Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.393
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPK (Jurnal Pendidikan Khusus) Jurnal Floratek USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Microbiology Indonesia Jurnal Media Wahana Ekonomika Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi JURNAL AGROTEKNOLOGI JUPE BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IJoICT (International Journal on Information and Communication Technology) Kurva S : Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil Jurnal Akuntansi dan Pajak Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Al-Kimia Jurnal Ilmu Keperawatan Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus Jurnal Redoks JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE Etika Demokrasi IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Agroecotania : Publikasi Nasional Ilmu Budidaya Pertanian Manuju : Malahayati Nursing Journal JURNAL MERCATORIA IDENTIFIKASI: Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Seminar Nasional Lahan Suboptimal Musamus Journal of Primary Education Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Abdimas Universal Legalitas: Jurnal Hukum JOM FTK UNIKS : Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Kelasa : Kelebat masalah bahasa dan sastra Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Jurnal Teknik Mesin Sinergi JURNAL BISNIS ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN Bulletin of Indonesian Islamic Studies Jurnal Natural Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global The International Journal of Tropical Veterinary and Biomedical Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) Jurnal Bisnis Corporate EduChem Lentera Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Jurnal Syiar-Syiar Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Marlina Marlina
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rahmaeni Zebua; Suwarto Suwarto; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.316 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Rahmaeni Zebua* Prof. Dr. Suwarto, SH., MH** Dr. Marlina, SH., MHum.*** Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Perlindungan secara khusus harus diberikan terhadap anak termasuk juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga seringkali menyerupai tindak pidana orang dewasa. Proses peradilan terhadap anak sering kali menimbulkan stigmatisasi dan efek buruk terhadap diri anak, salah satu kelemahannya dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan khusus mengatur hukum acara peradilan anak yang menghadirkan konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara anak. Diversi dan restorative justice bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem retributif yang selama ini dianut serta memberikan pemulihan terhadap anak dan akibat yang dilakukannya. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana sejarah perkembangan konsep diversi dan restorative justice dalam menyelesaikan perkara anak dan bagaimanakah penerapannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta apakah yang menjadi kelemahan pengaturan konsep tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur konsep diversi dan restorative justice dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Sejarah perkembangan konsep diversi dan restorative justice dalam menyelesaikan perkara anak telah dipraktekan diberbagai Negara. Diversi dan restorative justice merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di setiap lini proses peradilan anak dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Undang-Undang ini merupakan suatu kemajuan dalam pembaharuan hukum terhadap anak. namun tidak dapat dipungkiri  bahwa undang-undang ini masih terdapat kelemahan terutama dalam
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA LANGSA) Kristina Sitanggang; Suwarto Suwarto; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.444 KB)

Abstract

ABSTRAK Kristina Sitanggang* Prof. Dr. Suwarto, SH, MH ** Dr. Marlina, SH, M.Hum *** Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman, dan membimbing narapidana.Gambaran mengenai Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu yang berperan dalam proses pembinaan terhadap narapidana tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Langsa telah melebihi daya tampung atau overcapacity, tidak adanya pengkhususan lembaga pemasyarakatan seperti lembaga pemasyarakatan khusus wanita, lembaga pemasyarakatan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menemukan fakta-fakta seadanya (fact finding). Dalam melakukan langkah-langkah penelitian deskriptif tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah sehingga masalah yang akan dikaji menjadi lebih jelas dan tegas. Pendekatan masalah tersebut dilakukan melalui cara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research), untuk memperoleh data primer, data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan menggunakan teknik sampel (sampling). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Langsa dilakukan sebagian besar sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana dan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sesuai dengan Pancasila dan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap warga binaan pemasyarakatan.   *            Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **          Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II
TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL BERUPA SODOMI DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (ANALISIS JURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) Arief Hidayat; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.894 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Arief Fahriadi   Penyimpangan Seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Penulis pada skripsi ini mengemukakan permasalahan yang terdapat dalam sodomi yaitu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminil, bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminil serta bagaimana penerapan sanksi terhadap 4 Putusan Pengadilan Negeri medan di dalam kasus penyimpangan seksual berupa sodomi. Dari ketiga pokok permasalahan tersebut dapat diketahui bagaimana cara agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti sodomi, hal ini dilakukan agar orang-orang yang kita sayangi seperti anak, saudara bahkan teman dapat kita lindungi dari perilaku kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus sodomi, dimana pelakunya terdiri atas 2 orang dewasa dan 2 orang anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya ialah menganalisa putusan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang didalamnya melihat apakah dakwaan sesuai dengan putusan serta fakta hukum yang ada kemudian ditambah analisis perspektif perlindungan terhadap anak dan juga mengenai pengadilan anak yang mengatur tentang tata cara persidangan yang dilalui oleh anak pelaku tindak kejahatan. data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian hukum primer diantaranya adalah KUHP, Perpu, serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian, serta analisa hasil memakai analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sodomi ialah suatu penyimpangan seksual yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pada orang dewasa sodomi dipengaruhi oleh kelainan seksual, pengaruh sosial atau pergaulan serta pernah menjadi korban sodomi sewaktu kecil sedangkan pada anak-anak, sodomi terjadi akibat menonton VCD Porno serta pernah disodomi.
MEDEPLEGER YANG DINYATAKAN BERSALAH TANPA DI PIDANANYA PLEGER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 2442/PID.B/2011/PN-MDN) Wisman Goklas; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.687 KB)

Abstract

ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.M.S.* Dr. Marlina, SH.M.Hum** Wisman Goklas*** Penulisanskripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat dipidananya medepleger tanpa dipidananya pleger. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pelaku dalam penyertaan, dan pertimbangan hakim dalam pembuktian pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan negri medan no; 2442/Pid.B/2011/PN-MDN. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif mulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hokum yang bertujuan hokum untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya (Studi Putusan). Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa pengaturan hokum tindak pidana peembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP ialah pembunhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengn rencana terlebih dahulu, lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 maupun pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Penyertaan diatur dalam pasal 55 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri medan No : 2442/Pid.B/2011/PN-MDN terhadap sun an anlang yang dijatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup adalah keliru, bahwa penulis berpendapat unsur-unsur dalam pasal 340 jo pasal 55 KUHP tidak terpenuhi.
PEMIDANAAN BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 699/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Kis) Sylvia Sinuhaji; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 02 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSylvia V. SinuhajiLiza  ErwinaMarlina***) Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba. Darurat narkoba terjadi karena semakin maraknya tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika tidak lagi sesuai peruntukan  dapat berbahaya bagi seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa.Di indonesia, sangat banyak terjadi penyalahgunaan narkotika  yang menjerumuskan anak bangsa . Penulisan skripsi ini diberi judul PEMIDANAAN BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.699/Pid.Sus/2015/PN.Kis). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, bagaimana pengaturan hukum bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur menggunakan narkotika, bagaimana pemidanaan bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur menggunakan narkotika dalam perkara pidana Reg. No. 699/Pid.Sus/2015/PN. Kis. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosisologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka dan studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Studi lapangan juga dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan, juga dengan melakukan kuesioner tertutup kepada objek penelitian. Kesimpulannya adalah tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus yang secara khusus dalam skripsi ini mengenai pemidanaan bagi orang yang  menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dengan keterangan saksi dan alat bukti bahwa tepat Terdakwa M. Dani Panjaitan dikenakan Pasal 133 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada  putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan peranan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan UU ini, maka sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa tentu akan lebih mempertimbangkan  lagi sesuai dengan keadilan yang diharapkan pada urgensi UU Perlindungan Anak.
ERANAN H AKIM DALAM P ROSES P ERADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN P EMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH A NAK ( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN ) FAUZAN AKMAL AKMAL; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.94 KB)

Abstract

PERANANHAKIMDALAMPROSESPERADILANTINDAK PIDANAPENCURIAN DANPEMBUNUHANYANGDILAKUKANOLEH ANAK(STUDIPADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)SKRIPSIDisusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh GelarSarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera UtaraOleh :MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY110200388DEPARTEMEN HUKUMPIDANADisetujui Oleh :Ketua DepartemenHukum PidanaDR. M.Hamdan, SH, MH.NIP.195703261986011001Dosen Pembimbing IDosen Pembimbing IILiza Erwina, S.H., M.Hum.Dr. Marlina, S.H.,M.HumNIP.196110241989032002NIP197503072002122002FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARAMEDAN2015
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA Antoni Simanjuntak; Nurmala Waty; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.073 KB)

Abstract

ABSTRAKSIAnthoni Agung Pratama Simanjuntak¹Nurmalawaty²Marlina³Children are a part of the youth of a nation that has the potential to advance the nation if it had grown.  In Indonesia real situation of children is very alarming. Evidenced by the many children who commit criminal acts. The sanctions measures adopted against children committed a crime, it is more focused on the welfare of the child rather than the interests o f society as a whole. Thus the punishment meant as retaliation dideritakan to a child. The impact of imposition of penalties on child will greatly affect a child's behavior and or physical, mental child that would impose itself as the future generation.The method used in this thesis is the study yuridisnormatif with the approach used is the approach of legislation relating to child protection, juvenile justice system in Indonesia. The material was taken from the writing of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.Based on this research can disimpulkanpenjatuhan criminal sanctions against children perpetrators of criminal acts according to Law No. 23 of 2002 Juncto Act No. 35 of 2014adalah requires states particularly on special  protection for children in conflict with the law are implemented through treatment humanly appropriate rights children, providing officers escort a special early on, providing facilities specifically, the application of sanctions appropriate to the best interests of the child, monitoring and recording constantly on the development of children in conflict with the law, guarantee to maintain relationships with their parents or relatives and protection from mass media overload and labeling in society. In Law No. 11 year 2012 has also been set up measures to protect children during the trial, among others the protection of children's rights under investigation, arrest or detention, and prosecution to prevent children perpetrator of that offense of inhuman treatment and protecting children and their rights in order to grow and develop optimally without violence and discrimination.
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) DESI MARIAYU SIREGAR; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.861 KB)

Abstract

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN  NO. 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) (Desi Mariayu Siregar) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstract This study aimed to analyze the post mortem important role in the process of proving the crime of negligence causing the death and an autopsy on the implementation of the provisions regarding the alleged cases of death due to criminal acts stipulated in the Criminal Code. The methodology used in this paper is a normative legal research using secondary data through legislation approach. Deaths due to the crime of negligence causing the death of another person in need of assistance of forensic medicine in terms of determining the cause of death. Indonesian legislation governing the implementation of the post mortem for the sake of justice evidence in the case which allegedly caused the death of a criminal offense, as stipulated in article 133 Criminal Procedure Code. Visum et Repertum relationship with the process of proving a criminal offense is to assist law enforcement in this case the police to determine whether the death was the result of a criminal act or not. Keywords: Visum et Repertum, Evidence, criminal actsAbstrak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting Visum et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati dan ketentuan mengenai pelaksanaan otopsi pada kasus kematian yang diduga karena tindak pidana yang diatur dalam KUHAP. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Kematian akibat tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati sangat membutuhkan bantuan kedokteran forensik dalam hal menentukan sebab kematian. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan Visum et Repertum demi kepentingan pembuktian di peradilan pada kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP. Hubungan Visum et Repertum dengan proses pembuktian tindak pidana adalah untuk membantu penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan apakah kematian tersebut hasil dari tindak pidana atau tidak.  
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN.TEMBILAHAN) KARDOPA NABABAN; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.858 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Kardopa Nababan * Liza Erwina** Marlina ***   Tindak pidana perdagangan orang membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri dan menghambat pertumbuhan dan kepribadian anak yang bersangkutan, lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas, sehingga anak sangat membutuhkan perlindungan yang memadai. Analis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang(studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan) berupaya menganalisis perlindungan  hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan Orang. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Peraturan Perundang-undangan telah banyak yang menjadi landasan berpijak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan  anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Kedua, bagaimana faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang(studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang. Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/205/PN.Tembilahan, Majelis hakim dalam ,memutus perkara pidana ini sudah sesuai dengan Pasal 76 F UU No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci      :  Perlindungan, AnakKorban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI (Studi di Kejaksaan Negeri Langkat) Michael Simbolon; Edi Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.105 KB)

Abstract

ABSTRAK Michael Stefanus Simbolon* Edi Yunara** Marlina*** Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan payung hukum bagi peradilan pidana anak, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses diversi harus diterapkan dalam berbagai tahapan, yang salah satunya adalah pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum Anak harus dapat mengerti tentang kondisi anak dan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Keberhasilan mencapai kata sepakat di dalam proses diversi tergantung kepada para pihak yag berperkara tersebut, maka diperlukan perubahan pola pikir masyarakat yang selama ini mengarah kepada keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (musyawarah). Berdasarkan pokok pemikiran diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan mengenai diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana penerapan konsep diversi pada tahap penuntutan di Kejaksan Negeri Langkat serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan diversi di Kejaksaan Negeri Langkat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris yang bersifat kualitatif, dan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara serta jenis data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka (library research), dengan mengkaji berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya diversi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaan lainnya telah menjadi alternatif penyelesaian untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme non formal yang melibatkan Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator, Pembimbing Kemasyarakatan, pelaku, korban dan orang tua. Penerapan konsep diversi wajib dilakukan di setiap tahap, khususnya pada tahap penuntutan oleh Penuntut Umum Anak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan proses diversi pada lembaga Kejaksaan Negeri Langkat adalah faktor internal yang berasal dari lembaga kejaksaan itu sendiri, dimana masih kurangnya Penuntut Umum Anak dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat yang masih mempunyai sifat balas dendam dalam menyelesaikan masalah di persidangan serta tidak terlihatnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan proses diversi tersebut. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Co-Authors A Halim Abda Abda ABDUL GANI Abdul Gani Abul Khair Ade Khadijatul Z. Hrp Ahmad Taufiq Harahap Aidil Amar Akor Sitepu Alfatih S. Manggabarani Alfatih S.M Alfatih S.M Alfizar Alfizar Aliman Aliman Alvi Syahrin Alvi Syahrin Anda Syahputra Andi Elis Andri Afriansyah Anggara Faisal Ani Sutriningsih Antoni Simanjuntak Ari Ade Bram Manalu Arief Hidayat Arif Arif Arifuddin Arifuddin Arisul Mahdi Armaini Armaini Asdiana Asdiana Asni Deselia Khairunnisa Azuar Anas Badriani Badawi Bebi Sindi Putra Bertha Alan Manuel Brury Prisma Bustanur, Bustanur Cakrawati Cakrawati Cinthia Mutiara Hapsari Dearman Saragih Dedi Harianto Denny setiawan DESI MARIAYU SIREGAR Dewi Laraswati Diah Fridayati Diana Diana Dini Wahyuni Harahap Dt Ananda Farkhie Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Edy Junianto Edy Yunara Eka Hariyani Eka Rahmi Eldi Yudianto Elsa Yuniarti Elvi Zahara Enas Enas Enny Lestari Erico Syanli Putra Eva Nelli Eva Sitindaon Evanirosa Evanirosa faidir faidir Fatmawati Fatmawati FAUZAN AKMAL AKMAL Fauzul Hamdi Lubis Febry Ramadhan Felix Christian Jonathan Ferdian Ade Cecar Tarigan Fikri Prabowo Fikrinda Fikrinda Fitra Gustiar, Fitra Fitriani Fitriani Floransya Dwi Ganda Sumekar Grahita Kusumastuti, Grahita Hadi Projo Sinaga Hajidin Hajidin Hambali Hambali Hanif Zehra Mohara Heru Sulistianta Husni Watul Hasanah Ibnu Khaldun Ida Anggriani Indarti Indra Kurniawan Indrawan Ardi Irma Bastaman Ismawati Ismawati Isnaini Isnaini Jamal Jamal Jon Efendi Joni Prihatin Juhandi, Nendi Kadarisman Kadarisman Kamaliah Kamaliah KARDOPA NABABAN Khairan Khairan Khairi Rahmi Khairul Anwar Hasibuan Khairul Khairul Khairuna Khairuna Komeyni Rusba Kristina Sitanggang Kustiawan Kustiawan Kuswanto Kuswanto Lia Nurlaila Liza erwina Lukman Hakim Luthfiani Hardyanti Moinori M. Ikhsan M.Wirawan Saputra Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Manap Somantri Maria Fitriana Mariana Mariana Marissa Hutabarat Marudut Hutajulu Maslina Maslina Maslina Maslina Mastutiniyah Mastutiniyah Maya Novira MB Nani Ariani Meilia Safri Meliasta Julin M Mhd Nuh Michael Simbolon Miftah, Munasiron Miftakul Munir Moh. Hatta Mohammad Eka Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Sayuthi Mustanir Yahya Mustoip, Sofyan Mutia Farida Nelfa Yosi Nelvia Nelvia Nisfayati Juir Nofdi Rahmat Amda NONI DWI SARI Nurhafidhah Nurhafidhah Nurjana Nuraita Nurlaela Mei Tienje Nurmala Waty Nurmalawaty Nurmalawaty Odelia Yulita Oscar Karnalim, Oscar Oscar Wongso Prinst Rayenda Putra Wisnu Putri Gusmarini Rachmat Aribowo Rafiqoh lubis Rahmaeni Zebua Rahmat Rahmat Rahmawati Rarussyamsu Rahmi Rahmi Rahmi, Rahmi Raja wahid Nur Sinambela Ratih Intan Gayatri RAVEINAL RAVEINAL Ringga Novelni Rini Fitriani Risca Ardilla Rozel Ristiono Ristiono Rita Retnowati Rohani Mustari Safrina Junita Samuel F Nainggolan Samuel Pangaribuan Saniah, Nur Sanisah Sanisah SATRIYAS ILYAS Septia Maulid Seri Yanti Serlis Mawarni SILVIE YOELANDA PRATIWI PRATIWI Siti Mariam Solissa, Everhard Markiano Sri Adelila Sari SRI LESTARI Sri Mudayati Sunarmi, Sunarmi Suwardi Lubis Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syafruddin Syafruddin Syahabuddin Syahabuddin Sylvia Sinuhaji Teguh Achadi Teoli Bewamati Telaumbanua Tika Hendrawati Triana Putrie Vinansari Vincent Elbert Budiman Wajnah Wajnah Wessy Trisna Widya Mulya Wisman Goklas Yeni Irawan Yuniawati Kencanasari Yustika Dwi Novia Zainul, L.M. Zainul Zhafira Aini Zuhriyati Yati Zulhaini Zulhaini