Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia; Astuti, Retno Dwi; Novia, Elsa Ari; Kristoffel, Chesario Own; Rahmandika, Surya Afif; Febrianty, Yenny
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10492607

Abstract

Bullying is the act of attacking someone who is considered to have power or power to parties weaker than him. This act of bullying can be in the form of verbal assault or physical assault, and can be in the form of sexual harassment. This study aims to provide knowledge that bullying can be the cause of a minor perpetrator becoming a child offender. This normative analytical descriptive juridical research describes the examination of legal certainty about criminal acts by minors. Children's ability to think maturely is still limited, so they remain vulnerable to the potential to be subjects both as victims and perpetrators of criminal acts. Restorative justice is an alternative to solving problems such as bullying in the juvenile justice system to provide opportunities for children through coaching.
The Dilemma Of The Baduy Legal Community Facing The Challenge Of Traditional Values Amidst Of Legal And Globalization Febrianty, Yenny; Ryendra, Nadya Restu
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 7 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i7.1637

Abstract

The Baduy Indigenous Community is reluctant to accept external influences, including technology and knowledge, which has led them to live in isolation from the advancements of time and modernization due to their customary norms that prohibit members from interacting with technology, including the internet. This research aims to understand the dilemma faced by the Baduy Indigenous Community in preserving their traditional values amid the dynamics of law and globalization. The method employed is qualitative descriptive research. Data collection is conducted through observation, documentation, and interviews with the Baduy community and local residents. The research findings indicate that, in facing the dynamics of law and global trends, the Outer Baduy community undergoes transformation and has adapted to communication technology and gradually accepted global influences. In contrast, the Inner Baduy tribe remains committed to tradition as the inheritors of their Indigenous Culture, thus rejecting change and globalization. However, they face challenges due to the growth of the tribe's members that is not proportionate to their arable land. Concerns about environmental changes and the impact of globalization have entrapped them in a dilemma. Therefore, it is important to recognize that culture is inherently dynamic and evolving.
Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Peradilan Handoyo DP, Sapto; Febrianty, Yenny; Suhermanto, Suhermanto; Alam, Nadia Rastika
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i02.10482

Abstract

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers nasional. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan institusi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta pembentukan opini publik.
REKONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 Mihradi, Raden Muhammad; Butar-Butar, Dinalara D; ., Mustaqim; Wijaya, Mustika Mega; ., Nuradi; Febrianty, Yenny; Agustin, Dina Amalia
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9412

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara jelas bahwa Perkawinan secara hukum perdata merupakan suatu bentuk perikatan (verbentenis) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realisasinya, dari sisi hukum, perkawinan tidak saja berada di ranah hukum perdata, namun melibatkan sisi hukum administrasi karena dicatatkan oleh negara. Hal ini agak kompleks saat di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan disandarkan pada hukum masinh-masing agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, terdapat model perkawinan beda agama yang tidak dinilai tidak memiliki keabsahan dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Tulisan ini akan menggali kompleksitas dan dimensi serta perspektif dari perkawinan beda agama. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama. Abstract The purpose of this research is to explain and explain clearly that civil law marriage is a form of union (verbentenis) between a man and a woman to form a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In reality, from a legal perspective, marriage is not only in the realm of civil law, but also involves administrative law because it is registered by the state. This is somewhat complex when on the one hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that the validity of a marriage be based on the laws of each religion and belief. On the other hand, there are models of interfaith marriages which are not considered to have validity from the perspective of Law Number 1 of 1974. This article will explore the complexity and dimensions and perspectives of interfaith marriages. Keywords: Marriage, Different Religions.
The Legal Position Of The Wife's Inherited Property In The Marital Joint Property Due To The Bankruptcy Of The Husband Febrianty, Yenny; Tranggono, Emiral Rangga; Fitria, Mayzara Sari; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Yunita, Masna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11615

Abstract

Abstrak Perkawinan dalam bentuk rumah tangga, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang. Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalah tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan pertugas yang berwenang untuk itu. Maka untuk itu dalam penulisan hukum ini fokus analisis adalah tentang kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami. Pendekatan penulisan menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder, dan hasil dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, maka pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri. Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Perkawinan, Kepailitan. Abstract Marriage, in the form of a household, sometimes does not have enough money to finance its needs or activities. So, to cover the shortage, the husband/wife can borrow from another party. The loan can be made by the husband/wife with the help of funding sources, either from individuals or from financial institutions, so that the lack of funds can be obtained. This is called debt. To prevent conflicts or disputes between creditors, debtors or creditors prefer to resolve these problems through bankruptcy institutions. With bankruptcy, a general seizure will be carried out on all the debtor's assets which will then be distributed to the creditors in a balanced and fair manner under the supervision of authorized officers. Therefore, in writing this law, the focus of the analysis is on the legal position of the wife's assets in the joint marital assets due to the bankruptcy of the husband. The writing method uses a normative legal method whose sources come from secondary data, and the results of this study are the position of the wife's assets, if the joint assets are not sufficient to pay the husband's debt, then basically the wife's assets are still under the control of the wife and are still fully the wife's rights. Keywords: Property, Joint Property, Marriage, Bankruptcy.
The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness Febrianty, Yenny; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Ryendra, Nadya Restu
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v5i1.532

Abstract

This study examines the impact of legal education on public legal awareness in Indonesia, using a quantitative cross-sectional survey design. The research investigates how participation in legal education programs influences individuals' understanding of legal rights, processes, and access to justice. A total of 500 respondents, stratified by demographic factors such as gender, age, education level, and geographic location, were surveyed. The findings reveal that individuals who participated in legal education programs reported significantly higher legal awareness (M = 4.10) compared to those who did not (M = 3.30), with a large effect size (Cohen's d = 0.80). Demographic factors such as education level, employment status, and age were also found to influence legal awareness, with higher educational attainment and employment status positively correlating with increased legal awareness. Gender-based differences were observed, but their practical significance was minimal. Regression analysis further confirmed that legal education is a significant predictor of legal awareness (β = 0.62, p < 0.001). The results emphasize the crucial role of legal education in fostering an informed and engaged citizenry, particularly in enhancing public understanding of legal rights and responsibilities. The study suggests that increasing access to legal education can lead to a more empowered society, capable of participating actively in legal and civic processes.
Digital Skills Improvement for MSMEs in Rural Areas for Online Marketing Febrianty, Yenny; Awaludin, Dipa Teruna; Safar, Muh.; Kraugusteeliana, Kraugusteeliana; Suseno, Suseno
Unram Journal of Community Service Vol. 5 No. 3 (2024): September
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v5i3.692

Abstract

This Community Service (PKM) aims to improve the digital skills of MSME actors in rural areas, especially in online marketing, through online training using the Zoom platform. This activity is motivated by the low digital skills of MSMEs in rural areas, which limits their access to the digital market. The method used is participatory action research (PAR), involving 30 MSME actors who are selected by purposive sampling. The training lasts four weeks and includes two weekly sessions, covering material on digital marketing, the use of social media, e-commerce, and marketing performance monitoring. The results showed a significant improvement in participants' digital skills, with an average pre-test score of 45 increasing to 80 on the post-test. Implementing the skills learned also resulted in an increase in engagement on social media by 40% and an increase in online transactions by 20%-30%. Participants gave positive feedback regarding the relevance of the training and the application of the skills taught. This activity fills the gap in previous research by focusing on practical strategies adapted to the conditions of MSMEs in rural areas. The main obstacle faced is the problem of internet connectivity, which needs to be considered in the next training. Overall, this activity has succeeded in increasing the competitiveness of MSMEs in the digital market
Tinjauan Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam Hukum di Indonesia Wasito, Lerick; Hadi, Zahirul; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14238

Abstract

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama, mengatur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum positif, hanya ada dua ketentuan: perkawinan antar-Islam dan antar-Non Islam. Meski Yurisprudensi Nomor 1400K/PDT/1986 menimbulkan polemik, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif, mengkaji data sekunder dan peraturan hukum. Diharapkan, penerbitan SEMA No 2 Tahun 2023 mengakhiri polemik perkawinan beda agama di Indonesia, memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online Pebriansyah, Yudi; Rahayu, Fitrie Aryani; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14240

Abstract

Perkembangan teknologi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan, yang menuntut inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang memunculkan salah satunya industri teknologi finansial (Financial Technology/Fintech). Perkembangan Fintech sangat pesat, khususnya pada Fintech berjenis Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau lebih dikenal dengan istilah Pinjaman Online/Pinjol, yang sangat diminati oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memahami apakah praktek LPMUBTI ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan kepada masyarakat penggunanya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku pustaka, jurnal penelitian dan artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya regulasi tentang Fintech berjenis LPMUBTI ini kami nilai sudah memadai, baik itu pengaturan pelaksanaan dan perlindungan kepada nasabahnya, hanya saja dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh pelaksana Fintech maupun Nasabah, sehingga aspek hukum dinilai menjadi lemah dalam pelaksanaanya.
Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Fadhilah, Mursal; Zulkarnain, Iskandar; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14251

Abstract

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jauh sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020 menuai penolakan luas dari masyarakat, mulai dari serikat buruh, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan itu kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 25 November 2021, “MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat”, dan memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”. Kemudian pada 30 Desember 2022. Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut seperti perintah MK, Pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa” dan DPR bersama pemerintah justru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan dilakukan pula uji materill ke MK, hingga kemudian, pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja seperti tertuang dalam putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023. Kajian sosiologis hukum menilai bahwa Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak berlandaskan pada argumentasi konstitusional dan sosiologis yang sangat kuat dengan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) sejak awal pembentukannya sebagaimana pada putusan terdahulu (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020), dan merupakan pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience), sehingga dapat berdampak pada ancaman disintegrasi sosial, instabilitas keamanan dan hukum.
Co-Authors ., Nuradi Ade Sathya Sanathana Ishwara Afriliyani Gojali Agustin, Dina Amalia Agustina, Eni Ahmad, Asmida Alam, Nadia Rastika Alvandi, Agung Alwi Renhoren Amak UI Hosnah Ana Riana Andhika Nugraha Utama Andi Muhammad Asrun Andika Agung, Andika Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Angraeni, Novita Anjani, Maudy Anwar Sulaiman Ardian Ardian Ardian Ardian Arief Fahmi Lubis Arief, M. Rahmad Ariyanto Ariyanto Arkianti Anindita Putri Arzuna, Pit Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Astuti, Retno Dwi Awalnia Moenek, Elfa Awaludin, Dipa Teruna Azima Faturachman, Fauzan Azlin, Wildan Al Ghifari Bayuwega Tustikarana BENI SETIAWAN Bintara Sura Priambada Brahmana, Rizkita Butar-Butar, Dinalara D Carwan, Carwan Chairijah . Chairunnisa Chairunnisa Christopher Panal Lumban Gaol Dadang Sumarna Daffa Muhammad Nazar Dewi Ratnadewanti Diah Turis Kaemirawati Doni Christian Nainggolan Dora Kusumastuti Erlinawati Erlinawati, Erlinawati Fadhilah, Mursal Farahdinny Siswajanthy Fauziah, Alfiah Farhah Feri Pramudya Suhartanto Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Florentia Febyandani Titu Ghapa, Hasliza Ghilma, Layya Iksiru H. Abid H.M. Yunus Hadi, Zahirul Handoyo DP, Sapto Haruni Ode Hasmiati Hasmiati Henny Saida Flora Heridah, Andi Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Holili Holili Holili, Holili Hosnah, Amak UI Hulwanullah, Hikam Ichsan, Muhammad Chaerul Isep H Insan Isep H Insan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Joko Sriwidodo Joko Widodo Kamila Khaerunisa Kasim, Aksah Khairani, Nisya Hamidah Kholik, Acep Abdul Kraugusteeliana Kraugusteeliana Krisna Murti Kristoffel, Chesario Own Kumala, Brik Lestari, Sari Indah Madina, Zaskia Mahipal Mahipal , Mahipal Maria Yeti Andrias Marjan Miharja Monica, Tri Muh. Safar, Muh. Muhammad Amin Hamid Muhammad Luthfi Muhammad Omega Yuristyawarman Mustapid, Hidayatul Mustaqim . Mustaqim . Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Najamuddin Gani Nandang Kusnadi Novia, Elsa Ari Novianty , Rica Regina Okviany , Hana Ratlian Pattipeilohy , Alex Maxer Pebriansyah, Yudi Permana, Hadi Jaya Pohan, Masitah Pransisto, Johamran Priyaldi Priyaldi Priyaldi, Priyaldi Putra, Anggiana Putri, Endah Trisvina Rahayu Putri, Nasya Aliyyah Putri, Viorizza Suciani Raden Muhammad Mihradi Rahayu, Fitrie Aryani Rahmandika, Surya Afif Rini Fitriani Rizka Maulidaen Rustandi Rizkia, Nanda Dwi Rossa, Reva Della Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen Ryendra, Nadya Restu Sabrina Adelia Febriyanti Sapto Handoyo Sapto Handoyo Sari, Ameliya Ratna Shafa Aulia Kirana Shapira, Kania Sheika Dwi Nabila Sinaga, Walter A.L. Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia Suciani Putri, Viorizza Suhermanto, Suhermanto Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulthan, Fariz M. Supenawati, Erni Suseno Suseno Syahbana, Rio Akmal Taranama P.M., Hilton Tranggono, Emiral Rangga Tustikarana, Bayuwega Vitalia, Filda Wahab Aznul Hidaya Wasito, Lerick Yahman Yahman Yohanes Yulianus Payzon Aituru Yunita, Masna Zachrias Rumbewas Zafarina, Yusabihu Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani, Zulfiani