Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.214
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Minfo Polgan (JMP) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Publica Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vyavahara Duta JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI Mizan: Journal of Islamic Law Cognitionis Civitatis et Politicae Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Patar Opsunggu, Eben; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1802

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem Civil Law, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip Civil Law dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, Dutch Public Administration Act, audit internal oleh Algemene Rekenkamer, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia
Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Harry Pasaribu, Fajar Ronal; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat wibisono, sonny; Arifin Hoesein, Zainal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Legal Politics of Ex-Convicts in Contesting Regional Head Elections Santoso, Adi Purnomo; Hoesein, Zainal Arifin
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1635

Abstract

The regulation of ex-convicts’ political rights in legislative and executive elections has historically prohibited those sentenced to five years or more imprisonment from running for office. This legal framework has undergone significant changes following the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIII/2015. To analyze the legal politics surrounding ex-convicts’ participation in regional head elections and examine the implications of the Constitutional Court’s decision on their political rights. This study employs a normative legal research methodology, analyzing relevant legislation, Constitutional Court decisions, and public response to changes in electoral regulations regarding ex-convicts’ participation. The Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIII/2015 declared the blanket ban on ex-convicts unconstitutional, allowing their participation provided they publicly disclose their status. This decision was subsequently incorporated into Law Number 7/2017 on Elections. However, significant public opposition to ex-convicts’ participation in elections persists despite these legal reforms. While legal reforms have expanded ex-convicts’ political rights through conditional participation in elections, there remains a notable disconnect between legal developments and public sentiment regarding ex-convicts’ electoral participation.
Recovery of State Losses from Corruption Proceeds Chaeruddin, Dannie; Hoesein, Zainal Arifin
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1636

Abstract

Corruption cases in Indonesia have become a focal point of public concern, involving individuals from diverse professional backgrounds, including judges, prosecutors, police officers, legislators, and businesspeople. These crimes result in significant financial losses for the state. The urgency of establishing an effective mechanism to recover state losses from corruption has become increasingly apparent. This study aims to explore the mechanisms and strategies necessary for the recovery of state losses resulting from corruption, whether committed by individuals or corporations. Utilizing a qualitative research method with a focus on legal and economic analysis, the study examines current practices and their effectiveness in recovering state assets. The findings indicate that existing mechanisms only recover 10-15 percent of the total corrupted funds, highlighting significant inefficiencies in the system. The study concludes that comprehensive reforms, including the strengthening of legal frameworks, enhanced inter-agency collaboration, and public awareness, are imperative to improve recovery rates and deter corruption. Addressing these issues is essential to safeguarding public funds and restoring trust in the legal system.
The Position of Bankruptcy Law and PKPU As a Legal Protection for Concurrent Creditors Simanjuntak, Adolf Theodore B.; Hoesein, Zainal Arifin
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1637

Abstract

The monetary crisis that hit almost all parts of the world in mid-1997 has devastated the joints of the economy. To overcome the problems that arise in the world of businesses that go bankrupt and will result in the fulfillment of obligations that are due, the government made changes in the legislation by revising the existing Bankruptcy Law. The system used in the amendment of the Bankruptcy Law is not to make total changes, but only to change certain articles that need to be changed and add various new provisions to the existing Law. With the development of time in this case, it is necessary to change the Law by improving, adding, and eliminating provisions that are no longer in accordance with the needs and legal developments in society, so the idea arose to change the existing Law into Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The result of this research is that in principle, concurrent creditors also have the same position as other creditors on the debtor's bankruptcy assets, both existing and future, after previously deducting debt payment obligations to creditors holding security rights and creditors with special rights holders professionally according to the ratio of the number of receivables of each concurrent creditor.
Optimization of Health Service Facilities Through Intelligence Artificial Viewed from the Legal Perspective of Positivism Fikri, Abidin; Hoesein, Zainal Arifin
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i5.1751

Abstract

Background. The use of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia's healthcare sector presents an innovative solution to address challenges such as limited healthcare facilities and a shortage of medical personnel. In line with Article 4, Paragraph (1), letter c of Law No. 17 of 2023, every individual has the right to receive safe, quality, and affordable healthcare services. For AI to be successfully integrated into healthcare, it must align with legal principles based on positivism, with clear regulations to ensure accountability, security, and the quality of services provided. Purpose. This study aims to analyze the role of AI in optimizing healthcare facilities and improving the performance of medical personnel in Indonesia, while also exploring the legal challenges that arise in the use of AI in healthcare from the perspective of positivist law. Method. This research adopts a normative juridical approach, utilizing both a legislative approach and an analytical approach. The study examines relevant legal frameworks and regulations, analyzing how AI is incorporated into healthcare and the legal issues surrounding its use. Results. The study finds that AI plays a significant role in improving the efficiency of healthcare facilities and the performance of medical personnel in Indonesia. AI enhances diagnostic speed, reduces workloads, and improves service quality, especially in regions with a shortage of medical personnel. However, the study also identifies significant legal challenges, including issues related to accountability, patient data protection, and technical standards. Currently, the regulations governing these aspects are inadequate. Conclusion. AI has significant potential to optimize healthcare facilities and improve medical personnel performance in Indonesia. However, from the perspective of positivist law, clear and comprehensive regulations are necessary to address challenges related to accountability, data protection, and technology security. These regulations are crucial to ensure legal certainty and protection for all stakeholders involved in the healthcare system.
The Position of Agreements and Arbitration Awards as A Legal Protection in Out-Of-Court Dispute Resolution Simanjuntak, Adolf Theodore B.; Hoesein, Zainal Arifin
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1836

Abstract

Background. In the era of globalization, the speed of economic activities fosters free markets and intense competition. Agreements play a crucial role in facilitating transactions, but disputes often arise due to differing interpretations or alleged breaches. Resolving these disputes efficiently and justly is essential to maintain trust and economic stability. Purpose. This research aims to determine the legal certainty and position of arbitration awards as a means of legal protection in out-of-court dispute resolution. Method. The study employs normative legal research with a focus on statutory and conceptual approaches. It analyzes laws and regulations related to arbitration, particularly Article 60 and Article 70 of the Arbitration Law. Results. Arbitration awards, as regulated in Article 60, are considered final, binding, and have permanent legal force. However, Article 70 allows parties to challenge arbitration awards by filing annulment requests, which undermines their finality. This duality creates ambiguity in the enforcement of arbitration awards. Conclusion. Although arbitration awards are designed to be final and binding, the provision for annulment in Article 70 diminishes their definitive status. Legal reforms are needed to enhance the finality of arbitration awards to strengthen their role in dispute resolution.
Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Perlindungan Hak Pasien di Era Digitalisasi Kesehatan Kartika, Ade Netra; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13381

Abstract

Digitalisasi kesehatan telah mengubah cara pelayanan medis diberikan, mulai dari rekam medis elektronik hingga telemedicine dan kecerdasan buatan. Transformasi ini membawa peluang sekaligus risiko bagi perlindungan hak pasien. Transformasi digital dalam layanan kesehatan meliputi rekam medis elektronik (RME), telemedicine, dan integrasi big data kesehatan telah membawa peluang peningkatan mutu pelayanan. Tantangan serius muncul terkait privasi data, keamanan informasi, akuntabilitas tenaga medis, dan perlindungan hak pasien. Artikel ini menganalisis kecukupan regulasi kesehatan digital Indonesia menggunakan Teori Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick. Artikel ini menganalisis penerapan Teori Hukum Responsif sebagai kerangka solusi untuk memperkuat perlindungan hak pasien di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal, penelitian ini menemukan bahwa hukum kesehatan Indonesia masih cenderung legalistic dan otonom, sehingga kurang adaptif terhadap kecepatan perubahan teknologi. Penerapan hukum responsif membuka ruang bagi regulasi yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif, seperti penguatan digital consent, kontrol pasien terhadap data serta mekanisme perlindungan rahasia medis dalam sistem digital.
Positivisme Hukum sebagai Kerangka Analisis dalam Masyarakat Majemuk: Tantangan dan Peluang Mangunsong, Togi Maruhum; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13711

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi positivisme hukum sebagai kerangka analisis dalam masyarakat majemuk Indonesia, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum. Positivisme hukum, yang menekankan pemisahan hukum dari moral serta kejelasan sumber hukum, menawarkan kerangka yang dapat memperkuat kepastian dan objektivitas. Namun, penerapannya sering berhadapan dengan realitas normatif yang berlapis, seperti norma adat dan agama yang masih kuat serta perbedaan persepsi mengenai otoritas hukum yang sah bagi berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengintegrasikan pandangan pakar hukum Indonesia dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa positivisme hukum dapat berfungsi sebagai alat baca terhadap keragaman normatif, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang bagi penegakan hukum. Kesimpulannya, positivisme hukum relevan digunakan sebagai kerangka analitis dalam masyarakat majemuk, tetapi membutuhkan adaptasi kontekstual dan sensitivitas sosial agar mampu mendukung sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agus Dastam Ahmad Redi, Ahmad Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Apriani, Meni Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Attidhira, Safira Widya Bagus, Sujoko Bahrul Ulum BAMBANG SUJATMIKO Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chaeruddin, Dannie Chandra, Joemarthine Christianty, Eva Nurlaelisa Darmawan, Andri Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Fahrizal, Badra Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fikri, Abidin Fonda, Hanif Gustryan, Muhammad Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Herdiani, Erni Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Iwansyah, Iwansyah Kartika, Ade Netra Karyono Karyono M. Saleh Mangunsong, Togi Maruhum Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muchtarom, Achmad Muhamad Rizki Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nai, Makkamadin Aras Nasution, Izhar Zahri Noeri, Irsyad Noval, Cepi Novelino, Romadu Noviantini, Rika Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Oscar, Kristofer Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Ridwan Syaidi Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Santoso, Adi Purnomo Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Simanjuntak, Adolf Theodore B. Sukardi, Tuti Trihastuti Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tiwana Alfianda, Jaka Utami, Widya Wahyu Wahyu Widodo Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi