Articles
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 PROPINSI LAMPUNG TENTANG REMBUG DESA PADA PEKON PRINGSEWU SELATAN
Susilowati, Tri;
Puspita, Dian;
Priyono, Priyono;
Hartati, Sri;
Andoyo, Andreas
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 06 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2016 melalui kegiatan Rembug Desa adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat di tingkat desa memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Perda No. 1 Tahun 2016 bisa saja terkait dengan berbagai kebijakan seperti tata kelola desa, pembangunan infrastruktur, atau program lain yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan desa. Dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk rembug desa, warga dan aparat desa dapat berdialog langsung, menyampaikan pendapat, serta bertanya mengenai penerapan Perda tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) memberikan pemahaman tentang isi perda Nomor 1 tahun 2016. 2) memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya rebug desa dalam penyelesaian setiap konflik atau permasalahan yang terjadi dan 3) show penguatan peran DPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode ceramah dan diskusi. Plan pelaksanaan meliputi tiga tahapan yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi diakhir kegiatan. Melalui Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan pencegahan konflik yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Masyarakat, saling menghargai perbedaan pendapatan, perbedaan adat, budaya dan agama sehingga tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
SOSIALISASI ETIKA KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PERSONIL POLRES TANGGAMUS
Taufik, Taufik;
Wulandari, Wulandari;
Rinawati, Rinawati;
Susilowati, Tri;
Hartati, Sri
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 01 (2025): JANUARI 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penyelenggaraan layanan publik adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil setiap individu atas produk, layanan, dan administrasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, terutama oleh Polres Tanggamus, yang berkomunikasi untuk memberikan layanan publik. Melalui layanan publik, kehadiran lembaga pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai jenis komunikasi yang sesuai dengan fungsi kepolisian itu sendiri. Untuk mengumpulkan masukan mengenai cara komunikasi di Polres Tanggamus, berbagai langkah perlu diambil agar pelayanan publik bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Salah satu pendekatan yang dicoba sebagai tanggapan atas hasil penelitian sebelumnya tentang pelayanan publik di Indonesia adalah dengan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui sosialisasi tentang Etika Komunikasi dan Pelayanan Publik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi serta layanan dari semua pihak, mulai dari dalam Polres hingga masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi mengenai pentingnya etika komunikasi dan kontribusi anggota kepolisian. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui diskusi mengenai topik-topik terkait etika komunikasi dan pelayanan publik.
Peningkatan Pengetahuan Lansia tentang Penanganan Pertama Luka Bakar di Desa Bedoro, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Susilowati, Tri;
Prajayanti, Eska Dwi;
Mulyani, Sri
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JAMSI - November 2024
Publisher : CV Firmos
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54082/jamsi.1405
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi lansia di Indonesia meningkat mencapai 1,5 miliar jiwa di tahun 2050. Lansia perlu mengetahui informasi yang benar dalam mengatasi masalah yang dihadapi ketika anggota keluarga tidak berada di sampingnya. Masalah yang dijumpai lansia adalah kecelakaan rumah tangga seperti luka bakar yang disebabkan memasak, terkena barang elektronik yang mengeluarkan panas atau paparan sinar matahari. Studi pendahuluan bulan Januari 2024 pada 15 lansia di Desa Bedoro tentang penanganan pertama luka bakar diperoleh hasil bahwa 12 lansia mengatakan jika luka bakar diolesi pasta gigi (odol), 2 lansia mengatakan disiram dengan minyak tanah dan 1 lansia mengatakan diberi lidah buaya. Metode : Pendidikan Kesehatan dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama : pertemuan dengan lansia dan keluarga/pendamping, membentuk grup WA, perkenalan, brain storming / apersepsi, pembagian kuesioner dan kontrak kegiatan. Tahap kedua : melakukan Pendidikan Kesehatan dengan tema penanganan pertama pada luka bakar. Tahap ke tiga : review materi yang telah disampaikan dipertemuan sebelumnya, demonstrasi penanganan pertama pada luka bakar. Tahap ke empat evaluasi lansia dan keluarga/pendamping dengan kuesioner. Hasil kegiatan terjadi peningkatam pengetahuan lansia tentang penanganan pertama luka bakar. Pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan lansia, agar lansia mampu menolong dirinya sendiri jika mengalami luka bakar.
Dynamics and Challenges of Legal Regulation concerning Human Smuggling with Refugee Objects in Indonesia
Kukuh Kharisma, Lalu;
Susilowati, Tri;
Tohari, Mohamad
Journal of Management, Economic, and Financial Vol. 2 No. 6 (2024): Journal of Management, Economics and Finance
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jmef.v2i6.65
This research discusses the dynamics and challenges in legal regulation related to human smuggling, focusing on refugees in Indonesia. Despite Indonesia being a significant transit country for refugees, the existing legal framework, particularly Law No. 6 of 2011 on Immigration, does not specifically regulate the status and protection of refugees. Consequently, refugees are often viewed as illegal immigrants, leading to human rights violations and legal uncertainty. The first subsection analyzes how dynamic legal regulations interact with the challenges faced in the context of human smuggling. It further explores necessary efforts to create legal certainty, including the need for more specific regulations and transparent procedures. This research is expected to contribute to the development of better policies and practices in dealing with human smuggling cases and protecting the rights of refugees in Indonesia.
The Green Marketing Model in Umrah Bureaus: A Satisfaction-Based Approach
Suryawan, Ryan Firdiansyah;
Maulina, Evaf;
Setiawan, Edhie Budi;
Septiano, Renil;
Susilowati, Tri
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 6 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37385/ijedr.v4i6.6775
Intense competition among umrah service providers in Jakarta and Bogor emphasizes the importance of effective digital marketing as well as a focus on consumer trust, service quality, and green marketing initiatives to increase e-loyalty. This study aims to analyze the effect of green marketing, consumer trust, and service quality on e-loyalty with customer satisfaction as an intervening variable. Data were collected from 150 umrah service users at five umrah bureaus in Jakarta and Bogor using purposive sampling method. Partial Least Square Structural Equation Model (SEM-PLS) 3.0 was used for data processing and testing. The results showed that green marketing, consumer trust, and service quality have a positive and significant effect on e-loyalty, both directly and through customer satisfaction as a mediator. Interestingly, although green marketing and consumer trust have a positive influence on customer satisfaction, service quality does not have a significant impact on satisfaction. This research highlights the importance of targeted digital marketing strategies and efforts to build consumer trust to increase loyalty in the umrah service sector.
Sus sp. DNA Encoding cyt b Gene Detection Test on Meat Grinding Samples Using Conventional PCR
Adzakiyyi, Miftahul Lathif;
Susilowati, Tri;
Rokhim, Saiku;
Rachmawati, Yuanita
Indonesian Journal of Halal Research Vol. 2 No. 2 (2020): August
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ijhar.v2i2.8489
Micro-entrepreneurs with basic ingredients of processed meat such as meatball who do not have a meat grinder, generally using meat grinder at the public market. The problem that occurs is that there is no clear regulation from the Government regarding the guarantee of the halal meat grinding in the Regional Company. This needs to be enhanced as a study, considering that the grinding material does not only come from Halal substances. The purpose of this study was to test pig DNA in meat grinding samples at PD Pasar Surya Surabaya City by using the conventional Polymerase Chain Reaction (PCR) method. DNA was isolated from 11 PD Pasar Surya meat grinding samples, then spectrophotometry was performed. Spectrophotometry results showed that all samples have high DNA concentrations. The primer used is the cyt b pig gene encoder. Predenaturation is performed at a temperature of 95°C-5 minutes, denaturation of 95°C-45 seconds, annealing 60°C-30 seconds, extension 72°C-40 seconds, and post extension 72°C-5 minutes. The results of PCR analysis were determined by the emergence of DNA bands of ± 149 bp as markers of pig DNA. The results showed negative on sample or no pig contamination in 11 samples tested. While the pig sample as positive control showed a band of ± 149 bp. These results prove that at 11 points of the location of meat grinding there is no contamination of pig DNA.
Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia
Anggraeni, Hari Sri;
Tohari , Mohamad;
Susilowati, Tri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18268
This research aims to analyze access to education for Indonesian migrant children in Malaysia based on the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Malaysian law. Indonesian migrant children in Malaysia face various barriers to obtaining quality education, despite education being a fundamental right guaranteed by international law. This study identifies relevant regulations and policies, as well as analyzes the implementation of educational principles in the CRC. Based on the review of the Education Act 1996, the Child Act 2001, and Malaysia's immigration policies, this research finds that while Malaysia has ratified the CRC, its implementation of the right to education for Indonesian migrant children is hindered by discriminatory policies, unclear citizenship status, and fears of deportation. This study also reveals that many Indonesian migrant children are forced to rely on informal, high-cost education, while access to formal schools is extremely limited. Therefore, this study recommends policy reforms that are more inclusive and human rights-based to improve the education of migrant children in Malaysia.
Empowerment of posyandu cadres in creating healthy villages free of stunting
Indarwati Indarwati;
Tri Susilowati;
Annisa Andriyani
Community Empowerment Vol 9 No 12 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/ce.12201
The stunting rate in Kedungan Village remains unchanged, with 19 toddlers affected in 2023 and one reported death in 2024. The primary objective of the community service activities is to enhance the knowledge of posyandu cadres regarding stunting and its prevention, as well as to improve their skills in food preparation and presentation to support the nutritional resilience of stunted toddlers. These activities are conducted in stages, beginning with coordination, followed by socialization about stunting and its prevention, training on food processing and serving techniques, and mentoring cadres in providing supplementary feeding (PMT) to stunted toddlers. The outcomes of these activities demonstrated a significant increase in participants' knowledge about stunting and its prevention, with the average correct answers rising from 54.1% in the pre-test to 74.3% in the post-test. Regarding practical application, the processed PMT distributed at the posyandu has adhered to the techniques taught during the training, including proper food preparation and presentation. Meals were served in an appealing manner, following the examples provided during the training sessions.
Implementasi Metode Moora dalam Menentukan Kelayakan Penerima Beasiswa Santri
Hartati, Sri;
Susilowati, Tri;
Nanda, Adi Prasetia;
Hamid, Abdul
Technologia : Jurnal Ilmiah Vol 16, No 2 (2025): Technologia (April)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/tji.v16i2.18819
Pemberian beasiswa merupakan salah satu cara untuk mendukung pendidikan, termasuk di kalangan santri di pesantren. Namun, proses seleksi penerima beasiswa sering kali menghadapi tantangan dalam mempertimbangkan berbagai kriteria yang beragam dan kompleks secara adil dan objektif. MOORA (Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) merupakan salah satu Metode dengan pendekatan yang dapat mengatasi permasalahan ini dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan kelayakan penerima beasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode MOORA dalam memilih penerima beasiswa santri dengan menggabungkan kriteria prestasi akademik, kedisiplinan, kondisi ekonomi, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan prestasi non-akademik. Proses implementasi melibatkan penentuan bobot untuk masing-masing kriteria, normalisasi data, dan perhitungan nilai preferensi berdasarkan hasil normalisasi dan bobot yang ditentukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode MOORA dapat menghasilkan peringkat penerima beasiswa yang transparan dan objektif, dengan penerima beasiswa terpilih berdasarkan nilai preferensi tertinggi.
Implications of Digital Policing with the Application of Artificial Intelligence in Positive Law in Indonesia
Utama, Robertus Wardhana;
Lamijan, Lamijan;
Susilowati, Tri
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 7 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58631/injurity.v3i7.212
Artificial Intelligence (AI) has become a useful tool for the police in curbing traffic violations and improving road safety. This research aims to examine how AI is applied to positive law in Indonesia. By focusing on positive law, the study provides a focused analysis of AI's impact on existing legal statutes and regulations in Indonesia, potentially examining case studies, legal precedents, or specific AI tools used within the Indonesian legal framework. This geographical and jurisdictional focus offers unique insights into the challenges and opportunities presented by AI within the legal framework, facilitating comparisons with AI in other countries or regions. The findings offer valuable information for policymakers, legal practitioners, and technologists on effectively integrating AI into the legal system. This article specifies that electronic equipment may be utilized to facilitate the prosecution of infractions in the realm of traffic and road transportation, and the resultant data obtained through this equipment can serve as admissible evidence in legal proceedings.