Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN JAKARTA Butar, Dinalara D. Butar; Siswajanthy, Farahdinny; Zur'ain, Muhamad Iqbal; Kurniawan, Muhammad Rizky; Hidayat, Erwan Ramdan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.22089

Abstract

Mediasi telah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Jakarta dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara yuridis, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Implementasi mediasi menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan tingkat penyelesaian damai mencapai 30%-50% dari total perkara. Keuntungan mediasi antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, serta penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan cepat. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak, kompetensi mediator yang beragam, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan psikologis. Dukungan hakim dan aparatur pengadilan serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mediator, sosialisasi, dan inovasi pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi utama dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Kata Kunci: Mediasi, Beban Perkara, Pengadilan Jakarta
PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN JAKARTA Butar, Dinalara D. Butar; Siswajanthy, Farahdinny; Zur'ain, Muhamad Iqbal; Kurniawan, Muhammad Rizky; Hidayat, Erwan Ramdan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.22089

Abstract

Mediasi telah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Jakarta dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara yuridis, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Implementasi mediasi menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan tingkat penyelesaian damai mencapai 30%-50% dari total perkara. Keuntungan mediasi antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, serta penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan cepat. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak, kompetensi mediator yang beragam, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan psikologis. Dukungan hakim dan aparatur pengadilan serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mediator, sosialisasi, dan inovasi pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi utama dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Kata Kunci: Mediasi, Beban Perkara, Pengadilan Jakarta
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Nuryl, Aqshal; P, Muhammad Rizky; R, Muhammad Viero; Adhyanto, Wira; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1683

Abstract

Legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is crucial to support national economic growth. This study aims to explore the existing legal framework and evaluate the effectiveness of the protection provided to MSMEs from an economic law perspective. The method used is a normative literature review with doctrinal analysis of relevant laws and literature, relying on credible secondary sources. The findings indicate a significant gap between legal norms and actual practices, where MSMEs often find themselves in a weak position due to legal misunderstandings, limited access to financing, and challenges arising in the digital era. The conclusion of this study emphasizes the need for adaptive regulatory reforms, the establishment of an integrated protection agency, and the enhancement of legal literacy for MSME stakeholders. These recommendations are expected to create a fairer and more sustainable ecosystem, boost the competitiveness of MSMEs, and enhance their contribution to the national economy in the face of globalization challenges.
Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Ekonomi dalam Mengatur Persaingan Usaha Tidak Sehat Irawan, Muhammad Lutfi; Ramadhan, Hairu; Akbar, Ris Ris Ali; Dipa, Raden Dimas Surya; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36500

Abstract

Hukum ekonomi memiliki peranan strategis dalam mengatur persaingan usaha agar berjalan adil, efisien, dan berkeadilan. Persaingan usaha tidak sehat, yang meliputi praktik monopoli, kartel, persekongkolan, dan penyalahgunaan posisi dominan, menimbulkan dampak negatif terhadap pasar, pelaku usaha lain, dan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan di era digital, penguasaan data oleh platform besar, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Perbandingan hukum internasional menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar hukum persaingan usaha lebih efektif.
Kajian Surat Edaran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Risiko dan Manfaat Penurunan Suku Bunga Bagi Nasabah Putri Nesya Azahra; Ghefira Puteri Rahmadina; Juwita Puspita Sari; Tsamara Wifaq Ramadhani; Farahdinny Siswajanthy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1701

Abstract

Penelitian ini mengkaji resiko dan manfaat kebijakan penurunan suku bunga pinjaman berbasis financial tecnology (fintech) yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK) melalui Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 terhadap nasabah. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya mendorong pertumbuhan dan mitigasi pada industri pinjaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunkan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penlitian menunjukan bahwa kebijakan penurunan suku bunga pinjaman berbasis fintech menimbulkan risiko sekaligus manfaat bagi nasabah. Risiko yang timbul telah disertai dengan upaya mitigasi risiko sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara itu, manfaat penurunan suku bunga bagi nasabah menciptakan hubungan simbiosis mutualisme dengan industri fintech. Keywords: Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023, Otoritass Jasa Keuangan, Risiko, Manfaat, Suku Bunga.
Analisis Yuridis Implementasi Qris Dalam Sistem Pembayaran Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia Layya Iksiru Ghilma; Zaskia Madina; Endah Trisvina Rahayu Putri; Wildan Al Ghifari Azlin; Farahdinny Siswajanthy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7249

Abstract

Bank Indonesia has established the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a national payment system standard based on QR codes, to integrate various digital payment instruments into the National Payment System. The purpose of this policy is to improve transaction convenience and the security of the payment system, especially for UMKM. The aim of this research is to examine how QRIS is regulated and implemented from the perspective of Indonesian economic law, as well as its legal impact on legal certainty, consumer protection, and healthy business competition. A normative juridical research method is used, employing legislation and conceptual analysis. The research results show that QRIS is a powerful economic legal tool with a strong legal basis. Additionally, it serves as a tool to reduce chaos in the payment system. However, there are still issues with personal data security, transaction security, and oversight efficiency. As a result, to ensure the national digital payment system continues to operate smoothly, regulatory strengthening and harmonization between regulators are needed.
POTENSI PRAKTIK MONOPOLI DALAM RENCANA MERGER GRAB-GOTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INDONESIA Inggria, Deva; Laila, Indrianti Putri; Bella, Wayne Gladys Octatiana; Aprilia, Devi Raiva; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55248

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia telah mendorong terjadinya konsolidasi pasar melalui merger perusahaan platform berskala besar, salah satunya rencana merger Grab-GoTo yang menimbulkan perhatian serius dalam perspektif hukum ekonomi. Merger ini berpotensi menciptakan pemusatan kekuatan pasar yang signifikan, khususnya pada sektor layanan ride-hailing dan ekosistem digital terkait, sehingga memunculkan risiko praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi praktik monopoli dalam rencana merger Grab-GoTo sebagai isu hukum ekonomi di Indonesia serta menelaah peran negara, khususnya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam mengendalikan konsolidasi pasar digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi pasar, efek jaringan, serta hambatan masuk yang kuat dalam ekonomi digital berpotensi mendorong penyalahgunaan posisi dominan pasca-merger. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KPPU, pembaruan kerangka hukum persaingan usaha, serta sinergi kebijakan negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan kepentingan umum.
KEBIJAKAN DEFISIT APBN 2026 SEBAGAI INSTRUMEN INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI Albani, Rayhan Yasser; Ramadhani, Muhammad; Hidayat, Rifqi; Ilham, Ilham; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55260

Abstract

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan intervensi dalam perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal, salah satunya melalui penetapan defisit APBN 2026 sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana defisit APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen intervensi negara dalam perspektif hukum ekonomi serta bagaimana kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan keuangan negara, kebijakan APBN 2026, serta literatur hukum ekonomi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis sebagai instrumen intervensi negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi ekonomi, serta tekanan fiskal jangka panjang apabila tidak dikelola secara produktif dan akuntabel, sehingga disarankan agar pemerintah mengarahkan defisit pada belanja produktif dengan penguatan disiplin fiskal, transparansi, dan pengawasan guna menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.
Co-Authors Abid . Abigael, Ellena Rachell Adhyanto, Wira Adira , ⁠Annisa Safa Afriani, Yerisha Akbar, Ikhsanul Akbar, Ris Ris Ali Al Gipari, Muhammad Hilman Alam, Alamsyah Bahrul Alam, Nadia Rastika Alam Albani, Rayhan Yasser Alfariz, Muhammad Ridho Alfian, Risky Ali, Magnolia Nasywa Alifh, Muhamad Ananda, Selva Putri Anastasya, Theresia Hany Angelica, Rachel Anggraeni, Siti Wulan Anggraieda, Annisa Rahma Anggriani, Lulu Aprilia, Devi Raiva Arasyidi, Umar Arifin, Muhamad Adil Arsad, Sarah Widia Arum, Dwi Sekar Aryani, Katrin Asmak UI Hosnah Atmaja, M. Toriq Raka Atmojo, Turino Ferdian Aulia, Ardiansyah Aulia, Arini Azahra, Serla Yolanda Azlin, Wildan Al Ghifari Azmiy, Alifia Sabrina Azzahra, Farah Azzahra, Najwa Maulida Bella, Wayne Gladys Octatiana Bestari, Qodri Budi Iskandar, Franciscus Bustomi, Yazidil Butar Butar, Dinalara D Butar Butar, Dinalara D. Butar, Dinalara D. Butar Butar, Dinalara Dermawati Butar Cahyani, Gisella Tiara Ceysa, Salisa Dwi Christupa, Giliman D.Butar Butar, Dinalara Danoewijaya, Disie Sugihastuti Darma, I Gusti Bagas Satria Delindra, Keisya Desi Ratnasari Desiana, Annisa Rifka Devina, Devina Diaz, Yosaphat Dilaga, Irsyan Satria Dipa, Raden Dimas Surya Doorson, Stiven Dwi Putra, Rizki Eka Ardianto Iskandar Elisabet, Tasya Endah Trisvina Rahayu Putri Estafania, Sella Evathia, Rena Fachrina, Qorin Faizal, Imam Afif Faqih, Raden Salim Achmad Farhah, Alfiah fatika syahda, Illa Fatimah, Aida Fayza Feri Pramudya S Fiboda, Engku Firmansyah Fitriani, Agnes Gandasari, Nur Mutiara Ghefira Puteri Rahmadina Ghevy Adyariza Gibran, Geryl Ahmad Hapsari, Kusuma Hapsari, Maharani Dwi Hardy, Tiara Aulia Herdiyanti, Habibah Pramelia Hidayat, Erwan Ramdan Hidayat, Nazwa Aulia Hidayat, Rendy Riansyah Ilham Ilham Ilmiyawan, Khairul Rizal Inggria, Deva Irawan, Aryo Irawan, Muhammad Lutfi Iwan Darmawan Izzati, Meydina Jeneva, New Jingga, Anya Jibril Ratu Juwita Puspita Sari Kamila, Safa Kamilatakhir, Sara Alfi Karmila, Fatika Karunia, Karunia Kesuma, Prama Tusta Khaerunisa, Kamila Khairani, Nisya Hamidah Kharis, Wildan Muhammad Khulwani, Diafa Zati Komaladewi, Kania Shapira Kristoffel, Chesario Own Kurniawan, Muhammad Rizky Kusuma Jala Wibowo, Brian Kusuma, Eduardus Laila, Indrianti Putri Lathif, Nazaruddin Latifa W, Asisha Layya Iksiru Ghilma Lestari, Erin Dwi Lestari, Gita amelia Lestari, Megha Ayu Lestari, Neng Aini Sri Sunda Livia, Tarisa Lubis, Rania Faradita M Syahrul Maulana M. Yogi Riyantama Isjoni Mahesya, Muhammad Putra Malik, Agusto Abdul Mardiansyah, M. Rafli Mardika, Nanda Aulia Martha, Putri Maryam, Salsabilla Masturah, Dienna Matsani Abdillah Maulana, Defa Gustara Maulana, Muhammad Rizki Muhammad Ali Akbar, Muhammad Ali Muhammad Ilham Muhammad Irfan Muhammad Zhabi Montela Mukti, Septian Mustapid, Hidayatul Mustika Mega Wijaya Muzhaffar, Rafi Nabila, Sylvia Nawu, El Sabarta Putra Nazaruddin Lathif Ningrum, Indriani Septia Noval Febriansyah Novarossi, Pascal Aria Nugraha, Agi Septia Nugraha, Ilham NurAlia Nurfayza, Fahira Nurjaman, Ridho Nurliana, Amelia Nuryl, Aqshal Oktaviani, Silvia Nur P, Muhammad Rizky Palupi, Henti Paparang, Marcelina Fitriani Pascal, Arya Pasha, Najwa Havari Permana, Gilang Ilham Permana, Hadi Jaya Permasari, Nur Laila Permata, Karina Praja Syukur Harahap Prastika, Ileven Junita Pratama, Muhamad Rizky Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putri Nesya Azahra Putri, Arkianti Anindita Putri, Dinda Aulia Putri, Diva Safna Putri, Jeannie Sriamanda Putri, Junita Demar Putri, Nabela Syabani Putri, Nasya Alliyah Putri, Silvia Maharani Iskandar Putry, Salsabila Afifany Susanta Quisha, Ni Made Marsha Aprilia R, Muhammad Viero Rahayu, Diana Fitria Rahmadini, Laura Rahmaningtyas, Sabilla Raihan Raihan, Raihan Ramadhan , Annisa Ramadhan, Hairu Ramadhan, Takbir Ramadhani, Muhammad Ramadhanti, Aura Nasha Ratnadewanti, Dewi Ratulangi, Max Zakaria Ray Rafi Kahramandika M Redondo, Muhammad Viero Renata Safa Putri Rifqi Hidayat, Rifqi Rina Mugi Lestari Rismawati Rismawati Ristia, Silvi Rizky Ramadhan, Gilang Roby Satya Nugraha Rossa, Reva Della Roswandi, Agus Sahira, Aulia Salsabila, Nashwa Sapela, Annisa Sapto Handoyo D.P. saputra, fajar Saragih, Khansa Istibra Putra Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Satriana, Adam Ramadhan Seraf, Yarra Raja Setiawan , Anita Tresia Setijawan, Muhammad Daffa Raihananta Shakila, Aisyah Shiva, Khadizah Aliyah Siahaan, Daud Sofyan T Sihombing, Marsaulina A. Silaban, Othsme Cloudia Martahan Sinaga, Gustavo Hasiholan Sinaga, Mangatur Untung Sitinjak, Congli Parincan Sjofjan, Lindriyani Stevany Putri Sinlae, Ester Stevany Putri, Ester Steybi, Fitria Ade Stiawan, Dhea Amelia Suhaila Syafa, Tazkia Suhermanto, Suhermanto Sukmana, M. Naufal Raihan Supriyanto, Daffa Amaanullah Suryana, Mayla Putri Tarigan, Edy Sah Putra Taufiek, Hikmal Khalis Tias, Tessa Ayuning Toe Labina, Maria Sesilia Tsamara Wifaq Ramadhani Tusyadiah, Hafipah Ulhaq, Dias Dhiya Ulumuddiin, Muhammad Humam Usnan, Amar Utami, Anggita Werdhi Vinni Aryanti Wafa, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wildan Al Ghifari Azlin Wuisang, Ari Yennie K. Milono Yenti Garnasih Zaskia Madina Zeynia, Frya Zur'ain, Muhamad Iqbal