Claim Missing Document
Check
Articles

Establishing Regional Regulations for the Protection of Local Wisdom Yenny Febrianty; Joko Sriwidodo; Priyaldi Priyaldi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no3.2708

Abstract

Local governments structure legislation into a policy rule regarding the protection of local wisdom that must be carried out due to globalization. Globalization is something that cannot be avoided. Its influence can become a problem or negatively impact fading cultural identity if the community wrongly addresses it. This is different if the community and local government can respond positively to globalization because this can increase the community's cultural identity. This paper focuses on the study of how local government policies maintain cultural traditions as a pearl of local wisdom? and what is the paradigm of the local government in establishing regional regulations regarding the protection of local wisdom. The approach method utilized is a socio-legal or socio-juridical approach. This research was carried out in the city of Pariaman, West Sumatra. The research data, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively. Based on the research result, the concrete paradigm of the Regional Government in protecting the values of local wisdom is a regional legislation on safeguarding indigenous culture as a Pariaman community's local wisdom. It can be interpreted that the Regional Regulation is a concrete agreement towards the ideal concept of protecting local wisdom in the Pariaman community. The ideal concept seen from the substantive values of protecting Local wisdom's worth in the Pariaman community must be founded on sociological, philosophical, and legal considerations. These three factors prioritize or rank the values within this local wisdom.
POLITIK HUKUM NEGARA DALAM MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA Yenny Febrianty; Muhammad Amin Hamid; Zachrias Rumbewas
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.50-65

Abstract

Semangat demokrasi bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat lewat politik hukum yang isinya adanya pemenuhan hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial-ekonomi supaya negara maksimal memberikan kehidupan yang baik terhadap masyarakat. Negara dituntut untuk menyelesaikan dinamika masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan suatu kebijakan politik hukum walaupun terjadi kekosongan hukum. Politik hukum negara sedapat mungkin bisa meralisasikan suatu kesejahteraan rakyat yang pasti sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menderita kemiskinan atau tidak mendapatkan jaminan sosial, meskipun diketahui tidak mudah bagi negara bisa menciptakan kesejahteraan itu secara merata)
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Yulianus Payzon Aituru; Alwi Renhoren; Najamuddin Gani; Maria Yeti Andrias; Yenny Febrianty
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.70-91

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 96 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 354 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat satu pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yaitu Pasal 166, dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara jelas
OPTIMIZING THE CREATIVE ECONOMY IN INDONESIA: THE LEGAL INTEGRATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES Dora Kusumastuti; Yenny Febrianty; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Masitah Pohan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.35042

Abstract

The concept of the creative economy revolves around fostering community participation and developing the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. This orientation is closely linked to the presence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) institutions. However, legal challenges arise when separate regulations govern MSMEs and BUMDes, hindering the optimization of the creative economy within society. This article aims to address these legal issues by examining the integration of BUMDes and MSMEs to enhance the creative economy in Indonesia. Drawing on normative research, this article takes a conceptual and statutory approach to shed light on the matter. The findings affirm the need for specific legal policies that facilitate the integration of MSMEs and BUMDes, enabling them to collaborate and regulate their potential collectively. Special regulations should be established to govern the various aspects of integration, including the forms of integration, the fields that can be integrated, and the legal processes involved in developing the creative economy. By establishing comprehensive regulations, Indonesia can foster a conducive environment for the creative economy to thrive, promoting collaboration between MSMEs and BUMDes while harnessing their potential for societal development.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MARAKNYA FENOMENA BULLYING DITINJAU DALAM PERSFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Arkianti Anindita Putri; Dewi Ratnadewanti; Kamila Khaerunisa; Sheika Dwi Nabila; Nadia Rastika Alam; Yenny Febrianty
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10071

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, berarti setiap tingkah lakunya menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, apabila dilanggar maka akan diberi sanksi. Namun diketahui bahwa masih sering terjadi ketimpangan di masyarakat, khususnya di jenjang pendidikan sehingga menimbulkan fenomena sosial. Salah satunya fenomena bullying yang kerap kali terjadi, dan dialami pada anak-anak dibawah umur, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalangan lainnya. Bullying ini, tidak hanya terjadi melalui perkataan, kekerasan fisik, ataupun perbuatan yang menyinggung secara tidak langsung tapi juga terjadinya di dunia maya (cyber bullying). Maraknya fenomena bullying menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying yang terjadi. Pada karya ilmiah ini di pergunakan penelitian secara kuantitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dan melalui data-data yang di peroleh dari suatu fenomena. Pada metode yang diterapkan ini akan ditonjolkan proses, tahapan, data, dan juga mengkaji dari dokumen atau buku yang berkaitan dengan karya yang akan diteliti. Maraknya fenomena bullying ini menandakan bahwa peraturan mengenai bullying ini belum berjalan dengan baik, terlebih dengan banyaknya faktor yang mendukung
Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial Muhammad Omega Yuristyawarman; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal; Rizka Maulidaen Rustandi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14246

Abstract

Norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan- peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat, serta mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan yang lain dalam pergaulan hidup sesamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Norma yang tumbuh dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum, antara lain meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum itu sendiri. Norma-norma tersebut sangatlah mempengaruhi dalam realitas sosial sebagai dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan dan Hukum Afriliyani Gojali; Shafa Aulia Kirana; Yenny Febrianty; Mahipal Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14400

Abstract

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.
THE HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AS SEEN THROUGH VARIOUS ASPECTS OF LEGAL AND CUSTOM LIFE Dadang Sumarna; Yenny Febrianty; Marjan Miharja; Yahman Yahman; Christopher Panal Lumban Gaol
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.31305

Abstract

The purpose of this research is to analyze Human Rights in Indonesia from a Legal Perspective and a Customary Life Perspective. Based on Indonesian law and the way of life in each region, regional regulations are established to protect inhabitants' human rights. This research was carried out using normative methods with research through a literature study. As a guarantee of the notion of equality among all humans, HAM, or human rights, is a fundamental value that must be safeguarded and maintained. It is not just in Indonesia but anywhere else in the world. Right now, there is an imbalance between the respect for human rights and how those rights are put into practice. In spite of these circumstances, Indonesian conversation and debate are nonetheless highly fascinating. With regard to human rights, in particular. In order to examine human rights in relation to various legal and customary aspects of life in Indonesia, this research was conducted utilizing the literature review technique. The findings of this research describe the state of human rights in light of Indonesia's legislative and cultural traditions. The issue of indigenous peoples has indeed become one of the strongest issues in international development. Indigenous peoples are a community group that must receive attention in mitigation and adaptation efforts.
Legal Protection of Consumers in Electronic Transactions: Challenges and Future Prospects Rizkia, Nanda Dwi; Hidaya, Wahab Aznul; Kaemirawati, Diah Turis; Novianty , Rica Regina; Febrianty, Yenny
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10141.307-315

Abstract

Examining how successfully consumer protection legislation in Indonesia have kept up with the evolution of digital technology and how well they have been applied to online transactions is the primary goal of this study. In this age of ubiquitous electronic transactions, the significance of consumer protection has never been greater, as this study shows. Analysis of statutes, regulations, and other relevant legal documents is part of the normative research literature review methodology. Included in the literature review are the following statutes and regulations: Law 8 of 1999, which deals with consumer protection; Government Regulation 71 of 2019, which deals with the implementation of electronic systems and transactions; and Regulation 5 of 2020, which deals with the implementation of private scope electronic systems, which is ministerial decree. While the current standards are thorough, there are still several challenges to putting them into practice, according to the report. Consumers' ignorance of their rights, ineffective dispute resolution processes, and lax law enforcement are all factors contributing to this problem. Furthermore, this study delves into the significance of enhancing consumer safety via education and bolstering monitoring, as well as the need of revising rules to account for ever-evolving technology advancements.
Establishing Regional Regulations for the Protection of Local Wisdom Febrianty, Yenny; Sriwidodo, Joko; Priyaldi, Priyaldi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no3.2708

Abstract

Local governments structure legislation into a policy rule regarding the protection of local wisdom that must be carried out due to globalization. Globalization is something that cannot be avoided. Its influence can become a problem or negatively impact fading cultural identity if the community wrongly addresses it. This is different if the community and local government can respond positively to globalization because this can increase the community's cultural identity. This paper focuses on the study of how local government policies maintain cultural traditions as a pearl of local wisdom? and what is the paradigm of the local government in establishing regional regulations regarding the protection of local wisdom. The approach method utilized is a socio-legal or socio-juridical approach. This research was carried out in the city of Pariaman, West Sumatra. The research data, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively. Based on the research result, the concrete paradigm of the Regional Government in protecting the values of local wisdom is a regional legislation on safeguarding indigenous culture as a Pariaman community's local wisdom. It can be interpreted that the Regional Regulation is a concrete agreement towards the ideal concept of protecting local wisdom in the Pariaman community. The ideal concept seen from the substantive values of protecting Local wisdom's worth in the Pariaman community must be founded on sociological, philosophical, and legal considerations. These three factors prioritize or rank the values within this local wisdom.
Co-Authors ., Nuradi Ade Sathya Sanathana Ishwara Afriliyani Gojali Agustin, Dina Amalia Agustina, Eni Ahmad, Asmida Alam, Nadia Rastika Alvandi, Agung Alwi Renhoren Amak UI Hosnah Ana Riana Andhika Nugraha Utama Andi Muhammad Asrun Andika Agung, Andika Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Angraeni, Novita Anjani, Maudy Anwar Sulaiman Ardian Ardian Ardian Ardian Arief Fahmi Lubis Arief, M. Rahmad Ariyanto Ariyanto Arkianti Anindita Putri Arzuna, Pit Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Astuti, Retno Dwi Awalnia Moenek, Elfa Awaludin, Dipa Teruna Azima Faturachman, Fauzan Azlin, Wildan Al Ghifari Bayuwega Tustikarana BENI SETIAWAN Bintara Sura Priambada Brahmana, Rizkita Butar-Butar, Dinalara D Carwan, Carwan Chairijah . Chairunnisa Chairunnisa Christopher Panal Lumban Gaol Dadang Sumarna Daffa Muhammad Nazar Dewi Ratnadewanti Diah Turis Kaemirawati Doni Christian Nainggolan Dora Kusumastuti Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fadhilah, Mursal Farahdinny Siswajanthy Fauziah, Alfiah Farhah Feri Pramudya Suhartanto Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Florentia Febyandani Titu Ghapa, Hasliza Ghilma, Layya Iksiru H. Abid H.M. Yunus Hadi, Zahirul Handoyo DP, Sapto Haruni Ode Hasmiati Hasmiati Henny Saida Flora Heridah, Andi Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Holili Holili Holili, Holili Hosnah, Amak UI Hulwanullah, Hikam Ichsan, Muhammad Chaerul Isep H Insan Isep H Insan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Joko Sriwidodo Joko Widodo Kamila Khaerunisa Kasim, Aksah Khairani, Nisya Hamidah Kholik, Acep Abdul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Krisna Murti Kristoffel, Chesario Own Kumala, Brik Lestari, Sari Indah Madina, Zaskia Mahipal Mahipal , Mahipal Maria Yeti Andrias Marjan Miharja Monica, Tri Muh. Safar, Muh. Muhammad Amin Hamid Muhammad Luthfi Muhammad Omega Yuristyawarman Mustapid, Hidayatul Mustaqim . Mustaqim . Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Najamuddin Gani Nandang Kusnadi Novia, Elsa Ari Novianty , Rica Regina Okviany , Hana Ratlian Pattipeilohy , Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Permana, Hadi Jaya Pohan, Masitah Pransisto, Johamran Priyaldi Priyaldi Priyaldi, Priyaldi Putra, Anggiana Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Nasya Aliyyah Putri, Viorizza Suciani Raden Muhammad Mihradi Rahayu, Fitrie Aryani Rahmandika, Surya Afif Rini Fitriani Rizka Maulidaen Rustandi Rizkia, Nanda Dwi Rossa, Reva Della Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen Ryendra, Nadya Restu Sabrina Adelia Febriyanti Sapto Handoyo Sapto Handoyo Sari, Ameliya Ratna Shafa Aulia Kirana Shapira, Kania Sheika Dwi Nabila Sinaga, Walter A.L. Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Suciani Putri, Viorizza Suhermanto, Suhermanto Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulthan, Fariz M. Supenawati, Erni Suseno Suseno Syahbana, Rio Akmal Taranama P.M., Hilton Tranggono, Emiral Rangga Tustikarana, Bayuwega Vitalia, Filda Wahab Aznul Hidaya Wasito, Lerick Yahman Yahman Yohanes Yulianus Payzon Aituru Yunita, Masna Zachrias Rumbewas Zafarina, Yusabihu Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani, Zulfiani