Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.209
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT YUSTISI ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur EKONOMI BISNIS Asy-Syariah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Res Nullius Law Journal KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Applied Business, Taxation and Economics Reseach Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Focus: Jurnal of Law Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Multidisiplin West Science Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Zona Law And Public Administration Indonesia Taruna Law Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Nusantara Islam Ekasakti Legal Science Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Al-Kainah: Journal of Islamic Studies Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum AGHNINA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Ecobankers : Journal of Economy and Banking TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM International Journal of Multidisciplinary Reseach Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Mukhlas, Oyo Sunaryo
UIN Sunan Gunung Jati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 122 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 122 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah Lestari, Elly; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Khosyi’ah, Siah
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i4.32623

Abstract

Perkembangan pemikiran hukum terkait usia perkawinan di Indonesia berawal dari adanya aturan dalam KUHPerdata yang mengatur usia perkawinan minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun Perempuan, lalu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan, lalu dalam kompilasi hukum islam sama dengan Undang-Undang Nomor 1 dan yang terbaru adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Kemudian terdapat konsep maqashid syariah dalam hukum islam, maka perlau dianalisis sejauh mana batas usia perkawinan tersebut dapat mencapai maqashid syariah. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang membatasi 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip maqashid syariah.
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah Septiayu Restu Wulandari; Siah Khosyi'ah; Oyo Sunaryo Mukhlas
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3115

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang mengatur hubungan keluarga antara laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tujuan hukum adalah kepastian hukum termasuk pada pengaturan perkawinan yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah jika dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan kemudian dicatatkan berdasarkan administrasi negara yang berlaku. Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan memiliki hubungan perdata baik dengan ayah, ibu dan keluarga ayah ibunya. Pemikiran anak sah dalam undang undang perkawinan ini hanya menyebut dari hasil perkawinan yang sah saja bukan dari perkawinan yang dicatatkan, namun pencatatan adalah aturan yang berlaku di Indonesia terhadap tiap tiap perkawinan. Perihal anak sah, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah juga hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga kekuasaan kehakiman pernah memutus sebuah kasus perihal Anak Luar Kawin yang akhirnya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya ketika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang dimaksud anak luar kawin pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah anak luar perkawinan yang sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah bahwa pemerintah baiknya mengkaji ulang perihal definisi jelas perihal anak luar kawin karena menimbulkan problematik yang berkembang di masyarakat. Adapun metode penelitian ini dilaksanakan secara yuridis normative.
Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim Amany, Amany; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus; Sulthonuddin, Bung Hijaj
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.816

Abstract

Islamic economics is an economic system that utilizes Islamic law as its foundation. Although rooted in Islamic law, this economic system remains open to participation from non-Muslim communities. The primary focus of Islamic economics is on collective prosperity rather than merely seeking profit. As a result, many countries that are not predominantly Muslim, or even those with liberal governments, implement the principles of Islamic economics across various aspects. One of the main implementations of Islamic economics is through financial institutions such as Islamic banking, known in Indonesia as Sharia Banking. This research aims to analyze the concept of Islamic economic law and its implementation in both Muslim and non-Muslim countries. By utilizing a literature study method, this research examines the application of Islamic economic law in various countries and the role of Islamic financial institutions. The findings indicate that the implementation of Islamic economic law in Muslim countries is more integrated compared to non-Muslim countries, which have only adopted it partially to meet the demands of the Islamic market.  Keywords: Islamic Economic Law, Implementation, Islamic Banking, Muslim Countries, Non-Muslim Countries
The Implementation of al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah in Umrah Travel Almurni, Muhammad Furqon; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abd
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i2.17534

Abstract

The purpose of this research is to understand the application of al-ijārah al-maṣūfah fi al-żimmah (IMFZ) in Umrah travel. This research is particularly interesting due to the gap between the expectations of Umrah travel service users and the actual services provided by travel agencies. It is hoped that the standards proposed by the researcher will become the benchmark and monitoring mechanism for the Ministry of Religious Affairs in granting permits for Umrah travel agencies, thereby preventing fraud. The research method employed is descriptive analytical, which involves describing the contract law of IMFZ, analyzing the fiqh adaptation (takyīf fiqh), and outlining the standards for IMFZ implementation in Umrah travel based on relevant research sources such as journals, books, and news. The results indicate that the application of IMFZ in Umrah travel must meet several standards. These standards include provisions related to services, payment conditions, as well as down payments and guarantees. All the aforementioned provisions refer to the DSN MUI Fatwa No. 101 concerning the IMFZ agreement.Keywords: al-ijārah al- mauṣūfah fi al-żimmah, takyiīf al-fiqh and Umrah travel
Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of Joint Property Ritonga, Bakti; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Nurrohman; Burhanuddin; Ridwan, Ahmad Hasan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9667

Abstract

The settlement of joint property between husband and wife after divorce often ends up in the Religious Court, even reaching the level of cassation and judicial review (PK), such as in the Supreme Court Decision Number Register 159/K/AG/2018. In this case, especially related to disputes over joint property in marriages with minor children, the Supreme Court not only refers to the normative law contained in the law, but also considers a sense of justice and benefit. This research uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. This approach is referred to as empirical legal research because it focuses on analyzing the implementation of normative legal provisions directly (in action) in certain legal events in society. Primary data was obtained from Supreme Court decision No 159 K/Ag/2018, No 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, No 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, No 88K/Ag/2015, No 159/K/AG/2018, No 99/Pdt.G/2023/MS, as well as laws related to the research being discussed. Secondary data is obtained from books, scientific articles and previous research results related to joint property and those that have the same discussion. Data collection techniques using literature study and qualitative data analysis are used to explore certain phenomena and find out the causes. The results showed that the Supreme Court judge in deciding this case used the method of legal discovery through legal interpretation, especially systematic interpretation and sociological interpretation. In the case, the judge postponed the division of joint property until the children of the disputing parties reached the age of mumayyiz, thus showing attention to aspects of substantive justice. Systematic and sociological legal interpretations by judges show that in resolving post-divorce joint property disputes, especially those involving minors, judges must consider the social realities that live in society to actualize justice. This emphasizes the role of judges not only as law enforcers, but also as guardians of the public good. This research concludes that legal discovery by judges through interpretation based on systematic and sociological approaches can realize concrete justice in society, especially in divorce cases involving children.
PEMIKIRAN HUKUM  TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN ANAK DI LUAR KAWIN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK KEPERDATAAN Abdul Halim, Halmi; Sunaryo Mukhlas, Oyo; Abd Hakim, Atang
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i1.84

Abstract

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku dinamis, begitu pun dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana kita ketahui dengan adanya fenomena uji materil Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh seorang ibu yang melakukan nikah sirri dengan seorang pejabat, lalu di uji materil di MK dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut  berimplikasi juga terhadap Status Anak dan Hak Keperdataan. Maka dalam artikel ini akan dibahas tentang Status Anak dalam Peraturan Perundang-undangan lalu kaitan antara Status Anak dengan Hak Keperdataan. Hasil dari penelitian dalam artikel ini maka status anak dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu Anak Sah dan Anak di Luar Kawin. Lalu kaitan Status Anak dengan Hak Keperdataaan adalah Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan penuh dari Ayah dan Ibunya sedangkan jika Anak di Luar Kawin maka hanya memiliki hak keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja tetapi jika mengajukan pengajuan status anak di Pengadilan maka anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi untuk hak perwalian tetap tidak bisa diberikan.
Household Resilience in Rural and Urban Societies: A Sociological-Anthropological Perspective Rozikin, Opik; Sunaryo Mukhlas, Oyo; Ahmad Saebani, Beni
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i1.210

Abstract

This paper examines the sociological and anthropological perspectives on household resilience in rural and urban communities. This research is grounded in significant social change, where values and social structure shifts impact how individuals and families sustain their existence. This study aims to understand how sociocultural factors influence household resilience strategies and compare the differences and similarities between rural and urban communities in this context. The methods used include literature studies. The theoretical framework for this research encompasses social structure theory, social network theory, and anthropological approaches that emphasize an in-depth understanding of cultural practices. The discussion results indicate that rural communities rely on community solidarity and tradition in building household resilience, whereas urban communities prioritize individualistic social networks. The implications of this research provide insights for policymakers and social practitioners in designing more effective intervention programs to enhance household resilience, considering each community's unique characteristics. This study is expected to contribute to the further development of research in the fields of sociology and anthropology, as well as offer a new perspective on understanding social dynamics in Indonesia.
Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law Fajri, Muhammad; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abdul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114

Abstract

The institutionalization of substitute heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a breakthrough based on the principles of justice and humanity for heirs who are left behind, but this regulation is considered vague, has multiple interpretations, and can even disrupt the basic principles of Islamic inheritance. The existence of regulations on substitute heirs is very influential in the distribution of inherited assets, as parties who were not entitled to inheritance become entitled to it. This is a normative study with statutory, conceptual, and political approaches. The results of the study indicate that the policy of forming a substitute heir law in terms of updating and developing Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the situation and condition of legal requirements, which are more or less influenced by the values that live in society and the continuous developments in society itself, especially in aspects of justice. However, the regulation needs to be revised or corrected in the content of the article so that it is right on target and does not have multiple interpretations within its reach, so that it is in line with the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty.
STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1650/PDT.G/2017/PA.MKS TENTANG GUGATAN NASABAH YANG MERASA DIRUGIKAN OLEH PROSEDUR LELANG JAMINAN Cahyani, Putri Tri; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35447/jph.v6i2.1047

Abstract

This study examines legal issues related to the execution of collateral auctions in the case of Decision No. 1650/Pdt.G/2017/PA.Mks, where a customer sued the bank, alleging harm caused by the determination of the auction’s reserve price, which was deemed too low and lacked transparency. The main issue addressed is how the court assessed the lawsuit and to what extent the auction procedures complied with the applicable legal provisions. The purpose of this study is to analyze the reasons behind the customer’s perception of harm due to the auction procedures and how the court adjudicated the dispute. The research employs a normative legal method with a literature study approach. The data sources include court decisions, journal articles, legal textbooks, and relevant regulations, such as the Law on Mortgage Rights and the Ministry of Finance Regulations on auction implementation. The findings indicate that the customer's lawsuit was declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) due to the court's lack of absolute jurisdiction over the dispute. Additionally, the bank's execution of the auction was found to be in compliance with the applicable legal provisions. This study underscores the importance of customers understanding legal procedures and arbitration clauses in Islamic contracts, as well as the need for greater transparency in the execution of auctions by Islamic financial institutions.
Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Halim, Andri; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/hc2n7e50

Abstract

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memiliki karakteristik unik yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip sederhana. Prinsip ini menekankan proses yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait hukum acara syariah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip sederhana diakui dalam kerangka hukum syariah, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan, seperti kompleksitas prosedur dan kurangnya pemahaman pelaku ekonomi syariah. Pembahasan lebih lanjut menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur serta pelatihan bagi hakim dan pihak terkait untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara optimal. Kesimpulannya, perlu ada upaya lebih lanjut dalam menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip sederhana yang diamanatkan dalam syariah.
Co-Authors A. Rio Makkulau Wahyu Abbas, Suwarto Abdillah, Yudi Khoeri Abdul Halim, Halmi Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Fadli Daud Aden Rosadi Adila, Hafidah Ulya Adillah, Erika Rishan Ahmad Ibrizul Izzi Ahmad Ridwan Ahmad Ridwansah, Asep Ahmad Rifai ahmad yani Ahsin, Moh Ahsin, Mohammad Akbar Muhamad Ashoni Al'auf, Salfin Abdul Rahman Alamsyah - Alex Kusmardani Alex Kusmardani Aliyya Shauma Raffi’u Almurni, Muhammad Furqon Amany, Amany Aminuyati Andi, Dede Apriyanita, Triana Arif Zakaria, Mohd Radhuan Arifin, Desi Siti Habibah Asnan Purba Asrianti Sukirman Asrofi Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim Atang Abd Hakim, Atang Atang Abd. Hakim Ayi Yunus Rusyana Basarudin, Basarudin Beni Ahmad Saebani Beni Ahmad Saebani Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burnahnuddin Cahyani, Putri Tri Chaerul Shaleh, Chaerul Dea Rodiah Luthfy Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Deden Najmudin Dwi Widiastuti Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Elly Lestari Ending Solehudin Ending Solehudin Erfan Shofari Sholahuddin Erika Rishan Adillah Fadila, Salma Nurul fadillah mursid Fahadil Amin Al Hasan Fakhry Fadhil Fauzan Ali Rasyid Fauziah, Ine Fu’ad, Asep Gojali, Dudang Gozaly, Ahmad Yusdi H. Hamzah Hadiat, Hadiat Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd Hakim, Atang Abd. Hakim, Atang Abdul Halim, Andri Hasanudin Hasanudin Heris Suhendar Hibaturohman, Iib Hisam Ahyani Husaeni, Firman Husain Husain Idawati Ikbal, Muchamad Imam Sucipto Imam Sucipto Imron Rosadi Ine Fauzia Irawan, Tantri Ishandawi , Ishandawi Isnayati Nur Jamaludin , Jujun Jefik Zulfikar Hafizd Jubaedah, Dedah Judijanto, Loso Khaeruman, Badri Khoirul Fahmi, Imam Khosyi'ah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Siah Khosyiah, Si’ah Khosyi’ah, Siah Khosyi’ah, Siah Luthfy, Dea Rodiah Madani, Farid Mia Amanatul Fitriyah Moh Ahsin Moh. Asep Zakariya Ansori Mohamad Sar’an Mualim Mualim, Mualim Mubarok Mubarok Muchlis Muchlis Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Furqon Almurni Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Tsaqib Idary Muharir, Muharir Muhsin Mulyadi, Kiking Musaiyana Musaiyana, Musaiyana Mustofa Mustofa Mustofa Mustofa Nasrudin Nazar, Reza Fauzi Neonbeni, Randy Vallentino Noor Silmi Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat NUR EFENDI Nurhikmah, Aulia Nurrohman Nurrohman Nurrohman Nursari, Nina Nursyamsudin, Nursyamsudin Nurul Ilyana Muhd Adnan Opik Rozikin Padilah, Padlan Padlan Padilah Pian, Happy R. Ira Laksana Dewi Ramdani Wahyu Sururie Ramdani Wahyu Sururie Ratnasari, Aireni Restu Khaliq Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Ridwan, Ahmad Hasan Rita Erawati, Raden Rara Ritonga, Bakti Rohmad Nurhuda Roni Nasrulloh Royani Rozikin, Opik Saebani, Beni Ahmad Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Salbiah, Siti Samsudin, Agus Rojak Sar’an, Mohamad Septiayu Restu Wulandari Shauma Raffi’u, Aliyya Shiddiq, Muhammad Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Si'ah Khosyiah Siah Khosyi'ah Siah Khosyi'ah Siah Khosyiah Siah Khosyi’ah Sifa Mulya Nurani Sistyawan, Dwanda Julisa Sitti Mashitah Tualeka Sucipto, Imam Sukirman, Asrianti Sulthonuddin, Bung Hijaj Surasa, Ais Sururi, Ramdani Wahyu Susandi, Adi Tajul Arifin Tajul Arifin Tamba, Dheddy Abdi TB Rifat Usep Saepullah Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Yasardin, Yasardin Yusup Sobirin Ziaharah, Lena Ishelmiany • Burhanuddin