Articles
Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan
Johannes Tony Handaya Marpaung;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.281-291
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan dan bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Pembahasan yang membahas kedua rumusan masalah tersebut anatara lain Wewenang OJK adalah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini,dapat menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan,Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diatur dalam Protokol Koordinasi, Untuk menjaga stabilitas stabilitas keuangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN di MASA PANDEMI
lis labibammar santoso;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.%p
Dalam dunia globalisasi ilmu pengetahuan berkembang pesat khususnya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dalam perkembangan dunia globalisasi dapat memudahkan segala urusan kita termasuk dalam memudahkan kita dalam berbelanja secara online. Dimasa pandemi yang yang mengharuskan orang untuk saling berjaga jarak demi menjaga diri dari penyebaran virus covid-19 banyak orang lebih sering belanja melalui e-comerce. Kegiatan jual beli ini biasanya dilakukan di platfom yang memudahkan orang dapat terhubung satu dengan yang lain seperti facebook. maraknya berbelanja online penipuan juga sering terjadi secara online. Penipuan merupakan contoh kejahatan konvensional dan tegas diatur dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar perbuatannya dengan menggunakan teknologi elektronik atau disebut cybercrime yang diatur dalam Undang-undang UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi. Penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu tentang ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.Kata-kata Kunci: KUHP; Penipuan; E-comerce
EFEKTIVITAS LEMBAGA PENJAMIN INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING
Jo Timothy Ziv;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.476-488
Melalui Omnibus Law, lahirnya Lembaga Penjamin Investasi yang diharapkan bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Lembaga mempunyai wewenang mengatur keuangan di investasi melakukan terobosan agar menarik para penanam modal, tetapi banyak kondisi yang menjadi masalah untuk penanganan masalah ini sistem politik, kepastian hukum, kestabilan negara harus diperhatikan demi menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Lembaga Penjamin Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Asing, penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum(yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih belum terlihat karena pelaksanaannya membutuhkan juga dukungan kekuatan perlindungan hukum dan keseimbangan system hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi agar mendapat perhatian penanam modal ke Indonesia.
METODE PENDEKATAN PER SE ILLEGAL AND RULE OF REASON TERKAIT PENEGAKAN HUKUM ALTERNATIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Choirul Adeffian;
Rani Apriani
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 2 (2023): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/shar-e.v9i2.2227
Metode pendekatan per se illegal and rule of reason dikenal sebagai metode pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum perdata terkhusus dalam penyelenggaraan penegakan hukum pada bidang persaingan usaha. Namun metode ini masih cukup sulit untuk dipelajari dan diterapkan dalam hukum diindonesia oleh sebab itu maka diperlukan cara alternatif dalam penegakan hukum tersebut yang akan diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersandar pada sumber kepustakaan. Dalam praktik penegakan hukum alternatif terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat peran sentral KPPU untuk menerjemahkan cara alternatif tanpa mengabaikan prinsip asli per se illegal and rule of reason berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
PERAN PEMERINTAH DESA BAGI UMKM DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PADA PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK
Rani Apriani;
Pamungkas Satya Putra;
Candra Hayatul Iman;
Afifa Nurhanifah;
Venni Avionita;
Syamsul Huda;
Rabhi Fathan Muhammad
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i1.39-45
Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah elektronik guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Pengunaan perangkat elektronik yang terus meningkat tidak terlepas disebabkan karena semakin berkembangnya era digitalisasi, dan hal ini juga menyebabkan semakin tingginya sampah elektronik disetiap tahun. Meningkatnya sampah elektronik ini tentunya perlu pengelolaan tersendiri, termasuk dengan sampah B3 yang juga masih terus perlu perbaikan hingga saat ini.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia
Ranti Oktavia;
Rani Apriani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6705
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi perlindungan dan regulasi terhadap sumber transportasi umum. Plaza Indonesia yang sahamnya dihapuskan (delisting) menganalisis perlindungan dan dampak hukum yang ditawarkan Kantor Jasa Keuangan (OJK) kepada investor di pasar modal terkait pembatalan saham dari rekening bank. Evolusi pasar modal mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teoritis dan hukum. Berdasarkan temuan kami, banyak emiten yang tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui publik dan OJK, sehingga emiten tersebut diperbolehkan untuk menghapus sanksi BEI. Apabila emiten ingin menjadi perusahaan swasta namun tetap berstatus perusahaan publik, pembatalan diperbolehkan. Pemegang Saham mendapat perlindungan hukum dari OJK. Hal ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya tren tersebut, seperti terlihat dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK, namun juga memberikan perlindungan yang represif seperti sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum pasar modal Indonesia.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pemasaran Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akibat yang Ditimbulkan(Studi Kasus Produk Madame Gie)
putri, wulan sulistiana;
Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 22 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10152959
Based on facts that occur in society, it is often found that consumer rights as stated in article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are not realized as they should be, such as the discovery of hazardous ingredients in 3 Madame Gie cosmetic products. The purpose of this research is to find out why 3 Madame Gie products were declared dangerous after having a distribution permit since 2018 and to find out what the consequences were. This study uses a normative juridical approach with library research data collection techniques. Based on the research results, madame gie can be withdrawn after having a distribution permit because hazardous materials were found during post-market supervision by BPOM and the resulting consequences are legal consequences in the form of administrative sanctions and non-legal consequences in the form of social sanctions
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
Rezie Dava Amar;
Rani Apriani
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5797
ABSTRAKPasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaknipelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barangdalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apapengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa labelbahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibatpenjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif, dengan menggunakan suatu pendekatan peraturanperundang-undangan (The Statue Approach). Dalam penelitian ini data yangdigunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasisecara kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwaperlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan karena dalamhal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.Kata Kunc
Optimalisasi Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Dongkal Karawang: Optimalisasi Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Dongkal Karawang
huda, Syamsul Huda;
Pamungkas Satya Putra;
Rizke Wiliyanti;
Rani Apriani;
Danang Kusnanto;
Soni Okabrian
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32486/dikemas.v8i1.598
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk sosialisasi dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan penjualan dan memajukan usahanya. Wilayah Jawa Barat yang memiliki potensi yang besar dalam sektor UMKM adalah Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Banyaknya pendatang dan penduduk yang meningkat memungkinkan tingkat konsumen yang tinggi sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karawang untuk melakukan 4 jenis industri yaitu pangan, sandang, bahan bangunan dan kerajinan umum. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan digital dalam mengoptimalkan UMKM desa. Target luaran yang dapat dilakukan adalah memberikan berbagai kegiatan yang mengarah pada perubahan paradigma dan efektivitas dari kegiatan Pemerintah Desa Dongkal dalam penguatan bebrbasisi digital upaya meningkatkan UMKM. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan melibatkan berbagai pihak pada stakeholders setempat untuk memberikan dorongan sinergitas dalam penyelesaain persoalan yang dihadapi. Kata Kunci: UMKM; Desa; Digital.
Legal Protecting For Investors Forex Margin Trading Transactions In Futures Trading
Fadilla Azaria, Putri Andini;
Apriani, Rani
International Journal of Education, Information Technology, and Others Vol 6 No 4 (2023): International Journal of Education, information technology and others (IJEIT)
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10444790
In the era of globalization, society's needs are increasing day by day. Because of this, many people from the upper middle class invest their wealth in the hope of making a profit to meet their needs. Forex is included in the futures exchange which is a derivative investment from the type of stock investment. The forex market is a market that sells one country's currency against another country's currency. Forex transaction activities are also included in the commodity futures market which is a futures trading contract and is supervised by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Brokers act as intermediaries who bring together sellers and buyers of certain currencies. Brokers have direct access to dealers and banks that carry out forex trading throughout the world in order to carry out their duties properly. Futures brokers are regulated in Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, especially in Article 31 paragraph (1) and Government Regulation Number 9 of 1999 concerning the Implementation of Commodity Futures Trading Article 37. Currently, some people's confidence in investing is still low because the large number of people interested in investing has become a place for irresponsible people to commit fraud by posing as forex brokers. In forex margin trading transactions by broker companies, the implementation of legal protection has not been able to fully accommodate the interests of investors. Law Number 32 of 1997 only regulates the resolution of disputes and does not mention further about the forms of legal protection efforts that must be taken by Futures Brokers