Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.089
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI PALAR (Pakuan Law review) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Sains Indonesia Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Malahayati Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) International Journal of Science and Environment Jurnal Dialektika Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Activa Yuris: Jurnal Hukum
Farahdinny Siswajanthy
Universitas Pakuan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi Putri, Diva Safna; Faizal, Imam Afif; Estafania, Sella; Sapela, Annisa; Arasyidi, Umar; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2052

Abstract

International economic law is a branch of international law that regulates economic relations between countries. In the era of globalization, international economic law faces various challenges and opportunities that affect Indonesia as a developing country. The purpose of this article is to analyze the challenges and opportunities of international economic law for Indonesia, as well as to provide suggestions for developing a fairer and more inclusive international economic law. The method used is a literature study by reviewing various sources of information, such as journals, books, and reports. The results show that the challenges of international economic law for Indonesia include increased economic competition, the emergence of new trends in the global economy, and the existence of power imbalances between countries. The opportunities of international economic law for Indonesia include the great potential in the tourism sector, increased international cooperation, and the utilization of digital technology. The conclusion that can be drawn is that Indonesia needs to continue to adapt to the development of international economic law, as well as play an active role in contributing ideas and solutions to create a fairer and more inclusive international economic law.
Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia Aryani, Katrin; Masturah, Dienna; Latifa W, Asisha; Dilaga, Irsyan Satria; Ilmiyawan, Khairul Rizal; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2053

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is an economic sector that plays an important role in improving the welfare of the people in Indonesia. However, MSMEs still face various obstacles, one of which is the legal aspect. This research aims to examine the role of Islamic economic law in improving the welfare of MSMEs in Indonesia. The research method used is qualitative, using literature studies and interviews with several Islamic MSME actors. The results show that Islamic economic law has a positive role in improving the welfare of MSMEs, both in terms of economic, social, and spiritual aspects. Islamic economic law provides principles that are in accordance with Islamic values, such as justice, balance, transparency, accountability, and social responsibility. Islamic economic law also provides legal protection for MSMEs, both in terms of licensing, agreements, and dispute resolution. Thus, Islamic economic law can be one of the solutions to overcome the problems of MSMEs and improve the welfare of the people in Indonesia.
Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris atas Harta Tergugat yang Meninggal dalam Perkara Korupsi Ali, Magnolia Nasywa; Herdiyanti, Habibah Pramelia; Saragih, Khansa Istibra Putra; Azlin, Wildan Al Ghifari; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, sehingga upaya pemulihannya tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana, tetapi juga perdata. Permasalahan muncul ketika tergugat dalam perkara korupsi meninggal dunia sebelum kewajiban penggantian kerugian negara dipenuhi. Penelitian ini membahas bentuk pertanggungjawaban perdata ahli waris terhadap harta peninggalan yang diduga berasal dari hasil korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif, diketahui bahwa ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sepanjang masih dalam batas nilai harta warisan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pengembalian aset negara serta memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pihak ketiga. Dengan demikian, keberlanjutan proses hukum terhadap harta peninggalan menjadi bagian penting dalam sistem pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW) Silaban, Othsme Cloudia Martahan; Pasha, Najwa Havari; Nawu, El Sabarta Putra; Azzahra, Farah; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum perdata, tentang perjanjian telah diatur terkait hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Pihak yang memberi pinjaman disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Kreditur memiliki hak untuk menetapkan prestasi, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk merealisasikan prestasinya. Namun, dalam kenyataannya, hubungan hukum antara kedua belah pihak, khususnya dalam hal perjanjian, sering kali menemui permasalahan, yang berakibat pada terjadinya wanprestasi. Dalam hukum perjanjian, di dalam praktik peradilan wanprestasi sendiri merupakan suatu peristiwa, yaitu ketika seseorang tidak memenuhi prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan. Perjanjian umumnya diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata Sahira, Aulia; Danoewijaya, Disie Sugihastuti; Lestari, Gita amelia; Sihombing, Marsaulina A.; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gugatan class action merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata Indonesia, yang dirancang untuk memfasilitasi akses keadilan bagi kelompok orang yang telah menderita kerugian kolektif. Studi ini menganalisis secara komprehensif kerangka hukum yang mendasari gugatan class action, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 dan peraturan sektoral terkait. Pembahasan mencakup prosedur pelaksanaannya yang ketat dan berjenjang, mulai dari tahap kritis sertifikasi class action dan persyaratan pemberitahuan publik yang luas, hingga proses litigasi inti dan sifat mengikat kolektif dari putusan pengadilan, yang semuanya dirancang untuk keadilan dan efisiensi peradilan. Pelaksanaan gugatan class action di Indonesia telah menunjukkan pola keberhasilan dalam berbagai perkara, terutama di sektor perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, namun masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tantangan utama yang dihadapi antara lain proses sertifikasi class action yang kaku, tingginya beban biaya litigasi, kesulitan dalam mengidentifikasi dan berkomunikasi secara efektif dengan anggota class action yang tersebar, keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian dan penghitungan kerugian massal. Meskipun demikian, keberadaan class action terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas para pihak yang berpotensi merugikan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih tinggi. Disimpulkan bahwa optimalisasi fungsi class action sangat bergantung pada penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas profesional, dan pendidikan publik yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada dan memaksimalkan potensinya sebagai alat yang efektif untuk perlindungan hukum kolektif.
Menakar Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata: antara Asas Sederhana dan Kepastian Hukum Siswajanthy, Farahdinny; Mahesya, Muhammad Putra; Anastasya, Theresia Hany; Livia, Tarisa; Angelica, Rachel; Akbar, Muhammad Ali
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan di bidang teknologi informasi telah mendorong penggunaan bukti digital dalam penyelesaian sengketa sipil di Indonesia. Bukti digital menjadi sangat penting dalam proses pembuktian karena semakin banyak kegiatan masyarakat dilakukan secara online, termasuk dalam transaksi yang bisa menimbulkan perselisihan. Namun, penerapan bukti digital dalam praktik menghadapi beberapa tantangan, seperti keaslian, integritas, dan kekuatan bukti di pengadilan, sehingga memerlukan pemahaman yang baik dari para praktisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan posisi dan kekuatan bukti digital dalam kasus perdata serta keterkaitannya dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya rendah dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang diambil adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep, menggunakan studi pustaka serta analisis deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti digital dapat dijadikan alat bukti dalam kasus perdata dan memiliki potensi untuk mendukung prinsip sederhana dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa, asalkan ada pemahaman dan penerapan yang konsisten dikalangan praktisi hukum di Indonesia.
Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Suryana, Mayla Putri; Hidayat, Nazwa Aulia; Putri, Jeannie Sriamanda; Putri, Nabela Syabani; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa pinjaman online berdasarkan pada keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam peradilan perdata, karena asas tersebut mempunyai prinsip fundamental dalam suatu perjanjian baku. Namun asas kebebasan berkontrak kian melenceng dari hakikat sebenarnya sehingga timbul permasalahan antara masyakarat yang tidak paham isi kontrak dan pihak penyedia layanan yang mengambil kesempatan memasukan klausul yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukan bahwa asas tersebut memberikam keleluasaan bagi semua pihak untuk mengatur isi perjanjian. Namun, peradilan perdata memiliki peranan besar dalam menguji kebenaran formil dari isi suatu perjanjian baku, yang berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan asas kebebasan berkontrak dan pengawasan terhadap kebijakan layanan pinjaman online harus ditingkatkan guna melindungi hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan.
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg Pratama, Muhamad Rizky; Redondo, Muhammad Viero; Irawan, Muhammad Lutfi; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan batas yurisdiksi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara keperdataan yang memiliki dimensi keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa salinan putusan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan asas hukum acara secara tepat dengan menolak eksepsi karena tidak semata-mata menyangkut aspek formil, melainkan telah masuk ke dalam substansi perkara. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa bukanlah pembagian warisan, melainkan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah. Oleh karena itu, yurisdiksi absolut tetap berada di Pengadilan Negeri. Hakim juga menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa dokumen dasar penguasaan tergugat adalah palsu dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Keabsahan status ahli waris dari pihak penggugat turut diperkuat melalui akta keterangan waris dan penetapan pengadilan agama yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kompetensi absolut dan mekanisme eksepsi dalam putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menghindari pembatalan perkara secara prematur dan menjaga agar proses peradilan tetap berjalan pada pokok substansi. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pemahaman peran eksepsi dan batas kewenangan absolut dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.
Implications Of Brics Currency Formation On Indonesia's Economic Sovereignty Budi Iskandar, Franciscus; Christupa, Giliman; Bustomi, Yazidil; Lathif, Nazaruddin; Ul Hosnah, Asmak; Siswajanthy, Farahdinny; Sjofjan, Lindriyani
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i2.139

Abstract

The establishment of a BRICS currency by the alliance of Brazil, Russia, India, China, and South Africa aims to reduce reliance on the US dollar in international trade. This new currency is expected to enhance economic stability for BRICS member countries and mitigate exchange rate fluctuation risks. For Indonesia, an open economy highly dependent on international trade, the presence of a BRICS currency could impact national economic sovereignty. This study aims to analyze the potential effects of the BRICS currency on Indonesia's economic sovereignty, particularly in maintaining national economic stability amid changing global financial architecture. This research utilizes a qualitative approach with a descriptive case study to explore the implications of the BRICS currency on Indonesia's economic policy.  
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA Lubis, Rania Faradita; Cahyani, Gisella Tiara; Azzahra, Najwa Maulida; Kusuma, Eduardus; Fiboda, Engku; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2108

Abstract

The Deposit Insurance Agency (LPS) plays a vital role in addressing systemic risks in the Indonesian banking sector. With its mandate as a deposit insurer, LPS provides certainty to bank customers in facing potential bank failures. Additionally, LPS also contributes to strengthening financial system stability by providing protection to customer deposits in crisis situations. Through strict supervision and regulation policies, LPS mitigates risks that could disrupt banking sector stability. Furthermore, LPS also enhances public trust in the banking sector by guaranteeing customer deposits. Thus, LPS not only serves as a financial security guard for individual customers but also acts as a frontline defender in maintaining overall financial system stability in Indonesia.
Co-Authors Abid . Adira , ⁠Annisa Safa Akbar, Ikhsanul Akbar, Ris Ris Ali Al Gipari, Muhammad Hilman Alam, Alamsyah Bahrul Alam, Nadia Rastika Alam Ali, Magnolia Nasywa Anastasya, Theresia Hany Angelica, Rachel Anggraeni, Siti Wulan Anggriani, Lulu Annisa Rahma Anggraieda Arasyidi, Umar Arifin, Muhamad Adil Arum, Dwi Sekar Aryani, Katrin Asmak UI Hosnah Atmaja, M. Toriq Raka Atmojo, Turino Ferdian Azlin, Wildan Al Ghifari Azmiy, Alifia Sabrina Azzahra, Farah Azzahra, Najwa Maulida Budi Iskandar, Franciscus Bustomi, Yazidil Butar Butar, Dinalara D Butar Butar, Dinalara D. Butar, Dinalara Dermawati Butar Cahyani, Gisella Tiara Christupa, Giliman D.Butar Butar, Dinalara Danoewijaya, Disie Sugihastuti Desi Ratnasari Desiana, Annisa Rifka Devina, Devina Dilaga, Irsyan Satria Eka Ardianto Iskandar Elisabet, Tasya Estafania, Sella Evathia, Rena Fachrina, Qorin Fahira Nurfayza Faizal, Imam Afif Faqih, Raden Salim Achmad Farhah, Alfiah Fatimah, Aida Fayza Feri Pramudya S Fiboda, Engku Firmansyah Fitriani, Agnes Hapsari, Kusuma Hardy, Tiara Aulia Herdiyanti, Habibah Pramelia Hidayat, Nazwa Aulia Ilmiyawan, Khairul Rizal Irawan, Aryo Irawan, Muhammad Lutfi Iwan Darmawan Izzati, Meydina Jeneva, New Keisya Delindra Khaerunisa, Kamila Khairani, Nisya Hamidah Komaladewi, Kania Shapira Kristoffel, Chesario Own Kusuma Jala Wibowo, Brian Kusuma, Eduardus Lathif, Nazaruddin Latifa W, Asisha Lestari, Gita amelia Lestari, Neng Aini Sri Sunda Livia, Tarisa Lubis, Rania Faradita M Syahrul Maulana Mahesya, Muhammad Putra Mardiansyah, M. Rafli Mardika, Nanda Aulia Martha, Putri Masturah, Dienna Matsani Abdillah Maulana, Defa Gustara Muhammad Ali Akbar, Muhammad Ali Muhammad Ilham Muhammad Irfan Mukti, Septian Mustapid, Hidayatul Mustika Mega Wijaya Muzhaffar, Rafi Nawu, El Sabarta Putra Nazaruddin Lathif Ningrum, Indriani Septia Noval Febriansyah Nugraha, Ilham NurAlia Nurliana, Amelia Oktaviani, Silvia Nur Palupi, Henti Paparang, Marcelina Fitriani Pascal, Arya Pasha, Najwa Havari Permana, Gilang Ilham Permana, Hadi Jaya Permasari, Nur Laila Prastika, Ileven Junita Pratama, Muhamad Rizky Purwati, Siti Ayu Resa Puspika Sari, Siti Julaeha Putri, Arkianti Anindita Putri, Diva Safna Putri, Jeannie Sriamanda Putri, Nabela Syabani Putri, Nasya Alliyah Quisha, Ni Made Marsha Aprilia Rahmadini, Laura Ramadhan , Annisa Ramadhan, Hairu Ramadhan, Takbir Ratnadewanti, Dewi Ratulangi, Max Zakaria Ray Rafi Kahramandika M Redondo, Muhammad Viero Rismawati Rismawati Ristia, Silvi Roby Satya Nugraha Rossa, Reva Della Roswandi, Agus Sabilla Rahmaningtyas Safa Kamila Sahira, Aulia Sapela, Annisa Sapto Handoyo D.P. Sara Alfi Kamilatakhir Saragih, Khansa Istibra Putra Sarah Widia Arsad Sari, Ameliya Ratna Sari, Desi Puspita Seraf, Yarra Raja Setiawan , Anita Tresia Siahaan, Daud Sofyan T Sihombing, Marsaulina A. Silaban, Othsme Cloudia Martahan Sjofjan, Lindriyani Steybi, Fitria Ade Suhermanto, Suhermanto Sukmana, M. Naufal Raihan Supriyanto, Daffa Amaanullah Suryana, Mayla Putri Taufiek, Hikmal Khalis Toe Labina, Maria Sesilia Tusyadiah, Hafipah Ulhaq, Dias Dhiya Ulumuddiin, Muhammad Humam Wuisang, Ari Yennie K. Milono Yenti Garnasih Zeynia, Frya