Articles
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENONTON BOLA DALAM TRAGEDI DI STADION KANJURUHAN
Din Eri Pratama;
Rani Apriani
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 01 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33592/jsh.v19i1.2921
The tragedy at the Kanjuruhan Stadium has claimed quite a number of victims, including 133 victims who died. This is certainly a special concern in the legal field, where victims need to be given legal protection. Legal protection is provided in the UUPK and UUKOR, and is based on criminal and civil law. This legal protection is further proven by the results of the investigation conducted by TGIPF in investigating the tragedy. This research is based on empirical events that were studied normatively with a library approach by processing secondary data deductively, in order to obtain in-depth information on how to protect consumers who are victims of the law. Keywords: Legal protection; Consumer protection; Victims of Tragedy at Kanjuruhan Stadium.
PENGUATAN PENERAPAN KONSEP DESA SADAR HUKUM GUNA MEMBERIKAN LANDASAN YURIDIS BAGI HAK RAKYAT ATAS AIR DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT
Pamungkas Satya Putra;
Rani Apriani;
Dedi Pahroji;
Venni Avionita
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i3.988-995
Hak Rakyat Atas Air merupakan hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Hal ini perlu tercermin pada pemenuhan segala kebutuhan pokok masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait dinamika pemenuhan hak rakyat atas air yang belum dilaksanakan sepenuhnya dalam peraturan pelaksana dan penerapan pengelolaan sumber daya air yang berpotensi pada komersialisasi air apabila merujuk pada Sistem Pengelolaan Air Minum. Sumber daya air saat ini telah memasuki deregulasi sebagai fase lanjutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, akibat kekeliruan DPR bersama-sama Presiden, sebagai awal diakuinya hak rakyat atas air. Ketidakmerataan aksesibilitas air bersih dan sanitasi sangat memengaruhi kualitas hidup setiap orang. Hal ini menunjukan keterhubungan dengan pola penunjang di dalam memberikan stigma peran sumber daya air sebagai penopang kualitas kehidupan. Termasuk dalam hal ini pada penyelenggaraan kemandirian pangan yang sangat erat kaitannya dengan pasokan air di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Solusi yang hendak dilakukan dengan memberikan metode ToT, sosialisasi dan diskursus dalam menyelesaikan hambatan terhadap upaya penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat. Target luaran yang dapat dilakukan memberikan berbagai kegiatan yang mengarah pada perubahan paradigma dan efektivitas dari kegiatan Pemerintahan Desa Dongkal dalam memberikan layanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan melibatkan berbagai pihak pada stakeholders setempat untuk memberikan dorongan sinergitas dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa banyaknya instrumen yang harus ditopang selain melalui komitmen, juga terkait sarana dan prasarana yang mendukung program desa sadar hukum di Kabupaten Karawang.
Analisis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Diluar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Taffana Agyarossa;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 9 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.7951762
The existence of a trade carried out by business actors which often causes consumers to be harmed which leads to a dispute between consumers and business actors. By going through the consumer dispute resolution process outside the court, the settlement process will be easier. With the enactment of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is hoped that the Indonesian people can understand and be aware of the rights and obligations of business actors in order to be responsible. The type of research used in writing this journal is by using normative legal research methods. There are 3 ways for the Consumer Dispute Settlement process which is carried out outside the court, namely: Conciliation, Mediation and Arbitration.
Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Lingga Chitra Pharawangsa;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 8 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.7901685
Perkawinan merupakan ikatan dua orang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk seuah keluarga dan diakui sah oleh masyarakat. Perkawinan dapat dilakukan secara agama, adat dan negara. Namun pernikahan yang tidak berjalan harmonis dapat berujung perceraian. perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antar suami dan istri. Akibat dari perceraian ini megakibatkan harta yang dimiliki pasangan suami istri harus dipisah, ada beberapa pilihan sistem hukum untuk membagi harta saat perkawinan tersebut diantaranya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata dan sistem hukum adat yang dianut masyarakat. Pengaturan mengenai permisahan harta perkawinan yang perkawinannya secara adat tetapi pemisahaan harta perkawinan menggunakan sistem kitab undang-undang hukum perdata dapat terjadi dengan mencatatkan dahulu perkawinan ke catatan sipil dan mengajukan gugatan perceraian yang juga memuat pembagian harta bersama
Supervision Of The Financial Services Authority's (OJK) Strategy In Counteracting Illegal Investment In The Community
Komala Sridewi Lestari;
Rani Apriani
Syiar Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/shjih.v20i2.7856
This study aims to find out the duties, functions, and authorities of the financial services authority and how the role of the financial services authority in supervising and preventing illegal investment fraud that is rife in the community. Using normative juridical research methods, investment in society in general is often known as investment. Another thing with illegal investment is business activities in the form of collecting funds from the community. Therefore, supervision of the financial services authority is needed to monitor and inform important information about good and correct investment requirements.
Konsekuensi Hukum Perusahaan Konglomerasi Dalam Aplikatif Monopoli Menimbulkan Eskalasi Pasar Persaingan Tidak Sehat
Akmal Dwi Prasyetio Setiady;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8062080
In the business world, fair competition must be implemented in all companies, whether it's an individual company or a conglomerate business, so that a free market occurs and does not harm each other. the motive is only to earn as much income as possible from the company owned, even though in the business law regulations it is stated that the act of market monopoly is a less commendable act because it is only profit-oriented and is detrimental to other business actors, as stated in the 1991 Law of the Republic of Indonesia concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Competition. unhealthy Article 4 paragraph (1) (1) Business actors are prohibited from entering into agreements with other business actors to jointly control the production and or marketing of goods and or services which may result in monopolistic practices and or unfair business competition which indicates the prohibition that business actors are prohibited from obtainin
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Vaksin Palsu Yang Merugikan Konsumen Rumah Sakit
Nabila Ahzahra;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8088433
Humans in general are social beings, namely interacting with one another in order to complement their individual needs. Health is also an element of general welfare that must be realized in accordance with the national goals of the Indonesian nation. In essence, the fulfillment of health needs can be obtained from other parties in a reciprocal way so that in health services, patients as recipients of medical assistance and doctors as providers of medical assistance and health workers to operate medical devices are very regrettable with the many crimes in the world of health that very detrimental, one of which is the circulation of fake children's vaccines which began in 2016 when a victim who was still a toddler died after being injected with the vaccine. For this reason, given the importance of legal protection that protects consumers or patients and the importance of the form of accountability of business actors as hospitals.
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN PERWALIAN DAN PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
A. Teddy Pratama;
Rani Apriani;
Candra Hayatul Iman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3839-3847
Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarkat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan semacamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum dari anak yang lahir diluar nikah kaitannya dengan perwalian dan pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
Muhammad Ihsanul Amal;
Rani Apriani;
Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718
Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT TERJADINYA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) TERHADAP KARYAWAN
Aris Munandar;
Rani Apriani
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 02 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33592/jsh.v19i02.2956
Companies usually decide to merge with the aim of increasing the variety of business fields, funds, the level of efficiency of company management, to liquidity. Although a merger can bring many advantages, it also has some negative effects that can occur. Especially for the parties in the company. One of them is the employee. The problems that will be studied by the author in this study are: 1). What is the impact of the merger on employees; 2). How is the legal protection due to the merger of companies (merger) for employees. This research is a normative juridical research. The results of this study conclude that the impact of the merger for employees is that layoffs can occur which are very detrimental. Therefore, legal protection must be given to employees to ensure justice for them. Keywords: Merger; Impact and Legal Protection; Employee.