Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Gorontalo Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Positum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) UNES Journal of Swara Justisia International Journal of Social Service and Research Journal Equity of Law and Governance Unram Journal of Community Service (UJCS) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Jurnal Pahlawan Jurnal Sosial dan Sains Journal of Public Representative and Society Provision AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Priviet Social Sciences Journal Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Advances In Social Humanities Research SASI Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan KANUN: JURNAL ILMU HUKUM
Yenny Febrianty
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEPASTIAN HUKUM TENTANG GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rustandi, Rizka Maulidaen; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21561

Abstract

Pembangunan untuk kepentingan umum ini tidak jarang memerlukan tanah yang tidak hanya dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa tanah milik masyarakat pun bisa dipergunakan untuk pembangunan selama prosesnya mengikuti prosedur yang ada, dimana masyarakat akan mengorbankan tanahnya demi sarana pembangunan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui rekonstruksi regulasi ganti untung atas kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidakjelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Rekonstruksi regulasi ganti kerugian yang menguntungkan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan, dalam tulisan ini Penulis ingin menawarkan kepada para pihak agar memikirkan anggapan baru (paradigma), bahwa ganti rugi yang selama ini menjadi stigma negatif dapat menjadi ganti kerugian yang menguntungkan pemilik tanah yang sudah mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian lagi. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
KEPASTIAN HUKUM TENTANG GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rustandi, Rizka Maulidaen; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21561

Abstract

Pembangunan untuk kepentingan umum ini tidak jarang memerlukan tanah yang tidak hanya dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa tanah milik masyarakat pun bisa dipergunakan untuk pembangunan selama prosesnya mengikuti prosedur yang ada, dimana masyarakat akan mengorbankan tanahnya demi sarana pembangunan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui rekonstruksi regulasi ganti untung atas kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidakjelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Rekonstruksi regulasi ganti kerugian yang menguntungkan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan, dalam tulisan ini Penulis ingin menawarkan kepada para pihak agar memikirkan anggapan baru (paradigma), bahwa ganti rugi yang selama ini menjadi stigma negatif dapat menjadi ganti kerugian yang menguntungkan pemilik tanah yang sudah mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian lagi. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
Indigenous Peoples and Modernization towards Achieving Golden Indonesia Febrianty, Yenny; Sinaga, Walter A.L.; Brahmana, Rizkita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.12750

Abstract

AbstractThis study aimed to analyze how indigenous law communities in Indonesia adapt to legal modernization in support of the Indonesia Emas 2045 vision. Employing a normative juridical approach supported by empirical data, this research examined the continuity of customary law amidst the transformation of the national legal system, which is increasingly rational, codified, and legalistic. The normative analysis involved a review of relevant legislation and legal doctrines. In contrast, the empirical analysis was drawn from previous case studies that highlighted the interaction between customary law and modernization in various indigenous communities, such as the Baduy, Tolaki, and indigenous communities in Bekasi. The findings revealed that legal modernization has significantly impacted social order, traditional authority, and the cultural values of indigenous law communities. Disruptions are evident in traditional dispute resolution mechanisms, shifts in customary power structures, and transformations from collectivist to more individualistic values. Nevertheless, indigenous law communities exhibit adaptive strategies through the hybridization of customary norms, institutional strengthening via regional regulations, and social movements advocating for the recognition of customary law within the national legal framework. This study recommends the importance of a contextual and inclusive legal approach to ensure that customary law remains vibrant and empowered amidst modernization, serving as an integral component of sustainable legal development toward Indonesia Emas 2045. Keywords: Customary Law, Indigenous Law Communities, Legal Modernization, Social Adaptation, Cultural Identity, National Legal System, Indonesia Emas 2045
KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS Febrianty, Yenny; Putri, Viorizza Suciani; Riana, Ana; Syahbana, Rio Akmal; Fitriani, Rini; Yuliana, Tora
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337.
Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum Roy, Muhammad Tahsin; Agung, Andika; Monica, Tri; Supenawati, Erni; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13618

Abstract

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif dengan pendekatan undang - undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan hukum dan aturan - aturan hukum dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Hukum sebagai kekuatan kontrol sosial itu menggunakan pembenaran teori hukum yang bersifat menempatkan negara sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab dalam pemberdayaan hukum. Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hukum sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu akan tetapi dipelajari juga tentang bagaimana perspektif masyarakat terhadap hukum. Selain itu, mengenai tujuan aturan - aturan hukum dan aturan tersebut menjadi aturan sosial dikarenakan telah mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga, hukum menciptakan atau memelihara keteraturan hukum sebagai fenomena sosial. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Nilai - nilai dan sikap masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Dan jika terjadi perubahan sosial, maka hukum juga perlu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sesuai norma berlaku.
Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia; Astuti, Retno Dwi; Novia, Elsa Ari; Kristoffel, Chesario Own; Rahmandika, Surya Afif; Febrianty, Yenny
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10492607

Abstract

Bullying is the act of attacking someone who is considered to have power or power to parties weaker than him. This act of bullying can be in the form of verbal assault or physical assault, and can be in the form of sexual harassment. This study aims to provide knowledge that bullying can be the cause of a minor perpetrator becoming a child offender. This normative analytical descriptive juridical research describes the examination of legal certainty about criminal acts by minors. Children's ability to think maturely is still limited, so they remain vulnerable to the potential to be subjects both as victims and perpetrators of criminal acts. Restorative justice is an alternative to solving problems such as bullying in the juvenile justice system to provide opportunities for children through coaching.
Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Peradilan Handoyo DP, Sapto; Febrianty, Yenny; Suhermanto, Suhermanto; Alam, Nadia Rastika
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i02.10482

Abstract

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers nasional. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan institusi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta pembentukan opini publik.
REKONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 Mihradi, Raden Muhammad; Butar-Butar, Dinalara D; ., Mustaqim; Wijaya, Mustika Mega; ., Nuradi; Febrianty, Yenny; Agustin, Dina Amalia
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9412

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara jelas bahwa Perkawinan secara hukum perdata merupakan suatu bentuk perikatan (verbentenis) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realisasinya, dari sisi hukum, perkawinan tidak saja berada di ranah hukum perdata, namun melibatkan sisi hukum administrasi karena dicatatkan oleh negara. Hal ini agak kompleks saat di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan disandarkan pada hukum masinh-masing agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, terdapat model perkawinan beda agama yang tidak dinilai tidak memiliki keabsahan dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Tulisan ini akan menggali kompleksitas dan dimensi serta perspektif dari perkawinan beda agama. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama. Abstract The purpose of this research is to explain and explain clearly that civil law marriage is a form of union (verbentenis) between a man and a woman to form a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In reality, from a legal perspective, marriage is not only in the realm of civil law, but also involves administrative law because it is registered by the state. This is somewhat complex when on the one hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that the validity of a marriage be based on the laws of each religion and belief. On the other hand, there are models of interfaith marriages which are not considered to have validity from the perspective of Law Number 1 of 1974. This article will explore the complexity and dimensions and perspectives of interfaith marriages. Keywords: Marriage, Different Religions.
The Legal Position Of The Wife's Inherited Property In The Marital Joint Property Due To The Bankruptcy Of The Husband Febrianty, Yenny; Tranggono, Emiral Rangga; Fitria, Mayzara Sari; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Yunita, Masna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11615

Abstract

Abstrak Perkawinan dalam bentuk rumah tangga, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang. Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalah tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan pertugas yang berwenang untuk itu. Maka untuk itu dalam penulisan hukum ini fokus analisis adalah tentang kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami. Pendekatan penulisan menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder, dan hasil dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, maka pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri. Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Perkawinan, Kepailitan. Abstract Marriage, in the form of a household, sometimes does not have enough money to finance its needs or activities. So, to cover the shortage, the husband/wife can borrow from another party. The loan can be made by the husband/wife with the help of funding sources, either from individuals or from financial institutions, so that the lack of funds can be obtained. This is called debt. To prevent conflicts or disputes between creditors, debtors or creditors prefer to resolve these problems through bankruptcy institutions. With bankruptcy, a general seizure will be carried out on all the debtor's assets which will then be distributed to the creditors in a balanced and fair manner under the supervision of authorized officers. Therefore, in writing this law, the focus of the analysis is on the legal position of the wife's assets in the joint marital assets due to the bankruptcy of the husband. The writing method uses a normative legal method whose sources come from secondary data, and the results of this study are the position of the wife's assets, if the joint assets are not sufficient to pay the husband's debt, then basically the wife's assets are still under the control of the wife and are still fully the wife's rights. Keywords: Property, Joint Property, Marriage, Bankruptcy.
The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness Febrianty, Yenny; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Ryendra, Nadya Restu
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v5i1.532

Abstract

This study examines the impact of legal education on public legal awareness in Indonesia, using a quantitative cross-sectional survey design. The research investigates how participation in legal education programs influences individuals' understanding of legal rights, processes, and access to justice. A total of 500 respondents, stratified by demographic factors such as gender, age, education level, and geographic location, were surveyed. The findings reveal that individuals who participated in legal education programs reported significantly higher legal awareness (M = 4.10) compared to those who did not (M = 3.30), with a large effect size (Cohen's d = 0.80). Demographic factors such as education level, employment status, and age were also found to influence legal awareness, with higher educational attainment and employment status positively correlating with increased legal awareness. Gender-based differences were observed, but their practical significance was minimal. Regression analysis further confirmed that legal education is a significant predictor of legal awareness (β = 0.62, p < 0.001). The results emphasize the crucial role of legal education in fostering an informed and engaged citizenry, particularly in enhancing public understanding of legal rights and responsibilities. The study suggests that increasing access to legal education can lead to a more empowered society, capable of participating actively in legal and civic processes.
Co-Authors ., Nuradi Ade Sathya Sanathana Ishwara Ade Sathya Sanathana Ishwara Afriliyani Gojali Agustin, Dina Amalia Agustina, Eni Ahmad, Asmida Alam, Nadia Rastika Alvandi, Agung Alwi Renhoren Amak UI Hosnah Ana Riana Andhika Nugraha Utama Andi Muhammad Asrun Andika Agung, Andika Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Anwar Sulaiman Ardian Ardian Arief Fahmi Lubis Arief, M. Rahmad Ariyanto Ariyanto Arkianti Anindita Putri Arzuna, Pit Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Asmida Ahmad Astuti, Retno Dwi Awalnia Moenek, Elfa Awaludin, Dipa Teruna Azlin, Wildan Al Ghifari Bayuwega Tustikarana BENI SETIAWAN Bintara Sura Priambada Brahmana, Rizkita Butar-Butar, Dinalara D Carwan, Carwan Chairijah . Chairunnisa Chairunnisa Christopher Panal Lumban Gaol Dadang Sumarna Daffa Muhammad Nazar Desy Maryani Dewi Ratnadewanti Diah Turis Kaemirawati Diah Turis Kaemirawati Doni Christian Nainggolan Dora Kusumastuti Emiral Rangga Tranggono Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Esti Royani Fadhilah, Mursal Farahdinny Siswajanthy Fauzan Azima Faturachman Fauziah, Alfiah Farhah Feri Pramudya Suhartanto Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Florentia Febyandani Titu Ghapa, Hasliza Ghilma, Layya Iksiru H. Abid H.M. Yunus Hadi, Zahirul Handoyo DP, Sapto Haruni Ode Hasmiati Hasmiati Hayati, Vivi Henny Saida Flora Heridah, Andi Hidayati Fitri Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Holili Holili Holili, Holili Hosnah, Amak UI Hulwanullah, Hikam Ichsan, Muhammad Chaerul Isep H Insan Isep H Insan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Joko Sriwidodo Joko Widodo Jonathan Rey Cusa Jonathan Rey Cusa Kamila Khaerunisa Kasim, Aksah Kevin M. Rivera Khairani, Nisya Hamidah Kholik, Acep Abdul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Krisna Murti Kristoffel, Chesario Own Kumala, Brik Lestari, Sari Indah Lilis Suryani Madina, Zaskia Mahipal Maria Yeti Andrias Marjan Miharja Masna Yunita Maudy Anjani Monica, Tri Muh. Fachrur Razy Mahka Muh. Safar, Muh. Muhammad Amin Hamid Muhammad Luthfi Muhammad Omega Yuristyawarman Muhammad Sabir Rahman Mustapid, Hidayatul Mustaqim , Mustaqim . Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Nadya Restu Ryendra Nadya Restu Ryendra Nadya Restu Ryendra Najamuddin Gani Nanda Dwi Rizkia Nandang Kusnadi Novia, Elsa Ari Novianty , Rica Regina Novita Angraeni Nurifana Umar Okviany , Hana Ratlian Pattipeilohy , Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Permana, Hadi Jaya Pohan, Masitah Pransisto, Johamran Priyaldi Priyaldi Priyaldi, Priyaldi Putra, Anggiana Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Nasya Aliyyah Putri, Viorizza Suciani Raden Muhammad Mihradi Rahayu, Fitrie Aryani Rahmandika, Surya Afif Rica Regina Novianty Rindiana Larasati Rindiana Larasati Rini Fitriani Rio Akmal Syahbana Rizka Maulidaen Rustandi Rizkia, Nanda Dwi Roni Jayawinangun Rossa, Reva Della Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen Ryendra, Nadya Restu Sabrina Adelia Febriyanti Sahrul, Sahrul Santoso, Tyas Sri Eka Sapto Handoyo Sari, Ameliya Ratna Shafa Aulia Kirana Shapira, Kania Sheika Dwi Nabila Sinaga, Walter A.L. Siswahyudianto Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Suciani Putri, Viorizza Suhermanto, Suhermanto Sulastri Sulastri Sulthan, Fariz M. Supenawati, Erni Suseno Suseno Tranggono, Emiral Rangga Tustikarana, Bayuwega Vasco Javarison Zacharias Viorizza Suciani Putri Viorizza Suciani Putri Viorizza Suciani Putri Vitalia, Filda Wahab Aznul Hidaya Wasito, Lerick Winarsasi, Putri Ayi Yahman Yahman Yohanes Yulianto , Hendra Yulianus Payzon Aituru Yunita, Masna Zachrias Rumbewas Zafarina, Yusabihu Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zulfiani Zulfiani Zulfiani, Zulfiani