Claim Missing Document
Check
Articles

Perbandingan Politik Hukum Penegakan Keamanan Nasional antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Negara Hukum Agung Fernando; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2030

Abstract

Keamanan nasional merupakan fungsi fundamental negara hukum dalam menjamin keberlangsungan negara, perlindungan warga negara, serta stabilitas sosial dan politik. Namun, implementasi penegakan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia dan Singapura meskipun berada dalam kawasan geografis yang sama, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan politik hukum penegakan keamanan nasional. Indonesia mengembangkan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances sebagai prinsip utama. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan keamanan nasional yang bersifat preventif dan legalistik dengan penekanan kuat pada stabilitas dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan politik hukum penegakan keamanan nasional antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan keamanan nasional kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengedepankan model penegakan keamanan nasional yang demokratis-konstitusional dan berorientasi pada hak asasi manusia, sedangkan Singapura mengadopsi model keamanan nasional yang bersifat preventif, security-oriented, dan memberikan ruang dominan bagi kekuasaan eksekutif. Perbedaan politik hukum tersebut mencerminkan variasi implementasi konsep negara hukum modern dalam merespons tantangan keamanan nasional.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Soffa Marwa; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2031

Abstract

Perbedaan karakter kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat merupakan isu penting dalam kajian hukum tata negara, terutama terkait pengaruhnya terhadap proses dan arah pembentukan kebijakan hukum nasional. Meskipun sama-sama menganut sistem presidensial, kedua negara memiliki konstruksi konstitusional, tradisi hukum, serta relasi kekuasaan yang berbeda antara presiden dan lembaga legislatif, yang berdampak langsung pada dinamika politik hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konstitusional, melalui kajian terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden di Indonesia memiliki peran yang relatif lebih dominan dalam proses legislasi melalui mekanisme persetujuan bersama dengan legislatif, sementara presiden Amerika Serikat menjalankan kepemimpinan yang lebih dibatasi oleh prinsip checks and balances dengan Congress. Perbedaan tersebut tercermin dalam pola relasi eksekutif-legislatif serta mekanisme pembentukan kebijakan hukum. Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dalam memperkuat pemahaman politik hukum nasional berbasis kepemimpinan konstitusional serta memberikan perspektif komparatif bagi pengembangan sistem presidensial yang demokratis dan berkeadilan.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Abdurrahman Saleh; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2032

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya pembangunan sering menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak atas tanah, lingkungan hidup, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Ketegangan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan Jerman dalam menjamin perlindungan HAM pada kebijakan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach), melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kelembagaan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan dengan perlindungan HAM yang bersifat prosedural dan administratif, sementara Jerman mengedepankan pendekatan rights-oriented melalui prinsip negara hukum sosial, pengawasan yudisial yang kuat, dan partisipasi publik yang substansial. Perbedaan ini mencerminkan variasi orientasi negara dalam memaknai hubungan antara pembangunan dan HAM. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan refleksi normatif bagi pembaruan politik hukum pembangunan di Indonesia agar lebih berperspektif HAM dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.
LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 86/PID.SUS/2022/PT BDG) Marcika Rizky Hidayah Putri; Zainal Arifin Hoesein; Moh Zakky
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 5 No. 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i1.116

Abstract

Children are God's creations that need to be protected by anyone because of their limitations. One of the protections provided is legal protection for children who get a form of violence. Violence that children receive will have a negative impact on the child's future. This paper aims to find out the need to provide legal protection for children as victims of violence and legal protection for children as victims of violence according to statutory regulations. To find out this, normative research was carried out by studying and researching laws and regulations related to child protection. The need for normative legal research in order to know the legal protection for children as victims of violence. The problems formulated in this research are, firstly, why children who are victims of violence need to be given legal protection, and secondly, how is legal protection for children who are victims of violence according to statutory regulations. Legal protection for children is given so that children's rights are protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely not getting forms of violence as stated in Articles 76A to 76B Law Number 35 of 2014 and legal protection given for the justice of the child. Therefore, the state provides legal protection for all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, in order to prevent the occurrence of violence against children.
Strengthening Criminal Law Enforcement Against Forest and Land Fires Based on Sustainable Development Goals to Realize Sustainable Environmental Protection Tricho Dike Fierrera; Sunardi Sunardi; Zainal Arifin Hoesein
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 3 (2026): August: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i3.1008

Abstract

Forest and land fires remain a major environmental challenge in Indonesia, causing significant impacts on ecosystems, public health, the economy, and sustainable development. Although various regulations, including Law Number 41 of 1999, Law Number 32 of 2009, and Law Number 18 of 2013, have been enacted, recurring fires indicate that the primary issue lies in the effectiveness of criminal law enforcement rather than the absence of legal instruments. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against forest and land fires and formulate strategies to strengthen enforcement based on the Sustainable Development Goals (SDGs). The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of relevant legislation and court decisions. The findings reveal that law enforcement remains constrained by weak supervision, difficulties in proving environmental crimes, limited inter-agency coordination, and ineffective corporate criminal liability. Strengthening enforcement requires regulatory harmonization, improved use of science- and technology-based evidence, stronger institutional coordination, and integration of sustainable development principles into law enforcement policies. These measures are expected to enhance environmental protection, deter offenders, and support the achievement of the SDGs, particularly in ecosystem conservation, climate action, and institutional accountability.
The Boundaries of Criminal Liability of Cooperative Management and Cooperatives as Corporations in Corruption Crimes M. Irwan Susanto; Hendro Widodo; Zainal Arifin Hoesein
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 3 (2026): August: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i3.1009

Abstract

The increasing incidence of corruption in the cooperative sector demonstrates that cooperatives are not only vehicles for community economic empowerment but may also be used to facilitate abuses of authority that cause state financial losses. This situation raises legal uncertainty regarding the division of criminal liability between cooperative management as individual offenders and cooperatives as corporate entities. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for both legal subjects, identify the limits of their respective responsibilities, and formulate legal parameters for determining criminal accountability in corruption cases. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches through the analysis of legislation, court decisions, and legal doctrines. The findings reveal that existing regulations do not clearly distinguish the criminal liability of cooperative management and cooperatives as corporations. Management is held liable when corruption involves abuse of authority, intent, or personal benefit, whereas cooperatives may be held liable if the offense results from organizational policies, benefits the corporation, or reflects failures in internal supervision. Clearer legal parameters are essential to strengthen legal certainty and promote more effective, proportional, and equitable law enforcement in combating corruption within the cooperative sector.
Strengthening Law Enforcement Against Illegal Coal Mining Based on Sustainable Development Goals to Achieve Sustainable Mining Governance in Indonesia Sunardi Sunardi; Tricho Dike Fierrera; Zainal Arifin Hoesein
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 3 (2026): August: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i3.1010

Abstract

Coal mining is a strategic sector that plays an important role in promoting national economic growth and increasing state revenue. However, illegal coal mining practices remain a serious problem as they cause environmental damage, state economic losses, social conflicts, and hinder the realization of sustainable mining governance. Existing law enforcement efforts have not fully provided a deterrent effect due to weak supervision, limited inter-agency coordination, and the suboptimal implementation of legal provisions in the mining sector. This condition indicates the need to strengthen law enforcement approaches that are not only oriented toward imposing sanctions but are also aligned with the principles of sustainable development as reflected in the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze the regulation and implementation of law enforcement against illegal coal mining in Indonesia, identify factors affecting the effectiveness of law enforcement, and formulate a concept for strengthening SDG-based law enforcement to achieve sustainable mining governance. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions, and scientific literature, which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that strengthening law enforcement needs to be carried out through regulatory harmonization, optimization of supervision, improvement of inter-agency coordination, implementation of proportional and consistent sanctions, and integration of SDG principles into mining policies. These efforts are expected to establish fair coal mining governance, provide legal certainty, protect the environment, and support sustainable national development.
Measuring Fish Sustainability, Efficiency, Justice, and Capability in Community-Based Economic Development Amrizal Siagian; Zainal Arifin Hoesein
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 4 (2025)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i4.49975

Abstract

The development of Indonesia’s new capital city, Nusantara (IKN), is designed as a symbol of the nation’s economic and social transformation toward a sustainable, community-based city. However, the sustainability of this development cannot be assessed solely through economic growth, but also through the extent to which public policy ensures institutional efficiency, social justice, and human empowerment. This article proposes an integrative approach that combines Richard Posner’s theory of legal efficiency, John Rawls’s distributive justice, and Amartya Sen’s capability approach. Through conceptual analysis, the paper demonstrates that the sustainability of IKN depends on the synergy between efficient governance, equitable distribution of benefits, and the strengthening of citizens’ capabilities as agents of development. Efficiency without justice leads to social exclusion; justice without efficiency creates stagnation; and both, without capability, undermine the human meaning of development. Therefore, the integration of these three approaches is essential as an ethical and normative foundation to ensure that IKN becomes an inclusive, productive, and just city.
Indonesian Government Protection of Migrant Workers, Social Integration and Discrimination Issues Muhamad Hasyim; Zainal Arifin Hoesein
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 4 (2025)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i4.50049

Abstract

This paper examines the Indonesian government’s policy on migrant worker protection, its relation to social integrity in both origin and destination communities, and the discrimination issues experienced by Indonesian Migrant Workers (PMI). Using a qualitative document and literature review approach, this paper identifies policy gaps, forms of discrimination (interpersonal and institutional), and policy recommendations to strengthen protection and promote social integrity.
Pengaruh Tradisi Civil Law Terhadap Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Rosando Rosando; Zainal Arifin Hoesein
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13336

Abstract

Amandemen konstitusi Indonesia telah menggeser sistem ketatanegaraan, hal ini memunculkan fenomena menarik dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu terdapat pengaruh sistem Civil Law yang masih dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tradisi Civil Law terhadap reformasi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, konseptual, histotis, dan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem Civil Law masih sangat dominan mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen, seperti membatasi kekuasaan Presiden dalam aspek hak proregatif hingga masa jabatannya, penguatan lembaga legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya, pembentukan lembaga peradilan konstitusional sebagai pengawal dan penerjemah konstitusi negara, serta penguatan sistem pengawasan etika dan perilaku hakim.
Co-Authors Abdul Kadir Abdurrahman Saleh Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agung Fernando Agus Dastam Albert Prasetya Alfin Suherman Amrizal Siagian Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Andri Darmawan Anthony Rahardjo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Badra Fahrizal Bahrul Ulum Bambang Sujatmiko Beby Savitri Biem Triani Benjamin Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chandra, Joemarthine Dedy Syahputra, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Eben Patar Opsunggu EDI SARWONO Effendi, Lutfi Eka Widadi Endro Satoto Erikha, Annisa Erni Herdiani Eva Nurlaelisa Christianty Fajar Ronal Harry Pasaribu Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hendro Widodo Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Irsyad Noeri Iwansyah, Iwansyah Jaka Tiwana Alfianda Kartika, Ade Netra Karyono Karyono Kristofer Oscar Lindri Purbowati M. Irwan Susanto M. Saleh Makkamadin Aras Nai Mangunsong, Togi Maruhum Marcika Rizky Hidayah Putri Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Megawati Barthos Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Meni Apriani Mochamad Fazri Rafli Pratama Moh Zakky Muchtarom, Achmad Muh Rustiawan Ardiansyah Muhamad Hasyim Muhamad Rizki Muhammad Gustryan Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Ramlan Ramlan Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Riyadi Eko Prasetyo Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Rosando Rosando Rusdi Safira Widya Attidhira Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Soffa Marwa Sonny Wibisono Sujoko Bagus Sumartono Sumartono sunardi sunardi Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tricho Dike Fierrera Tuti Trihastuti Sukardi Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Widya Wahyu Utami Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zulkarnain, Hadi