Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Minfo Polgan (JMP) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Publica Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vyavahara Duta JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI Mizan: Journal of Islamic Law Cognitionis Civitatis et Politicae Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia Chandra, Joemarthine; Hoesein, Zainal Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1898

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Hukum Responsif dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan meninjau berbagai persoalan yang muncul dalam praktik legislasi dan sejauh mana prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas sistem hukum nasional. Fokus penelitian mencakup peningkatan jumlah regulasi, tumpang tindih peraturan, ketidakpastian hukum, serta keterbatasan mekanisme evaluasi dan harmonisasi regulasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta laporan lembaga dianalisis melalui pemikiran deduktif-induktif dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah regulasi meningkat signifikan, kualitasnya masih kurang memadai sehingga menimbulkan kompleksitas, inkonsistensi, dan kesulitan implementasi. Partisipasi publik, evaluasi regulasi, dan harmonisasi antarperaturan masih terbatas, sehingga regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional. Integrasi prinsip Hukum Responsif, seperti keterbukaan, partisipasi publik yang substantif, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan sosial, menjadi penting untuk memastikan regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan pedoman bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.
Perbandingan Politik Hukum Penegakan Keamanan Nasional antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Negara Hukum Fernando, Agung; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2030

Abstract

Keamanan nasional merupakan fungsi fundamental negara hukum dalam menjamin keberlangsungan negara, perlindungan warga negara, serta stabilitas sosial dan politik. Namun, implementasi penegakan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia dan Singapura meskipun berada dalam kawasan geografis yang sama, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan politik hukum penegakan keamanan nasional. Indonesia mengembangkan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances sebagai prinsip utama. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan keamanan nasional yang bersifat preventif dan legalistik dengan penekanan kuat pada stabilitas dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan politik hukum penegakan keamanan nasional antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan keamanan nasional kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengedepankan model penegakan keamanan nasional yang demokratis-konstitusional dan berorientasi pada hak asasi manusia, sedangkan Singapura mengadopsi model keamanan nasional yang bersifat preventif, security-oriented, dan memberikan ruang dominan bagi kekuasaan eksekutif. Perbedaan politik hukum tersebut mencerminkan variasi implementasi konsep negara hukum modern dalam merespons tantangan keamanan nasional.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Marwa, Soffa; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2031

Abstract

Perbedaan karakter kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat merupakan isu penting dalam kajian hukum tata negara, terutama terkait pengaruhnya terhadap proses dan arah pembentukan kebijakan hukum nasional. Meskipun sama-sama menganut sistem presidensial, kedua negara memiliki konstruksi konstitusional, tradisi hukum, serta relasi kekuasaan yang berbeda antara presiden dan lembaga legislatif, yang berdampak langsung pada dinamika politik hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konstitusional, melalui kajian terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden di Indonesia memiliki peran yang relatif lebih dominan dalam proses legislasi melalui mekanisme persetujuan bersama dengan legislatif, sementara presiden Amerika Serikat menjalankan kepemimpinan yang lebih dibatasi oleh prinsip checks and balances dengan Congress. Perbedaan tersebut tercermin dalam pola relasi eksekutif-legislatif serta mekanisme pembentukan kebijakan hukum. Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dalam memperkuat pemahaman politik hukum nasional berbasis kepemimpinan konstitusional serta memberikan perspektif komparatif bagi pengembangan sistem presidensial yang demokratis dan berkeadilan.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Saleh, Abdurrahman; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2032

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya pembangunan sering menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak atas tanah, lingkungan hidup, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Ketegangan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan Jerman dalam menjamin perlindungan HAM pada kebijakan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach), melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kelembagaan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan dengan perlindungan HAM yang bersifat prosedural dan administratif, sementara Jerman mengedepankan pendekatan rights-oriented melalui prinsip negara hukum sosial, pengawasan yudisial yang kuat, dan partisipasi publik yang substansial. Perbedaan ini mencerminkan variasi orientasi negara dalam memaknai hubungan antara pembangunan dan HAM. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan refleksi normatif bagi pembaruan politik hukum pembangunan di Indonesia agar lebih berperspektif HAM dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNJUK RASA Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.112

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, yang sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis dasar hukum diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia serta kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang jelas dalam penerapan diskresi dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, sehingga diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci serta mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan perumusan pedoman diskresi yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap profesional, proporsional, dan tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat.
The Idea of The Right To Recall Constituents’ Vs The Principle Of Secrecy In The Election Law: The Death Of The Right of Constituents In Positive Law Novelino, Romadu; Hoesein, Zainal Arifin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2684

Abstract

This article examines the paradox of democracy in the Indonesian electoral system through the conflict between the right of recall by constituents and the principle of secrecy regulated in the Election Law. Normatively, the principle of secrecy is intended to protect the political freedom of voters from pressure and intimidation. However, in practice, this principle has lost its substantive meaning when people's political choices become public consumption and are even used as a tool for political transactions. At the same time, the people as constituents do not have the constitutional right to withdraw the mandate against the people's representatives who are not trustworthy, because the power of recall is entirely in the hands of political parties. This study uses a juridical-normative approach with conceptual analysis and case studies to examine the principle of secrecy that is no longer appropriate in the legislative election system and the mechanism of recall of the principle of people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Using the perspective of legal positivism, this study found a gap between the formal legality of the electoral system and the morality of democratic justice. The positivization of election law that places the party as the owner of the people's representative seat has shifted the sovereignty of the people to the sovereignty of the party. The results of the study show that the death of constituent sovereignty is the result of political party dominance over the representation mechanism and weak protection of people's political rights after the election. The right of recall should be returned to the people (constituents) as the owners of the legitimate political mandate through a constituency-based recall (people's recall right/constituency recall) with the mechanism of 1) recall petition; 2) public ethics and fact testing by independent institutions; and 3) political parties cannot reject or hinder the submission of recall if they have met the constitutional and administrative requirements. Political parties should only play a role, as facilitators, not executors.
Efficiency, Fairness, and Capability Perspectives in First Aid Policy Aga Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22531

Abstract

The recruitment policy of the State Civil Apparatus (ASN) through the Government Employees with Work Agreements (P3K) scheme is a strategic step by the Indonesian government to meet the need for professional personnel in the public sector without increasing the long-term fiscal burden. This article analyzes the P3K policy from the perspective of economic efficiency, social justice, and human capabilities, as well as the pressure of the need for inclusive and sustainable reform. The research uses qualitative methods with a normative approach and public policy analysis. Data were collected through document studies (legislation, technical guidelines, budget and performance reports), analysis of conclusions and academic papers related to ASN, and semi-structured interviews with regional/central personnel management officials, representatives of professional organizations/trade unions, as well as P3K and non-P3K ASN. The analysis was conducted using content and thematic analysis, supported by source triangulation to increase the validity of the findings. The results indicate that the implementation of P3K has the potential to increase efficiency through procurement infrastructure, optimization of human resource allocation, and fiscal discipline, but presents challenges related to equity and capabilities—particularly in aspects of career security, social protection, access to promotion and competency development, and disparities between regions and sectors. The findings also highlight the risks of dual employment status, which can impact motivation, retention, and organizational cohesion. The article recommends integrating the principles of efficiency, fairness, and capability building through: minimum protection standards and contract certainty, merit-based career paths for first responders, harmonization of remuneration and benefits, social security portability, recruitment transparency, and a monitoring and evaluation system based on performance and equality indicators. This approach is expected to encourage a more inclusive, responsive, and sustainable transformation of the Indonesian bureaucracy. Keywords: P3K, Civil Servants; Efficiency; Justice; Capability; Public Policy
Progressive Law in Indonesian Tax Legislation Reform: Balancing Tax Orientation and Substantive Justice Bambang Sujatmiko; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22534

Abstract

This study examines the legal orientation of Indonesian tax legislation, which has historically emphasized the budgetary function of taxation as the primary instrument of state revenue. Using doctrinal and normative legal analysis, combined with qualitative methods, the study finds that this revenue-centric orientation tends to marginalize the substantive justice dimension of taxpayers' rights, reducing taxation to a bureaucratic obligation rather than a moral and constitutional relationship between citizens and the state. The qualitative component consists of semi-structured interviews with tax officials, legal practitioners, and taxpayer advocates, along with a purposeful analysis of parliamentary debates, ministerial policy papers, and selected court decisions, to capture how fiscal imperatives shape drafting choices, administrative practices, and taxpayer experiences. Drawing on Satjipto Rahardjo's progressive legal philosophy and Eugen Ehrlich's sociological jurisprudence, along with John Rawls's principles of justice and Amartya Sen's capabilities approach, this paper argues for a paradigm shift in tax law reform. The study proposes the integration of progressive legal principles that prioritize human welfare, contextual justice, and the protection of vulnerable groups, while maintaining legal certainty and administrative feasibility. The study concludes that aligning fiscal certainty with distributive justice requires rights-sensitive legal processes, transparent and participatory rulemaking, reasonable proportionality in sanctions and audits, and fairness-oriented design of exemptions, credits, and procedures. By reframing taxation as an instrument of social justice rather than simply a fiscal mechanism, future Indonesian tax legislation can enhance legitimacy, strengthen voluntary compliance, and realize constitutional commitments to equity and public welfare in a sustainable and context-sensitive manner at the national level. Keywords: Tax Law; Fiscal Justice; Progressive Legal Theory; Legal Reform; Substantive Justice
Pengaruh Tradisi Civil Law Terhadap Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Rosando, Rosando; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13336

Abstract

Amandemen konstitusi Indonesia telah menggeser sistem ketatanegaraan, hal ini memunculkan fenomena menarik dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu terdapat pengaruh sistem Civil Law yang masih dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tradisi Civil Law terhadap reformasi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, konseptual, histotis, dan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem Civil Law masih sangat dominan mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen, seperti membatasi kekuasaan Presiden dalam aspek hak proregatif hingga masa jabatannya, penguatan lembaga legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya, pembentukan lembaga peradilan konstitusional sebagai pengawal dan penerjemah konstitusi negara, serta penguatan sistem pengawasan etika dan perilaku hakim.
Supremasi Konstitusi dalam Indonesia dan Malaysia: Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas Judicial Review dalam Menjaga Kepastian Hukum Pratama, Mochamad Fazri Rafli; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15712

Abstract

Penelitian ini mengkaji supremasi konstitusi di Indonesia dan Malaysia melalui analisis komparatif terhadap efektivitas judicial review sebagai instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum. Di Indonesia, UUD 1945 ditempatkan sebagai norma tertinggi yang ditegakkan secara kuat melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Sementara itu, Federal Constitution Malaysia berada dalam sistem monarki konstitusional yang memberikan ruang signifikan kepada parlemen dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga membatasi jangkauan judicial review oleh Federal Court. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi untuk menilai bagaimana struktur politik dan desain lembaga peradilan memengaruhi efektivitas pengujian undang-undang di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa model Indonesia lebih kokoh dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian terpusat dan bersifat final, sedangkan Malaysia memiliki pola yang lebih fleksibel sehingga stabilitas norma hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika legislatif. Temuan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kekuasaan politik dan independensi peradilan menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi dan keberlangsungan konstitusi.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agus Dastam Ahmad Redi, Ahmad Albert Prasetya Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Attidhira, Safira Widya Bahrul Ulum BAMBANG SUJATMIKO Biem Triani Benjamin Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chaeruddin, Dannie Chandra, Joemarthine Christianty, Eva Nurlaelisa Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fikri, Abidin Fonda, Hanif Gustryan, Muhammad Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Iwansyah, Iwansyah Kartika, Ade Netra Karyono Karyono Lindri Purbowati Mangunsong, Togi Maruhum Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muchtarom, Achmad Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Novelino, Romadu Noviantini, Rika Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Pratama, Mochamad Fazri Rafli Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Ridwan Syaidi Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Rosando, Rosando Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Santoso, Adi Purnomo Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Simanjuntak, Adolf Theodore B. Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tiwana Alfianda, Jaka Wahyu Widodo Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi