p-Index From 2021 - 2026
8.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam International Journal of Nusantara Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam AL-FALAH : Journal of Islamic Economics GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Bulletin of Community Engagement Jurnal Iman dan Spiritualitas Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Millah: Journal of Religious Studies IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin JSE: Jurnal Sharia Economica Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship International Journal of Nusantara Islam Journal of Islamic Law (EJIL) An-nisa: Journal of Islamic Family Law Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Jurnal Sahabat ISNU SU Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Kehidupan Manusia M. Rifqi Al-Ghifari; Nur Tahiyat; Ending Solehudin
ISLAMICA Vol 9 No 2 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i2.107

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut membutuhkan landasan nilai agar tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan. Al-Qur’an sebagai sumber nilai memiliki prinsip-prinsip fundamental yang relevan untuk mengarahkan pemanfaatan ilmu dan teknologi secara etis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam perkembangan ilmu dan teknologi serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an, literatur keislaman, serta kajian kontemporer tentang sains dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an, seperti konsep khalifah, pengembangan akal, tanggung jawab moral, keseimbangan, dan kemaslahatan, menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an sebagai prinsip pengendali perkembangan ilmu dan teknologi agar tetap selaras dengan tanggung jawab moral dan tujuan kemaslahatan manusia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pendekatan Qur’ani terhadap transformasi teknologi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.
Kepatuhan Syariah melalui Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Operasional Baitul Maal wat Tamwil Hani Hani; Cicin Suryati; Ni’mawati Ni’mawati; Ending Solehudin
ISLAMICA Vol 10 No 1 (2026): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v10i1.180

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Perkembangan aktivitas BMT menuntut penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara konsisten agar kegiatan operasional tidak hanya memenuhi aspek formal akad, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam operasional BMT dan mengidentifikasi upaya penguatan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif analitis melalui kajian terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan operasional BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan syariah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kesesuaian akad dalam transaksi, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, penguatan fungsi pengawasan syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Pembahasan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diukur berdasarkan kesesuaian bentuk akad, tetapi harus mencakup substansi transaksi dan tata kelola operasional. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan aspek akad, operasional, dan tata kelola BMT dalam satu kesatuan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan konseptual kepatuhan syariah sebagai instrumen tata kelola BMT yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.
Strengthening Sharia Economics in Jayapura's Muslim Minority Communities through Fiqh al-Aqalliyyat Dedah Jubaedah; Ending Solehudin; Ahmad Berizi; Ali Mutakin; Nurhasana Nurhasana; Parhan Parhan; José Manuel Naranjo Gómez
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 23, No 1 (2025)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v%vi%i.3265

Abstract

The Muslim community in Jayapura faces significant challenges in implementing Sharia-based economics, chiefly due to persistent social stigma surrounding halal products and limited public understanding of Islamic economic principles. This study explores how Fiqh al-Aqalliyyat a flexible jurisprudential framework can address these challenges within a multicultural society. Adopting a qualitative case study methodology, the research draws on interviews with 14 key local stakeholders, including government officials, religious leaders, and business owners. Data were gathered through purposive sampling and analyzed thematically to identify key barriers and viable solutions. The findings indicate that social stigma and inadequate infrastructure impede halal product promotion. Nevertheless, significant opportunities exist, including a growing demand for halal goods, government support for Sharia-compliant capital markets, and the active engagement of religious institutions. The novelty of this research lies in its integration of Fiqh al-Aqalliyyat and Maqasid al-Sharia as analytical frameworks to address the specific socio-economic realities of a Muslim minority in Jayapura, offering practical insights applicable to similar contexts elsewhere.The Muslim community in Jayapura faces significant challenges in implementing Sharia-based economics, chiefly due to persistent social stigma surrounding halal products and limited public understanding of Islamic economic principles. This study explores how Fiqh al-Aqalliyyat a flexible jurisprudential framework can address these challenges within a multicultural society. Adopting a qualitative case study methodology, the research draws on interviews with 14 key local stakeholders, including government officials, religious leaders, and business owners. Data were gathered through purposive sampling and analyzed thematically to identify key barriers and viable solutions. The findings indicate that social stigma and inadequate infrastructure impede halal product promotion. Nevertheless, significant opportunities exist, including a growing demand for halal goods, government support for Sharia-compliant capital markets, and the active engagement of religious institutions. The novelty of this research lies in its integration of Fiqh al-Aqalliyyat and Maqasid al-Sharia as analytical frameworks to address the specific socio-economic realities of a Muslim minority in Jayapura, offering practical insights applicable to similar contexts elsewhere.
IJMA’ SEBAGAI SUMBER HUKUM: ANTARA KONSENSUS ULAMA DAN DINAMIKA ZAMAN Wahyudi Wahyudi; Ending Solehudin
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1938

Abstract

Ijma’ sebagai konsensus kolektif para ulama, memegang posisi sentral dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Sebagai mekanisme otoritatif dalam menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Ijma’ memiliki kekuatan legitimasi yang cukup kuat dalam menjaga kontinuitas, kesatuan, dan otentisitas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif konsep, sejarah, dan fungsi ijma’ dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam merespons tantangan zaman modern yang ditandai dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan interaksi budaya yang semakin kompleks. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis, penelitian ini menelaah bagaimana ijma’ dapat tetap berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis dan tidak statis, serta mengkaji tantangan-tantangan aktual seperti fragmentasi otoritas keilmuan, pluralitas pandangan mazhab, dan integrasi nilai-nilai global ke dalam sistem hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijma’ pada masa klasik sangat efektif karena bersandar pada otoritas ulama yang terpusat, sedangkan di era modern, praktik ijma’ lebih efektif bila diformulasikan melalui lembaga-lembaga keagamaan resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, dewan fatwa, dan forum ijtihad kolektif lintas mazhab. Kebaruan penelitian ini terlihat dari analisis konstruktif terhadap ijma’ sebagai instrumen hukum yang potensial untuk diperkuat kembali melalui pendekatan kelembagaan dan kolektif lintas disiplin agar mampu menghadirkan solusi hukum yang inklusif dan kontekstual. Penelitian ini menawarkan kerangka revitalisasi ijma’ dalam ranah hukum Islam kontemporer, sehingga dapat berfungsi tidak hanya sebagai konsensus keilmuan klasik, tetapi juga sebagai forum partisipatif umat dalam merumuskan hukum yang adil, adaptif, dan tetap berpijak pada maqashid al-shari’ah.
Dualisme Pengaturan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah Perspektif Keadilan Hukum dan Kepatuhan Syariah Rafif Hawari; Mia Amanatul Fitriyah; Akbar Muhamad Ashoni; Ending Solehudin
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 4 No. 1 (2026): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v4i1.2107

Abstract

Keberadaan sistem dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah dalam kerangka hukum nasional menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang bertujuan untuk memberikan pilihan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan peserta. Namun, dualisme tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait kesetaraan perlindungan hukum, kepastian regulasi, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme pengaturan dana pensiun konvensional dan syariah di Indonesia perspektif keadilan hukum dan kepatuhan syariah, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem dana pensiun yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap regulasi dana pensiun nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur dana pensiun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi penyelenggaraan dana pensiun syariah melalui pengaturan khusus dan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah, masih ditemukan disparitas pada aspek kelembagaan, instrumen investasi, tata kelola, dan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah yang berpotensi memengaruhi tingkat perlindungan dan kepercayaan peserta. Karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, integrasi prinsip keadilan substantif, dan optimalisasi mekanisme kepatuhan syariah untuk menciptakan sistem dana pensiun yang memberikan kepastian hukum, perlindungan yang setara, dan kemaslahatan bagi seluruh peserta dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah nasional.
Contextualization of Wahbah Al-Zuhayli's Thoughts on Sighat and the Marriage Contract Assembly in Reforming Marriage Contract Services in Indonesia Toto Supriyanto; Moh Najib; Usep Saepullah; Ending Solehudin
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 2 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.54092

Abstract

Marriage contract services in Indonesia face the challenge of adapting to the development of digital technology, where regulations still require the ijab-qabul to take place in one physical location even though the public's needs indicate the urgency of flexible implementation. This study aims to analyze Wahbah Al-Zuhayli's thoughts on sighat and marriage contract assemblies and contextualize them as a basis for reforming marriage contract services in Indonesia. Using qualitative methods with normative-juridical and philosophical approaches, this study analyzes the work of Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu and Indonesian marriage regulations through content analysis and comparative techniques. The results show that Al-Zuhayli's thoughts on the assembly as a communicative unit—not a physical one—provide theological legitimacy for long-distance marriage contracts via communication technology. Contextualizing his thoughts offers solutions for regulatory reform through the implementation of electronic signatures, the adoption of sacred digital implementation protocols, the addition of a proxy column to marriage certificates, and the regulation of wakalah and murasalah mechanisms in the technical instructions of PMA 30/2024.
Contextualization of Wahbah Al-Zuhayli's Thoughts on Sighat and the Marriage Contract Assembly in Reforming Marriage Contract Services in Indonesia Toto Supriyanto; Moh Najib; Usep Saepullah; Ending Solehudin
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 2 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i2.54092

Abstract

Marriage contract services in Indonesia face the challenge of adapting to the development of digital technology, where regulations still require the ijab-qabul to take place in one physical location even though the public's needs indicate the urgency of flexible implementation. This study aims to analyze Wahbah Al-Zuhayli's thoughts on sighat and marriage contract assemblies and contextualize them as a basis for reforming marriage contract services in Indonesia. Using qualitative methods with normative-juridical and philosophical approaches, this study analyzes the work of Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu and Indonesian marriage regulations through content analysis and comparative techniques. The results show that Al-Zuhayli's thoughts on the assembly as a communicative unit—not a physical one—provide theological legitimacy for long-distance marriage contracts via communication technology. Contextualizing his thoughts offers solutions for regulatory reform through the implementation of electronic signatures, the adoption of sacred digital implementation protocols, the addition of a proxy column to marriage certificates, and the regulation of wakalah and murasalah mechanisms in the technical instructions of PMA 30/2024.
IMPLEMENTASI PASAL 35 AYAT (1) PERDA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Hak Cuti Haid di Kafe Titik Kumpul Depok) Widia Saraswati; Ending Solehudin; Nurrohman
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak cuti haid bagi tenaga kerja perempuan di Kafe Titik Kumpul Depok berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta meninjaunya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak cuti haid belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ditandai dengan tidak adanya kebijakan internal, rendahnya pemahaman pekerja, serta ketiadaan mekanisme pengajuan cuti haid. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, tidak tersedianya standar operasional prosedur, sistem kerja yang tidak mendukung, persyaratan administratif yang tidak relevan, serta lemahnya pengawasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip al-‘adl, maslahah mursalah, serta hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl, khususnya dalam aspek tanfidz dan ri’ayah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan internal, peningkatan sosialisasi, dan optimalisasi pengawasan agar hak cuti haid dapat terealisasi secara substantif.
Transformation of Maqāṣid al-Syarī'ah Based on Ibn Taymiyyah's Thought in Responding to the Development of E-Commerce Law in Indonesia Dadang Hamdan Fuad; Mohamad Anton Athoillah; Ending Solehudin; Utang Rosidin
Bulletin of Community Engagement Vol. 6 No. 2 (2026): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v6i2.2663

Abstract

This study examines the transformation of. maqāṣid al-syarī'ah based on Ibn Taymiyyah's thought as a normative framework in responding to the development of e-commerce law in Indonesia. The acceleration of the digital economy, which reached IDR 671 trillion in 2024 according to Bank Indonesia, has created a chronic mismatch between classical fiqh muamalah and contemporary transaction practices, ranging from smart contracts, peer-to-peer lending, sharia crowdfunding, to data protection and platform algorithm regulation. This research employs a mixed-methods approach, integrating quantitative data through a Likert-scale questionnaire (1–5) consisting of 25 items distributed to 156 respondents from three major economic centers (Jakarta, Bandung, and Surabaya), and qualitative data through in-depth interviews with 12 key informants, including DSN-MUI scholars, OJK regulators, sharia fintech practitioners, and academics. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics through IBM SPSS, while qualitative data were processed using the Miles and Huberman framework. The results show that Ibn Taymiyyah's maqāṣid framework produces four significant transformations: (1) from defensive ḥifẓ al-māl to productive ḥifẓ al-māl (mean=3.78); (2) from verbal ijab-qabul to substantive digital consent (mean=3.81); (3) the development of ḥifẓ al-bayānāt as data protection (mean=3.92); and (4) from market tas'īr to algorithm regulation based on ḥisbah (mean=3.65). Notably, respondents in Jakarta showed the highest acceptance of digital contract validity (3.89), while Surabaya respondents excelled in the ḥifẓ al-bayānāt dimension (3.97). This study contributes empirical evidence that Ibn Taymiyyah's substantialist approach is more adaptive than al-Ghazālī's defensive framework in addressing digital legal challenges, while offering practical recommendations for DSN-MUI, OJK, and legislators to design sharia-based e-commerce regulations that are responsive to contemporary needs
AWARENESS AND MODELS OF POLYGAMY AMONG KIAI IN WEST JAVA: CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE MARRIAGE-LAW SYSTEM IN INDONESIA Yusup Azazy; Idzam Fautanu; Ending Solehudin; Mustofa Mustofa
Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : Academic Bright Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66053/ri.v4i2.1164

Abstract

This study aims to analyse the understanding of kiai in West Java regarding the practice of polygamy from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, as well as to identify the factors influencing this practice amidst the implementation of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study employs a qualitative approach using empirical legal research methods. Primary data were obtained through in-depth interviews with kiai practising polygamy in several regencies in West Java, whilst secondary data were sourced from legislation, Islamic legal literature and supporting documents. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method through data reduction, data presentation and drawing of conclusions. The research shows that kiai’s understanding of polygamy is dominated by the perspective of Islamic law rather than Indonesian positive law. The Qur’an, hadith and principles of fiqh form the primary basis for the legitimacy of the practice of polygamy, whilst state legal provisions are viewed as administrative regulations. This study identifies two typologies of understanding: the normative-humanistic model and the normative-theological model. The practice of polygamy is influenced by religious factors, social responsibility, biological needs, domestic harmony, and social status as religious figures. This study is limited to informants who are kiai practising polygamy in several regions of West Java; consequently, the results cannot yet be generalised to the whole of Indonesia. The research findings have implications for strengthening literacy in Islamic family law and for harmonising Islamic law with positive law in the regulation of polygamy. This study offers a conceptual model regarding the typology of kiai’s understanding of polygamy, which demonstrates the interaction between Islamic law, positive law and legal pluralism in marriage practices in Indonesia.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abd Khafidz, Hasanah Adi Susandi Adnan, Nurul Ilyana Muhd Agus Munjirin Mukhotib Lathif Ahmad Berizi Ahmad Damiri Ahmad, Md Yazid Akbar Muhamad Ashoni Ali Mutakin Aliyya Shauma Raffi’u Athoillah, Mohamad Anton Athoillah, Mohammad Anton Azazy, Yusup Azmi, Nofan Nurkhafid Bhatti , Muhammad Safdar Camila, Vanisa Cicin Suryati Dadang Hamdan Fuad Dede Sudrajat Dwi Widiastuti Dwi Widiastuti, Dwi Eko Budiono Encep Taufik Rahman Erika Rishan Adillah Fahmi, Ahmad Zulfi Fariz, Luthfi Ahmad Ferry Dinanta Ginting Hani Hani Hasan Bisri Hasanah Abd Khafidz Hasanudin Hasanudin Hidayat, Moh. Syarif Hisam Ahyani Huda , Miftakhul Ibnu Rusydi Idzam Fautanu Idzam Fautanu Imam Sucipto Iqbal Saujan Irni Sri Cahyanti Iwan Setiawan Jajang Herawan Jamaludin, Jujun José Manuel Naranjo Gómez Jubaedah, Dedah Jujun Jamaludin Jujun Jamaludin Kamaludin Yusup, Deni Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul M. Rifqi Al-Ghifari Madani, Farid Maman Suryaman Maruf Maruf Maulani Salsabila Mia Amanatul Fitriyah Miftakhul Huda Moh Najib Moh. Asep Zakariya Ansori Mohamad Anton Athoillah Mowafg Abrahem Masuwd Mugni Muhit Muhammad Furqon Almurni Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muharir, Muharir Mukhlas, Oyo Sunaryo Mulyana, Indra Mustofa Mustofa Mustofa Mustofa Mustopa Mutmainah, Naeli Naeli Mutmainah Naisabur, Nanang Nasrudin Nasrudin Neng Yani Nurhayani Niska Shofia, Niska Ni’mawati Ni’mawati Noradin, Muhammad Farhan Bin Mat Nugroho, Fahmi Hasan Nur Hafizhatul Khairi Nur Irmandi Nur Tahiyat Nurhasana Nurhasana Nurhikmah, Aulia Nurrohman Nurul Ilyana Muhd Adnan Nurwijayanti Parhan Parhan Putra, Haris Maiza Rafif Hawari Rani Mariana Ridwan, Ahmad Hasan Ridwansah, Asep Ahmad Riva Abdillah Aziz Rosidin, Utang Rosihon Anwar, Rosihon Royani Rozikin, Opik RR. Rita Erawati Saebani, Beni Ahmad Saeideh Shakibiciu Saepudin Saepullah, Usep Sartono Sartono, Sartono Shauma Raffi’u, Aliyya Sofian Al Hakim, Sofian Sucipto, Imam Sumiati Sumiati Syahrul Anwar Syahrul Anwar Syifa Mardhiah Hanifah Syukron Suwardi Taufik Rahman, Encep Titing Oting Supartini Toto Supriyanto Vanisa Camila Wahyudi Wahyudi Widia Saraswati Wijdan Daurut Tazakka Yadi Janwari Yana Sutiana