Articles
Analisis Yuridis Investasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
Anastasya Febriyani;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 18 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.095 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7212636
In Islamic regulation, speculation is mudharabah which means giving over various assets to an individual or business foundation for benefit. Nonetheless, not all current ventures run by Islamic regulation, which is the justification for why some speculation instruments utilize a sharia venture framework. Moreover, sharia speculation is interest in a business establishment with Islamic standards (Islamic regulation) directed by Islamic sharia. For a Muslim, doing everything as per strict guidelines is vital, one of which is as speculation. In view of the kind of exchange, speculation is separated into two, in particular Sharia venture and non-Sharia or customary venture. Sharia speculation is interest in a business establishment with the standards of Islamic regulation (Islamic regulation) directed by Islamic sharia. The utilization of sharia speculation depends on the Qur'an as the most noteworthy wellspring of regulation and Hadith. The study of fiqh is one of the sciences that talks about muamalah, specifically the connection between individuals connected with business. One of the distinctions among sharia and customary speculation is regarding the agreement.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Vika Husnul Khotimah;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 20 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.907 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7243144
Trademarks are part of Intellectual Property Rights which are protected in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Legal protection of a brand is very necessary because it is closely related to the economic value attached to a brand. The economic value and reputation of a brand, especially a well-known brand, are often used by business actors with bad intentions to gain instant profits by committing brand violations in the form of passing off. To be able to provide maximum legal protection to brand owners, it is necessary to know in advance what factors caused the violation of trademark rights. Therefore, the author intends to conduct this study with the aim of knowing the factors causing the violation of brand rights related to passing off of well-known brands. The research method used in this thesis is normative juridical, using an approach through legislation as a basis for solving problems related to brand violations in the form of passing off reputations against well-known brands. From the results of this study, it can be concluded that the factors that cause brand violations related to passing off famous brands are economic factors, community cultural factors, regulatory factors, and supervisory factors.
PENYULUHAN TERHADAP KOPERASI UNTUK BERKEMBANG DI ERA DIGITAL PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN KARAWANG
Rani Apriani;
Venni Avionita;
Taun Taun;
M.Rusli Arafat
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 5 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v5i5.1991-1999
Koperasi dipertimbangkan sebagai unsur yang paling fundamental untuk ekonomi Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwasannya “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha. bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Berdasarkan pada uraian penjelasan UUD 1945 ini dijelaskan bahwa badan usaha yang sejalan dengan pasar ini disebut dengan istilah Koperasi, dengan demikian koperasi ini dianggap sebagai bagian yang paling fundamental untuk perekonomian Negara dan sebagai unsur terpenting di dalam keberlangsungan ekonomi Negara Indonesia. Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang terkena imbas dari Pandemi covid-19, seperti yang kita ketahui saat ini Kabupaten Karawang merupakan kota indistri, banyak tersebar pabrik yang didirikan dan beroprasi di Karawang. Koperasi dan UMKM yang berada di Kabupaten Karawangpun harus bertahan terhadap efek Pandemi covid 19. Maka diperlukan inovasi agar dapat berkembang salah satunya melalui digitalisasi. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan memanfaatkan sistem aplikasi zoom dan lapangan yang berbentuk kegiatan webinar, isi dari webinar tersebut adalah membahas mengenai Penyuluhan Terhadap Koperasi Untuk Berkembang Di Era Digital Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Karawang. Digitalisasi koperasi memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan saat melakukan transaksi dengan koperasi. Maka dari itu, Lembaga koperasi manual harus segera menjadi koperasi digital.
REALISASI KEGIATAN INVESTASI DALAM PASAR MODAL TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Azizah Hayatul Zannah;
Candra Hayatul Imam;
Rani Apriani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.2932-2939
Negara Indonesia dalam memajukan perkembagan kemjuan ekonomi dan meciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan niali dari negara lainnya diperlukan investasi dalam skala cukup besar, yang bersumber dari negara asing (luar negeri) ataupun dari lokal (dalam negeri). Adapun tujuan dalam menyelenggarakan penanaman modal bisa terwujud jika terdapat suatu alasan penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal bisa dijalankan, Disamping itu juga dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif, maka perusahaan juga memiliki tanggungjawab sosial yang berkenaan baik dengan tanggungjawab moral atau etis dan/atau tanggungjawab yuridis atau hukum. Dalam penulisan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana realisasi kegiatan investasi dalam pasar modal terhadap tanggungjawab sosial atau corporate sosial responsibility (CSR). Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan beberapa literatur dan sumber-sumber data lainnya. Peranan investasi dalam pasar modal terhadap Tanggungjawab sosial Perusahaan (CSR) yaitu, setiap penanaman modal harus bisa menjadi bagian daripada menyelenggarakan perekonomian nasional serta berada pada upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)
Haura Jauza Hafizah;
Rani Apriani
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i2.879
A brand is the essence of an item or service that refers to the quality and value of its owner. Famous brands are popular and familiar brands and have a high reputation. The abuse of their genuine brand is the product of those who want to seek profits that would harm their true owners. The study will examine the process of settling their disputes and the judge's ruling in the issue of pepsodent strong v formula strong. The study uses normative jurisdictional methods based on laws in Indonesia that apply to the primary law code, legislation no. 20 in 2016 on brands and geographical indications and secondary legal materials: journal, article, paper associated with brand. The results of the research on brand dispute resolution in Indonesia there are two ways, namely litigation by commercial courts and non-litigation through alternative dispute resolution or arbitration. The settlement used in the case of Hardwood Private Limited and PT Unilever tbk. carried out by Litigation in the Commercial Court at the Central Jakarta Court.
DAMPAK PENGHAPUSAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA
Erna Nurhasanah;
Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.93 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3405-3412
Sejak disusunnya Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hingga disahkan menjadi Undang-Undang menuai polemik dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu klaster dalam Undang-Undang tersebut yang menuai kritik ialah pada klaster perizinan berusaha terkait penghapusan Izin Lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penghapusan izin lingkungan terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah dengan dihapusnya ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara dihapuskan.
Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Label Yang Mencakup Informasi Suatu Produk
Jihan Sulistia Nabila;
Rani Apriani
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i2.4113
The development of the times accompanied by technological advances makes it easy for consumers to fulfill their needs. Currently, consumers can easily and quickly obtain their needs in various marketplaces offered by business actors. Free trade in Indonesia causes many products from abroad to circulate in the community, many of which do not include information using Indonesian, so that the information obtained by consumers is not conveyed clearly, precisely, and completely. Whereas in meeting the needs of the community, they prefer to buy goods and services that are traded freely because the prices are relatively cheaper without thinking about the effects of goods and or services that are traded freely without permission from the Ministry of Health. The number of products on the market that have information that is not clear and complete, especially products from abroad which usually only include information using foreign languages only results in harm to consumers both materially and immaterially, because the information in a product is very important for consumers. as a consideration to see whether the product is in accordance with what is desired or needed and also whether the product is safe for use or consumption. Therefore, as a student, the writer is obliged to inform about the rights and obligations of consumers and business actors in carrying out trading activities, including in including information using Indonesian. Using the normative juridical method where we examine the laws and regulations related to this article. Thus, the use of Indonesian in information on a product is very important for consumers and must be carried out by business actors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL
Artha Mahendra Putra;
Rani Apriani
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v6i2.630
To be able to anticipate unwanted things and remain orderly, a legal umbrella was issued in the form of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money-Lending Services (hereinafter abbreviated as POJK NO.77). The Financial Services Authority (hereinafter abbreviated as OJK) in this regulation has authority in terms of regulating all matters that must be complied with by companies engaged in online lending. Fintech is a technology that can facilitate technological needs that can facilitate today's financial needs1. Offering financial solutions through technology brings changes to people's lives in various forms that are tailored to their needs. This type of fintech P2P lending is widely used because the online loan process offered can be done quickly and easily. On the other hand, a number of illegal online loans have sprung up and are easily accessible to the public. Many violations of the law have been committed by illegal online loans to the detriment of society. This paper aims to find out legal protection efforts for consumers in online lending services. The research method used is normative method.
Legal Liability By Organs of Social and Humanitarian Foundations Against Misuse of Foundation Funds
Muhammad Iqbal Maulana;
Grasia Kurniati;
Rani Apriani
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v6i1.3848
Foundation is a legal entity that is functionally a means to carry out social activities which was established with the intention of improving the welfare of others and not for commercial purposes or for profit. A foundation as a legal entity has its own assets that are separate from the assets of its management. The foundation's source of funds can come from donations or donations from third parties or from business activities carried out by the Foundation. Where the wealth is used to carry out its activities, besides that the foundation also requires funds to meet its operational needs for the sustainability of the foundation. However, recently there have been findings related to the organs of social and humanitarian foundations that deviate by misusing the assets of the foundation. This is a result of the lack of public supervision related to the foundation so that there is a deviation from the aims and objectives of the foundation. This study was conducted to find answers to the formulation of the problem regarding the role and authority of the foundation organs and how the legal accountability of the foundation organs for the misuse of foundation funds. The research method used in normative juridical research, the data used is secondary data in the form of primary legal material which comes from Law Number 16 of 2001 concerning the Jo Foundation. Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. and secondary legal materials related to this research. The results of this study are to find out related to the duties, functions and authorities of foundation organs in accordance with the Foundation Law and also how the legal accountability of foundation organs for misuse of foundation funds.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)
Cherry Fajrini Rafli;
Rani Apriani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 22 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.925 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7325175
Trademarks are one of the most valuable intellectual property instruments. Trademarks could increase economic value for products that are attached to the brand, besides that trademarks could bring immaterial asset in the form of a good reputation and positive image of related products. Therefore, trademarks are recognized and given protection through Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. However, many trademark infringement were found in the form of trademark counterfeiting through electronic commerce transactions in order to achieve the economic value and reputation of the related brand. Therefore, the Author conducted this study in order to analyze the legal protection for trademark holder for said acts of trademark infringement in the form of trademark counterfeiting. The research method applied in this study is juridical-normative, using a literature study approach with the analytical technique used is descriptive analysis. From this study, it can be concluded that for acts of trademark infringement in the form of trademark counterfeiting through electronic commerce transactions (e-commerce) there are 2 means of legal protection, that is preventive legal protection which can be done by registering a trademark, and repressive legal protection by reporting/complaint of intellectual property infringement to the e-commerce, or through litigation by filing a civil lawsuit or criminal prosecution against the perpetrators of trademark infringement in the form of trademark counterfeit.