p-Index From 2021 - 2026
15.276
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam Mimbar Keadilan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Jurnal Ners Res Nullius Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal EduHealth Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Development Journal IBLAM Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Iman dan Spiritualitas Pemuliaan Hukum Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Kesehatan Amanah Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) International Journal of Nusantara Islam Journal Delik Adpertisi Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Siber Multi Disiplin IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Abdimas Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

Kebutuhan Reformasi Hukum Terhadap Perlindungan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Online (Telemedicine) Pasca Pandemi Covid-19 Cepi Ariyanto; Anggit Wicaksono Giman; Gallant Akmal Triana; Perdana Akbar Pratama; Muhafid Muhafid; Yuyut Prayuti
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 6 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i6.6650

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan telemedicine di Indonesia pascapandemi COVID-19, yang belum diimbangi dengan regulasi hukum yang memadai. Pandemi mempercepat adopsi layanan kesehatan digital, namun perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine masih lemah dan bersifat sementara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekosongan hukum terkait telemedicine dan mengidentifikasi risiko hukum yang dihadapi dokter dalam memberikan layanan kesehatan online. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik telemedicine di Indonesia masih berada dalam "abu-abu hukum" karena ketiadaan regulasi permanen, ketidakjelasan hubungan hukum antara dokter dan pasien, serta ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi dokter. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter, serta mengintegrasikan telemedicine ke dalam sistem kesehatan nasional secara sah dan terstruktur.  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN Novi Septiani; Muhamad Sidik; Indah Mustika Sari; Fifi Noviana; Muhamad Sundari; Yuyut Prayuti
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 12 (2026): Mei 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan perdagangan merupakan instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen dalam sistem ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama yang memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, perkembangan perdagangan modern, khususnya perdagangan melalui sistem elektronik, memperlihatkan bahwa tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks dan menuntut penguatan regulasi maupun implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan, menelaah tantangan implementasinya, serta merumuskan arah penguatan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan di Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui UUPK dan penguatan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Meski demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan penyelesaian sengketa, serta munculnya risiko baru dalam perdagangan digital dan lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi konsumen, dan penyesuaian sistem pengawasan terhadap dinamika perdagangan modern.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku dan Praktik Usaha Curang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Gusti Ayu Marantika; Cisilia Tyas Ikasari; Hambrian Wijaya; Anatasya Auliya Azka Hamidah; Yuyut Prayuti
Jurnal Kesehatan Amanah Vol. 10 No. 2 (2026): Oktober: Jurnal Kesehatan Amanah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57214/jka.v10i2.1180

Abstract

The imbalance in bargaining position between business actors and consumers frequently places consumers in a vulnerable position to economic exploitation through the inclusion of standard clauses and unfair trade practices. This study aims to analyze the fulfillment of rights and obligations of the parties, identify the comprehensive boundaries of prohibited acts for business actors, and examine the legal binding force of standard clauses in commercial transactions under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The method employed in this research is a normative juridical legal approach with statutory and conceptual analysis, utilizing qualitative analysis of secondary data obtained from library research combined with a deductive reasoning method. The findings underscore two pivotal aspects. First, the weak standing of consumers in the market is driven not only by economic imbalances but also by low legal awareness and minimal information transparency regarding quality standardization. Second, the inclusion of standard clauses that unilaterally transfer liability (exculpatory clauses) is strictly prohibited by Article 18 of UUPK and declared null and void, which aligns with the progressive judicial stance in the landmark Supreme Court Civil Judicial Review Decision Number 124/PK/PDT/2007. The theoretical implication of this study urges a reconstruction of the freedom of contract doctrine bounded by distributive justice, while its practical implication recommends the government, YLKI, and BPKN to tighten preventive oversight through auditing draft standard agreements in public spaces and formulating adaptive regulations toward digital contract disruptions.
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms) Erus Rusman; Yuyut Prayuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2079

Abstract

This research examines the effectiveness of law enforcement regarding child neglect crimes in Ciamis Regency, referring to Decision Number 238/Pid.Sus/2024/PN CMs. The analysis employs human rights theory, effectiveness theory, and law enforcement theory. Findings indicate that enforcement remains suboptimal due to structural, cultural, and substantive barriers, although the Ciamis District Prosecutor’s Office has made humanistic and child-centered efforts. The research highlights the necessity of harmonizing legal norms with human rights–based enforcement policies to ensure justice and protection for children.
Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia Aan Supriyadi; Yuyut Prayuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2080

Abstract

This study analyzes the effectiveness of implementing Restorative Justice (RJ), particularly through the Diversion mechanism, in addressing juvenile crimes in Indonesia, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative Justice demonstrates high effectiveness in achieving its main objectives, namely realizing justice oriented towards restoration and ensuring the best interests of the child, by reducing the risk of stigmatization and criminalization. This study aims to examine in depth the Effectiveness of Implementing Restorative Justice in the Resolution of Juvenile Crimes in Indonesia and the Implementation of Restorative Justice through Fulfilling Restitution for Victims of Juvenile Crimes. This research employs a normative juridical methodology, which involves the analysis and examination of secondary data. The research conducted by the author in relation to a normative juridical approach uses a literature review. Although the Child Protection and Juvenile Justice Law (UU SPPA) has provided a modern and humanistic legal framework, its implementation faces significant challenges. The success of restorative justice and the fulfillment of restitution heavily depends on the readiness of infrastructure (especially the Correctional Centers/Bapas), the improvement of facilitator quality, and a change in mindset of all stakeholders (officials and the community) to support solutions focused on recovery rather than retribution.
Rekonstruksi Keseimbangan Kontraktual dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Kritik terhadap Dominasi Klausula Baku Pasca Pojk Perlindungan Konsumen 2023 Jauw Shinta Dewi; Yuyut Prayuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3247

Abstract

The revision of national banking regulations through the issuance of the POJK Consumer Protection (2023) is an important milestone in efforts to restore contractual balance between banks and consumers. However, empirical practice shows that standard clauses still dominate the structure of credit agreements, resulting in a significant imbalance in bargaining power. This study examines the extent to which the dominance of standard clauses limits contractual fairness in banking credit relationships and formulates a model for reconstructing balance in line with the principles of civil law, prudence and consumer protection. The results of the discussion emphasize the need for reconstruction through transparency, risk proportionality and effective judicial oversight. It is concluded that the harmonization of civil law and prudential standards is absolutely necessary to achieve balance and consumer protection in national banking practices in a fair and sustainable manner in the future.
Pemenuhan Hak Ganti Rugi Jemaah Umrah sebagai Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT Khazanah Tamma Internasional) Frengky Mahulette; Muhammad Hazmi Adzhani; Yuyut Prayuti
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11694

Abstract

The organization of Umrah pilgrimage travel constitutes a religious service that establishes a legal relationship between Umrah pilgrimage travel organizers (PPIUs) and pilgrims as consumers. However, cases of failure to depart, departure delays, and embezzlement of funds continue to cause material and immaterial losses to pilgrims and demonstrate that consumer rights have not been fully fulfilled. This study aimed to analyze the responsibility of business actors in fulfilling Umrah pilgrims’ right to compensation under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection through a case study of PT Khazanah Tamma Internasional. This study employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case study approaches. Research materials were collected through a literature review of legislation, scientific journals, and news reports related to the PT Khazanah Tamma Internasional case and were then analyzed normatively. The findings showed that PT Khazanah Tamma Internasional, as a business actor, was legally responsible for providing compensation, damages, and/or replacement to pilgrims for losses arising from the failure to provide the services as agreed. This responsibility was based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, fulfilling the right to compensation faced obstacles in the form of the company’s limited assets, lengthy legal proceedings, and weak oversight of PPIUs. This study concludes that the regulation of business actors’ responsibility has provided a legal basis for protecting pilgrims, but the effectiveness of its implementation still needs to be strengthened. These findings imply the need to enhance government oversight and develop more effective legal protection mechanisms to ensure the fulfillment of pilgrims’ rights as consumers of religious services.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Obat Palsu dan Alat Kesehatan Ilegal di Marketplace Aji Prabowo; Chandra Chandra; Ni Nyoman Ratna Sri Dewi; Fredy Dwi Satya; Yuyut Prayuti
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2908

Abstract

Perkembangan marketplace telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam memperoleh obat dan alat kesehatan, namun kemudahan tersebut turut membuka celah bagi peredaran obat palsu dan alat kesehatan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap peredaran produk kesehatan ilegal di marketplace, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik, serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah bersama platform digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap produk kesehatan ilegal di marketplace bersandar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, namun pelaksanaannya masih terkendala lemahnya verifikasi penjual, tingginya volume transaksi, serta kaburnya batas tanggung jawab platform sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pelaku usaha dan marketplace dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian, verifikasi izin edar, dan tanggung jawab mutlak (strict liability), sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan sinergi kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi tanggung jawab platform (intermediary liability) serta peningkatan literasi digital konsumen sebagai langkah preventif jangka panjang.
Ethical and Philosophical Analysis of Conditional Death Sentence Implementation under Article 100 of Law Number 1 of 2023 Wawan Suprawan; Yuyut Prayuti
Research Horizon Vol. 6 No. 3 (2026): Research Horizon - Juni 2026
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.6.3.2026.1155

Abstract

Law Number 1 of 2023 introduces a conditional death penalty system that allows the suspension of executions for a ten-year probationary period, with the possibility of conversion into life imprisonment based on rehabilitation. This research analyzes the ethical legitimacy and philosophical foundations of this “middle-way” approach, specifically evaluating its alignment with human rights principles and the ultimate objectives of punishment. Using a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches, the study examined Law Number 1 of 2023 and relevant human rights instruments. The findings indicated that while the conditional death penalty is presented as a humanization of criminal law, it creates profound ethical tensions. The ten-year waiting period induces extreme psychological suffering, often termed the “death row phenomenon”, which may constitute inhuman treatment. Philosophically, Article 100 reveals a conflict between retributive justice and rehabilitative goals. Furthermore, the state’s role as an arbiter of life remains contested under international human rights standards. The study concludes that this provision serves as a pragmatic political compromise but requires rigorous safeguards to prevent administrative arbitrariness and ensure substantive justice.
Social Media, Fake News, Information Manipulation and Democracy and The Challenges of Finding Legal Truth in The Post-Truth Era Lasmin Alfies Sihombing; Iwan Darmawan; Yuyut Prayuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4797

Abstract

The post-truth era creates uncertainty in the search for absolute truth, where objective facts are less influential in shaping public opinion than emotions and personal beliefs. This phenomenon has a negative impact on the democratic process, public perception of democratic institutions, and legal justice. The challenge of distinguishing facts from fabricated opinions affects law enforcement and the integrity of the democratic process. The research method used in this article is normative legal research that examines law as norms or rules that apply in society, focusing on document analysis and the use of legal sources. This research aims to find legal norms that are relevant in answering certain legal challenges or problems, as well as to produce arguments and theories as guidelines in resolving legal cases using secondary data (library research or document studies). In the post-truth era, law remains an important foundation in maintaining justice and order. Although challenges to political correctness can shake public confidence, the roots of law remain strong. The post-truth phenomenon is an irrational phenomenon, while legal truth (ontologically, epistemologically, and axiologically) is related to rational things, so it is quite difficult to debate and bring these two things together. Therefore, it is important to position the two different things in a position where we can find the most basic thing, both philosophically and legally.
Co-Authors Aan Supriyadi Abda Abda Agus Sudarya Agustina, ria Aguswahyudy Jeremy, Danny Ahmad Jamaludin Aji Prabowo Al Iman, Abi Hakim Alam, Chessa Rahadi Alfira Ulfa Alfiyyah Rahma Alfred Tigor Parulian Aliani Fauziyah Alyani Agustina Amarantha, Dessy Ambarwati, Erna Amelia Agustina Amelia Agustina Ananda Sujati Anas, Kamal Anatasya Auliya Azka Hamidah Anggit Wicaksono Giman Angkasa Ramatuan Hamdan Anindya Putri Permatasari Anindya Putri Permatsari Anisa Fitriyani Arfiyah, Gemah Aristiara, Adiwirya Arman Lany, Arman Asep Sapsudin Asfihani, Nadya Zhafira Astoyo, Libet Aswan Aswan Atmaja, Deni Atqia, Daris Yusyfa Auliansyah, Dicky Bayuaji Yudha Prajas Beni Ciptawan Bianda Adeti Patriajaya Bianda Adeti Patriajaya Bihar, Syamsul Bima Ariotejo Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Brilliant, Yusuf Budi Santosa Budi Santosa Budi Santosa Cahya Dewangga, Ridho Carla Pusparani Cepi Ariyanto Chandra Chandra Chatarina Umbul Wahyuni Christanto, Eunike Aryaningrum Cindy Armelia Karunia Ciptawan, Beni Cisilia Tyas Ikasari Danny Aguswahyudy Jeremy Darma Aprianda, Adi Davin Takaryanto Dede Hermawan Deden Ardiansyah Desi Gunawan Dessy Ekarini Dessy Ekarini Dewi, Marchelia Fitria Dian Puspita Sari Dicky Auliansyah Dilaga, Ramadhani Kurnia Dimas Ronggo Kusumo Dita Annisa Ramadhanti Dita Nur Wardani Dody Hendro Susilo Dwinijanti, Lenny Dwitamma, M. Adib Ecatriani Eca Ekarini, Dessy Elis Herlina Elis Herlina Enggar Adi Nugroho Erdawati Ergita Fujasari Hendratno Erna Listiawati Erna Listiawati Erna Listiawati Erus Rusman Esa Meirianna Esa Susanthy Meirianna Fachry Abda El Rahman Fahdika, Arnaz Fahrudin, Aziz Faisal Adam, Faisal Fakhri hamdi Farhan, M.Ibnu Fariska, Nurshela Fauzi Rahman Fauziyah, Aliani Fifi Noviana Fiter, Joni Fitria Fitria Fredy Dwi Satya Frengky Mahulette Gallant Akmal Triana Gunawan, Desi Gusti Ayu Marantika Hadi Baku Pangestu Hambrian Wijaya Handrian Parikesit, Kiagus Handrian Rahman Purawijaya Hangga Harinawantara Hangga Harinawantara Hanggono, Ario Bimo Happy Yulia Anggraeni Haryanto, Gladys Hehalatu, Alga Hendri Darma Putra Herjunaidi Herjunaidi Herjunaidi Hesti Apriliani Hikmah, Wilma Nurul Husnul Hatima Hutagaol, Roy Richardo Indah Mustika Sari Indra Parulian Indra Yutika IRMA DEWI Irma Dewi Irma Dewi Dewi Ivanda Rian Pratama Iwan Darmawan Jafar, Faozi Jagkson, Ignasius Yulianus Jauw Shinta Dewi Jayanti, Yeni Eka Jie, Elvin Shon Johan, Willy Joko Susilo Jollis Jollis Joni Aji Pangestu Joni Fiter Joni Yusufa Junaedi, Nurhadi Junaidi Malik Kadarusman Katmi, Katmi Katno Katno Korompot, Sitti Nariman Kristianti, Nunul Kusrini, Nita Kusumah, Yuda Laras Budiyani Laras Budiyani, Laras Lesmana, Lilis Christine Lestari, Ayang Prima Lidiawati, Meri Lilis Ratnaningsih Lorentzon, Elmend Lusiana Pratiwi Sukmajaya Lusiana Pratiwi Sukmajaya Maisyaroh, Sitti Manueke, Sherwin F. Mardianti, Alis Marpaung, Yohan Edward Maya Sari, Vera Meri Indriyani Meyland Citra Oktri Sienty Effendy Mia Rasmiaty Mia Rasmiaty Mistunah Mistunah Mohammad Muammar Zaky Muhafid Muhafid Muhafid Muhafid Muhamad Sidik Muhamad Sundari Muhammad Abdulhamid Muhammad Aulia Molid Ogest Putra Calisanie Muhammad Hazmi Adzhani Muhammad Rifani Muhammad Rifani Muhammad Rifani, Muhammad Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Mutaqin, Imam Aulia Nadya Zhafira Asfihani Natalina, Ana Hodia Naungan Harahap Nella Septyani Suade Nella Septyani Suade Ni Nyoman Ratna Sri Dewi Nirmansyah, Sandy Nobel, Raden Muhammad Novi Septiani Novita, Novita Anggraini Nugroho, Enggar Adi Nurul Amalia Nuryahyania Daniyati Pantja P, Emilia Saminoe Parulian, Indra Patriajaya, Bianda Adeti Perdana Akbar Pratama Perdana Akbar Pratama Piasti Sopandani Pradita Wuri Safitri Prajany, Joshua Jonah Pratama, Perdana Akbar Puja, Shinta Pujatilusari, Shinta Purawijaya, Handrian Rahman Pusparani, Carla Puspitasari, Ammi Amanda Putri, Junia Putri, Mega Amanda Putri, Radhita Sylvia Raden Budi Nurjaman Rahma, Alfiyyah Rahmat, Sandy Marzuqi Rahmawesih, Rahmawesih Ramadhani Kurnia Dilaga Ratnaningsih, Lilis Rendy Rahmawan Reni Susanti Risqi Antoni Risqi Antoni Rizal Apriadi Rizkita Kurnia Sari Rsika Yulianti sabrina nuraini Sari Sabrina Nuraini Sari Sadroi, Ado Santi Widiasari Santika, Made Sari, Novia Eka Sari, Sabrina Nuraini Sartono Sartono, Sartono Satyaningrum, Diah Sella Romika Juliantary Seno Setia Nugroho Setiawan , Leonathan Setiawan, Leonathan Sheilla Priyayi Yantini Shinta Puja Shinta Pujatilusari Sienty Effendy, Meyland Citra Oktri Sihombing, L. Alfies Silitonga, Lamria Siradjz, Derex Anoraga Sitti Nariman Korompot Sitti Nariman Korompot Sobri Sopandani, Piasti Srigantiny, Fivit Suade, Nella Septyani Subhan, Mochamad Sujana, I Kadek Eka Sukmajaya, Lusiana Pratiwi SUMITRA, SYAMSUL Suriyani Mansyur Suriyani Mansyur Syifa, Hilda Ainis Tamon, Oktavian Tigor Parulian, Alfred Tofan Halim Triyana, Yudhan Tuti Alawiyah Ulfa, Alfira Ummul Munawarah Verasonti Dersiana Villa Nifsayanti Afnisal Wardani, Dita Nur Wawan Suprawan Waworuntu, Aprisia N. Westiartika, Dhira Taramadia Widya Widya Widya, Widya Wildan Wildan Wildan Wildan Wildan Wildan Wongso, Erni Suryani Yanuar, Ferdian Yea, Maria Oce Yendi Risdiana Yeni Arini Yeni Nuraeni Yopi Puspasari Yuanita, Yuanita Yudhi Hertanto Yudiman, Twody Yulistiawati, Novitri Yusardi, Romi ZA, Nanang Fahruddin Zaenal Abidin Zainal Abidin