Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.178
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Lentera Hukum Pembaharuan Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Integritas: Jurnal Antikorupsi Morality :Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum SOL JUSTICIA Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Yudisial Journal of Law Science Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum NOMOI Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Law Society Services Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Journal of Scientific Research, Education, and Technology SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law JUSTICES: Journal of Law The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Socius: Social Sciences Research Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SASI Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Melayunesia Law Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security PUSKAPSI Law Review
Saragih, Geofani Milthree
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia DM, Mohd. Yusuf; Junesti, Nadia; Fatmawati, Fatmawati; Salahuddin, Salahuddin; Saragih, Geofani Milthree
Jurnal Pendidik Indonesia (JPIn) Vol 5, No 2: Oktober 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Intan Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47165/jpin.v5i2.370

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi tentang perintah, larangan dan arahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang terdapat pada manusia, atau yang lebih sering disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, secara konstitusional mengenai HAM juga telah ditegaskan di dalam UUD 1945 terkhusus di dalam Bab XA UUD 1945. Pada dasarnya, salah satu hal yang penting yang akan diatur dan ditegaskan di dalam konstitusi di semua negara yang ada di dunia adalah mengenai perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Sejarah dan gejolak HAM di Indonesia sudah sangat Panjang, terhitung sejak awal Indonesia merdeka hingga reformasi saat ini. Awal mula perhatian serius terhadap penegakan HAM di Indonesia adalah pasca jatuhnya Orde Baru, dimana tidak lama setelah jatuhnya rezim tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji keberadaan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Tarmudi, Tarmudi; Widagdo, Gatot Subroto; Putra, Rengga Kusuma; Saragih, Geofani Milthree; Amelia, Risky
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10654

Abstract

This study aims to analyze freedom of association and assembly from a human rights perspective, and explore the challenges faced in its implementation in various countries. The scope of the study includes a review of various cases of violations of the right to freedom of association and assembly, both in countries with democratic and authoritarian systems. In addition, this study will also discuss the role of international organizations and civil society in promoting and protecting these rights. This study will not only discuss the theory and basic principles of freedom of association and assembly, but will also dig deeper into how these rights are implemented in practice, the challenges faced, and steps that can be taken to strengthen the protection of these freedoms throughout the world. This study is expected to make a significant contribution to understanding the complexity of freedom of association and assembly and its impact on human rights as a whole. This study uses a qualitative approach with a case study design. The qualitative approach was chosen because it allows researchers to dig deeper into freedom of association and assembly in the context of Human Rights (HAM).
UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM Arief, Supriyadi; Muhtar, Mohamad Hidayat; Saragih, Geofani Milthree
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i1.475

Abstract

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif melalui Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif.
Judge's Dilemma in Determining Bankruptcy Decisions: Dichotomy Between Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 and Law 37 of 2004 Concerning Bankruptcy- PKPU M.O. Saut Hamonangan Turnip; Geofani Milthree Saragih; Evanto Pandora Manalu
Melayunesia Law Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/j18mj114

Abstract

This study aims to examine the dilemma faced by judges in determining bankruptcy decisions, especially in the context of conflict between Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 and Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy-PKPU. The research method used is a normative research method that focuses on analyzing laws and regulations, court decisions, and related legal documents. This approach allows researchers to understand and analyze relevant legal aspects to obtain a comprehensive understanding of the judge's dilemma in determining bankruptcy decisions. In the context of normative research, the researcher conducted an in-depth study of the conflict between Supreme Court Circular Letter Number 3 Year 2023 and Law 37 Year 2004 on Bankruptcy-PKPU. This research explores how judges face the challenge of applying different regulations and their potential impact on their decisions. The analysis is conducted with reference to applicable legal principles, legal interpretations, as well as relevant cases in court practice. The results of this study are expected to contribute to clarifying the framework of thought and legal solutions to the problem of judges' dilemma in the context of bankruptcy in Indonesia. In addition, this research can also serve as a basis for stakeholders, both legal practitioners and policy makers, to consider the necessary steps to minimize legal conflicts and improve consistency and fairness in handling bankruptcy cases.  
Asymmetric Regional Development as a Framework for Achieving Spatial and Regional Justice in Indonesia Indra, Mexsasai; Saragih, Geofani Milthree; Ismandianto, Ismandianto; Muthia, Arini Azka
Jambura Law Review VOLUME 8 NO. 1 JANUARY 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v1i1.32047

Abstract

Indonesia continues to experience persistent territorial disparities as a result of the long-standing application of symmetric decentralization, under which uniform administrative standards are imposed on regions with fundamentally different structural capacities. This approach has contributed to chronic governance underperformance and spatial injustice. The resulting mismatch between regional heterogeneity and policy uniformity underscores the need for a conceptual reorientation grounded in normative theories of justice and constitutional principles. This article aims to develop a coherent framework for asymmetric regional development capable of addressing structural inequalities while remaining consistent with the constitutional architecture of the Unitary State. Using a normative legal research approach that combines statutory analysis with case studies of Aceh, Papua, and Yogyakarta, this study investigates how asymmetric arrangements can be operationalized as both legally legitimate and philosophically justified governance models.The article presents four key contributions: first, it reconceptualizes asymmetric regional development as an ethical and constitutional imperative, grounded in Rawlsian distributive justice, Sen’s capability approach, and contemporary spatial justice theory; second, it highlights the policy pitfalls of symmetric decentralization through a critical assessment of historical and empirical evidence, including failures in regions such as Malaka; third, it introduces the Regional Inclusion Feasibility Index (IKPD) as a juridical and technocratic innovation, providing objective, multidimensional criteria for regional expansion; and fourth, it situates Indonesia’s asymmetric model within global comparative practices, demonstrating its alignment with principles of proportional autonomy and contextual justice. Collectively, these contributions position asymmetric regional development as a viable pathway toward equitable and sustainable territorial governance in Indonesia.
Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan Yusuf DM, Mohd.; Saragih, Geofani Milthree; Mustika, Dodi; Hidayat, Fadler; Wirawan L., R. Dicky; Anggraini, Rita
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i2.10681

Abstract

This condition gives rise to various problems, particularly in resolving criminal conflicts involving vulnerable groups and local communities. This study aims to analyze the role of progressive law in resolving community criminal conflicts, as well as to identify the challenges and equitable legal solutions offered through this approach. The research employs a qualitative library-based methodology by analyzing scholarly literature, statutory regulations, and academic works relevant to progressive law and criminal conflict resolution. The findings indicate that progressive law is capable of providing more humane and contextual solutions through the application of restorative justice, penal mediation, and community-based approaches. Nevertheless, its implementation still faces structural, cultural, and institutional obstacles. Therefore, a paradigm shift in law enforcement and strengthened commitment from all stakeholders are required so that progressive law can function optimally in realizing sustainable justice.
DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RELASI NEGARA, KORPORASI, DAN MASYARAKAT Yusuf DM, Mohd.; Fadhli, M.; Saragih, Geofani Milthree; Santoso, Budi; Mulyono, Joko Dwi; Putra, Ari Armanda; Warianti, Khairunisak; Arifa, Atika Putri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6719

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts in Indonesia using a sociological perspective on law, particularly in the context of land dispute resolution. This study uses a socio-legal approach by combining normative analysis of agrarian legislation and conceptual studies of legal sociology to understand the interaction between law, social structures, and power relations in the practice of land dispute resolution. The results show that the existence of agrarian regulations has not been fully able to realize substantive justice because their implementation is often influenced by social inequality, the dominance of economic interests, and the weak bargaining position of the community, especially farmers and marginalized groups. In practice, the law not only functions as a normative instrument but also reflects the configuration of power at work in society. Therefore, the resolution of agrarian conflicts requires an approach that is not merely legal-formal, but also sensitive to the social context, distributive justice, and the protection of land rights in a sustainable manner. Keywords: Agrarian Conflict; Sociology of Law; Land Disputes; Social Justice
Dynamics of Anti-Terrorism Regulation: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia and the United States: Dinamika Regulasi Anti-Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Anang Hendri Prayogo; Saragih, Geofani Milthree; Erdianto Effendi; Andi Hakim Lubis; Yuliana Yuliana
Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijctns.v4i2.25125

Abstract

This paper examines the dynamics of anti-terrorism regulations in Indonesia, Malaysia and the United States by comparing the legal frameworks and law enforcement mechanisms in each country. legal frameworks and law enforcement mechanisms that apply in each country. The purpose of this research is to analyse how each country shapes its anti-terrorism law as a response to national threats, while at the same time maintaining a balance of as a response to national threats, while at the same time maintaining the balance between state security and human rights protection. The main issues discussed include differences in legal approach, scope of state authority in counter-terrorism operations, as well as monitoring mechanism to prevent authority in counter-terrorism operations, as well as monitoring mechanism to prevent abuse of authority. abuse of authority. The method used is juridical method used is normative-comparative juridical by analysing statutory instruments, government policies, and institutional practices in the three countries. The results The results show that Indonesia emphasises procedural guarantees in its anti-terrorism law, Malaysia maintains a preventive detention model rooted in historical security doctrine. rooted in historical security doctrine, while the United States applies a layered a layered approach backed by extensive intelligence powers and judicial oversight. judicial oversight. In conclusion, although all three countries prioritise national security, their approaches reflect different security, their approaches reflect different legal traditions and political contexts. political context. Therefore, a balanced regulatory model should take into account effectiveness, constitutional accountability and protection of fundamental rights.
Overcriminalization dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tantangan terhadap Prinsip Konstitusionalitas dan Ideologi Pancasila Saragih, Geofani Milthree; M.O.Saut Hamonangan Turnip; Ariska Cesar Divian Candra Kusuma; Ade Sathya Sanathana Ishwara
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60001

Abstract

Fenomena overcriminalization dalam sistem hukum pidana Indonesia semakin menonjol seiring dengan berkembangnya regulasi yang cenderung menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama penyelesaian masalah sosial. Kondisi ini menimbulkan problematika serius karena melahirkan inflasi kriminalisasi, mempersempit ruang kebebasan individu, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, terutama mengenai hak asasi manusia dan asas legalitas. Selain itu, penggunaan hukum pidana yang berlebihan kerap mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis implikasi overcriminalization terhadap prinsip konstitusionalitas dan Pancasila, serta menawarkan alternatif pendekatan dalam perumusan kebijakan pidana yang lebih proporsional. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, melalui analisis literatur, doktrin hukum, serta putusan pengadilan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcriminalization berpotensi mengikis jaminan konstitusional warga negara, melemahkan legitimasi hukum, dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi pilar utama Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang tegas dalam penggunaan instrumen pidana dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium, rasionalisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan kriminal agar hukum pidana tetap selaras dengan cita hukum Indonesia.
Dynamics of Access to Justice for Marginalized Communities in Urban Green Space Utilization Conflicts During Ongoing Social and Environmental Transitions Geofani Milthree Saragih; Rengga Kusuma Putra; Muhamad Rezky Pahlawan MP
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 1 No. 3 (2024): International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v1i3.271

Abstract

Urban green-space conflicts have emerged as a significant challenge for marginalized communities, exacerbating existing social and environmental inequalities in cities undergoing rapid urbanization and environmental transitions. This study explores the dynamics of access to justice for marginalized groups in the context of urban green-space conflicts, focusing on the barriers they face and the enabling factors that improve their ability to access legal remedies. Through a socio-legal research design, data was collected using surveys, case reviews, and stakeholder interviews, which were analyzed to identify key physical, socio-economic, and institutional barriers that hinder equitable access to green spaces. Findings revealed that marginalized communities often experience physical barriers such as limited proximity to green spaces, socio-economic disparities that prevent them from accessing legal resources, and institutional constraints, including discriminatory urban planning policies. Despite these challenges, enabling factors such as legal aid networks, participatory forums, and inclusive urban planning policies emerged as crucial elements in improving access to justice for these communities. Moreover, the study examined the impact of social and environmental transitions, such as urbanization and climate change, on justice outcomes, showing that these transitions can either exacerbate or alleviate barriers depending on how policies are implemented. The study emphasizes the need for policy reforms that promote equity in urban planning and legal aid systems, ensuring that marginalized communities are included in decision-making processes. Future research should explore the impact of environmental justice policies in global contexts and investigate new legal frameworks to address the specific needs of vulnerable populations.
Co-Authors A. Haidar Muhammad Bagir Abdul Fitri Addinul Addinul Ade Dian Anggraini Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriansyah Adriansyah Afriadi Hamid Afrijon, Emi Ahmad Firli Ahmad Khomeini Nasution Amelia, Risky Amirson Amirson Amrillazi Amrillazi Anang Hendri Prayogo Andhi Syamsul Andi Hakim Lubis Andrei Rizqan Akmal Anggun Fitria Mayawi Annisa Berliani April Hidayat Ari Armanda Putra Ari Wirasto Arief Hariyadi Arifa, Atika Putri Ariska Cesar Divian Candra Kusuma Aritonang, William Suryadi Ganda Tuah Arlenggo Guswandi Armen Armen Asa Kasela Aslim Junaidi Asmen Ridhol Atika Salwani Atma Kusuma Aulia Azriyani Awi Ruben Ayu Novita Sari Bambang Keristian Berson, Hendri Budi Budi Candra Herianto Sinaga Chairiah Chairiah Darwin Darwin David Chrisna Pangihutan Deki Wiranata Adha Deo Abdika Dessy Artina Desy Permata Karni Desye Shonarista Lumban Gaol Dewi, Elya Kusuma Dewiwaty Dewiwaty Dian Pramana Putra Diana Octavia Situmeang Dini Noviarti Dion Welli Disman Jaya Sianturi DM, Mohd. Yusuf Dodi Haryono Donna Arliena Dwi Budi Santoso Dwi Franata Tarigan Dwi Restianti Ningsih Edy Setyawan Ega Saputra Egy Wahyudi Eka N.A.M Sihombing, Eka N.A.M Elvina Elisabeth Uli Erdianto Effendi Erja Napogos Evanto Pandora Manalu Fadhil Iqbal Sanjaya Fadhli, M. Fadly YD Fahima Ilmi Fahrizal S.Siagian Fajri Akbar Fanny Fanny Fatma Khairul Fatmawati, Fatmawati Fauza Rahma Mauli Fauzan Ghafur Felix Rhenaldy Marpaung Ferdinand Ferdinand Fhauzan Ramon Fhlorida Agustina Simanjuntak Fiqih Panji Ramadhan Firdaus Firdaus Firman Firman Firouzfar, Saied Franky Franky Frans Maruli Silaban Fuad Aprima Gabriel Francius Silaen Gamal Abdul Nasser Gandi Gandi Gaol, Selamat Lumban Ginting, Nabila Marsiadetama Givan Rahmat Nuari Gurning, Rijen Gusliana HB H. Sunardi Handoko, Tito Hanifal Yunis Hari Mustafa Hariyana Tsai Harvej Jansen Sipahutar Hasgar A.S., A. Muhammad Helen Helen Hendra Gunawan Hendrik Hendrik Hendy Wismar Hengki Hengki Herdiansyah Hasibuan Herman Jaya Hulu Hidayat, Fadler Hidayat, Freddy Hilman, Anton Husnan Husnan Indana Zulfah Intan Doloksaribu Ira Setianari Irwan Abdurachman Irwan Adi Ishwara , Ade Sathya Sanathana Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ismandianto Itoni Itoni Ivory, Jared Jeffrianto Napitupulu Jefri Tarigan Jihan Faiza Ramadhani Johannes P. Sipayung Joko Dwi Mulyono Jon Hendri Juhanda Harnas Junesti, Nadia Juni Kasmira Kalontari Suci Kartika Septiani Khairunisak Warianti Kristian Lumbang Tobing L., Rainly Lassarus Sinaga Ledy Diana Lia Martilova Lilia Sarifatamin Damanik Lina Lina M. Fadhli M. Irvan Ramadan M. Irvan Ramadhan M.O. Saut Hamonangan Turnip M.O.Saut Hamonangan Turnip Mahendra Mahendra Mangaratua Samosir Mardiansyah Kusuma Marlisa Rahmayani Hasibuan Maya Refina Rosa Maysarah Maysarah Mega Orceka Depera Senja Belantara Mexsasai Indra Mike Trisnawati Mirza Nasution Misdar Syaril Mochammad Imron Awalludin Mohamad Hidayat Muhtar Mohd. Yusuf Daeng M Mohd. Yusuf DM Mohd. Yusuf DM Mohd. Yusuf DM Mory Johanes Sinaga Muhamad Rezky Pahlawan MP Muhammad Agung Swasno Muhammad Fadli i’lmi Muhammad Hanafie Arrasyid Muhammad Hatta R Muhammad Irsyad Muhammad Yusuf Daeng Mulyono, Joko Dwi Murni Kurniyanti Siregar Musmulyadi Musmulyadi Mustika, Dodi Muthia, Arini Azka Mutia Ayu Lestari Nanda Nanda Nasri Linra Nasution, Junisyah Nasution, Mirza Nathania Martinesia Purba Nelda Ningsih Nely Nely NIM. A1011141008, YULIANA Nova Diana Putri Nugroho, Aziz Widhi Nur Adilah Yasmin Nurul Anissa Pangaribuan, Roland Latarsa Pasaribu, Davin Hansel Patrison Patrison Putra Utama, Andi Wahyu Putra, Ari Armanda Putra, Rengga Kusuma Putri Liana R. Abdullah Rahmad Supeno Rahmat Hidayat Raja Abdullah Ratna Astri Andhini Raudo Perdana Razak, Askari Rehulina Manita Renaldy Yudhista Indrasari Rengga Kusuma Putra Reni Astuti Reno Sari Rifles Bagariang Rijen Gurning Rikardo Marpaung Rinaldi Rinaldi Rindyani Mariana Rita Anggraini Rivera, Kevin M. Rizky Pratama Algiffari Robi Mardiko Robin Eduar Roni Maka Suci Rony, Zahara Tussoleha Roza Rita S. Rani Saadah Kurniawati Sabari Yanto Said Tabrani Salahuddin Salahuddin Samsari AS Samson Hasonangan Sitorus Sanathana Ishwara, Ade Sathya Santa Delima Hutabarat Sapta Sapta Sarmalina Sarmalina Setiawan, Feri Shelfy Asmalindaa Sikumbang, Yudhia Perdana Silaban, Helen Mutiara Sitompul, Hasran Irawadi Solhani Guntur Siregar Sri Dharmayanti Sri Heri Perwitasari Sri Winarsi Suaka, Mardhatillah Suci Haryanti Sugianto Sugianto Suhadi Suhadi Suherman, Jajang Sukrizal Sukrizal Sukrizal, Sukrizal Sulastri Sulastri Sulthon Sekar Jagat Sunanda Naibaho Supriyadi A Arief Surya Prakasa Sustiyanto Sustiyanto Suyanti Suyanti Tanto Lailam Tarmudi Tarmudi, Tarmudi Tengku Raisya Lopi Tiraputri, Adi Toni Panas Lawolo Tony Irawan Tony Prawira Tri Endang Kumala Tunggul Sihotang Wahyudi Wahyudi Wardioso, Abdau Warianti, Khairunisak Wasiska, Asti Widagdo, Gatot Subroto Widiarso Widiarso Wiliam Louis William Alfred Wirawan L., R. Dicky Yasmirah Mandasari Saragih Yati Sharfina Desiandri Yoga Marananda Yoga Triwanda Yudha Kezia Putra Purba Yudhia Perdana Sikumbang Yusuf DM, Mohd. Zainul Akmal Zean Via Aulia Hakim Zul Aida ZULFAH, INDANA Zulkardi Zulkardi Zulwisman, Zulwisman