Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Social Service and Research Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora LAWPASS Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal Of Public Health International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Statuta International Journal of Society and Law Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Handoyo Prasetyo
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi Apriyandi, Ryan; Prasetyo, Handoyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5543

Abstract

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without considering corporate responsibility as legal subjects who can be held criminally responsible and the need for optimization by the DGT in the development of e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can be realized and can reduce the use of fictitious tax invoices in Indonesia. The results of the study show that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini yakni untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.      
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Laksmana Triwiraputra, Ega; Harefa, Beniharmoni; Prasetyo, Handoyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9144

Abstract

The aim of this research is to determine whether the tax procedural law regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) can override the Criminal Procedure Code (KUHAP). The basis for enforcing tax crimes is stated in the Law on Harmonization of Tax Regulations. The examination of preliminary evidence is not regulated in this law but is delegated to the PMK, granting examiners the authority to borrow and/or examine evidence. This authority is similar to confiscation, causing ambiguity and legal uncertainty. This research uses a descriptive normative method and finds that the rules for borrowing evidence need revision to avoid resembling confiscation. The novelty of this research lies in its focus on the borrowing of evidence in the PMK. The results indicate that the rules for borrowing evidence in the PMK cannot override the concept of confiscation in the Criminal Procedure Code due to the lex specialis principle. The conclusion is that the borrowing concept in the PMK regarding Preliminary Evidence cannot override the Criminal Procedure Code. Therefore, reformulation of the PMK is necessary because it still adheres to the autonomy of criminal law, which should be eliminated since Civil Law can adequately provide protection to maintain order. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum acara perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar penegakan tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat aturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi didelegasikan ke PMK tentang Bukti Permulaan yang memberikan kewenangan pemeriksa untuk meminjam dan/atau memeriksa bahan bukti. Kewenangan peminjaman dab/atau memeriksa bahan bukti secara teknis memiliki kesamaan dengan penyitaan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peminjaman dengan penyitaan menyebabkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dan menemukan bahwa aturan peminjaman bahan bukti perlu diubah agar tidak menyerupai konsep penyitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan peminjaman bahan bukti dalam PMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan peminjaman bahan bukti dalam PMK tidak dapat mengesampingkan konsep penyitaan dalam KUHAP karena prinsip lex specialis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan konsep peminjaman dalam PMK tentang Bukti Permulaan tidak dapat mengesampingkan KUHAP. Oleh karena itu, reformulasi terhadap PMK tentang Bukti Permulaan diperlukan, karena PMK a quo masih menganut otonomi hukum pidana, yang seharusnya dihilangkan karena Hukum Perdata sudah mampu memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan. Kata Kunci: Peminjaman Bahan Bukti; Pemeriksaan Bukti Permulaan; Wajib Pajak.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Ghifary, Fathan Muhammad; Prasetyo, Handoyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait pengoptimalan penerapan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran hakim dalam sistem hukum pidana untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Umumnya, kasus-kasus pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan korban dan hanya fokus pada pemidanaan pelaku, padahal korban mengharapkan pengembalian harta yang dikuasai pelaku secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder terkait permasalahan ini. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menekankan keadilan dan kemanfaatan yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban serta efektivitas kementerian dan aparat hukum dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, penelitian ini mengkaji peran proaktif hakim dalam mediasi dan pengembalian kerugian korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum optimal dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, baik pada pertimbangan maupun vonisnya. Sehingga perlu adanya solusi konkret yang ditawarkan pada permasalahan dalam putusan ini agar tercapainya hukum yang lebih adil dan manusiawi untuk para korban kejahatan.
Model of Corporate Criminal Liability in Preventing Corporate Recidivism in Money Laundering Offenses Fadilah, Fatma Putri; Prasetyo, Handoyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12942

Abstract

This study analyzes corporate criminal liability in money laundering cases involving PT Duta Palma Group through the lens of deterrence theory and examines strategies to optimize corporate liability to prevent repeat corporate offending. The research is motivated by the inadequate application of corporate criminal sanctions in the conviction of Surya Darmadi, the owner of PT Duta Palma Group, which failed to prevent subsequent money laundering offenses committed by Cheryl Darmadi involving cross-border fund transfers to Hong Kong and her escape to Singapore. A normative juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The novelty of this study lies in its integration of Jeremy Bentham’s deterrence theory with a comparative analysis of the French legal framework to develop a more effective model for corporate criminal liability. The findings indicate that the court's decision against Surya Darmadi lacked a sufficient deterrent effect because the sanctions imposed were not proportional to the financial and social harms caused. This study proposes a reformulated model for enhancing corporate criminal liability based on proportional sanctions, strengthened deterrence mechanisms, and the adoption of relevant features from the French legal system. Such a framework is expected to reduce the likelihood of corporate recidivism and promote more effective enforcement in money laundering cases.
Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Fraud Pada Lembaga Investasi Negara Aisyah Nurhalizah; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12957

Abstract

This study analyzes the differences in the legal frameworks for fraud prevention in state investment institutions in Indonesia and Singapore to formulate an ideal model for strengthening Danantara's accountability as a state investment institution. The normative gap arises because Indonesia does not yet have an integrated legal system capable of addressing non-budgetary corporate fraud, while Singapore implements a more comprehensive approach through the PCA, Penal Code, and SFA, which are operated in an integrated manner by the CPIB, MAS, and CAD. This study uses a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches to assess the effectiveness of regulations and formulate a reconstruction of the authority of law enforcement agencies. The results show that the limited definition of corruption in the Corruption Eradication Law and the scope of the Corruption Eradication Commission's authority, which is limited by Article 11, create a jurisdictional gap in handling fraud at Danantara. In contrast, Singapore has succeeded in establishing an integrated and preventive legal system based on the principle of corporate accountability. The novelty of this study lies in the idea of ​​reformulating the KPK's authority to cover strategic corporate fraud and harmonizing criminal law and state investment governance within a single supervisory framework. These findings have important implications for the formulation of national policies to strengthen the integrity of state investment institutions through adaptive and prevention-oriented law enforcement.   Penelitian ini menganalisis perbedaan kerangka hukum pencegahan fraud pada lembaga investasi negara di Indonesia dan Singapura untuk merumuskan model ideal penguatan akuntabilitas Danantara sebagai lembaga investasi negara. Kesenjangan normatif muncul karena Indonesia belum memiliki sistem hukum terintegrasi yang mampu menjangkau fraud korporasi non-anggaran, sementara Singapura menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui PCA, Penal Code, dan SFA yang dioperasikan secara terpadu oleh CPIB, MAS, dan CAD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menilai efektivitas pengaturan dan merumuskan rekonstruksi kewenangan lembaga penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan definisi korupsi dalam UU Tipikor serta ruang lingkup kewenangan KPK yang dibatasi Pasal 11 menimbulkan jurisdictional gap dalam penanganan fraud di Danantara. Sebaliknya, Singapura berhasil membangun sistem hukum yang terintegrasi dan preventif berdasarkan prinsip akuntabilitas korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan reformulasi kewenangan KPK untuk mencakup fraud korporasi strategis serta harmonisasi hukum pidana dan tata kelola investasi negara dalam satu kerangka pengawasan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan nasional guna memperkuat integritas lembaga investasi negara melalui penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pencegahan.
Model Pemidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia Pitra Rinanti; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13005

Abstract

This study analyzes the application of the deterrence effect concept in corporate sentencing for corruption offenses by examining Supreme Court Decision Number 2583 K/Pid.Sus/2024. The research is motivated by the weak deterrent impact of corporate corruption sentencing in Indonesia, as reflected in sanctions that are disproportionate to the magnitude of state losses. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by conceptual and comparative analyses of asset confiscation practices in Singapore and Hong Kong. The findings reveal that the cassation decision fails to adequately reflect the deterrence effect, as the imposed fines and compensation are not proportional to the state's loss of IDR 480 billion. This condition indicates the absence of substantive justice in corporate corruption sentencing. The novelty of this research lies in integrating the directing mind theory, deterrence theory, and theories of justice proposed by John Rawls and Aristotle to assess the effectiveness of corporate criminal liability. The study recommends a multi-track punishment system for corporate corruption cases, combining proportional fines, asset confiscation, and legal reform of Article 18 paragraph (1)(b) of the Anti-Corruption Law to enhance deterrence and substantive justice in Indonesia.   Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep deterrence effect dalam pemidanaan korporasi pada tindak pidana korupsi dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya efek jera dalam pemidanaan korupsi korporasi di Indonesia, yang tercermin dari tidak proporsionalnya sanksi pidana dengan besarnya kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung pendekatan konseptual dan komparatif melalui perbandingan praktik perampasan aset di Singapura dan Hong Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi tersebut belum mencerminkan deterrence effect secara optimal, karena pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara sebesar Rp480 miliar. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya keadilan substantif dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori directing mind, deterrence effect, serta teori keadilan John Rawls dan Aristoteles dalam mengevaluasi efektivitas pemidanaan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan model pemidanaan korporasi berbasis multi-track punishment system melalui kombinasi denda proporsional, perampasan aset, dan pembaruan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat efek jera dan keadilan substantif.
Co-Authors Abdallah, Raffi Ikzaaz Abdul Haris Nafis Abdul Kolib Achmad Firdaus Afdhali, Dino Rizka Afifah, Dashilfa Aissyah Lintang Pramudya Aisyah Nurhalizah Aisyah, Rizka Rahadiyani Aji Lukman Ibrahim Akhmad Kautsar Fattah Alejendra Anjani, Axara Alifiandra, Muhammad Reiza Alifio Kadafi Alreindra Pradityo Wahyu Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya Amanda Cherly Nasution Angel Evelin Anissa Nabilla Anjani Nurdin, Aulia Anni Alvionita Simanjuntak Apriyandi, Ryan Ardiana, Oktavia Dwi Arfah Naila Rahmah Aristias, Adinda Arsensius, Ricarda Atik Winanti Aurelita, Mira Avridha Riyanti Maharani Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azzahra, Dinda Azzahra, Nabila Adifia Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bayu Aji Adhyarsa Beniharmoni Harefa Bintang A, Immanuel Given Darosyifa, Tasya Darto Darto Dedin F. Rosida Dewanti, Tyur Regina Difqa Alvi Ramadhandiko Dwi Winda Lestari Edward Benedictus Roring Edward Benedictus Roring Enina Wika Vetricha Wulandari Erni Agustin Erwan Budi Herianto Fabhian Halky Syahir Fadhillah, Muhammad Arif Fadilah, Fatma Putri Fahrozi, Muhammad Helmi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fauzan, Anis Fawwaz, Razky Febriyanto, Bagas Ferdiansyah, Diva Salsabila Fetty Tri Anggraeny Fikrie, Safina Nabila Gabriella, Theresia Ghifary, Fathan Muhammad Ghina Rhoudotul Jannah Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah, Nida Syahla Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hendra Parulian Heru Sugiyono Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Izzati, Aulia Putri Jaury Douglas Pardomuan Jonathan Andreas Sitorus Kholib, Abdul Khoyron Nasir, Tomi Kusuma, Aditama Candra Laksmana Triwiraputra, Ega Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Loren, Medina Lulu Mufidah Mahameru, Danil Erlangga Mahardika, Agus Manullang, Imelda Arthameisia Manurung, Karina Hasiyanni Maulida Fitriani Michael Giovanni Joseph Milda, Nofi Mohammad Haikal Rasyid Muhammad Athaya Primananda Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad fauzan Mutaqin, Fadzal Nabila Putri Adelita Nada Prima Dirkareshza Nadjima, Aulia Rachmatullah Narindra, Rochella Amalia Natalia, Imelda Hera Nefrisa Adlina Maaruf Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Nurfajriana, Syifa Nyndhya, Rozzyana Pakpahan, David Roger Julius Pasah, Marip Pitra Rinanti Pranitiaz, Laras Medina Putra, Alfarel Endito Putri Azzuri Putri Mufidah Putri Sartika, Mutia Ananda Putri Sejati, Presyta Nurhalida Putri, Amelia Putri, Nasywa Awalia Qinthara, Alika Faza Rahardi, Andriyan Raihan Wibowo Raka Haikal Anfasya Rania Syifa Busroni Rara Siti Sandiah Rildo Anuar Sihite Rinanti, Pitra Risa Rasmitha, Nadia Riyawan, Dara Puspita Rizal Ananda Gibran Rohmah Dwi Cahyanigsih Roring, Edward Benedictus Sabrina, Fadiah Tarisa Sachmaso, Hana Humaira Salles, Sergio Saputra, Dhimas Setya, Clarita Ayu Putri Setyarini, Astri Dewi Sigiro, Talenta Ribka Singh, Rakhbir Siti Zubaidah Situmeang, Zefanya Angelica Slamet Tri Wahyudi Subakdi Subakdi Subakdi Subakdi, Subakdi Sukma, Nina Fitria Supadmo, Darto Supardi Supardi Supardi Surahmad Surahmad, Surahmad Suzeeta, Nala Syandhira Syabilal Ali Syah, Aurellia Zerikha Syahda Mauldiyani Syifa, Nada Tamir A, Sulthan Muhammad Tesalonika, Ligina Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Wahyu S.J. Saputra Wibowo, Hanifah Fairuz Wijaya, Deni Yanathifal Salsabila Anggraeni