Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTENTANGAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN (CONFLICT OF JURISDICTION) ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA KEPAILITAN BISNIS SYARIAH Idrus Firdaus Rahmat; Appe Hutauruk; Mardiman Sane
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1795

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukan tren yang semakin signifikan, ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis berbasis prinsip syariah, Seiring dengan pertumbuhan tersebut, potensi sengketa dalam kegiatan bisnis syariah juga semakin meningkat, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kepailitan. Secara normatif, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diberikan kepada Pengadilan Agama sebagaimana pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah. Dan pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ‘Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama’. Di sisi lain, sengketa kepailitan secara umum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Permasalahan akan terjadi  ketika sengketa masuk dalam kategori sengketa kepailitan yang terjadi dalam konteks bisnis syariah. Di satu sisi, substansi sengketa berasal dari hubungan hukum berbasis akad syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun di sisi lain, bentuk sengketanya adalah kepailitan, yang secara tegas menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Kondisi ini menimbulkan pertentangan kompetensi absolut antara dua lingkungan peradilan tersebut. berdasarkan prinsip syariah jika kreditur ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur maka lembaga peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga atau kewenangan Pengadilan Agama.
Crypto Assets as Property in Indonesian Law: Substantive Qualification and a Partial Lacuna Legis in Their Proprietary Consequences Adalin Ali; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Law Development Journal Vol 8, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.3.1360-1370

Abstract

The number of crypto asset users in Indonesia reached 21.70 million by April 2026, yet its status as property (benda) under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) remains undefined. This normative legal study employs statutory and conceptual approaches to analyze the classification of crypto assets as objects of property rights. The findings indicate that crypto assets substantially meet the criteria for intangible movable property under Articles 499 and 503 of the Civil Code, as they possess economic value, are identifiable, and are technically controllable via private keys. However, possession of a private key serves merely as an indicator of factual control rather than automatic proof of ownership or a basis for droit de suite; legal ownership must still be established through transaction histories, agreements, and custodial arrangements. This substantive classification has not yet resulted in uniform property-law consequences. The numerus clausus principle does not preclude classification as property but necessitates clarification regarding the associated legal consequences. Furthermore, the principle of publicity remains unsatisfied, as the link between wallet addresses and holder identities is inaccessible to third parties. This situation creates a partial lacuna legis regarding proof of ownership, transfer, inheritance, security interests, seizure, and execution, placing crypto assets in a zwevende rechtspositie (suspended legal position) between substantive classification and formal regulation. Consequently, legislation is required to clarify the property-law implications of crypto assets and to establish publicity mechanisms compatible with their cryptographic nature.
Pendaftaran Merek Beriktikad Tidak Baik Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 87 Tahun 2025 Denny Cahyadi Tiono; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1045

Abstract

Pelindungan hukum merek terkenal di Indonesia seharusnya menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, penegakan hukumnya masih diwarnai maraknya permohonan pendaftaran beriktikad tidak baik untuk mendompleng reputasi pihak lain. Inkonsistensi parameter penilaian “merek terkenal” dan “iktikad tidak baik” oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun hakim pengadilan memicu disparitas putusan yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pelindungan merek terkenal serta penafsiran hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperkuat pelindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya gugatan pada Putusan Nomor 87/2025 menegaskan bahwa pelindungan hukum terhadap merek terkenal telah diakomodasi secara normatif dalam undang-undang. Sebagai langkah penguatan, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang memuat parameter lebih rigid dan selaras dengan standar internasional terkait indikator merek terkenal dan iktikad tidak baik. Selain itu, DJKI perlu bersikap lebih proaktif dan ketat dalam tahap seleksi pemeriksaan substantif untuk mencegah terjadinya sengketa pendaftaran merek di kemudian hari.
Upaya Perlindungan Konsumen E-commerce dalam Kesepakatan Transaksi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Kencana Wulan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1047

Abstract

Praktik transaksi e-commerce saat ini sering kali menempatkan konsumen dalam posisi rentan akibat transaksi buta (blind bargain) dan dominasi klausula baku sepihak dalam click-wrap agreement. Kondisi ini mengaburkan esensi konsensus, menghilangkan ruang negosiasi, dan menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Secara normatif, kontrak e-commerce seharusnya memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, di mana setiap bentuk penipuan (bedrog) atau kekhilafan (dwaling) yang mengakibatkan cacat kehendak harus memungkinkan pembatalan kontrak. Selain itu, klausula baku yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak wajib dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kontrak e-commerce serta bentuk perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan. Melalui metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik sah menurut UU ITE, secara empiris ia sering menyimpang dari nilai keadilan komutatif akibat hilangnya konsensus. Perlindungan konsumen diimplementasikan melalui instrumen pembatalan kontrak atas dasar cacat kehendak dan pembatalan klausula eksonerasi. Namun, dalam praktiknya, upaya hukum melalui Pengadilan Negeri maupun BPSK sering terhambat oleh rumitnya pembuktian dan biaya litigasi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian skala kecil (small claims). Oleh karena itu, sebagai solusi perlindungan optimal, negara perlu memfasilitasi mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang efisien dan memperkuat wewenang eksekutorial BPSK untuk menjamin akses keadilan yang lebih terjangkau bagi konsumen di era digital.
Tantangan Aktualisasinya Negara Kebangsaan Indonesia dalam Mewujudkan Negara Berketuhanan Yang Maha Esa Appe Hutauruk; Dedi Saputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1068

Abstract

Dalam kenyataan yang sebenarnya di negara Indonesia, penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm masih bersifat semantik. Padahal sejatinya Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan “bintang pemandu” yang harus dijadikan pedoman perilaku setiap persona sebagai elemen anak bangsa terutama para pemangku jabatan publik yang menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan. Memposisikan Pancasila sebagai Staats-fundamentalnorm berarti menempatkan kedudukan Pancasila diatas Undang – Undang Dasar 1945 serta menjadi rujukan imperatif bagi setiap norma – norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana mewujudkan Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa pada fenomena hukum yang terjadi saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan beberapa teknik pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilitian yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Kasus yang dijadikan sebagai ilustrasi pendekatan kasus atau merupakan validasi suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah – kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam jurnal ini termasuk norma – norma yang berhubungan dengan etika, moral dan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemegang peranan dan pengendali kekuasaan negara. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI, yang secara khusus ditegaskan melalui pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno mendefinisikan dasar negara ini sebagai philosofische grondslag (fondasi dan filsafat yang mendalam) serta weltanschauung (pandangan hidup) untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dokumen kompromi hasil kesepakatan seluruh anggota BPUPKI kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Hal ini menetapkan secara sah bahwa nilai-nilai dan prinsip di dalamnya, termasuk Pancasila, merupakan dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai cermin dan pedoman hidup (way of life) rakyat Indonesia, sedangkan UUD 1945 bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai luhur tersebut secara nyata, seperti memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan.
Prohibition of Taxpayer Recording During SP2DK Proceedings: Proportionality of Tax Confidentiality and Procedural Fairness Mardiman Sane; Appe Hutauruk; Yulianto Kiswocahyono; Eko Wahyu Pramono
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 6 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i6.3852

Abstract

This study examines the proportionality of the prohibition on taxpayer recording during the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) process under Directorate General of Taxes Circular Letter No. SE-8/PJ/2026. In video-conference discussions, the Tax Office records the session while taxpayers and their representatives are prohibited from recording. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the study analyses tax secrecy, administrative-law legality, personal-data protection, access to information, and primary documents from Constitutional Court Case No. 211/PUU-XXIII/2025. The study finds that confidentiality and data protection are legitimate aims, but exclusive governmental control over the primary record without adequate guarantees of integrity, access, and verification may generate administrative record asymmetry and later evidentiary asymmetry. As a de lege ferenda proposal, the article develops a model of complete and continuous official recording, precise time-stamping, integrity safeguards, controlled Coretax access, and materiality-based procedural consequences. This model separates access from publication and seeks to preserve tax confidentiality while ensuring meaningful procedural fairness and verifiable administrative accountability.
A LEGAL ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AND THE IMPLICATIONS OF RECLASSIFYING CIVIL DISPUTES AS EXTRAORDINARY CRIMES Buhit Christian; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research departs from the phenomenon of debt collection practices by debt collectors which often exceed legal and ethical boundaries, thus raising the question of whether such actions should be qualified as a breach of contract in the civil realm or as a criminal act or even an extraordinary crime. The focus of the study is directed at the consistency of the application of the principle of legal certainty in civil cases that have the potential to enter the criminal realm, with the main study being Decision Number 311 / Pid.B / 2023 / PN JKT.SEL and its comparison with Decision Number 30 / Pdt.G / 2025 / PNPdg. The difference in the judges’ assessments in the two decisions indicates the existence of legal uncertainty which has implications for public protection and the potential for criminalization of contractual disputes. Therefore, this research emphasizes the urgency of a clear demarcation between the civil and criminal realms to ensure legal certainty is maintained and the principle of ultimum remedium in criminal law is not diminished. The research method used is a normative juridical approach with statutory, case-based, and conceptual approaches. The statutory approach is conducted by examining the applicable legal norms in the 1945 Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The case-based approach is conducted by analyzing the ratio decidendi of judges in relevant court decisions, particularly the South Jakarta District Court and the Padang District Court. Meanwhile, the conceptual approach is used to understand the principle of legal certainty and the principle of ultimum remedium in criminal law. Primary legal materials include statutory regulations and court decisions, while secondary legal materials consist of the doctrines of legal experts, journals, and academic literature. With this method, the research attempts to provide a comprehensive analysis of the consistency of the application of the principle of legal certainty in disputes that have the potential to shift from the civil to the criminal realm. The formulation of the problem in this research is formulated as follows: (1) How is the application of the principle of legal certainty in civil cases that have the potential to enter the criminal realm, especially in the Decision of the South Jakarta District Court Number 311/Pid.B/2023 and the Decision of the Padang District Court Number 30/Pdt.G/2025? The judge’s decision apparatus in distinguishing default disputes from criminal acts in cases of debt collection by debt collectors? (2) What are the legal implications of the inconsistent application of the principle of legal certainty to public protection and the principle of ultimum remedium in criminal law? With this problem formulation, this research is expected to contribute to the development of legal science, especially in preventing the misuse of criminal law as a means of pressure in private disputes, while at the same time strengthening legal certainty as a fundamental principle in the Indonesian legal system.
LEGAL POSITION OF APARTMENT SALE PURCHASE BINDING AGREEMENTS IN DEVELOPER BANKRUPTCY DISPUTES SETTLEMENT IN INDONESIA David Yuwono; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Apartment Sales and Purchase Agreement (PPJB) is a legal instrument widely used as the basis for legal relations between developers and buyers before the Sale and Purchase Deed or the transfer of rights to the apartment unit is executed. In practice, problems arise when developers are declared bankrupt, creating uncertainty regarding the legal standing of the PPJB and legal protection for buyers who have fulfilled their obligations. This study aims to analyze the legal standing of the apartment PPJB in resolving developer bankruptcy disputes and examine the judge’s legal considerations in providing protection to buyers based on the provisions of Indonesian positive law. This study is a normative legal study using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis was conducted on laws and regulations, court decisions, and various relevant literature. The results of the study indicate that the PPJB is a valid agreement and binds the parties based on the principle of pacta sunt servanda. However, in bankruptcy cases, the buyer’s position under the PPJB still faces legal uncertainty due to the conflict between contract law, land law, and bankruptcy law. Therefore, it is necessary to harmonize regulations and ensure consistency in the judges’ considerations to ensure legal certainty, justice, and legal protection for apartment buyers in good faith.
ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF DISTRIBUTION OF COUNTERFEIT MONEY Erwin Hutasoit; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The circulation of counterfeit money is a crime that can harm society and disrupt the country’s economic stability. Normatively (das sollen), Law Number 7 of 2011 concerning Currency prohibits any act of counterfeiting or circulating counterfeit money in order to protect the rupiah as a symbol of state sovereignty and legal tender. However, in reality (das sein), the crime of circulating counterfeit money still frequently occurs in society, even exploiting developments in information technology and social media as a means of obtaining and distributing counterfeit money. This situation presents challenges in the application of criminal law and the process of proving evidence against perpetrators of counterfeit money circulation. Therefore, a legal analysis of the application of criminal law and the judge’s considerations in Decision Number 656/Pid.B/2025/PN Bks is necessary. This study aims to determine the application of criminal law to the crime of distributing counterfeit money based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency in Decision Number 656/Pid.B/2025/PN Bks and to determine the judge’s legal considerations in sentencing the perpetrator of the crime of distributing counterfeit money. The research method used is normative legal research with a regulatory and case-based approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of criminal law in Decision Number 656/Pid.B/2025/PN Bks complies with the provisions of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and applicable criminal law provisions. The judge declared the perpetrator legally proven guilty and committed the crime of distributing counterfeit money based on valid evidence, witness statements, physical evidence, and laboratory examination results of the counterfeit money. The judge’s considerations in handing down the verdict also took into account the elements of guilt, the legal facts revealed during the trial, and the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Therefore, the verdict reflects the application of the principles of legal certainty, justice, and legal expediency in enforcing criminal law against the crime of distributing counterfeit money.
HARMONIZATION OF THE REGULATION OF INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN Fauzi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation regarding the inheritance rights of illegitimate children from biological fathers still raises legal issues due to the disharmony between Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and the Compilation of Islamic Law. These differences in regulations create legal uncertainty regarding the position of illegitimate children in obtaining inheritance rights from their biological fathers. This study aims to analyze the regulation of inheritance rights of illegitimate children from biological fathers based on the provisions of Indonesian positive law and examine the harmonization of these regulations from the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials are analyzed qualitatively through literature studies. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has expanded the civil relationship of illegitimate children with their biological fathers as long as it can be proven based on science and technology or other evidence according to law. However, the implementation of inheritance rights still faces obstacles due to the lack of harmony in the Compilation of Islamic Law. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure legal certainty, justice, and legal protection for the civil rights of illegitimate children.
Co-Authors Abdul Gofur Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Adi Suseno Aditya Dwi Laksono Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Afriandi Azhar Agung Prasetyo Agus Setiyawan Agus Susetyo Ahmad Sirojuddin Ahsan Pasinringi Akhmad Dinul Kholis Akhmad Ramadhan Harahap Almira Dinda Kartika Alponsus Simbolon Amin Saleh Ananda, Selvira Paulina Andri Dedi Kurniawan Andri Kurnia Anwar Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Bahori Ahoen Bahori Ahoen Bahtiar Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Cliff Fabian Maliangkay Daniel Mari Hot Nababan Darmawan Tjaputra David Yuwono Dede Ardiansyah Dedi Saputra Denny Cahyadi Tiono Denny Ramadhan Dimas Arifianto Suryo Ebit Kartono Mandala Putra Edmon Derson Simamora Edy Susanto Eko Dwi Suryanto Eko Fauzi Eko Wahyu Pramono Eko Wahyu Pramono Erwin Hutasoit Eti Kusharyanti Faizal Faizal Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaea Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Fitriana Sari Franky Bangkit Sumardi Fredy Penmaley Frency Samuel S S FX Suyud Margon FX Suyud Margono FX Suyud Margono Gabriel Libertus Turnip Gersong Fernando Getta Mutiasari Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Herlambang Herlambang Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hesty C Simatupang Hotman Sinambe Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Ida Ayu Asti Manuaba Idrus Firdaus Rahmat Imam Syafii Imron Bagus Indra Bakti Saputra Indra Jaya Indra Jaya Indra Jaya Indriastuti, Desy Indryani Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Irene Puteri Alfani Sinaga Istiyanda Iqbal Fatullah Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jaya, Setia Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Kiki Ridwan Lamhot Hutahaean Lebrina Wonlele Lim Sang Hong Lyia Aina Prihadiyati M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Martua Manik Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muh Amin Saleh Muh Amin Saleh Muh. Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Nana Kurnia Natalia Vivi Natan Dityanggoro Natan, Antonius Ngatiyono Nico Wandiredja Nurkenda Okky Mara Utama Pahala Sinambela Purwanto Budi Santoso R. Chresno Wahyu Widodo Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Rasman Rasman Raya Gomal Manalu Relita Hafsidiany Rengga Chrisetio Sadewo Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Rinta Pratiwi Rintan Ayu Andini Rivaldo Valentino Wibowo Robert L . Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rompas, Jopie Tommy Rony Hutahaean RR Lyia Aina Prihadiati RR Lyia Aina Prihadiyanti Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Rumondang Sihite Rusly Rusly Saifudin Wahid Sapto Setiaji Satrio Nugroho Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Shinta Maharani Sihotang, Muhenri Simanungkalit, Robert L Simanungkalit, Robert L. Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutan Sulaiman Sutarso Sutarso Suyud Margono Syeni Adriana Lasut Taberima, Victor Arthur Tarkam Suwirya Tatang Ruslih Taufik Maulana, Taufik Tri Heriyanto Tricia Elisabeth Napitupulu Tridianto, Ari Tumpal Haojahan Sihombing Vizarra Pingkan Huiriady Wadyansah Prasakti Nugraha Widia Wirawan Yandri Sinlaeloe Yanto Kurnia Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulianto Kiswocahyono Yulianto Kiswocahyono Yulis Setyaningsih Yustian Yustian Yusuf Chornia Zul Ashari