Claim Missing Document
Check
Articles

Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat Badra Fahrizal; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7055

Abstract

Salah satu persoalan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya efektivitas dalam pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, negara sering kali gagal mengembalikan aset hasil tindak pidana karena keterbatasan mekanisme hukum yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku (follow the suspect) dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelacakan serta perampasan aset hasil kejahatan (follow the asset). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta implementasi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara interpretatif dan sistematis. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun penerapan prinsip NCB Asset Forfeiture belum terlembaga secara komprehensif dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan, dan prosedur penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan dengan mencontoh praktik hukum Amerika Serikat, agar pengembalian kerugian negara akibat korupsi dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menggunakan sistem conviction-based forfeiture, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebaliknya, Amerika Serikat telah menerapkan sistem civil dan administrative forfeiture yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana melalui gugatan in rem terhadap aset itu sendiri.
REGULATION AND VALIDITY OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL LAW Lindri Purbowati; Zainal Arifin Hoesein
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v4i1.231

Abstract

Underage marriage is a legal issue that still frequently occurs in Indonesia despite the existence of regulations on the minimum age for marriage. This study aims to analyze the regulation and validity of underage marriage in the perspective of Indonesian civil law and its legal implications for child protection. The research method used is normative empirical legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that Law Number 16 of 2019 has set a minimum age for marriage for men and women, but the existence of a marriage dispensation mechanism provides legal space for underage marriage to occur. From a civil law perspective, such marriages are still considered valid if they obtain court permission and have the same civil law consequences as marriages in general. However, the practice of marriage dispensation still shows the weak application of the principles of child protection and substantive justice. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations and consider the best interests of the child in every marriage dispensation decision. Keywords: underage marriage; civil law; marriage dispensation.
STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI TENTANG PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN NEGARA INDONESIA DAN JERMAN Riyadi Eko Prasetyo; Zainal Arifin Hoesein
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 01 Maret 2026 Produce
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.11321

Abstract

Indonesia, as a state based on law, governs its affairs based on law or rechtstaat. Legal rules were created to prevent the growth of arbitrary power. This also applies to the presidential impeachment mechanism. The results show that the impeachment schemes between Indonesia and the Federal Republic of Germany share similarities. The Constitutional Court has the authority to adjudicate through the impeachment process. Although there are fundamental technical differences, the German Constitutional Court does not have a direct role in dismissing the Head of State but rather focuses on the constitutional review of laws. In Indonesia, the Constitutional Court is involved in the substantive verification of charges against the President and Vice President. From the perspective of the theory of the purpose of law, the Constitutional Court's position is as the guardian of the constitution and democracy, where impeachment of a head of state must be based purely on objectively proven errors, not politically motivated.
Peran Living Law dalam Memperkuat Keberlakuan Hukum Positif di Tengah Heterogenitas Sosial Biem Triani Benjamin; Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v13i1.58764

Abstract

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara norma formal yang bersifat positif dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman baru tentang bagaimana living law dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum positif. Studi bertujuan untuk menelaah secara sistematis peran living law dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang majemuk. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan PRISMA, melalui penelusuran 65 literatur dari basis data Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Sinta, yang kemudian diseleksi menjadi 32 artikel inti untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) living law berfungsi sebagai refleksi nilai sosial dan budaya yang menjadi sumber legitimasi hukum; (2) terdapat ketegangan konseptual dan praktis antara hukum positif dan hukum adat; (3) integrasi nilai living law ke dalam kebijakan nasional dapat memperkuat keadilan substantif; dan (4) pluralisme hukum menghadirkan tantangan bagi harmonisasi sistem hukum modern. Kesimpulannya, pengakuan dan integrasi living law dalam sistem hukum nasional menjadi kunci untuk menciptakan hukum yang responsif, kontekstual, dan berkeadilan sosial di Indonesia.
Rekonstruksi Norma Hukum Pengambilan Keputusan Medis Pada Bayi Periviabilitas: Perspektif Filsafat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Albert Prasetya; Zainal Arifin Hoesein
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4617

Abstract

Kemajuan teknologi perawatan intensif neonatal telah menggeser batas ambang viabilitas janin, sehingga bayi periviabilitas yang lahir pada usia kehamilan 22–25 minggu memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, kondisi ini diiringi oleh tingginya risiko morbiditas jangka panjang dan ketidakpastian prognosis, yang menimbulkan dilema etik dan persoalan hukum dalam pengambilan keputusan medis. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tata laksana dan mekanisme pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan norma (rechtvacuüm) dan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas dari perspektif filsafat hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan konstruksi norma hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian dilema etik-medis dan perspektif teori keadilan, hukum alam, dan utilitarianisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak hidup bayi periviabilitas tidak dapat dipahami secara absolut sebagai kewajiban mempertahankan kehidupan biologis semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma hukum yang menekankan pengaturan prosedural pengambilan keputusan medis, penguatan mekanisme shared decision making, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan orang tua guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.
Understanding The Ruling Of The Constitutional Court No: 90/PUU-XXI/2023 From A Civil Law And Common Law Perspective Endro Satoto; Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2112

Abstract

To ensure legal certainty in a country, various countries in the world have different legal systems which are acclimated to the needs and characteristics of each country. In general, two legal systems are commonly applied, namely the civil law legal system and the common law legal system. The civil law system is a legal system that originates from mainland Europe and is based on Roman law with the main characteristic being the existence of a codification system of the main legal principles. The three primary features of civil law legal systems are codification, non-precedential judges, and an inquisitorial judiciary. Meanwhile, the common law system is a system that refers to customs in England that are not written down and which through judge decisions are then made legally binding. The choice of the legal system will affect the preparation of legal products and the results decided. The choice of legal system significantly impacts legal products produced, whether regulations or jurisprudence. Indonesia's recent Constitutional Court verdict (90/PUU-XXI/2023) is raising concerns over its legitimacy and potential impact on the country's legal framework. Further analysis and scrutiny are necessary.
Perbandingan sistem hukum common law dan civil law dalam konteks masyarakat majemuk Eva Nurlaelisa Christianty; Zainal Arifin Hoesein
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1841

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem hukum common law dan civil law dalam mengakomodasi pluralitas masyarakat majemuk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif komparatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dari negara representatif kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa common law memiliki fleksibilitas tinggi melalui doktrin stare decisis dan interpretasi yudisial kontekstual yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika sosial, namun menghadapi tantangan kepastian hukum. Sebaliknya, civil law menawarkan kepastian melalui kodifikasi sistematis namun kurang responsif terhadap keragaman nilai lokal. Dalam konteks Indonesia sebagai negara civil law dengan masyarakat majemuk, diperlukan konvergensi antara kepastian kodifikasi dan fleksibilitas yudisial untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap pluralitas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan adopsi prinsip interpretasi kontekstual dan pengakuan pluralisme hukum dalam kerangka kodifikasi nasional.
Harmonisasi sistem hukum common law dan civil law dalam pembaharuan hukum nasional Muhidin Muhidin; Zainal Arifin Hoesein
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1854

Abstract

Sistem hukum di dunia pada umumnya terbagi menjadi dua tradisi besar, yakni common law dan civil law, yang masing-masing memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri. Indonesia secara historis menganut sistem civil law yang berakar pada tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya Belanda, namun dalam perkembangannya, praktik hukum nasional menunjukkan pengaruh yang kuat dari sistem common law, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi kedua tradisi hukum tersebut. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa urgensi harmonisasi antara kedua sistem hukum merupakan hal yang strategis bagi pembentukan hukum nasional yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperkuat harmonisasi antara sistem hukum civil law dan common law melalui reformasi regulasi serta pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Upaya tersebut harus mengintegrasikan pendekatan kodifikasi, fleksibilitas, dan preseden secara proporsional. Selain itu, perlu disegerakan kebijakan harmonisasi secara normatif yang mampu menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum dari tradisi civil law dengan common law. Pendekatan harmonisasi normatif sebaiknya bersifat kontekstual dan inklusif, agar hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
Korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum indonesia: ketika sumber daya manusia mengkhianati semangat responsif regulasi Safira Widya Attidhira; Zainal Arifin Hoesein
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1960

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sebagai faktor utama yang menjelaskan kesenjangan antara regulasi hukum progresif pascareformasi 1998 dan praktik hukum yang masih formalistik serta represif. Menggunakan metode penelitian normatif-teoretis melalui telaah literatur akademik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi teoretis korupsi epistimik dalam praktik penegakan hukum, sekaligus menguraikan manifestasi utamanya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar structural yang memungkinkan terjadinya korupsi epistimik dan merumuskan strategi konseptual untuk mengatasinya. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk utama korupsi epistemik yaitu kesenjangan sadar antara pengetahuan dan tindakan, instrumentalisasi pengetahuan hukum untuk kepentingan pribadi, dan reproduksi kultur legalistik yang diperkuat oleh sistem pendidikan hukum yang kontradiktif, dominasi kultur legal formalism, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas epistemik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus melampaui pembaruan regulatif menuju transformasi epistemologis dan kultural. Rekomendasi utama mencakup reformasi pendidikan hukum berbasis kebajikan intelektual (epistemic virtues), pengembangan mekanisme pengawasan epistemik, dan pembentukan kultur profesional yang menghargai progresivitas dan integritas pengetahuan hukum.  
Perbandingan penilaian produk hasil artificial intelligence dalam perspektif positivisme hukum di Indonesia dan Uni Eropa Jaka Tiwana Alfianda; Zainal Arifin Hoesein
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.2068

Abstract

Perkembangan AI menimbulkan tantangan hukum baru yang kompleks, khususnya dalam aspek tanggung jawab, perlindungan hak, dan legitimasi hasil produk AI. Penelitian ini berfokus terhadap penilaian suatu produk yang dihasilkan AI di Indonesia maupun di Uni Eropa dilihat dari perspektif positivisme hukum serta membandingkan norma-norma hukum tertulis di Indonesia dan Uni Eropa dalam memfasilitasi kompleksitas produk hasil AI. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU ITE, UU Hak Cipta, UU Perlindungan Data Pribadi, dengan EU AI Act, hasil analisis kualitatif terhadap studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan antisipatif melalui pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan sistem AI dalam EU AI Act. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna, serta mewajibkan transparansi algoritmik dan audit etika. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan norma hukum sektoral yang terfragmentasi, tanpa kerangka hukum tunggal yang mampu mengatur sifat otonom dan adaptif AI. Akibatnya, terjadi potensi legal vacuum dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau kesalahan produk AI. Dengan demikian, Indonesia perlu membentuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan Nasional berbasis risiko, membangun lembaga pengawas AI independen, serta mengintegrasikan prinsip etika dan hak asasi ke dalam sistem hukum positif.
Co-Authors Abdul Kadir Abdurrahman Saleh Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agung Fernando Agus Dastam Albert Prasetya Alfin Suherman Amrizal Siagian Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Andri Darmawan Anthony Rahardjo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Badra Fahrizal Bahrul Ulum Bambang Sujatmiko Beby Savitri Biem Triani Benjamin Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chandra, Joemarthine Dedy Syahputra, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Eben Patar Opsunggu EDI SARWONO Effendi, Lutfi Eka Widadi Endro Satoto Erikha, Annisa Erni Herdiani Eva Nurlaelisa Christianty Fajar Ronal Harry Pasaribu Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hendro Widodo Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Irsyad Noeri Iwansyah, Iwansyah Jaka Tiwana Alfianda Kartika, Ade Netra Karyono Karyono Kristofer Oscar Lindri Purbowati M. Irwan Susanto M. Saleh Makkamadin Aras Nai Mangunsong, Togi Maruhum Marcika Rizky Hidayah Putri Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Megawati Barthos Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Meni Apriani Mochamad Fazri Rafli Pratama Moh Zakky Muchtarom, Achmad Muh Rustiawan Ardiansyah Muhamad Hasyim Muhamad Rizki Muhammad Gustryan Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Ramlan Ramlan Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Riyadi Eko Prasetyo Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Rosando Rosando Rusdi Safira Widya Attidhira Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Soffa Marwa Sonny Wibisono Sujoko Bagus Sumartono Sumartono sunardi sunardi Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tricho Dike Fierrera Tuti Trihastuti Sukardi Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Widya Wahyu Utami Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zulkarnain, Hadi