Claim Missing Document
Check
Articles

The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District? Ika Yuliana Susilawati; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1373

Abstract

The lack of information regarding labor migration in the society of West Nusa Tenggara Province means that quite few prospective Indonesian Migrant Workers (IMW) are vulnerable to malpractice recruitment and can result in exploitation so that they have the potential to become human trafficking victims. This study aimed to determine the effectiveness of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 and the obstacles and also the opportunities for preventing and eradicating human trafficking as an effort to prevent human trafficking in East Lombok Regency. The results of this study that are West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 concerning Prevention and Eradication of Human Trafficking and its derivative, namely East Lombok Regency Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Protection of Victims of Human Trafficking and Acts of Violence against Women and Children are not running effectively considering that the mandate of these two regional regulations is to form a Cluster Human Trafficking duties at the Regency Level have not been carried out, so that the relevant agencies cannot coordinate optimally. Optimizing the Eradication of Human Trafficking in East Lombok Regency can be done by forming a Human Trafficking Task Force so that inter-agency cooperation can run optimally. The formation of the Human Trafficking Task Force will provide certainty regarding the involvement of human resources, funding and facilities and infrastructure. Apart from the role of the Human Trafficking Task Force, of course there is also a need for public awareness, especially prospective migrant workers, to register themselves legally so that they can prevent them from becoming victims of Human Trafficking.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Waarmerking Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Rinda Rizky Ananda; Sri Karyati; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis kekuatan waarmerking notaris terhadap akta dibawah tangan.  Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Kewenangan  notaris  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  tentang jabatan  notaris  yaitu notaris memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  sesuai  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Tanggung jawab  Notaris  hanya  memberikan  jaminan  kepastian  tanggal  surat tersebut  didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan  dari  surat  atau  perjanjian  tersebut  Notaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun  karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.
Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Saepul Rahman; Sri Karyati; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak. Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage. However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community. Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles. The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it. and lack of socialization from government agencies related to the impact caused. Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Darwin Witarsa; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada political will yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industry masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan stakeholder pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan workshop tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Redesain Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara singkat redesain kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Merupakan penelitian normatif yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer serta menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya konstitusi untuk mengoptik bagaimana wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian singkat, penulis menyimpulkan bahwa dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung.  Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dibatasi dan diatur dalam konstitusi.
Implications of The Imposition of Duties on The Acquisition of Land and Building Rights to Land Ownership in Indonesia Sri Karyati
TAFAQQUH Vol. 6 No. 2 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/spehh587

Abstract

This research aims to examine the juridical implications of tax imposition in the acquisition of land and building rights to land ownership in Indonesia. Taxes related to land in Indonesia are on Earth and Building Tax (UN) and Land and Building Rights Acquisition Duty. But in the implementation of BPHTB problems often arise related to data collection, BPHTB object assessment method, calculation of the amount of taxes owed. In BPHTB the amount of tax calculated if associated with a self-assessment system where the taxpayer who determines the amount of tax owed and pay it themselves raises the possibility of greater tax avoidance. The authors concluded that the imposition of BPHTB The acquisition of land and building rights until now has not had effective implications for land ownership in Indonesia, because the reality on the land of one taxpayer can have the right to land and buildings more than one and has not had implications for the utilization in accordance with the spatial and land use. So according to the author, changes were made to the determination of BPHTB tariffs based on the region or area where the acquisition of land and building rights was obtained by paying attention to spatial and land use.  
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih; Jannah, Miftahul; Arham, Zawil
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 4 Nomor 3, November 2024
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v4i3.2347

Abstract

Introduction: Child marriage is one form of rights that have an impact on various aspects ranging from health, education, economy, psychology, and gender equality. One of the efforts to prevent and handle child marriage is to strengthen laws and policies that protect children. So it is very urgent to provide assistance and facilitation in the formation of village regulations on preventing child marriage in Gelangsar Village.Purposes of Devotion: Increasing the knowledge and capabilities of village government officials, members of the Village Consultative Body, Community Leaders, increasing knowledge and encouraging synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that are in accordance with the provisions of laws and regulations. Method of Devotion: The method used is counseling and assistance in the formation of village regulations for the community, especially for the Gelangsar Village Government, Bamusdes and village government officials as well as community leaders of Gelangsar Village.Results of the Devotion: After the implementation of the activity, it was discovered that the Gelangsar village government did not yet have village regulations on preventing child marriage as a form of village effort to prevent the increase in the number of child marriages.
PENDAMPINGAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA SEMBALUN, KECAMATAN SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Karyati, Sri; Kamil, M. Ikhsan; Ulum, Hafizatul; Aswadi, Khairul
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2545

Abstract

Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes).Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional Ahlul Nazar; Sri Karyati; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitattif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin prior in filling, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.  
Co-Authors Ahlul Nazar Ainuddin -, Ainuddin Ali Solikin Althofia, Zanadira Ammar Surya Sorimuda Lubis Andriyani, A Ani, Putri Anny Rosiana M Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Arham, Zawil Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Aulia, Qurrotu A'yuni Bidara, Tanaya Trustha Darwin Witarsa Della Puspita, Dwi Dewi Hartinah Dewi, Yetty Kusuma Dhina Megayati Diah Andriani Kusumastuti Diah Andriani Kusumastuti, Diah Andriani Diana Lestari Diana Lestari, Diana Diana Tri Lestari Dwi Astuti Dwi Astuti Dwi ASTUTI Dzulfania, Rishma Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Effendi, Raden Gunawan Eka Nihayatur Rohmah Endang Sulandari Estetika Putri Eswanti, Noor Eva Untar Fadhilah Sekar Aji Widyawati Fauziyah, Aulia Fera Wardana Fuji Nurul Hidayah Gusti Ayu Ratih Damayanti Hadi Sabdo Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hanifah, Sirli Heny Siswanti Hidayah, Fuji Nurul IKA RISTIYANINGSIH Ika Ristiyaningsih Ika Widyawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Indah Risnawati Indanah Irma Istihara Zain Islami Islami Islami, Islami Ismiyati Haniah Itrawadi, Itrawadi Junariah Junariah Kamil, M. Ikhsan Kusuma, Jauhari Dewi Kusumaningrum, Rafika Putri Ayu L, Nur Rochma Hestu Listyaninsih, Siti Luluk Ulya Lulut Yatmiatun M. Octaviano Eka Mahendra M. Sukarno Maryani, Wiwin Miftahul Jannah Muhamad Jauhar Muhammad Hanafi Muhammad Hanafi Muhammad Kamil Muhammad Purnomo Muhammad Purnomo Noor Azizah Noor Azizah Noor Azizah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Hidayah Noor Hidayah Novie Afif Mauludin Nugraheni, Sofiana Dewi Nur Astu Dwi Rahma Nur Rochma Hestu L Nurfaiz Najunda Sari Nurfajri Lutfiana Pranata, Vicky Riyan Pri Astuti pri Astuti Puji Krisbiantoro Purnomo, M. Putri, Estetika Qurrotu A'yuni Aulia R Rusnoto Rahmasari, Lutfir Fitri Rina Yuliana Rinda Rizky Ananda Riyan, Vicky Rizka Himawan Rochmawati, Lia Rohmah, Eka Nihayatur Rokhani, Siti rusnoto rusnoto Rusnoto, R S Sukarmin S. Januar Ashadi Saepul Rahman Safitri, Adinda Anisa Salis Nur Hidayah Saparudin, Muhammad Maulana Sari, Nurfaiz Najunda Septiningsih, Yuni Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati, Ety Retno Shofanida, Nabila Adisty Sholihah - Sholihah Sholihah SHOLIHAH SHOLIHAH, SHOLIHAH Sigit Yuliardi Cahyo Siti Listyaninsih Siti Rokhani Sri Handayani Dwi Astuti Sridamayanti, Kardina Putri Subiwati Subiwati Suhardiman Sukarmin Sukarmin Sukarmin Sukarmin, S Sukarmo , I Gede Sukarmo, I Gede Sukesih Sukesih Sukesih Sukesih, Sukesih Suranto - Suranto Suranto Suranto Suranto Tukiyo Tukiyo Ulum, Hafizatululum Umi Faridah Vicky Riyan Vicky Riyan Pranata Wahana, Haryo Srijaya Wardana, Fera Widaningsih Widaningsih Wina Yuliati Wiwin Maryani Wulandari, Ni Luh Risma Melda Y Yusminah Yuliati, Wina Yulisetyaningrum Yuni Rustianawati Yuni Septiningsih Yusminah, Y Z Zuliana Zuliana Zuliana Zuliana, Z