Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.916
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Pandecta Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY MLJ Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Jurnal Abdimasa Jurnal Jatiswara MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Yustisiabel Legal Spirit Jurnal Supremasi AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Pelita Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Law and Justice Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Abdurrauf Journal of Community Service
Hari Sutra Disemadi
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penguatan Pemahaman Hukum Pelajar Smas Ananda Batam Tentang Fintech P2p Lending Ilegal Hari Sutra Disemadi; Calvin Calvin; Aini Rahmadani; Efin Efin; Indra Afgha Anjani; Metta Noviani; Muna Ulya
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.5978

Abstract

Fintech (financial technology) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di indonesia. Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. Fintech terdapat banyak jenis tetapi pada PkM ini akan membahas tentang Fintech P2P Lending Ilegal. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang bahaya yang dapat ditimbulkan akibat Fintech P2P Lending Ilegal, memberikan beberapa contoh aplikasi Fintech P2P Lending Ilegal kepada siswa-siswi SMAS Ananda Batam, jeratan Hukum bagi oknum Fintech P2P Lending Ilegal. Metode kegiatan penyuluhan dimana terdapat sosialisasi, kuis berhadiah, dan evaluasi. Hasil kegiatan adalah siswa-siswi SMAS Ananda Batam bisa mengerti tentang kemajuan teknologi termasuk teknologi transaksi keuangan siswa-siswi SMAS Ananda Batam dapat menggunakan teknologi tersebut secara bijak dan tidak terjebak kedalam Fintech P2P Lending Ilegal, sehingga kehadiran teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar dan terhindar dari resiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
Penguatan Pemahaman Hukum Serta Pendampingan Terhadap Remittance Dalam Pelaporan Pengguna Jasa Transfer Dana Di Kota Batam Wilton Goh; Hari Sutra Disemadi
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6062

Abstract

PPATK menciptakan aplikasi pelaporan berbasis online yaitu Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) melalui Surat Edaran Kepala PPATK No. 8/2016 dengan maksud agar dapat terlaksananya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas hasil observasi, pemahaman PT. Cahaya Mas Valasindo sebagai salah satu Penyelenggara Transfer Dana yang berizin dari Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK dinilai kurang. Maka, diperlukan pendampingan terhadap PT. Cahaya Mas Valasindo dalam memenuhi kewajibannya sebagai Penyelenggara Transfer Dana berupa pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana melalui SIPESAT. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menjadi tahapan yaitu persiapan/pra pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Keberhasilan kegiatan ini adalah peningkatan serta menguatnya pemahaman PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pelaksanaan pelaporan kepada PPATK serta terlaksanannya pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana kepada PPATK untuk memenuhi kewajibannya dan terhindari dari sanksi yang berlaku.
Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Hari Sutra Disemadi; Cindy Kang
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.236

Abstract

Banyak sekali kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan  dosen, dan perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, muncul fenomena baru terkait isu plagiarisme, yaitu self-plagiarism, yang telah menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Kasus self-plagiarism yang terjadi di kalangan akademisi telah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai apakah self-plagiarism merupakan pelanggaran hak cipta. Self-plagiarism dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan penulis harus tetap mencantumkan sumber atas karya ilmiah ciptaannya sendiri. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai self-plagiarism secara spesifik, namun perilaku self-plagiarism ini termasuk dalam tindakan plagiarisme sehingga bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum, baik pidana maupun administratif, meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai self-plagiarism.
Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic Dedi Jaya; Hari Sutra Disemadi
Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i2.3504

Abstract

MSMEs are businesses that can be run by all people who want to start a business with small capital. Q, MSMEs have strategic role in building Indonesian economy. However, the growth  of MSMEs is experiencing a slump due to COVID-19. On March 11, 2020, WHO as a legal world health organization declared the COVID-19 as a pandemic. MSMEs have become solution to increase the welfare of Indonesian citizen, since the issue of welfare itself is not an easy to realize. To support MSMEs in increasing the welfare, it is necessary for the government to take action in pushing MSME actors to registrate their trademarks as part of intellectual property which is very important in the economic recovery. Based on these problems, this study uses non-doctrinal research methods to examine trademark regulation in Indonesia, the awareness of MSME actors on the importance of trademark protection, and the relation of trademark registration as an effort to recover the MSME economy after the pandemic. The result of this study indicates that the regulation regarding trademark protection is contained in Indonesian Trademark & Geographical Indication Law.  Additionally,  the study reveals that there are several MSME actors who aware that a brand must be protected because it is an intellectual property, but there are also MSME actors who do not aware about this issue. In fact, the urgency of trademark registration is considered to be the part of efforts in recovering the economy of MSMEs after the COVID-19 pandemic, this is because after registering the trademark, it automatically has economic value.
Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology Hari Sutra Disemadi; Ninne Zahara Silviani; Dedi Jaya; Rudolf Haiti; Lidia Kando Br Gea; Joel Jordan Tobing; Muhammad Ikhsan Kasturi
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2022): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jurnalabdimasa.v5i2.2504

Abstract

Era society 5.0 menuntut setiap masyarakat untuk selalu beradaptasi serta berdampingan dengan perkembangan teknologi. Hal ini berdampak pada perubahan-perubahan sosial seperti layanan jasa keuangan serta memunculkan permalahan hukum baru. Perkembangan teknologi secara tidak disadari memberikan dampak positif serta dampak negative. Salah satu dampak negatif yang hadir adalah berkembangnya platform pinjam-meminjam uang berbasis online yang ilegal. Tentunya juga berimplikasi pada data pribadi masyarakat selaku konsumen yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi tersebut. Contohnya, di Kelurahan Ngenang masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari penyebaran data pribadi ke pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Maka, pelaksanaan PkM ini dilakukan di Kelurahan Ngenang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir di Kelurahan Ngenang tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech sebagai media pinjam-meminjam uang secara online. Metode yang digunakan adalah pernyuluhan hukum, yang hasilnya menunjukan peningkatan pemahamana hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam transasksi fintech.
Relation Between The Awarenees of Culinary Msme Actors and Trademark Protection Lidia Kando Br Gea; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1999

Abstract

MSME is business owned by individuals or business entities in which business actors produce their own products. These products need legal protection although there are still many MSME actors who have not registered their trademarks. According to the data, the number of MSME actors who have registered their trademark to Indonesian Directorate General of Intellectual Property (in Indonesia says DJKI) are still low, whereas a trademark is an immaterial wealth or economic asset for business actors. In addition, unregistered trademarks are also vulnerable to abuse by other parties. This will result in losses for the business actors themselves. Therefore, the trademark needs to be registered in DJKI in order to get legal protection. Based on these problems, this research uses non-doctrinal research methods to examine the regulation of trademark protection for MSME businesses in Indonesia and examine the relationship between the awareness of culinary MSME actors in Batam City and trademark protection. This research indicates that the regulation of trademark protection in Indonesia is contained in the Trademark & Geographical Indications Law. It was also found that there are still MSME actors who do not aware about the legal protection for their intellectual works so they had not registered them. For this reason, the government and all parties are expected to provide literacy on the importance of trademark protection. This will minimize the occurrence of intellectual property infringement and disputes. In addition, the existence of intellectual property protection in Indonesia provides a sense of security and legal certainty for trademark owners.
Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce Fiqqih Anugerah; Hari Sutra Disemadi
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.3853

Abstract

Insurance in the electronic trading business has been regulated by law in Indonesia, but there are technical obstacles related to electronic trade insurance in the Indonesian legal system in its application. When insurance is used in business through e-commerce, there is legal protection for the insurer regarding the obligation to notify the policyholder about the subject of insurance, and legal protection for the policyholder regarding the purpose of the policy, namely the transfer of risk to compensation for the damage caused by the event, as well as the risk against risks that threaten insurance coverage. Therefore, this study aims to disseminate knowledge about how insurance arrangements for e-commerce businesses are from a legal point of view in Indonesia and what are the reasons for e-commerce insurance to be specifically regulated by Indonesian law. This study uses a normative legal research method through library research tracing guidelines such as laws, articles, or journals related to the themes and titles to be studied which will be used as the basis or foundation for the preparation of this article. The results of this study indicate that insurance agreements can be used to mitigate risks that may arise from the intrusion of third parties into the e-commerce protection system, as long as the agreement does not violate the insurance principles as regulated in Indonesian legislation.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Perusahaan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Verlina Verlina; Hari Sutra Disemadi
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7154

Abstract

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana di PT. Aura Putra Abadi yaitu perusahaan swasta di kota Batam yang bergerak di bidang usaha real estate developer. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perusahaan, ditemukan fakta di lapangan bahwasanya perusahaan tersebut belum memiliki peraturan perusahaan secara tertulis, peraturan perusahaan ini hanya disampaikan dan disepakati secara lisan yang mana hal ini bertentangan dengan aturan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu, pelaksana mengajukan solusi untuk membantu perusahaan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu Pendampingan Penyusunan Peraturan Perusahaan dengan berpedoman pada UU Ketenagakerjaan. Pelaksanaan PkM ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Tahapan pra-pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan, dan Tahapan evaluasi. Tahap pra-pelaksaan diawali dengan obeservasi, meminta izin, wawancara dan pengajuan proposal. Pada tahap pelaksanaan, pelaksana menyusun peraturan perusahaan PT. Aura Putra Abadi, kemudian meminta persetujuan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir, yaitu evaluasi dimana pelaksana melakukan revisi hingga finalisasi seluruh luaran PkM. Pelaksanaan PkM ini membuahkan hasil luaran berupa Peraturan Perusahaan dan Pernyataan Komitmen Integritas yang ditujukan kepada karyawan perusahaan dan disambut serta diterima dengan baik oleh seluruh pihak perusahaan. Rekomendasi untuk kegiatan PkM selanjutnya adalah membantu PT. Aura Putra Abadi utuk merancang surat perjanjian kerja secara tertulis antara klien yang bekerja sama dengan perusahaan.
Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi Nadia Carolina Weley; Hari Sutra Disemadi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2151

Abstract

Alat pemroses atau pengolah data visual merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kehadiran APDV salah satunya CCTV menunjukkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dan ikut andil dalam kehadiran instalasi yang akan menjadi bagian dari masa depan. Kehadiran CCTV menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pengguna berikut individu yang hanya sekadar menghampiri area yang dilengkapi dengan alat tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kecanggungan dalam hal perlindungan data pribadi, yang menyangkut kewarganegaraan, nama lengkap, informasi genetik dan informasi yang bersifat khusus dan diatur oleh UU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal diikuti pendekatan secara kualitatif yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis seperti UU, dokumen-dokumen dan bahan tertulis lainnya. Pengaturan mengenai pemasangan APDV di tempat tersembunyi belum secara resmi diatur di dalam UU yang telah diterbitkan, melainkan diatur pada RUU PDP yang sedang menjadi pertimbangan perangkat pemerintahan, pengaturannya tersendiri diatur pada pasal 22 yang terdiri atas 3 ayat, pasal 52, dan 53, serta Pasal 62, dan pasal 63 yang mengatur mengenai sanksi dari pelanggar yang melanggar terkait pemasangan APDV secara tersembunyi. Maka dari itu, pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemasangan APDV secara tersembunyi ini, untuk menciptakan lingkungan hukum yang aman dan perlindungan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.
PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE Defi Arika; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1835

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait masalah pembajakan novel di marketplace melalui perlindungan hukum atas Hak Cipta di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan terkait Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembajakan di Indonesia sebetulnya telah diatur melalui dua cara yang didasari oleh teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari terjadinya kasus pembajakan. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertindak sebagai penegak hukum dalam mengadili pelaku pembajakan dengan pemberian denda maupun sanksi, di mana kedua upaya tersebut secara substansi merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Co-Authors A Janurita Tenripada Abdurrakhman Alhakim Ade Borami Ju Agustianto Agustianto Aini Rahmadani Ampuan Situmeang Anastasya Pakpahan Anastya Putri Angelica Cleryn Cesy Ani Purwanti Arwa Meida Aninda Arya Salsabila Auliana Putri Ayen Sephia Dhani Ayudistira Amanda Calvin Calvin Chornelia Ruth Lakalapai Cindy Anggelia Cindy Kang Cindy Meissa Jovanka Sihotang Cory Bill Garden Nababan Cynthia Putri Guswandi Dandy Satyahadi David Tan Dedi Jaya Defi Arika Delfi Aurelia Kuasa Delvin Delvin Denis Oxy Handika Denny Denny Denny Prasetyo Efin Efin Emiliya Febriyani Erni Erni Febby Amanda Pakpahan Fientery Fientery Fiqqih Anugerah Fransisca Kewa Qua Hanifah Ghafila Romadona Heni Utari Setianingrum Ilena Nurpavitia Indra Afgha Anjani Irwan Sugiarto Jeslin Jeslin Jessca Jessca Jessica Sim Joel Jordan Tobing Junior Ikhlas Kelvin Jonatan Kevin John Paul Manurung Lidia Kando Br Gea Lu Sudirman Lu Sudirman Mahfudzotin Nikmah Merizqa Ariani Metta Noviani Muhammad Deovan Reondy Putra Muhammad Ikhsan Kasturi Muna Ulya Nadia Carolina Weley Nadia Lysion Naila Mataya Dinanthi Ninne Zahara Silviani Nisa Nurfitri Nopiana Nopiana Novi Wira Sartika Zebua Novit Cahyesi Duha Oshin Maretha Napitupulu Puteri Ariesta Nadia Rafif Shagufta Rahmi Ayunda Raihan Radinka Yusuf Rifqi Arrafif Rudolf Haiti Rufinus Hotmaulana Hutauruk Salsa Siti Ainabila Stan ley Stefanus Imanuel Malik Suryasan Lau Syasya Tri Puspita Dewi Trifena Pang Velany Kosasih Verlina Verlina Wilton Goh Winda Fitri Yongkie Yongkie