p-Index From 2021 - 2026
8.918
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL POENALE Bina Hukum Lingkungan Veteran Law Review Instructional Development Journal Journal Social Science And Technology For Community Service Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Hukum Malahayati Muhammadiyah Law Review Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Jurnal Pendidik Indonesia Ex Aequo Et Bono Journal of Law IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Sinergi Jurnal Sumbangsih Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Claim Missing Document
Check
Articles

The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia Aldino, Masagus Rizki; Susanti, Emilia
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7630

Abstract

Regulations for confiscation of assets without punishment in Indonesia are currently not clearly regulated in statutory regulations. Currently, Indonesia only regulates asset confiscation through the criminal process. Confiscation of assets without punishment or non-conviction based asset forfeiture/NCB is the concept of returning state losses without first imposing a crime on the perpetrator. This concept was developed in several countries that adhere to a common law legal system such as the United States. This concept aims to ensure that confiscation of assets resulting from criminal acts, especially corruption crimes, is implemented optimally and does not cause problems in the future. Researchers are interested in studying and examining the urgency of implementing the concept of confiscation of assets without punishment which is regulated in the legal system in Indonesia with appropriate reviews and provisions in the United Nations Convention Against Corruption. In article 54 paragraph (1) UNCAC has regulated that all countries must consider taking actions deemed necessary so that confiscation of assets resulting from corruption is possible without criminal proceedings in cases where the perpetrator cannot be prosecuted by reason of death, flight or not being found. The approach used in this research is normative juridical, secondary data is the main data
Analysis Of Kpk Policy On Corruption Eradication In Indonesia In The Review Of The Corruption Criminal Law Pradini, Auly; Susanti, Emilia
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7637

Abstract

Eradication of corruption is still the focus of law enforcement agencies in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002 to spearhead the eradication of corruption in Indonesia. The Corruption Eradication Commission is given greater authority in handling corruption cases than other law enforcement agencies, especially the police and the prosecutor's office. Based on data from Law Enforcement Statistics, the KPK has handled 1,135 corruption cases since its establishment, starting from handling cases in 2004 to publication at the end of December 2018. Evidently, the focus of this article is the direction of the anti-corruption policy of the Indonesian Corruption Eradication Commission.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Aulia Arnelita; Emilia Susanti; Heni Siswanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11868

Abstract

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan terhadap korban, sehingga memiliki dampak ganda yaitu kerugian materiil dan trauma psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam KUHP masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pembuktian unsur kekerasan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DAN UU FIDUSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI LEASING Nabila Asa; Tri Andrisman; Emilia Susanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12005

Abstract

Penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dan merugikan banyak pihak, khususnya perusahaan leasing. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan ini melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan upaya non-penal mencakup sosialisasi serta kerja sama dengan perusahaan leasing untuk meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, upaya kepolisian menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi hukum terkait leasing dan jaminan fidusia, sulitnya pembuktian akibat penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta minimnya koordinasi antara kepolisian dan perusahaan leasing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kerja sama antara kepolisian dan perusahaan leasing, pemanfaatan teknologi dalam pelacakan kendaraan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini.
Modification of the sentencing of transgender convict Rosyaadah, Hasnaa Niditya; Shafira, Maya; Susanti, Emilia; Jatmiko, Gunawan; Warganegara, Damanhuri
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i1.2023.18

Abstract

The existence of transgender people in Indonesia cannot be accepted by society because they are considered to deviate from existing cultural values. Their status as transgender also makes it difficult to place them in correctional institutions when someone commits a crime. There is no legal certainty and there is a legal vacuum so that there is a need for criminal law modifications such as alternative punishments outside of prison for transgender inmates. This study has two aims: First to find out criminal modifications in the current punishment of transgender inmates, Second to that describe the concept of ideal criminal modification for transgender inmates. this study uses a normative juridical and empirical juridical approach with data collected through literature studies and field studies. The conclusion is there is a need for modifications in the criminal system, such as the placement of transgender prisoners as seen from their identification cards such as ID cards or passports, as well as court decisions if they have applied for a sex change and it has been legalized. In addition, alternative punishments other than imprisonment for transgender convicts can provide legal certainty for them in order to avoid a legal vacuum. Alternative punishment also serves to protect prisoners from the possibility of bullying and harassment for transgender prisoners.
Review of Obstruction of Justice Perpetrators in Premeditated Murder Cases Hasiholan Tua; Emilia Susanti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 03 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i03.1041

Abstract

Criminal responsibility is a reprehensible act by society that must be accounted to its maker for the actions committed. The problem in this study is how criminal accountability for perpetrators of obstruction of justice in premeditated murder cases and whether the sentences given to perpetrators have fulfilled the sense of substantive justice for the community (Review of Verdict Number: 806 / Pid, Sus / 2022 / PN Jkt Sel). The research method uses a normative juridical approach, the data used are secondary. The study conducted is a literature study. The resource person in this study is a Criminal Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. This study aims to see in depth how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution and whether the verdict given has fulfilled the sense of justice for the community, therefore the approach taken in this study is normative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that after listening to witness statements and legal facts at the trial and based on the judge's consideration, the defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah), because the elements have been legally and convincingly proven. In addition, Judgment No.: 806/Pid. Sus/2022/PN Jkt Sel has fulfilled the substantive sense of justice as the panel of judges has carefully considered and decided to issue this ruling.
Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Judi Online pada Remaja di Lampung Utara Muhammad Edo Fadely Andaly; Erna Dewi; Emilia Susanti
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.861

Abstract

Every teenager should ideally be able to grow and develop well according to their age and as the next generation of the nation, but in reality there are teenagers who commit crimes, one of which is online gambling. Online gambling crimes among teenagers have an impact on other crimes, such as theft, so they must be dealt with optimally. The problem of this research is regarding the criminological analysis of online gambling crimes among teenagers in North Lampung and how the efforts made by the North Lampung Police in dealing with online gambling crimes among teenagers. This research uses a normative and empirical legal approach. The data collection procedure is carried out by means of literature studies and field studies. which are then analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results of the research and discussion show that the criminological analysis of online gambling crimes among teenagers in North Lampung in accordance with the Differential Association Theory shows that the cause of teenagers committing online gambling crimes is the interaction, relationship, and communication between teenagers who have never gambled online with other teenagers who have gambled online. In accordance with the Strain Theory, the cause of teenagers committing online gambling crimes is the demands of daily needs. According to Social Control Theory, the cause of teenagers committing online gambling crimes is the lack of supervision from various related parties such as family, schools/educational institutions and law enforcement officers. Efforts to overcome online gambling crimes in teenagers through non-penal means are carried out by socializing child protection and cooperating/coordinating with schools. Penal means are carried out through the process of investigating children who commit online gambling crimes by child investigators based on the Juvenile Justice System Law.
Upaya Preventif Kejaksaan Negeri Tanggamus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Ruang Bina Pekon (RUBIKON) Anrikhotama, Raditya Vito; Raharjo, Eko; Susanti, Emilia; Tamza, Fristia Berdian
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini membahas implementasi ruang bina pekon oleh Kejaksaan Tanggamus dalam menekan kasus korupsi dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dengan narasumber terkait dan analisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif Kejaksaan Tanggamus melalui ruang bina pekon telah dilakukan dan dapat mengurangi kasus korupsi dana desa di wilayah Tanggamus. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan korupsi dana desa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dana desa di masa mendatang.
Peran Balai Karantina Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung Zercy Nurjannah; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Budi Rizky Husin; Muhammad Farid
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1191

Abstract

Animal quarantine plays a crucial role in preventing the smuggling of wildlife, particularly protected bird species. Although this is regulated under Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, smuggling practices remain prevalent. This study employs a normative and empirical juridical approach to examine the role of the Agricultural Quarantine Agency Class 1A Bandar Lampung in combating bird smuggling, as well as the factors hindering the enforcement of criminal law. The findings indicate that the quarantine agency carries out three main roles: normative (based on regulations), factual (preventive and repressive actions), and ideal (emphasizing prevention). Obstacles faced include a shortage of field personnel, limited equipment and funding, and low public awareness of the law. It is recommended that the quarantine agency improve community welfare and collaborate with relevant institutions to optimize public outreach and law enforcement efforts.
Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional Juniawan, Arbi; Susanti, Emilia; Dewi, Erna
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.3716

Abstract

The reform of Indonesian criminal law through the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces the concept of "living law in society," allowing the application of customary norms to balance legal certainty and social justice. Although it aims to accommodate cultural diversity, its implementation faces challenges, such as the definition of living law, difficulties in formulating crimes, and potential conflicts between customary law and formal law. This legal uncertainty can reduce public trust in the justice system. Therefore, intensive socialization and legal education for the community are essential, supported by the participation of academics and legal practitioners to ensure that human rights protection remains a priority. This step is expected to create a fair, effective, and inclusive criminal justice system
Co-Authors A. Irzal Fardiansyah AA Sudharmawan, AA Adila Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Aldino, Masagus Rizki Alinar Ristika Gamis Alsi Ratu Balqis Amabel, Xenia Riama Amelia Rahmawati Ami Nur Dinnia Ananda Nike Syadila Ananda Tazkia Angela, Inriana Anrikhotama, Raditya Vito Anwar, Mashuril Artha Kariasmarico Aulia Arnelita Aura Nurdeyani Putri Bahria Bahria Budi Rizki Husin Budi Rizky Husin Cahyani, Nunas Ambar Cindy Pasela Damanhuri Warganegara Darell Syalom Timothy Ati Dean Anugra, Muhammad Deanita Anindria Deni Achmad Deni Achmad Dewi, Erna Diah G Maulani Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Dina Haryati Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwi Nazwa Adisti Eko Raharjo Eko Raharjo Elsa Ramayeni Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Esteben Doloksaribu Fabiola Rezulina Fabiani Putri Faisyal Akbar Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Fernando Setiyanto Saragih Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Gilang Gilang Gunawan Jadmiko Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Gustiniati, Diah Hasgimianti, Hasgimianti Hasiholan Tua Hasnaa Niditya Rosyaadah Heni Siswanto Heni Siswanto Hidayat, Putra Husin, Sanusi Ima Mabruroh Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irawati Irawati Juniawan, Arbi Khairani Aisya Amira Siregar Lola Regina Gantasa Lovely Ardhanes Wira M. Alfin Ibnu Raihan Maisya Putri Mamanda S Ginting Mamanda Syahputra Ginting Mamanda Syahputra Ginting Marina Maroni Maroni Maroni Martha Yulisa Maya Shafira Maya Shafira Maya Shafira Mohd. Winario Muhammad Edo Fadely Andaly Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin Nabila Asa Nevy Nashya Berintan Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurcholissa, Ayyusita Nurhikma Ganti Paisal Sari Pasela, Cindy Patilla, Nur Pradini, Auly Pratama, Wahyudha Putri, Yunita Maya Raju Pratama Sibuea Rasika Alivia Refi Meidiantama Refi Meidiantama Revaldo Michebel Turnip Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrullah Rindiyani, Riski Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rini Fatonah Rizki Perdana Bakri Robzi, Selvi Andira Ronald Saputra Sormin Rosyaadah, Hasnaa Niditya RR. Ella Evrita Hestiandari Sakinah Kusuma Wati Saputra, Akmal Hakim Selvia Oktaviana, Selvia Septiana, Rima Marta Ajeng Shabina Al Fitri Siregar, Khairani Aisya Amira Sodry Sadewa HN Sri Riski Suhertina, Suhertina Syahnas Mauthia Setia Putri Tamza, Fristia Berdian Tri Andrisman Tri Andrisman Tri Andrisman Triana, Puput Tsaniyah Andini Tua, Hasiholan Wanda Monica Putri Salsabila Warganegara, Damanhuri Yasnel, Yasnel Zercy Nurjannah Zumri Syahferi Harahap