Claim Missing Document
Check
Articles

From Formal Rights to Substantive Justice: Rethinking Legal Protection for Divorced Women in Indonesia Patawari, A. Muh Yusri; Jafar, Usman; Supardin; Asni; Andi Kitta, Andi Abdul Kadir
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mazahibuna.vi.66393

Abstract

This study examines the effectiveness of legal protection for women victims of domestic violence after divorce and formulates strategies to strengthen substantive justice. Using an empirical juridical approach, the research employed statutory, case, and conceptual analyses. Primary data were collected through interviews with religious court judges, court clerks, advocates, and victims of domestic violence, supported by courtroom observations, while secondary data were derived from legislation, court decisions, Badilag documents, and relevant literature. The findings reveal that legal protection remains ineffective due to weak implementation structures, limited victim-centered perspectives among legal officials, and persistent legal cultures that treat domestic violence as a private matter. The study further finds that religious courts have not fully integrated gender-sensitive and recovery-oriented approaches into post-divorce dispute resolution. To address these challenges, the research proposes strengthening victim-oriented regulations, improving judicial capacity through gender justice training, expanding access to legal aid services, and promoting women’s socio-economic empowerment after divorce. The study concludes that substantive justice for women victims of domestic violence requires an integrative legal framework that combines responsive legal norms, effective judicial practices, and broader social transformation to ensure comprehensive protection, recovery, and access to justice.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024) Nurjannah; Abd. Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; Lomba Sultan; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.386

Abstract

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah tersebut , yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar’i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosio­logis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, dan Undang-Undang. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini : 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan  pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama. 3) Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan.  
Fiqh Tasamuh pada Masyarakat Multikultural Berbasis Maqasid Syar'ah di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Studi Analisis Peran MUI) Rahmatulla; Muammar Bakri; Andi Muhammad Akmal; Darussalam Syamsuddin; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.391

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan fiqh tasāmuh berbasis maqāṣid syarī‘ah dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Jayapura, dengan menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis eksistensi dan peran MUI dalam membina umat Muslim, menerapkan prinsip fiqh tasāmuh, serta menghadapi tantangan dalam membangun toleransi tanpa melanggar prinsip maqāṣid syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftif (field research) dengan pendekatan teologis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi MUI Kabupaten Jayapura dalam masyarakat multikultural berperan strategis sebagai lembaga yang memfasilitasi pembinaan umat Muslim dalam penerapan fiqh tasāmuh di tengah masyarakat multikultural. Program-program seperti pelantikan pengurus tingkat distrik, dialog lintas agama, dan kolaborasi dalam edukasi ekonomi syariah menjadi langkah nyata dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama yang tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid syari‘ah. Namun, MUI menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan jumlah ulama, serta perbedaan pandangan di antara pengurus MUI terkait batasan toleransi. Tantangan eksternal meliputi pluralitas agama dan budaya yang kompleks serta perbedaan interpretasi ajaran Islam di masyarakat. 
Dynamics of Islamic Justice during the Kingdom/Sultanate Era in Indonesia Hendri Hendri; Supardin Supardin; Muh. Rusdi T
al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/alwadhih.v2i1.37

Abstract

This study aims to examine the dynamics of Islamic judiciary during the kingdom and sultanate era in Indonesia, from the period of Islam's entry to the Dutch colonial era. The method used is library research by analyzing historical sources, legal documents, and relevant academic literature. The results show that Islamic judicial institutions in various Nusantara sultanates had diverse structures and authorities, ranging from courts led directly by the sultan, qadhi, to the council of ulama. Major sultanates such as Aceh, Demak, Mataram Islam, Ternate, and Gowa-Tallo had well-established Islamic judicial systems governing various aspects of community life, including civil, criminal, and religious affairs. The dynamics of Islamic judiciary underwent development and transformation with the arrival of Dutch colonial influence, which gradually restricted the scope of Islamic judicial authority. This research contributes to the understanding of Islamic legal history in Indonesia as part of the Islamic civilization heritage of the Nusantara.
OPTIMALISASI PERAN FATWA ULAMA SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.634

Abstract

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia telah memiliki empat produk pikiran hukum sebagai bagaian dari hukum Islam, yaitu produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian dari optimalisasi peran fatwa ulama pada hukum Islam di Indonesia. Dalam ilmu usul fikih, fatwa merupakan sebuah pendapat  yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid atau fakih (mufti) sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa (al-mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat atau memaksa. Sifatnya tidak mengikat/memaksa karena fatwa ulama tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa ulama seyogyanya dimasukan sebagai sebuah produk hukum Islam yang sifatnya mengikat pada kasus-kasus yang sifatnya universal, seperti penentuan dan penyatuan dalam melaksanakan hari raya lebaran sebagaimana yang diterapkan pada negara tetangga (Malaysia).
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.640

Abstract

Sebuah keniscayaan bahwa hukum dapat berfungsi pada suatu negara atau daerah apabila seluruh unsur dapat berfungsi dengan baik. Unsur yang dimaksudkan adalah pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (dewan), yudikatif (pengawasan), termasuk di dalamnya para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Demikian halnya penegakan aturan perundang-undangan dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seyogyanya setiap masyarakat sadar dan patuh terhadap seluruh produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rasa penuh kepedulian itu adalah untuk membangun kehidupan pranatasosial yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan sebagai umat Islam yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya tersebut adalah Nabi Muhammad saw.
Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5695

Abstract

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fikih merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang melahirkan berbagai jenis buku yang dipedomani. Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran ulama secara kolektif, yang dituangkan dalam bentuk fatwa untuk menetapkan hukum, Produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran majelis hakim, kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan. Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para pakar hukum, akademisi, politisi, dan instansi terkait. Produk pemikiran hukum Islam tentunya diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensip.
Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7106

Abstract

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang masalah ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia. Fatwa itu dijadikan sebagai pegangan atau dasar hukum terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Persoalan-persoalan hukum Islam itu bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga menyangkut persoalan lain seperti mu’amalah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa banyak kasus yang dihadapi oleh umat Islam yang memerlukan jawaban dari lembaga yang berwewenang. Adanya lembaga resmi seperti MUI, umat Islam tidak kehilangan arah untuk meminta fatwa menyangkut hukum Islam kontemporer.The fatwa issued by the MUI as a decision on the issue of ijtihadiyah occurred in Indonesia. The fatwa is used as a basis or legal basis for the implementation of Muslim worship in Indonesia. The issues of Islamic law are not only a matter of worship but also involve other issues such as trade relations. An undeniable fact is that many cases faced by Muslims need answers from authorized institutions. The existence of official institutions such as the MUI, Muslims do not lose direction to ask for a fatwa concerning contemporary Islamic law
Fikih Etimologi Inna’ wa Ahwātuhā dalam memahami Ayat-ayat Hukum Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9490

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Fikih Etimologi Inna’ wa Aḳwātuhā dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Quran. Melakukan penyisiran ayat-ayat hukum dalam al-Quran yang terdapat Inna’ wa Aḳwātuhā selanjutnya memberikan penjelasan tentang fungsi dan peranannya.Inna’ wa Aḳwātuhā berfungsi me-nasab-kan isim yang  berasal dari mubtada’, dan juga me-rafa’-kan khabarnya yang berasal dari   khabar mubtada. Inna dan kawan-kawannya itu terdiri atas  ليت، كأن، لكن، أن، إن  dan لعل. Dan setiap mubtada’ yang dimasuki oleh Inna’ wa Aḳwātuhā   disebut  إسم إن  sedangkan setiap khabar mubtada yang dimasuki oleh Inna’ wa Aḳwātuhā disebut خبر إن .Dalam ayat-ayat al-Qur’an Inna’ wa Aḳwātuhā  memiliki makna yang terkandung di dalamnya pada dasarnya terdiri atas tiga macam, yakni penguat, susulan dan harapan (do’a).This study discusses about Fiqh Etimology Inna 'wa Aḳwātuhā in understanding the verses of the law in the Koran. Sweeping the verses of the law in the Koran which is Inna 'wa Aḳwātuhā then provides an explanation of its functions and roles. Inna 'wa Aḳwātuhā functions to recite the term that originates from mubtada ’, and also ratifies the khabarnya from the mubtada khabar. Inna and his friends consisted of ليت ، كأن ، لكن ، أن ، إن and لعل. And each mubtada 'entered by Inna' wa Aḳwātuhā is called إسم إن while each mubtada khabar is entered by Inna ’wa Aḳwātuhā called خبر إن. In the verses of the Qur'an Inna 'wa Aḳwātuhā has the meaning contained therein basically consists of three types, namely reinforcement, follow-up and hope (do'a)
PENGARUH PENAMBAHAN VARIASI CAMPURAN PASIR TERHADAP KUAT GESER LANGSUNG DAN KUAT TEKAN BEBAS TANAH LEMPUNG Muhammad Iqbal; Supardin Supardin; Ruhana Ruhana
Jurnal Sipil Sains Terapan Vol 9, No 01 (2026): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTanah lempung dikenal memiliki daya dukung yang rendah serta sifat kembang susut yang tinggi, sehingga diperlukan upaya stabilisasi agar dapat digunakan sebagai material dasar konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis perbedaan signifikan dalam kuat tekan dan kuat geser antara tanah lempung bercampur pasir dan tanah lempung murni. Serta untuk menentukan persentase yang tepat pencampuran pasir dengan tanah lempung. Penelitian dilakukan dengan mencampurkan pasir ke dalam tanah lempung dalam variasi 5%, 15%, 25%, dan 35%. Tanah lempung dalam penelitian ini diklasifikasikan menurut AASHTO tergolong kelompok A-7-6 (23) dengan nilai PL = 28,58%, dan LL = 49,88%.Pengujian yang digunakan adalah uji geser langsung (Direct Shear Test) dan uji kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan pasir pada tanah lempung dapat meningkatkan kuat geser dan kuat tekan tanah, namun menurunkan nilai kohesi tanah. Peningkatan paling signifikan terjadi pada campuran 15% pasir, dengan nilai kuat geser tanah lempung asli 0,508 kg/cm² meningkat sebesar 21,3% menjadi 0,616 kg/cm², dan nilai kuat tekan tanah asli 2,84 kg/cm² meningkat sebesar 30,2% menjadi 3,70 kg/cm². Penelitian ini menunjukkan bahwa variasi campuran pasir yang tepat dapat meningkatkan kuat geser dan kuat tekan tanah lempung untuk kepentingan konstruksi.Kata Kunci: Tanah Lempung, Pasir, Stabilisasi Tanah, Kuat Geser Langsung, Kuat Tekan Bebas,
Co-Authors A Muh Muharram M A. Rahmani Samsul A. Uswatun Hasanah Aswar Abd. Qadir Gassing Abdul Rauf Muhammad Amin Abubakar, Achmad Akifah, Farah Alwi, Mujahid Aminuddin Aminuddin Amirullah -, Amirullah Andi Herawati Andi Kitta, Andi Abdul Kadir Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Nurjayanti Asni Asri, Munzil Aty, Nur Sani Cahyadi Sainuddin Dalle, Jumarni Darmein, Darmein Eka Syahriani Eka Syahriani Faisal Abdullah Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitrah Nisardi Gassing, Abdul Qadir Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hamid, Helson Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Harun Al-Rasyid Hamzah Hasan Hasbi Haslinda Sabdah Hasnawati Latief Hasnidar Hasri Ani Sahrir Hasta Sukidi Haziri, Achmad Abrar Hendri Hendri Herdianto Herdianto Hindun Umiyati HM, Muhajir HT, Abd. Qadir Gassing Idsam, Suci Anugrah Idwar Ilmiah Imam Makmun Intan Cahyani, Intan Istiqamah Izzah, Ibnu Jaya, Zairipan jiba, Widyawati Widya Juhan, Nawawi Juliana Kartika Kartika Khaerani, Nurul Kurniati Kurniati Liharja Liharja Lomba Sultan M Rusdi Mardiyanto, Arief Marilang Mildawati, Titi Mita Ayu Lestari Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muhammad Anis Muhammad Anwar Muhammad Basri Dalle Muhammad Iqbal Muhammad Nasrul Hanasir Muhammad Zahir Akbar Munira, Eka Mursyid Fikri Musafir, Ihsan Musyfika Ilyas Nurfadhila Yunus Nurfaika Ishak Nurfatimah Nurfatimah Nurfatimah Nurjannah Nurlinda Sari Abdul Rauf Nurul Alfiah Rahmi Nurul Muthahharah P, Umar Paputungan, Amaliah Miranti Patawari, A. Muh Yusri Patimah Patimah Prayoga, Doni Qadir Gassing Rahim, Wahida Rahma Amir Rahma Amir Rahman, Muh. Akbar Rahmatulla Rahmawati, Rahmawati Ridha, Rahmatur Riyadhsyah, Teuku Ruhana Ruhana Ruhana, Ruhana S, Samsidar Sartika , Suriana Dwi Shesa, Laras Siddik, Jafar Siti Nurul Fatimah Sri Ujiana Putri Suhaebatul Khaerah Suhartati Suhartati SULASTRI Syafruddin, A.Ummu Fauziyyah Syahputra, Rudi Syaifuddin Syaifuddin Syam, Arif Syamsu Rizal Syamsuddin, Darussalam Syarwan, Syarwan Syatar, Abdul Tarmizi Tarmizi Teguh Dermawan Usman Jafar Virgiawa, Rheyza Wahab, Zulkifli Wilda, Nurul Yunus, Yuhanis Zaidathul, Fania Putri