Articles
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pemasaran Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Pelaku Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akibat yang Ditimbulkan(Studi Kasus Produk Madame Gie)
putri, wulan sulistiana;
Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 22 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10152959
Based on facts that occur in society, it is often found that consumer rights as stated in article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are not realized as they should be, such as the discovery of hazardous ingredients in 3 Madame Gie cosmetic products. The purpose of this research is to find out why 3 Madame Gie products were declared dangerous after having a distribution permit since 2018 and to find out what the consequences were. This study uses a normative juridical approach with library research data collection techniques. Based on the research results, madame gie can be withdrawn after having a distribution permit because hazardous materials were found during post-market supervision by BPOM and the resulting consequences are legal consequences in the form of administrative sanctions and non-legal consequences in the form of social sanctions
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
Rezie Dava Amar;
Rani Apriani
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5797
ABSTRAKPasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaknipelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barangdalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apapengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa labelbahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibatpenjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif, dengan menggunakan suatu pendekatan peraturanperundang-undangan (The Statue Approach). Dalam penelitian ini data yangdigunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasisecara kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwaperlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan karena dalamhal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.Kata Kunc
Optimalisasi Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Dongkal Karawang: Optimalisasi Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Dongkal Karawang
huda, Syamsul Huda;
Pamungkas Satya Putra;
Rizke Wiliyanti;
Rani Apriani;
Danang Kusnanto;
Soni Okabrian
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32486/dikemas.v8i1.598
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk sosialisasi dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan penjualan dan memajukan usahanya. Wilayah Jawa Barat yang memiliki potensi yang besar dalam sektor UMKM adalah Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Banyaknya pendatang dan penduduk yang meningkat memungkinkan tingkat konsumen yang tinggi sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karawang untuk melakukan 4 jenis industri yaitu pangan, sandang, bahan bangunan dan kerajinan umum. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan digital dalam mengoptimalkan UMKM desa. Target luaran yang dapat dilakukan adalah memberikan berbagai kegiatan yang mengarah pada perubahan paradigma dan efektivitas dari kegiatan Pemerintah Desa Dongkal dalam penguatan bebrbasisi digital upaya meningkatkan UMKM. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan melibatkan berbagai pihak pada stakeholders setempat untuk memberikan dorongan sinergitas dalam penyelesaain persoalan yang dihadapi. Kata Kunci: UMKM; Desa; Digital.
Legal Protecting For Investors Forex Margin Trading Transactions In Futures Trading
Fadilla Azaria, Putri Andini;
Apriani, Rani
International Journal of Education, Information Technology, and Others Vol 6 No 4 (2023): International Journal of Education, information technology and others (IJEIT)
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10444790
In the era of globalization, society's needs are increasing day by day. Because of this, many people from the upper middle class invest their wealth in the hope of making a profit to meet their needs. Forex is included in the futures exchange which is a derivative investment from the type of stock investment. The forex market is a market that sells one country's currency against another country's currency. Forex transaction activities are also included in the commodity futures market which is a futures trading contract and is supervised by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Brokers act as intermediaries who bring together sellers and buyers of certain currencies. Brokers have direct access to dealers and banks that carry out forex trading throughout the world in order to carry out their duties properly. Futures brokers are regulated in Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, especially in Article 31 paragraph (1) and Government Regulation Number 9 of 1999 concerning the Implementation of Commodity Futures Trading Article 37. Currently, some people's confidence in investing is still low because the large number of people interested in investing has become a place for irresponsible people to commit fraud by posing as forex brokers. In forex margin trading transactions by broker companies, the implementation of legal protection has not been able to fully accommodate the interests of investors. Law Number 32 of 1997 only regulates the resolution of disputes and does not mention further about the forms of legal protection efforts that must be taken by Futures Brokers
ANALISIS PEMBANGUNAN PLTU TERHADAP PENCEMARAN UDARA DAN EKOSISTEM LAUT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Putri Rizki, Haetami Lutfiah;
Apriani, Rani
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/8ac6zc25
This paper discusses environmental issues more precisely regarding the impact of the construction of the Batang Steam powerhouse on air pollution and marine ecosystems for future generations using qualitative juridical research methods. This paper argues that the existence of PLTU activities makes the quality of the air and sea in Batang unhealthy, which means it violates human rights to have the right to a good and healthy environment. It is hoped that the government will act decisively in supervising the activities of the Batang PLTU, so that if there is a bad impact on the environment and the community, it can provide strict sanctions. With regard to the various impacts caused, coal-fired power plants should be abandoned and switch to renewable energy sources that are more environmentally friendly.
Urgensi Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia-Amerika Serikat
Lutfia Azzahra;
Rani Apriani
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 02 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24123/yustika.v26i02.5767
The present study aims to explicate the significance of the international trade laws in resolving the disputes arising between Indonesia and the United States. The export activity is a crucial aspect of a country's economy as it augments its foreign exchange earnings. Indonesia, being one of the largest exporters of the non-oil resource, i.e., shrimp, nonetheless, encounters impediments in its exports. The U.S. has accused Indonesia of endowing subsidies to exporters, thereby suppressing the prices of its commodities. The involvement of the WTO is indeed imperative in this regard as it is incumbent upon the organization to address the predicaments faced by its member states. This study employs the qualitative research method, wherein the researcher combines the acquired data as a reference for the research. This enables us to see how the portrayal of the importance of international trade law is formed to achieve agreements between nations and also to resolve various disputes that arise.
Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit
Nindya Febrina Nurhapsari;
Rani Apriani
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.568
Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN BARANG PRIBADI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 423/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst)
Azzahra, Salsabila Auliya;
Apriani, Rani
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4787
Dalam penelitian ini penulis mengkaji studi putusan Nomor 432/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Sebagai objek penelitian. Pemilik kendaraan mendapatkan kondisi mobilnya sudah tidak sebagaimana mestinya, dimana pada bagian kunci mobil (central lock) telah dirusak, dan beberapa barang miliknya yang berada dalam mobil tersebut telah hilang. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, konsumen mengirimkan surat undangan kepada pihak jasa parkir perihal undangan klarifikasi dan permintaan pertanggungjawaban secara kekeluargaan dan surat tersebut diterima oleh pihak jasa parkir. Namun, pihak jasa parkir tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas kerusakan mobil dan hilangnya barang-barang milik konsumen tersebut yang disebabkan oleh kelalaian pihak jasa parkir, padahal kerusakan mobil dan kehilangan barang-barang milik konsumen tersebut terjadi di areal parkir yang dikelola oleh pihak jasa parkir dan telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi konsumen tersebut baik secara materiil maupun imateriil. Pemilik kendaraan meminta tanggung jawab dari pengelolaan parkir selaku penyedia jasa layanan parkir, baik itu menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 maupun UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Liberalisasi Politik dan Pengaruhnya terhadap Sistem Kepartaian serta Pemihan Umum di Indonesia
Yulianti, Hanipah Vina;
Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.511-516
Perkembangan politik yang lebih liberal telah mendorong munculnya partai-partai politik baru, memperkuat demokrasi elektoral, dan mengakhiri dominasi sistem partai tunggal. Namun, konsekuensi dari liberalisasi politik ini adalah persaingan yang ketat di antara partai dan peningkatan praktik politik uang. Meskipun diharapkan bahwa sistem politik Indonesia akan berkembang menjadi multi-partai yang sederhana, hingga saat ini, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keragaman partai yang sebenarnya. Melalui penelitian yuridis normatif, peneliti menemukan dua masalah utama: dampak liberalisasi politik terhadap sistem partai dan pemilihan umum di Indonesia, serta cara untuk mencapai sistem pemilihan umum yang mendukung multi-partai yang sederhana. Kesimpulannya, liberalisasi politik memicu pertumbuhan partai politik di Indonesia dan meningkatkan persaingan antar partai. Untuk mencapai multi-partai yang sederhana, seleksi alami dilakukan melalui pemilihan umum dengan menerapkan ambang batas pemilih.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Sistem Game Online
Akbar, Indra Padillah;
Apriani, Rani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.141-148
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku ujaran kebencian yang dilakukan dalam game online, sekaligus untuk mengetahui ketentuan hukum dan proses penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di dalam game online dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan / rintangan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di dalam game online. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kali ini adalah: 1) Mengapa pemain game online melakukan perbuatan ujaran kebencian? 2) Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian? 3) Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di dalam game online? 4) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan/rintangan dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian? Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode normative empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan dari metode normative dengan metode empiris. Hasil dari penelitian kali ini akan menunjukkan penyebab pemain game online melakukan perbuatan ujaran kebencian dalam game online di Indonesia, proses penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, ketentuan hukum yang mengatur perbuatan ujaran kebencian, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan / rintangan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di dalam game online.