Articles
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Vaksin Palsu Yang Merugikan Konsumen Rumah Sakit
Nabila Ahzahra;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8088433
Humans in general are social beings, namely interacting with one another in order to complement their individual needs. Health is also an element of general welfare that must be realized in accordance with the national goals of the Indonesian nation. In essence, the fulfillment of health needs can be obtained from other parties in a reciprocal way so that in health services, patients as recipients of medical assistance and doctors as providers of medical assistance and health workers to operate medical devices are very regrettable with the many crimes in the world of health that very detrimental, one of which is the circulation of fake children's vaccines which began in 2016 when a victim who was still a toddler died after being injected with the vaccine. For this reason, given the importance of legal protection that protects consumers or patients and the importance of the form of accountability of business actors as hospitals.
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN PERWALIAN DAN PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
A. Teddy Pratama;
Rani Apriani;
Candra Hayatul Iman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3839-3847
Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarkat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan semacamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum dari anak yang lahir diluar nikah kaitannya dengan perwalian dan pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
Muhammad Ihsanul Amal;
Rani Apriani;
Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718
Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT TERJADINYA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) TERHADAP KARYAWAN
Aris Munandar;
Rani Apriani
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 02 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33592/jsh.v19i02.2956
Companies usually decide to merge with the aim of increasing the variety of business fields, funds, the level of efficiency of company management, to liquidity. Although a merger can bring many advantages, it also has some negative effects that can occur. Especially for the parties in the company. One of them is the employee. The problems that will be studied by the author in this study are: 1). What is the impact of the merger on employees; 2). How is the legal protection due to the merger of companies (merger) for employees. This research is a normative juridical research. The results of this study conclude that the impact of the merger for employees is that layoffs can occur which are very detrimental. Therefore, legal protection must be given to employees to ensure justice for them. Keywords: Merger; Impact and Legal Protection; Employee.
Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan
Johannes Tony Handaya Marpaung;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.281-291
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan dan bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Pembahasan yang membahas kedua rumusan masalah tersebut anatara lain Wewenang OJK adalah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini,dapat menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan,Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diatur dalam Protokol Koordinasi, Untuk menjaga stabilitas stabilitas keuangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN di MASA PANDEMI
lis labibammar santoso;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.%p
Dalam dunia globalisasi ilmu pengetahuan berkembang pesat khususnya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dalam perkembangan dunia globalisasi dapat memudahkan segala urusan kita termasuk dalam memudahkan kita dalam berbelanja secara online. Dimasa pandemi yang yang mengharuskan orang untuk saling berjaga jarak demi menjaga diri dari penyebaran virus covid-19 banyak orang lebih sering belanja melalui e-comerce. Kegiatan jual beli ini biasanya dilakukan di platfom yang memudahkan orang dapat terhubung satu dengan yang lain seperti facebook. maraknya berbelanja online penipuan juga sering terjadi secara online. Penipuan merupakan contoh kejahatan konvensional dan tegas diatur dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar perbuatannya dengan menggunakan teknologi elektronik atau disebut cybercrime yang diatur dalam Undang-undang UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi. Penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu tentang ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.Kata-kata Kunci: KUHP; Penipuan; E-comerce
EFEKTIVITAS LEMBAGA PENJAMIN INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING
Jo Timothy Ziv;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.476-488
Melalui Omnibus Law, lahirnya Lembaga Penjamin Investasi yang diharapkan bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Lembaga mempunyai wewenang mengatur keuangan di investasi melakukan terobosan agar menarik para penanam modal, tetapi banyak kondisi yang menjadi masalah untuk penanganan masalah ini sistem politik, kepastian hukum, kestabilan negara harus diperhatikan demi menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Lembaga Penjamin Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Asing, penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum(yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih belum terlihat karena pelaksanaannya membutuhkan juga dukungan kekuatan perlindungan hukum dan keseimbangan system hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahiĀ agar mendapat perhatian penanam modal ke Indonesia.
METODE PENDEKATAN PER SE ILLEGAL AND RULE OF REASON TERKAIT PENEGAKAN HUKUM ALTERNATIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Choirul Adeffian;
Rani Apriani
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 2 (2023): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/shar-e.v9i2.2227
Metode pendekatan per se illegal and rule of reason dikenal sebagai metode pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum perdata terkhusus dalam penyelenggaraan penegakan hukum pada bidang persaingan usaha. Namun metode ini masih cukup sulit untuk dipelajari dan diterapkan dalam hukum diindonesia oleh sebab itu maka diperlukan cara alternatif dalam penegakan hukum tersebut yang akan diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersandar pada sumber kepustakaan. Dalam praktik penegakan hukum alternatif terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat peran sentral KPPU untuk menerjemahkan cara alternatif tanpa mengabaikan prinsip asli per se illegal and rule of reason berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
PERAN PEMERINTAH DESA BAGI UMKM DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PADA PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK
Rani Apriani;
Pamungkas Satya Putra;
Candra Hayatul Iman;
Afifa Nurhanifah;
Venni Avionita;
Syamsul Huda;
Rabhi Fathan Muhammad
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i1.39-45
Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah elektronik guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Pengunaan perangkat elektronik yang terus meningkat tidak terlepas disebabkan karena semakin berkembangnya era digitalisasi, dan hal ini juga menyebabkan semakin tingginya sampah elektronik disetiap tahun. Meningkatnya sampah elektronik ini tentunya perlu pengelolaan tersendiri, termasuk dengan sampah B3 yang juga masih terus perlu perbaikan hingga saat ini.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia
Ranti Oktavia;
Rani Apriani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6705
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi perlindungan dan regulasi terhadap sumber transportasi umum. Plaza Indonesia yang sahamnya dihapuskan (delisting) menganalisis perlindungan dan dampak hukum yang ditawarkan Kantor Jasa Keuangan (OJK) kepada investor di pasar modal terkait pembatalan saham dari rekening bank. Evolusi pasar modal mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teoritis dan hukum. Berdasarkan temuan kami, banyak emiten yang tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui publik dan OJK, sehingga emiten tersebut diperbolehkan untuk menghapus sanksiĀ BEI. Apabila emiten ingin menjadi perusahaan swasta namun tetap berstatus perusahaan publik, pembatalan diperbolehkan. Pemegang Saham mendapat perlindungan hukum dari OJK. Hal ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya tren tersebut, seperti terlihat dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK, namun juga memberikan perlindungan yang represif seperti sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum pasar modal Indonesia.