p-Index From 2021 - 2026
12.051
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences J-CEKI PESHUM Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Ingkar Sunnah Dan Konsekuensinya Bagi Muslim Sucipto, Imam; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Solehudin, Ending; Shauma Raffi’u, Aliyya
ISLAMICA Vol 7 No 1 (2023): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v7i1.78

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan golongan yang ingkar sunnah sampai dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan dan didakwahkan kepada masyarakat serta konsikuensi penganut paham ingkar sunnah terkhususnya bagi muslim itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa ingkar sunnah merupakan bentuk kegagalan dalam memahami sunnah dan pemahaman ini juga sudah ada pada masa kenabian. Sehingga beberapa ulama menerangkan bahwa konsikuensi terhadap penganut paham ini dikategorikan kafir.
Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective Hasanudin, Hasanudin; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat; Solehudin, Ending; Jubaedah, Dedah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.7686

Abstract

The phenomenon of domestic violence for women which leads to divorce has increased dramatically since 2020-2022. In fact, acts of domestic violence have never been justified in religious teachings. Therefore, this study aims to explore the phenomenon of domestic violence against women and divorce in 2020-2022 in Indonesia as well as Islamic views on both. This research uses a qualitative approach to the phenomenological method with data sources taken from reports on social media such as Youtube, Instagram, and Facebook about the phenomenon of domestic violence and divorce in 2020-2022. The research process is divided into three stages, namely the orientation stage, the reduction stage, and the selection stage. The results of this study reveal that: First, the phenomenon of domestic violence against women and leading to divorce has increased; in 2020 there were 226,062 cases increasing to 349,635 cases in 2022. From the search results, cases of domestic violence were caused by several factors such as: 1) unstable family economy due to the pandemic situation spanning 2020-2022; 2) jealousy among spouses because of social media, 3) spouse's family interferes too much in household affairs, and; 3) early marriage; Second, Islamic syari'at through the Qur'an and Sunnah condemns acts of domestic violence in the household for any reason according to the demands of QS: 4: 21, QS: 4: 34, and HR. Bukhari No. 4942. The findings of this study indicate that married couples need to be given education on how to navigate the household ship before they get married so that it is not easy to do domestic violence between partners.
Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah Lestari, Elly; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Khosyi’ah, Siah
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i4.32623

Abstract

Perkembangan pemikiran hukum terkait usia perkawinan di Indonesia berawal dari adanya aturan dalam KUHPerdata yang mengatur usia perkawinan minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun Perempuan, lalu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan, lalu dalam kompilasi hukum islam sama dengan Undang-Undang Nomor 1 dan yang terbaru adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Kemudian terdapat konsep maqashid syariah dalam hukum islam, maka perlau dianalisis sejauh mana batas usia perkawinan tersebut dapat mencapai maqashid syariah. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang membatasi 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip maqashid syariah.
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah Septiayu Restu Wulandari; Siah Khosyi'ah; Oyo Sunaryo Mukhlas
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3115

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang mengatur hubungan keluarga antara laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tujuan hukum adalah kepastian hukum termasuk pada pengaturan perkawinan yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah jika dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan kemudian dicatatkan berdasarkan administrasi negara yang berlaku. Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan memiliki hubungan perdata baik dengan ayah, ibu dan keluarga ayah ibunya. Pemikiran anak sah dalam undang undang perkawinan ini hanya menyebut dari hasil perkawinan yang sah saja bukan dari perkawinan yang dicatatkan, namun pencatatan adalah aturan yang berlaku di Indonesia terhadap tiap tiap perkawinan. Perihal anak sah, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah juga hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga kekuasaan kehakiman pernah memutus sebuah kasus perihal Anak Luar Kawin yang akhirnya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya ketika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang dimaksud anak luar kawin pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah anak luar perkawinan yang sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah bahwa pemerintah baiknya mengkaji ulang perihal definisi jelas perihal anak luar kawin karena menimbulkan problematik yang berkembang di masyarakat. Adapun metode penelitian ini dilaksanakan secara yuridis normative.
Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim Amany, Amany; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus; Sulthonuddin, Bung Hijaj
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.816

Abstract

Islamic economics is an economic system that utilizes Islamic law as its foundation. Although rooted in Islamic law, this economic system remains open to participation from non-Muslim communities. The primary focus of Islamic economics is on collective prosperity rather than merely seeking profit. As a result, many countries that are not predominantly Muslim, or even those with liberal governments, implement the principles of Islamic economics across various aspects. One of the main implementations of Islamic economics is through financial institutions such as Islamic banking, known in Indonesia as Sharia Banking. This research aims to analyze the concept of Islamic economic law and its implementation in both Muslim and non-Muslim countries. By utilizing a literature study method, this research examines the application of Islamic economic law in various countries and the role of Islamic financial institutions. The findings indicate that the implementation of Islamic economic law in Muslim countries is more integrated compared to non-Muslim countries, which have only adopted it partially to meet the demands of the Islamic market.  Keywords: Islamic Economic Law, Implementation, Islamic Banking, Muslim Countries, Non-Muslim Countries
The Implementation of al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah in Umrah Travel Almurni, Muhammad Furqon; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abd
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i2.17534

Abstract

The purpose of this research is to understand the application of al-ijārah al-maṣūfah fi al-żimmah (IMFZ) in Umrah travel. This research is particularly interesting due to the gap between the expectations of Umrah travel service users and the actual services provided by travel agencies. It is hoped that the standards proposed by the researcher will become the benchmark and monitoring mechanism for the Ministry of Religious Affairs in granting permits for Umrah travel agencies, thereby preventing fraud. The research method employed is descriptive analytical, which involves describing the contract law of IMFZ, analyzing the fiqh adaptation (takyīf fiqh), and outlining the standards for IMFZ implementation in Umrah travel based on relevant research sources such as journals, books, and news. The results indicate that the application of IMFZ in Umrah travel must meet several standards. These standards include provisions related to services, payment conditions, as well as down payments and guarantees. All the aforementioned provisions refer to the DSN MUI Fatwa No. 101 concerning the IMFZ agreement.Keywords: al-ijārah al- mauṣūfah fi al-żimmah, takyiīf al-fiqh and Umrah travel
Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of Joint Property Ritonga, Bakti; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Nurrohman; Burhanuddin; Ridwan, Ahmad Hasan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9667

Abstract

The settlement of joint property between husband and wife after divorce often ends up in the Religious Court, even reaching the level of cassation and judicial review (PK), such as in the Supreme Court Decision Number Register 159/K/AG/2018. In this case, especially related to disputes over joint property in marriages with minor children, the Supreme Court not only refers to the normative law contained in the law, but also considers a sense of justice and benefit. This research uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. This approach is referred to as empirical legal research because it focuses on analyzing the implementation of normative legal provisions directly (in action) in certain legal events in society. Primary data was obtained from Supreme Court decision No 159 K/Ag/2018, No 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, No 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, No 88K/Ag/2015, No 159/K/AG/2018, No 99/Pdt.G/2023/MS, as well as laws related to the research being discussed. Secondary data is obtained from books, scientific articles and previous research results related to joint property and those that have the same discussion. Data collection techniques using literature study and qualitative data analysis are used to explore certain phenomena and find out the causes. The results showed that the Supreme Court judge in deciding this case used the method of legal discovery through legal interpretation, especially systematic interpretation and sociological interpretation. In the case, the judge postponed the division of joint property until the children of the disputing parties reached the age of mumayyiz, thus showing attention to aspects of substantive justice. Systematic and sociological legal interpretations by judges show that in resolving post-divorce joint property disputes, especially those involving minors, judges must consider the social realities that live in society to actualize justice. This emphasizes the role of judges not only as law enforcers, but also as guardians of the public good. This research concludes that legal discovery by judges through interpretation based on systematic and sociological approaches can realize concrete justice in society, especially in divorce cases involving children.
PEMIKIRAN HUKUM  TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN ANAK DI LUAR KAWIN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK KEPERDATAAN Abdul Halim, Halmi; Sunaryo Mukhlas, Oyo; Abd Hakim, Atang
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i1.84

Abstract

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku dinamis, begitu pun dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana kita ketahui dengan adanya fenomena uji materil Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh seorang ibu yang melakukan nikah sirri dengan seorang pejabat, lalu di uji materil di MK dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut  berimplikasi juga terhadap Status Anak dan Hak Keperdataan. Maka dalam artikel ini akan dibahas tentang Status Anak dalam Peraturan Perundang-undangan lalu kaitan antara Status Anak dengan Hak Keperdataan. Hasil dari penelitian dalam artikel ini maka status anak dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu Anak Sah dan Anak di Luar Kawin. Lalu kaitan Status Anak dengan Hak Keperdataaan adalah Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan penuh dari Ayah dan Ibunya sedangkan jika Anak di Luar Kawin maka hanya memiliki hak keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja tetapi jika mengajukan pengajuan status anak di Pengadilan maka anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi untuk hak perwalian tetap tidak bisa diberikan.
Household Resilience in Rural and Urban Societies: A Sociological-Anthropological Perspective Rozikin, Opik; Sunaryo Mukhlas, Oyo; Ahmad Saebani, Beni
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i1.210

Abstract

This paper examines the sociological and anthropological perspectives on household resilience in rural and urban communities. This research is grounded in significant social change, where values and social structure shifts impact how individuals and families sustain their existence. This study aims to understand how sociocultural factors influence household resilience strategies and compare the differences and similarities between rural and urban communities in this context. The methods used include literature studies. The theoretical framework for this research encompasses social structure theory, social network theory, and anthropological approaches that emphasize an in-depth understanding of cultural practices. The discussion results indicate that rural communities rely on community solidarity and tradition in building household resilience, whereas urban communities prioritize individualistic social networks. The implications of this research provide insights for policymakers and social practitioners in designing more effective intervention programs to enhance household resilience, considering each community's unique characteristics. This study is expected to contribute to the further development of research in the fields of sociology and anthropology, as well as offer a new perspective on understanding social dynamics in Indonesia.
Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law Fajri, Muhammad; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abdul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114

Abstract

The institutionalization of substitute heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a breakthrough based on the principles of justice and humanity for heirs who are left behind, but this regulation is considered vague, has multiple interpretations, and can even disrupt the basic principles of Islamic inheritance. The existence of regulations on substitute heirs is very influential in the distribution of inherited assets, as parties who were not entitled to inheritance become entitled to it. This is a normative study with statutory, conceptual, and political approaches. The results of the study indicate that the policy of forming a substitute heir law in terms of updating and developing Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the situation and condition of legal requirements, which are more or less influenced by the values that live in society and the continuous developments in society itself, especially in aspects of justice. However, the regulation needs to be revised or corrected in the content of the article so that it is right on target and does not have multiple interpretations within its reach, so that it is in line with the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty.
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Fadhil, Fakhry Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hafizd, Jefik Zulfikar Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Husaeni, Firman Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Imam Sucipto Imron Rosadi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jubaedah, Dedah Khaeruman, Badri Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Moh Ahsin Mubarok Mubarok Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muhsin Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nuri Aslami Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Febriyana Opik Rozikin Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Ritonga, Bakti Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany