Articles
Integrated Farming System Perikanan dan Pertanian : Pengolahan Limbah Dasar Kolam menjadi Media dan Pupuk Organik Cair Tanaman di Desa Sipungguk
Heltonika, Benny;
Khalifah, Imanda;
Jayusman, M.;
Santi, Nabila;
Ramadhani, Nopri;
Azizi, Nur;
Rahmansyah, Rahmansyah;
Apriani, Rani;
Angreni, Revalita;
Zahra, Saskia;
Amri, Syaifullah
Journal of Rural and Urban Community Empowerment Vol. 6 No. 1 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jruce.6.1.24-29
Lumpur kolam ikan merupakan salah satu limbah dari aktivitas akuakultur dan dapat menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan, lumpur kolam ini dibuang begitu saja ke perairan umum, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi lumpur limbah kolam memiliki dampak yang baik bagi tanaman. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan dari Kukerta MBKM Desa Sipungguk, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada pengolahan lumpur limbah kolam menjadi media tanam dan pupuk organik cair, sehingga menciptakan Integrated Farming System antara perikanan dan pertanian. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli s/d 1 Agustus 2024, pada kelompok tani UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) Desa Sipungguk. Kegiatan terdiri dari penyuluhan dan praktik bersama kelompok tani dalam pengolahan lumpur limbah kolam menjadi media tanam dan pupuk organik cair untuk tanaman hortikultura. Hasil kegiatan ini menunjukkan kelompok tani sangat antusias dengan kegiatan ini, ditunjukkan dengan diskusi yang terjadi serta mampu memahami dan mengolah lumpur limbah kolam menjadi media tanam dan pupuk organik cair dengan antusias dalam mengikuti praktik pengolahan lumpur kolam menjadi media tanam dan pupuk organik cair.
TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS ANGKUTAN UMUM BUS LINTAS KOTA LINTAS PROVINSI TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG
Cahya Septiawan, Fattalah;
Syahrul Ansari, Teuku;
Apriani, Rani;
Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5008-5019
Permasalahan mengenai hilangnya barang bawaan penumpang angkutan umum bus masih sering terjadi di Indonesia. Perusahaan sebagai penyedia layanan angkutan umum memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan armada busnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada penumpang selaku konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan angkutan umum bus terutama yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi terhadap barang bawaan penumpangnya. Metode penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari sumber hukum dan studi literatur dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari pembahasan pada studi ini ialah perusahaan dapat menerapkan sejumlah strategi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keamanan armada busnya yakni dengan pemanfaatan teknologi untuk menjaga keamanan barang bawaan penumpang. Penelitian yang membahas efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keamanan barang bawaan penumpang angkutan umum bus diperlukan untuk meninjau lebih jauh dampak yang diterima oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknologi tersebut
ANALITIKAL PERKARA KASUS UMRAH OLEH GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
Rifky, Erlangga;
Apriani, Rani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5250-5263
Sebuah bisnis akan berjalan jika memiliki sebuah perusahaan yang sehat dimana mengerti kebutuhan konsumen dalam sebuah perusahaan ternama terdapat sebuah pelanggaran dimana terjadi atas perkara praktek diskriminasi Garuda terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah alasan dibuatnya artikel ini karena kita sebagai konsumen wajib paham apabila kita mendapatkan perilaku yang tidak adil yaitu sebuah diskriminasi suatu barang ataupun jasa,dimana di dalam sebuah penjual beli harus saling berlaku adil dan sama-sama menguntungka.metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif diskripsi karena banyak pemaparan berdasar data tentang sebuah hal yang dilanggar dalam perkara tersebut,inti dari perkara yang akan dibahas ialah putusan pengadilan final yang sudah dimuat pada tahun 2022 yang menjatuhkan denda bagi garuda mengenai perkara tersebut.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK
Hayatul Iman, Candra;
Kurniati, Grasia;
Pahroji, Dedi;
Siti Hamzah Marpaung, Devi;
Yudha Koswara, Indra;
Astawa, I Ketut;
Hadi Pura, Margo;
Apriani, Rani;
Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835
Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA DENGAN PESANANNYA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Yoesoef Sofwan, Alwien;
Apriani, Rani;
Zubaedah, Rahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5020-5026
Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan bagi sistem perdagangan di Indonesia yaitu adanya transaksi jual beli online. Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam situasi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan oleh konsumen dengan barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif artinya penelitian hukum ini menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian yaitu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi konsumen yang mengalami kerugian serta sebagai dasar hukum yang melandasi perbuatan hukum dalam transaksi elektronik.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN PLATFORM E-COMMERCE DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Rayhan, Azhar;
Apriani, Rani;
Avionita, Venni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5214-5223
Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi menggunakan platform e-commerce dengan memfokuskan pada perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur transaksi e-commerce untuk melindungi hak-hak konsumen, menganalisis keefektifan regulasi yang ada, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum tersebut.Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis perbandingan, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang membentuk perlindungan hukum konsumen dalam konteks e-commerce. Hasil penelitian menyoroti pentingnya transparansi, privasi, keamanan, dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Selain itu, penelitian ini menggambarkan bagaimana kerangka hukum dapat diperkuat untuk mengatasi perkembangan teknologi dan dinamika pasar e-commerce. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam lingkungan transaksi e-commerce. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan yang ada, pengembangan mekanisme penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan proaktif terhadap isu-isu baru yang muncul dalam perdagangan elektronik.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PAKET DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENGGUNAKAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY)
Azriel, Neozatel;
Apriani, Rani;
Singadimedja, Holyone
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5264-5269
Perkembangan teknologi sangat pesat, adapun dalam hal transaksi pembayaran berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Peran kurir juga merupakan hal penting dalam suatu transaksi. Maka diperlukannya perlindungan hukum bagi para kurir dalam transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetauhi bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap para kurir apabila mendapatkan masalah terkait komplain dari konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi hukum normatif, yang sumber-sumber datanya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian, buku-buku hukum, jurnal, ensiklopedia dan lainnya sebagai bahan Hukum Sekunder dan Tersier.
AKIBAT HUKUM KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERAGAMA YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN
Anugrah Sidik, Putri;
Apriani, Rani;
Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4610-4616
pasal 2 ayat (2) UU tentang perkawinan menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang melakukan perkawinan menurut agama islam, dan untuk perkawinana yang dilakukan selain menurut agama islam dapat dicatatkan diKantor Catatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar dampak dari keluarnya SEMA No.2 Tahun 2023 dalam hal pencatatan perkawinan beda agama dan status perkawinan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pecatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENGGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM TRANSAKSI BISNIS
Safa Aulia, Khansa;
Apriani, Rani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4570-4576
Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, menyatakan bahwa pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan menelaah data sekunder. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penggunaan dan tanggung jawab hukum atas penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA
Virgin, Ocha;
Apriani, Rani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3446-3451
Tanah merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan sebahagian besar kehidupannya. Salah satu contoh kegiatan perekonomian yang menggunakan tanah adalah jual beli tanah, hak waris atas tanah, hak guna usaha, dan lain sebagainya. Banyaknya kegiatan yang menyangkut tanah serta melibatkan banyak pihak, maka potensi terjadi sengketa sangat besar. Permasalahan terkait pertanahan didalam masyarakat bahkan sampai pada tahap sidang pengadilan. Masalah-masalah yang terjadi sering disebabkan oleh masyarakat yang berusaha memperoleh tanah dengan menyerobot milik orang lain. Pada kenyataannya ada banyak terjadi konflik perebutan tanah, sehingga perlu adanya payung hukum yang memberiikan kepastian hak atas kepemilikan tanah secara sah. Untuk mendapatkan kepastian hak tersebut maka masyarakat harus mendaftarkan tanah, agar masyarakat mendapat jaminan hukum tersebut. Sertifikat tanah ini menjadi alat bukti hukum yang tertinggi dalam pertanahan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian masih banya praktik penyelewengan sehingga terdapatnya sertifikat tanah ganda yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan tata cara penyelesaian sengket tanah agar proses penyelesaian sengket terjadi dan diputus dengan seadil-adilnya.