Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Khairun Law Journal Jurnal Delima Harapan International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Ekomaks : Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Agri Wiralodra RIO LAW JURNAL Veteran Justice Journal KHAIRUN LAW JOURNAL Collegium Studiosum Journal International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Jurnal Dedikasi Hukum Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Research of Service Administration Health and Sains Healthys Abdi Makarti Review of Accounting and Business Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi Duta Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Creative Student Research Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Proceeding of International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH) Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-commerce Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Eastasouth Journal of Positive Community Services Easta Journal of Innovative Community Services Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science The Easta Journal Law and Human Rights The Eastasouth Management and Business Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional West Science Law and Human Rights Citra Delima Scientific journal of Citra Internasional Institute Jurnal Relasi Publik Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Complementary in Health Epmas: Edukasi dan Pengabdian Masyarakat Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik JURNAL FARMASI DAN KESEHATAN INDONESIA MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Management Studies and Business Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi International Journal of Mechanical, Industrial and Control Systems Engineering Journal of Law and Justice Journal Governance Society
Aris Prio Agus Santoso
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 114 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 114 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law Prasetya, Ajie; Sigalingging, Yulia Emma; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4126

Abstract

Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis penegakkan hukum. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual approach yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah prescriptive design. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Hukum dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis.  Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif yang harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu; stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan, dan pengembangan profesi hukum. Kelima kualitas hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View Santoso, Aris Prio Agus; Wahyudi, Totok; Rohmah, Safitri Nur; Haryadi, Ary Rachman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i2.1826

Abstract

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law, then Article 57 letter a of Law No. 36 of 2014 concerning Health Personnel also states that health workers in carrying out practices are entitled to obtain legal protection as long as carrying out their duties in accordance with Professional Standards, Professional Service Standards, and Operational Procedure Standards, but in their implementation, legal protection has not been seen to be carried out by office holders.The problem in this study is how the legal protection of health workers in the task force for acceleration of Covid-19 handling and what are the constraints of health workers in obtaining guarantees of occupational safety and health in the task force for acceleration of Covid-19 handling reviewed on administrative law.This research method uses a sociological juridical approach, by collecting data from field studies and literature studies, to find out the legal protection of health workers in the task force for handling Covid-19 acceleration reviewed on administrative law. The data obtained were analyzed qualitatively.Based on the results of the study it was found that health workers get legal protection in the form of supervision and guidance, but the legal protection efforts provided there are still weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. In connection with the provision of occupational safety and health guarantees to health workers there are still several obstacles, including; due to the complicated bureaucracy of the Regional Government, and the uneven distribution of PPE (Personal Protective Equipment). The government, in this case, has not been able to provide maximum legal protection and work health and safety insurance for health workers.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERAWAT DALAM TINDAKAN KEPERAWATAN DITINJAU DARI KONSEP SOSIOLOGICAL YURISPRUDENCE Santoso, Aris Prio Agus; AM, Ady Irawan; Sumirat, Aknes Galih; Karno Putri, Adinda Laras Sri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3870

Abstract

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perawat perlu memperhatikan keselamatan pasien. Tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik mandiri perawat harus sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar operasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab pelayanan perawatan yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat menimbulkan risiko bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada praktik keperawatan mandiri, pertanggungjawaban hukum perawat dalam tindakan keperawatan pada praktik keperawatan mandiri khususnya yang tidak memiliki rekam medis dan standar prosedur operasional, dan konsep sosiological yurisprudence dalam pelayanan kesehatan secara homevisite pada praktik keperawatan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada praktik keperawatan mandiri meliputi tindakan berupa observasi, edukasi, terapeutik dan kolaborasi. Bentuk pertanggungjawaban hukum perawat yang tidak memiliki rekam medis dan prosedur operasional merupakan merupakan bentuk tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana sanksi terberatnya adalah pencabutan izin praktik jika tidak segera dilaksanakan. Berdasarkan konsep sosiological yurisprudence praktik pelayanan kesehatan secara homevisite, sangatlah dianjurkan karena seseorang telah membutuhkan pertolongan, dan atas dasar pentingnya Living Law yang hidup dalam masyarakat, maka tindakan keperawatan haruslah dilakukan. Keadaanya yang demikian merupakan bentuk tradisi yang turun temurun, di mana masyarakat masih percaya bahwa mantri dapat mengobati penyakitnya, sehingga demi terwujudnya hukum positif yang efektif maka suatu pemberian pertolongan yang menjadi kewajiban setiap masyarakat haruslah dilaksanakan.
PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA Anwar, Saiful; Santoso, Aris Prio Agus; Gegen, Gerardus; AM, Ady Irawan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3469

Abstract

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku tenaga kesehatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang menyimpang dari aturan. Untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh haruslah dilakukan penegakkan etik dan disiplin namun sering terjadi kesimpangsiuran dalam proses penegakkanya, apakah ditegakkan melalui jalur organisasi profesi ataukah melalui jalur pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menegakkan etika dan disiplin tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kulitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya etika dan disiplin adalah sikap yang tidak dapat dipisahkan, dan bukanlah sikap yang berdiri sendiri karena keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Di UU No. 36/2014 tidak menjelaskan secara tegas mengenai penegakkan etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan, namun jika meninjau pada Pasal 82 ayat (4) yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka akan dikenai sanksi. Artinya di peraturan tersebut tertuang penegakkan hukum bagi tenaga kesehatan. Begitu juga pada PP No. 94/2021 menyebutkan bahwa PNS yang tidak melakukan melaksanakan kewajiban akan dijatuhi hukuman disiplin meliputi; hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Dari sini bisa diketahui bahwa sebenarnya UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan juga memiliki benang merah dengan jenis hukuman disiplin ringan pada PP No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal melakukan penegakkan disiplin bagi tenaga kesehatan sebagai Aparatur Sipil Negara adalah merujuk pada PP No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sebab tenaga kesehatan tersebut merupakan pegawai negara dan dimiliki oleh negara sedangkan kedudukan negara lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi profesi. Penegakkan etika dan disiplin bagi tenaga kesehatan tersebut meliputi; pemberian sanksi hukuman disiplin ringan, pemberian sanksi hukuman disiplin sedang, atau bahkan juga pemberian sanksi hukuman disiplin berat.
Analisis Yuridis Kewenangan Perawat Dalam Pengobatan Bekam Pada Praktik Keperawatan Mandiri Gegen, Gerardus; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2151

Abstract

In providing cupping treatment, health workers must apply patient safety so that malpractice does not occur, because in this digital era everything suspected of malpractice has been widely glimpsed by justice enforcers considering the presence of complementary therapies currently still causing controversy about ethical or not when applied in nursing services. In addition, the standard operating procedures for complementary-alternative services have not been clearly described. The problem in this study is how the authority of nurses in cupping treatment in independent nursing practice, and how the legal protection of cupping treatment in independent nursing practice. This research method uses a normative juridical approach, with secondary data collection. To find out whether there is a synchronization between the applicable regulations and the practice in the field. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that nurses have the authority to perform cupping treatment obtained from non-formal education as long as the nurse has competence in the field in question and this authority is also strengthened by the existence of authority in limited circumstances. Nurses who perform cupping get preventive legal protection, which is protected by state institutions through laws and regulations that apply to nursing practitioners.
KAJIAN YURIDIS TINDAKAN CIRCUMSISI OLEH PERAWAT PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI (STUDI KABUPATEN SIDOARJO) Santoso, Aris Prio Agus; Aryono, Aryono; Prakoso, Adityo Putro; Faruk, Umar; Lestari, Tri Indah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.2816

Abstract

Secara normatif peraturan khusus mengenai khitan (cirkumsisi) yang dilakukan oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan concern secara substansial. Akan tetapi, menilik kasus yang telah dihimpun sudah banyak aparat penegak hukum menjerat tenaga perawat yang melakukan khitan (cirkumsisi) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri, dan mengetahui perlindungan hukum perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari interview kepada narasumber, dan kuesioner yang dibagikan kepada perawat di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari statute approach dan conseptual approach. Metode sampling yang dipilih adalah dengan metode purposive sampling yang dianggap dapat mewakili populasi.  Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat yang telah memiliki ijazah profesi, SIPP dan juga sertifikat kompetensi memiliki kewenangan melakukan tindakan circumsisi. Kewenangan yang lahir atas permintaan keluarga pasien dan juga merupakan keadaan overmacht sehingga menimbulkan kewenangan atributif dari hukum perikatan. Kewenangan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar. Perlindungan hukum diberikan kepada perawat secara preventif yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas kesehatan dan juga organisasi profesi PPNI meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindakan tersebut.
Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius Tahir, Erni Susanty; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3367

Abstract

Hepatitis misterius merupakan virus baru yang saat ini semakin menyebar ke banyak negara di dunia. Hingga saat ini, penyakit hepatitis ini masih belum diketahui penyebabnya. Seorang Dokter gigi yang memberikan pelayanan harus mulai berhati-hati, sebab bisa saja pasien yang sedang diberikan tindakan tersebut adalah pasien yang sudah terpapar virus misterius ini. Mengingat bahwa penyakit virus hepatitis misterius tersebut mudah bertransmisi melalui udara dan juga sentuhan seharusnya hal ini dapat dijadikan alasan oleh negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi seluruh dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi, namun sepertinya hal ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua kebutuhan aspek perlindungan hukum bagi dokter gigi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan penelitian pada statuta approach dan konseptual approach. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa bentuk atau upaya perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius adalah dengan terpenuhinya hak menolak tindakan pada pasien yang dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius, hak atas keamanan fisik, hak jaminan keselamatan dan keamanan, hak memperoleh pengakuan hukum, hak, memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi serta perbekalan kesehatan. Selain itu adanya peraturan hukum, jaminan keselamatan, dan keamanan, perbekalan kesehatan lengkap dari Pemerintah yang memadai, adanya jaminan kesehatan berupa pengobatan, adanya santunan kematian, dan adanya sanksi hukum yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja menstransmisikan virus tersebut.
Analisis Yuridis Pemberian Upah di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Santoso, Aris Prio Agus; Suhatmi, Erna Chotidjah; Hastuti, Indra; Pamungkas, Zanuar Bayu
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2006

Abstract

Pasal 88 (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam implementasinya tenaga kesehatan di Rumah sakit masih memperoleh upah jauh dibawah upah minimum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengupahan jasa di bawah UMK ditinjau dari sudut pandang hukum, dan pertanggungjawaban Pemerintah dalam Implementasi Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengupahan jasa tenaga kesehatan di bawah UMK dapat dilakukan penangguhan upah minimum, dan selisih upah yang ditangguhkan itu merupakan hutang Rumah Sakit yang tetap wajib dibayarkan. Apabila Rumah sakit tidak melakukan penangguhan upah minimum bagi tenaga kesehatan, maka hal tersebut dikategorikan tindak kejahatan. Secara legislasi Pemerintah telah melakukan pertanggungjawaban hukum kepada Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, namun hal ini tidak dapat berjalan mulus karena faktor Rumah Sakit itu sendiri. 
IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019 DI PUSKESMAS PADANG TIKAR, KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA Fitrina, Esi Yuniza; Farida, Siti; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3454

Abstract

Upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan terhadap masyarakat melekat pada setiap tenaga kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan terutama di tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar seperti Puskesmas. Fakta yang masih sering terjadi adalah adanya kekosongan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di puskesmas, tetapi juga karena masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas yang mesti tersedia. Akibatnya hal ini akan memicu pengaruh pada mutu pelayanan yang akan diberikan di puskesmas.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab Kepala Puskesmas dalam memenuhi mutu pelayanan di puskesmas, dan mengetahui kendala yang dihadapi Puskesmas dalam menyesuaikan standar penyelenggaraan Puskesmas.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Puskesmas Padang Tikar atau yang mewakili. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan juga perundang-undangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Sejauh ini Kepala Puskesmas Padang Tikar telah berupaya secara maksimal dalam menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana seperti yang paling utama adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan melaksanakan kegiatan hasil perencanaan yang telah dibuat dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Meskipun demikian, Puskesmas Padang Tikar belum mampu menyesuaikan standar penyelenggaraan pelayanan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah di amanahkan oleh Permenkes No. 43 Tahun 2019 karena banyak kendala yang dialami, di antaranya yang paling utama adalah; kurangnya SDM Kesehatan dan minimnya  sarana dan prasarana yang memadai.
The Impact of Poverty in Indonesia on Education Suhendar, Fitria Arina; Sari, Ruli Vita; Pangesti, Trias; Putra, Zakiyya Muflih Gusma; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6682

Abstract

Poverty is a serious problem that Indonesia still faces. One of the concerning impacts in Indonesia is limited access to education. Economic inequality is one of the main factors in influencing poverty in Indonesia which hinders growth and affects consumption and demand. It also highlights the important role of education quality in influencing poverty status. Low access to and quality of education in poor areas are barriers to achieving social mobility and better economic opportunities. This study aims to explain the impact and cycle of poverty and how factors such as limited access to education, low levels of education, and limited access to health services can influence poverty. The research method uses a literature study approach, the data is then analyzed using qualitative methods. It can be concluded that this research provides a comprehensive picture of the problem of poverty in Indonesia, its impact, influencing factors, and steps that can be taken to overcome it. With the cooperation of various sectors and high awareness, it is hoped that efforts to reduce poverty can be successful and create a more inclusive and quality society in Indonesia.
Co-Authors Aas Rohmat Ababil, Muhzida Altin Adityo Putro Prakoso Agista, Yessa Ayu Agus Suyatno Ahmad Rifai Ahmad Rifai Aknes Galih Sumirat Albaiti, Maemunah Syarifah AM, Ady Irawan AM, Ady Irawan. Amallia, Sabrina Difa Amar, Muhamad Anam, Ach Syaiful Ananda Nur Wahit Andriani, Irine Angelline Putri Permatasari Anggraeni, Andini Devi Anisa Dwi Anggraini Anisawati, Amanda Annisa Yuli Kartikasari An’nissa Ita Yulianti Aprillia Putri Kusumaningrum Aqmar, Khonsa Dzatil Ardita, Fransisca Putri Arifin, Dharmawan Aryono Aryono Aryono, Aryono Asanti, Erintya Astuti, Alfia Manda Dwi Astuti, Oktavia Ayu Sekar Ayu, Rafida Sartika Az Zahra Nashira Ryan Azhari, Isabela Babang Loti, Chelsya Melani Rambu Bangun Prajadi Cipto Utomo Betty Sunaryanti Brillian Nur Diansari Budi Prasetyo Buwana, Sudibyo Aji Narendra Cahyani, Septia Dwi Chelsya Melani Rambu Babang Loti Chicha Adita Maharani Cindy Atika Zulaeka Daniswara, Nadia Christvania Darmanto Darmanto Decrolin Ningrat Ledan Denofata Swastikasari Destina Rina Susanti Devy Setiyani Dharmawan, Nancy Natalia Dhea Ayu Resky Amalia Diana, Rizky Nur Diky Agus Wiranto Dinar Aisyah Pratiwi Diniar Hapsari Duerawee, Abdulkarim Elsinta, Gita Endrat Kartiko Utomo Endrat Kartiko Utomo Era Wandira Erlin Rahmawati Erna Chotidjah Suhatmi Erwanto Evi Elisanti Evi Elisanti, Evi Fadlan Syariel Ali Fahar Fauzan Fani Catur Agustin Fauzi, Fazlin Fawzi’ah, Nurul Itsna Febriyantoro, Wisnu Dwi Fitri Novia Maharani Fitri Nur Kholifah Fitri Yani Fitrina, Esi Yuniza Franken, Karin Helga Fransiska Aprilia Frumentia Mbulu Ratu Rengga Galuh Via Anasta Pembayu Ningtias Gegen, Gerardus Gempar Putra Firdaus Gersilen Marsilya Kahyoru Gibson Manalu Giovania Madeira Do Carmo Gita Elsinta Guntara, Peter Guritno Adi Nugroho Habib, M. Habib, Muhamad Halim Galuh Kinanti Handono, Totok Hane, Adrianus Hanifah, Rafidah Hanzel Gustav Glorr Hapsari, Diniar Hartanto Hartanto Haryadi, Ary Rachman Hermawan, Az Zahra Manggali Hermawan, Risma Dewi Hery Dwi Utomo hudi, moh Indah Puspawati Indra Hastuti, Indra Irawan AM, Ady Irawan, Candra Wahyu Irawan, Dhyan Andika Isma, Faizatul Janah, Ana Arum Janah Janmabhumi, Anjani Joel Antonio Freitas JOKO PRAYITNO Jonathan James Kurniawan Kahyoru, Gersilen Marsilya Karno Putri, Adinda Laras Sri Khabib Asnawi Khairunnisa, Maya Zahra Komarudin, Ilham Kresna Agung Yudhianto Kristian Galu Wilantara Kurniastuti, Devi Fahwi Kusumaningtyas, Mahageng Ledan, Decrolin Ningrat Lestari, Retna Dewi Lestari, Tri Indah Lodewijk, Dewi Putriani Yogosara Luizinha da Costa Gutteres Lulu Fitriana Laela M Susilo Agung Saputro Maatisya, Yuki Fitia Maharani, Fitri Novia Mahendra, Robert One Daniesha Mahroni, Mahroni Mahyuvi, Tata Margaretha Agnes Retnowati MARIANA KRESTY FERDINANDEZ Maryani, Rika Melita Karunia Mellyza Dwi Handayu Metha probosari Monica Farissa Zain Muftiyanto, R. Taufik Nur Muftiyanto, R. Taufiq Nur Muftiyanto, Taufiq Nur Muhammad langlang Tahta Raharja Muhammad Ridwan Adhitya Musta'in Musta'in Nadia Aisy Andika Nadila Dwi Rahmawati Nadila Dwi Rahmawati Nanda Puspitasari Wardoyo Nasrudin, Rifqi Ahmad Nasya Bella Salsabilla Novalisa Nindhi Soraya Novita Anggraheni Nugrahanti, Joyce Hestia Nura Damayanti Ariningsih Nurani Sofiyana Nurdiyanti, Erlinda Putri Nurika Suci Wulan Nurranti, Siti NURUL AZIZAH Nurul Itsna Fawzi’ah Oktavia Eko Anggraini Oktaviana Rahayu Pamungkas, Zanuar Bayu Pangesti, Trias Permatahati, Vita Setya Poniman Poniman Prabowo, Ilham Hendra Pramudya, Andhika Prasetya, Ajie Pratama, Risky Eka Prihatin, Ettikha Avriel Puput Puput Mulyono Purba, Marisi P. Puspaningrum, Estri Putra, Zakiyya Muflih Gusma Putri Nur Azizah Putri Sovia Melati Putri, Anggie Pradana Rachmawati, Dewi Aulia Raharjo, Senja Puspitasari Rahayu Pancaningsih Rahayu, Tasmi Ramadani, Shella Savita Ramadhan, Ariefna Rizki Ratu Rengga, Frumentia Mbulu Rezi Rezi Rezi, Rezi Rifai, Raden Ade Rina Arum Prastyanti Rina Arum Prastyanti, Rina Arum Ringgi, Deppa Riska Dhivenka Perwita Putri Risma Dewi Hermawan Risqa Nurul Latifah Rista Rista Rizal Rifa’i Rohmah, Fayza Galih Nur Rohmah, Safitri Nur Ruli vita sari Rusmiyanti, Rusmiyanti Sabda Wahab Safina Callistamalva Arindrajaya Safitri, Rika Nur Saiful Anwar Saputra, Ade Rizki Saputri, Ananda Megha Wiedhar Sarah Fadila Sarah Sari, Ruli Vita Saryanti Nur Putri Yuliasih Shahnata Putri Dwi Ramadhani Shalli Habiibika Baaq Sigalingging, Yulia Emma Singgih Purnomo Siti Farida Siti Nurul Kholif Soares, Domingos Suhatmi, Erna Chotidjah Suhendar, Fitria Arina Sukendar Sukendar Sukendar Sukendar Sukmawati, Rita Sulistyo Sulistyo Sumirat, Aknes Galih Suryadi, Agung Suryanto Suryanto Susanti, Destina Rina Tahir, Erni Susanty Tansa, Ilham La Tasmi Rahayu Tatiana Siska Wardani Tatina Siska Wardani Tome Justino Ximenes Totok Wahyudi Tri Indah Lestari Tri Susilowati Trias Pangesti Umar Faruk Umi Hanifah Valentina, Ratna Wulan Vanya Divka Putri Maharani Vita Setya Permatahati Vivi Nureliza Wahyu Adhi Saputro Wati, Dian Islami Wida Nur Hanita Wida Nur Hanita Widi Nugrahaningsih Winarti Windi Shilvia Puspitasari Windy Ratna Yulifa Wulandari, Ziara Arum Yesi Widiastuti Yulifa, Windy Ratna Yuni Rohyani Yuniarta, Amanda Zakkiya Muflih Gusma Putra Zulaeka, Cindy Atika