Nazwa Adisti Eka Yudhyani, Eka Eko Raharjo Elis Setiawati, Elis Erna Dewi Erna Dewi . Faisyal Akbar Fajri Riski Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Fiona, Elda Gunawan Jadmiko Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Hasanah, Syarifatul Hasnidar Hasnidar Hasubuan, Ummu Hani Helmi, Niko Heni Siswanto Hidayat, Putra ibrahim, nelvia Iis Sholehah IKHSAN RAMADHAN, IKHSAN Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irma Fitriani Istiqomah Wulan R Istiqomah, Endha Julia Elvina Juniawan, Arbi Khairunnisa, Zakenia Khusna, Rahmatul Layyana Syarifah Pane Lovely Ardhanes Wira Mahdar Ernita Marlisa, Sela Maroni Maroni Maya Shafira Mery Berlian Meylani Eka Putri Mita Andira Mufa Riha Angginae Muhammad Edo Fadely Andaly Muhammad Farid Muhammad Nasrullah Muhammad Reza Nabila Asa Naisya Sahira Nanda Lubis Nasywa, Fatiha Noviarni Noviarni, Noviarni Nur Jihaan Fauziyyah Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia Nurcholissa, Ayyusita Nurfadilah Nurhikma Ganti Nurul Adila Nurul Annisah Pasela, Cindy Patilla, Nur Patma Azizah Pradini, Auly Pratama, Della Marsya Pratama, Raka Ilham Sapta Pratama, Wahyudha Priska, Dearezha Puteri, Fadila Aulia Putri Diana Putri Yulianisa Putri, Cindy Febriyani Putri, Dinda Putri, Sandy Auliya Putri, Yuli Kartika Putri, Yunita Maya Rahmah, Annisatur Reonaldi Reonaldi Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Rindiyani, Riski Ripaini, Rahmah Fadillah Rizki Amelia Rizki Ikhwana Harahap Robzi, Selvi Andira Roswati, Roswati Rosyaadah, Hasnaa Niditya Rusdiah Iskandar Safitri, Nurhabiba Saidatul Khoiriah Saifullah Rahman Salsabila Novita Sari Saputra, Akmal Hakim Sari Nabiila Ahmad Sari Wahyuni Siregar Sari, Winda Atika Selvia Oktaviana, Selvia Septi Dwi Ilva Septiana, Rima Marta Ajeng Siregar, Khairani Aisya Amira Sofi, Dian Nirmala Sonia, Gina Suhertina, Suhertina Syahnas Mauthia Setia Putri Syawalia, Tasya Tamza, Fristia Berdian Tiara Anggraini Tri Andrisman Triana, Puput Trisastia Wani Ulfa, Salsabila Azhara Vebrianto, Rian Wahyu Dahyoko Warganegara, Damanhuri Wayan Mayuda Widi Anggraini YOVITA Yunizar, Nurlia Zahrah, Meza Aulia Zercy Nurjannah