Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.874

P-Index

This Author published in this journals

All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Gorontalo Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Positum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) International Journal of Social Service and Research Journal Equity of Law and Governance Unram Journal of Community Service (UJCS) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Jurnal Pahlawan Jurnal Sosial dan Sains Journal of Public Representative and Society Provision AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Priviet Social Sciences Journal Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Advances In Social Humanities Research SASI Journal of Law and Legal Reform Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan

Yenny Febrianty

Universitas Pakuan

Author-ID : 3951999

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Feri Pramudya Suhartanto; Yenny Febrianty
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 3 (2024): Juni: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i3.218

The civil law and common law systems are two primary approaches in global legal systems, each with unique principles, histories, and applications. Civil law, widely implemented in most European countries and those influenced by the Roman system, is based on the systematic codification of written laws. The main sources of this law are legal codes and legislation issued by legislative bodies. Judges interpret the law by referring to the established legal texts. On the other hand, common law developed in England and subsequently influenced countries that were once British colonies, such as the United States and Australia. This system emphasizes legal precedents set by judges' decisions in previous cases. Its principle is the doctrine of stare decisis, which means respecting previous decisions when similar cases arise in court. Key differences between them include the way laws are formed, the role of judges, and the approach to evidence. Civil law tends to be more structured and based on legislation, whereas common law is more flexible, relying on case interpretations to form the law. Nonetheless, globalization has led to the adoption of elements from both systems in other countries, creating hybrid or mixed systems in modern legal practice.

Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan Febrianty, Yenny; Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Angraeni, Novita
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7805

This research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets. The urgency of this research is to answer the factual habits of society regarding the practice of using Intellectual Property Rights as a dowry in marriage. This research uses normative legal research methods by referring to relevant laws and regulations, such as the Marriage Law and Intellectual Property Rights Law, and data analysis based on legal literature and case studies. The research results show that Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in the context of marriage in Indonesia. The use of IPR, especially copyright as a dowry, needs to be done carefully and based on a clear agreement to protect the rights of both parties. If a dispute arises regarding IPR in the form of copyright in marriage, the court will play an important role in assessing the existing evidence and agreements to reach a fair decision. In marriage, the regulation and protection of intellectual property rights used as dowry significantly impact economic justice and the separation of assets in the event of a divorce. IPR, especially copyright, is a valuable asset that can affect the financial dynamics in a marriage. Therefore, couples need to understand the applicable legal regulations and, if necessary, draw up a clear and fair prenuptial agreement to regulate their rights and obligations regarding their intellectual property rights. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum hak kekayaan intelektual hak cipta dalam perkawinan di Indonesia, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan implikasinya dalam konteks hukum perkawinan dan pemisahan harta. Urgensi penelitian ini untuk menjawab kebiasaan faktual masyarakat dengan adanya prakik penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai mas kawin dalam perkawnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, serta analisis data berdasarkan literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Penggunaan HKI khususnya hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa terkait HKI berupa hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam perkawinan, pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. HKI khususnya hak cipta, adalah aset berharga yang dapat memengaruhi dinamika keuangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan, jika diperlukan, menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan adil untuk mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka.

KEPASTIAN HUKUM TENTANG GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rustandi, Rizka Maulidaen; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21561

Pembangunan untuk kepentingan umum ini tidak jarang memerlukan tanah yang tidak hanya dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa tanah milik masyarakat pun bisa dipergunakan untuk pembangunan selama prosesnya mengikuti prosedur yang ada, dimana masyarakat akan mengorbankan tanahnya demi sarana pembangunan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui rekonstruksi regulasi ganti untung atas kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidakjelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Rekonstruksi regulasi ganti kerugian yang menguntungkan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan, dalam tulisan ini Penulis ingin menawarkan kepada para pihak agar memikirkan anggapan baru (paradigma), bahwa ganti rugi yang selama ini menjadi stigma negatif dapat menjadi ganti kerugian yang menguntungkan pemilik tanah yang sudah mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian lagi. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21561

Indigenous Peoples and Modernization towards Achieving Golden Indonesia Febrianty, Yenny; Sinaga, Walter A.L.; Brahmana, Rizkita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.12750

AbstractThis study aimed to analyze how indigenous law communities in Indonesia adapt to legal modernization in support of the Indonesia Emas 2045 vision. Employing a normative juridical approach supported by empirical data, this research examined the continuity of customary law amidst the transformation of the national legal system, which is increasingly rational, codified, and legalistic. The normative analysis involved a review of relevant legislation and legal doctrines. In contrast, the empirical analysis was drawn from previous case studies that highlighted the interaction between customary law and modernization in various indigenous communities, such as the Baduy, Tolaki, and indigenous communities in Bekasi. The findings revealed that legal modernization has significantly impacted social order, traditional authority, and the cultural values of indigenous law communities. Disruptions are evident in traditional dispute resolution mechanisms, shifts in customary power structures, and transformations from collectivist to more individualistic values. Nevertheless, indigenous law communities exhibit adaptive strategies through the hybridization of customary norms, institutional strengthening via regional regulations, and social movements advocating for the recognition of customary law within the national legal framework. This study recommends the importance of a contextual and inclusive legal approach to ensure that customary law remains vibrant and empowered amidst modernization, serving as an integral component of sustainable legal development toward Indonesia Emas 2045. Keywords: Customary Law, Indigenous Law Communities, Legal Modernization, Social Adaptation, Cultural Identity, National Legal System, Indonesia Emas 2045

KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS Febrianty, Yenny; Putri, Viorizza Suciani; Riana, Ana; Syahbana, Rio Akmal; Fitriani, Rini; Yuliana, Tora
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337.

Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum Roy, Muhammad Tahsin; Agung, Andika; Monica, Tri; Supenawati, Erni; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13618

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif dengan pendekatan undang - undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan hukum dan aturan - aturan hukum dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Hukum sebagai kekuatan kontrol sosial itu menggunakan pembenaran teori hukum yang bersifat menempatkan negara sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab dalam pemberdayaan hukum. Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hukum sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu akan tetapi dipelajari juga tentang bagaimana perspektif masyarakat terhadap hukum. Selain itu, mengenai tujuan aturan - aturan hukum dan aturan tersebut menjadi aturan sosial dikarenakan telah mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga, hukum menciptakan atau memelihara keteraturan hukum sebagai fenomena sosial. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Nilai - nilai dan sikap masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Dan jika terjadi perubahan sosial, maka hukum juga perlu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sesuai norma berlaku.

Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia; Astuti, Retno Dwi; Novia, Elsa Ari; Kristoffel, Chesario Own; Rahmandika, Surya Afif; Febrianty, Yenny
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10492607

Bullying is the act of attacking someone who is considered to have power or power to parties weaker than him. This act of bullying can be in the form of verbal assault or physical assault, and can be in the form of sexual harassment. This study aims to provide knowledge that bullying can be the cause of a minor perpetrator becoming a child offender. This normative analytical descriptive juridical research describes the examination of legal certainty about criminal acts by minors. Children's ability to think maturely is still limited, so they remain vulnerable to the potential to be subjects both as victims and perpetrators of criminal acts. Restorative justice is an alternative to solving problems such as bullying in the juvenile justice system to provide opportunities for children through coaching.

The Dilemma Of The Baduy Legal Community Facing The Challenge Of Traditional Values Amidst Of Legal And Globalization Febrianty, Yenny; Ryendra, Nadya Restu
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 7 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i7.1637

The Baduy Indigenous Community is reluctant to accept external influences, including technology and knowledge, which has led them to live in isolation from the advancements of time and modernization due to their customary norms that prohibit members from interacting with technology, including the internet. This research aims to understand the dilemma faced by the Baduy Indigenous Community in preserving their traditional values amid the dynamics of law and globalization. The method employed is qualitative descriptive research. Data collection is conducted through observation, documentation, and interviews with the Baduy community and local residents. The research findings indicate that, in facing the dynamics of law and global trends, the Outer Baduy community undergoes transformation and has adapted to communication technology and gradually accepted global influences. In contrast, the Inner Baduy tribe remains committed to tradition as the inheritors of their Indigenous Culture, thus rejecting change and globalization. However, they face challenges due to the growth of the tribe's members that is not proportionate to their arable land. Concerns about environmental changes and the impact of globalization have entrapped them in a dilemma. Therefore, it is important to recognize that culture is inherently dynamic and evolving.

Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Peradilan Handoyo DP, Sapto; Febrianty, Yenny; Suhermanto, Suhermanto; Alam, Nadia Rastika
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i02.10482

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers nasional. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan institusi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta pembentukan opini publik.

Co-Authors ., Nuradi Ade Sathya Sanathana Ishwara Afriliyani Gojali Agustin, Dina Amalia Agustina, Eni Ahmad, Asmida Alam, Nadia Rastika Alvandi, Agung Alwi Renhoren Amak UI Hosnah Ana Riana Andhika Nugraha Utama Andi Muhammad Asrun Andika Agung, Andika Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Angraeni, Novita Anwar Sulaiman Ardian Ardian Ardian Ardian Arief Fahmi Lubis Arief, M. Rahmad Ariyanto Arkianti Anindita Putri Arzuna, Pit Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Asmida Ahmad Astuti, Retno Dwi Awalnia Moenek, Elfa Awaludin, Dipa Teruna Azlin, Wildan Al Ghifari Bayuwega Tustikarana BENI SETIAWAN Bintara Sura Priambada Brahmana, Rizkita Butar-Butar, Dinalara D Carwan, Carwan Chairijah . Chairunnisa Chairunnisa Christopher Panal Lumban Gaol Dadang Sumarna Daffa Muhammad Nazar Dewi Ratnadewanti Diah Turis Kaemirawati Diah Turis Kaemirawati Doni Christian Nainggolan Dora Kusumastuti Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Esti Royani Fadhilah, Mursal Farahdinny Siswajanthy Fauzan Azima Faturachman Fauziah, Alfiah Farhah Feri Pramudya Suhartanto Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Florentia Febyandani Titu Ghapa, Hasliza Ghilma, Layya Iksiru H. Abid H.M. Yunus Hadi, Zahirul Handoyo DP, Sapto Haruni Ode Hasmiati Hasmiati Hayati, Vivi Henny Saida Flora Heridah, Andi Hidayati Fitri Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Holili Holili Holili, Holili Hosnah, Amak UI Hulwanullah, Hikam Ichsan, Muhammad Chaerul Isep H Insan Isep H Insan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Joko Sriwidodo Joko Widodo Jonathan Rey Cusa Kamila Khaerunisa Kasim, Aksah Kevin M. Rivera Khairani, Nisya Hamidah Kholik, Acep Abdul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Krisna Murti Kristoffel, Chesario Own Kumala, Brik Larasati, Rindiana Lestari, Sari Indah Lilis Suryani Madina, Zaskia Mahipal Maria Yeti Andrias Marjan Miharja Masna Yunita Maudy Anjani Monica, Tri Muh. Fachrur Razy Mahka Muh. Safar, Muh. Muhammad Amin Hamid Muhammad Luthfi Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Sabir Rahman Mustapid, Hidayatul Mustaqim , Mustaqim . Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Najamuddin Gani Nanda Dwi Rizkia Nandang Kusnadi Novia, Elsa Ari Novianty , Rica Regina Nurifana Umar Okviany , Hana Ratlian Pattipeilohy , Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Permana, Hadi Jaya Pohan, Masitah Pransisto, Johamran Priyaldi Priyaldi Priyaldi, Priyaldi Putra, Anggiana Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Nasya Aliyyah Putri, Viorizza Suciani Raden Muhammad Mihradi Rahayu, Fitrie Aryani Rahmandika, Surya Afif Rica Regina Novianty Rindiana Larasati Rini Fitriani Rizka Maulidaen Rustandi Rizkia, Nanda Dwi Roni Jayawinangun Rossa, Reva Della Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen Ryendra, Nadya Restu Sabrina Adelia Febriyanti Sahrul, Sahrul Santoso, Tyas Sri Eka Sapto Handoyo Sapto Handoyo Sari, Ameliya Ratna Shafa Aulia Kirana Shapira, Kania Sheika Dwi Nabila Sinaga, Walter A.L. Siswahyudianto Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Suciani Putri, Viorizza Suhermanto, Suhermanto Sulastri Sulastri Sulthan, Fariz M. Supenawati, Erni Suseno Suseno Syahbana, Rio Akmal Taranama P.M., Hilton Tranggono, Emiral Rangga Tustikarana, Bayuwega Viorizza Suciani Putri Viorizza Suciani Putri Viorizza Suciani Putri Vitalia, Filda Wahab Aznul Hidaya Wasito, Lerick Winarsasi, Putri Ayi Yahman Yahman Yohanes Yulianto , Hendra Yulianus Payzon Aituru Yunita, Masna Zacharias, Vasco Javarison Zachrias Rumbewas Zafarina, Yusabihu Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zulfiani Zulfiani Zulfiani, Zulfiani

Title

Found 68 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 68 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 68 Documents
Search