Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL: STUDI PADA UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951 Kharismawati; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif tindak pidana penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api ilegal yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua kelompok norma yang memiliki objek hukum berbeda. Pasal 340 KUHP diterapkan terhadap perbuatan pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Dalam perkara yang diteliti, unsur pembunuhan berencana dinilai terpenuhi berdasarkan adanya perselisihan sebelumnya, jeda waktu, tindakan terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api, serta penembakan sebanyak dua kali. Unsur penggunaan senjata api tanpa hak diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan penggunaan senjata api ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai unsur masing-masing.
Reconstructing the Affiliate Financing Deductibility Test: A Normative Analysis of Indonesian Tax Court Jurisprudence Appe Hutauruk; Sendi Sanjaya
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law (Article in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v62.32876

Abstract

This study examines the constitutional limits of judicial interpretation in determining the deductibility of interest expenses and foreign exchange losses arising from affiliate financing, with reference to Indonesian Tax Court Decision Number PUT-000769.15/2022/PP/M.IIB of 2023. Using prescriptive normative legal research through statutory, case, conceptual, and comparative decision approaches, it analyzes the relationship between tax legality, legal certainty, legislatively enacted norms, and judicially constructed norms. The study maps the respective functions and requirements of Article 6 and Article 9 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law and Article 12 of Government Regulation Number 94 of 2010. The analysis finds that an affiliate relationship cannot, by itself, establish the “personal interest” element expressly required under Article 9 paragraph (1) letter b. When affiliation substitutes for proof of the beneficiary’s statutory identity, capacity, and personal interest, judicial interpretation risks extending a tax prohibition beyond the boundaries established by the legislature. This concerns not merely statutory misapplication but also tax legality and legal certainty because it may impose an additional fiscal burden without a sufficiently identifiable statutory basis. The decision also relies on an aggregate financing allocation without adequately examining the utilization of each loan facility. To address these problems, the study develops a four-stage Affiliate Financing Deductibility Test comprising statutory subject-matter identification, business-nexus assessment, specific-exclusion and personal-interest testing, and allocation and evidentiary proportionality. This framework ensures that judicial reasoning remains traceable to statutory elements and distinguishes failure to establish deductibility from failure to prove a specific statutory exclusion.
Analisis Yuridis Penerapan Tarif Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Lex Priori antara UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Gunawan Hadi Nugroho; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i2.2083

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya dualisme norma hukum yang nyata, yaitu ketidakselarasan pengaturan tarif imbalan bunga antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang menggunakan tarif fluktuatif berbasis suku bunga acuan Bank Indonesia dibagi dua belas, dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang masih memuat tarif tetap sebesar 2% per bulan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang memperoleh kelebihan pembayaran pajak akibat putusan Pengadilan Pajak, karena terdapat dua rezim tarif yang saling bertentangan namun sama-sama berlaku sebagai hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) sinkronisasi pengaturan tarif imbalan bunga antara UU HPP dan UU Pengadilan Pajak; dan (2) efektivitas penerapan asas lex posterior derogat legi priori dalam menyelesaikan pertentangan norma tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat antinomi norma yang nyata antara Pasal 87 UU Pengadilan Pajak dan Pasal 27B UU HPP, dan dalam praktiknya Direktorat Jenderal Pajak telah memilih menerapkan tarif UU HPP; serta (2) asas lex posterior derogat legi priori berlaku secara efektif sebagai pemecah konflik norma karena UU HPP merupakan undang-undang yang lebih baru dan secara substansial mengubah rezim tarif imbalan bunga. Meski UU Pengadilan Pajak mengandung lex specialis, harmonisasi legislatif tetap harus dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.
Analysis of Law Enforcement Against Violations of Fishing Permits (SIPI), Fishing Vessel Permits (SIKPI), and Fisheries Business Permits (SIUP) Reviewed from Law Number 45 of 2009 Adi Suseno; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sunarno Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/ytw4sn54

Abstract

The licensing provisions in fisheries business activities, namely the Fisheries Business License (SIUP), Fishing License (SIPI), and Fish Transport Vessel License (SIKPI), are state control instruments for the orderly and sustainable utilization of fish resources. Violations of the obligation to own these permits are not merely administrative in nature, but are categorized as criminal acts in the fisheries sector as regulated in Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009. This article aims to analyze the regulation of SIPI, SIKPI, and SIUP according to Law Number 45 of 2009 and their legal enforcement, by taking a case study of Decision Number 72/Pid.Sus-Prk/2024/PN.Rkb. This research uses a normative legal research method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The research results show that the regulation of SIUP, SIPI, and SIKPI has a clear legal basis but has undergone adjustments to norms after the implementation of the risk-based licensing policy through the Online Single Submission system, without eliminating the criminal nature of violations for large-scale business actors. Law enforcement in the field is still hampered by overlapping authority between institutions, limited supervisory facilities, difficulties in proving on the high seas, and disparities between sanctions and economic benefits for perpetrators, resulting in less than optimal deterrence. Strengthening of technology-based supervisory systems, institutional synergy, and a proportional legal approach between the ultimum remedium function for small-scale fishermen and firm action against large business actors and foreign vessels are needed
Normative Luridical Analysis of Law Enforcement Against Perpetrators of The Criminal Acts of Fragment of Marriage Origins of Identity Agung Prasetyo; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sunarno Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/tdchqs93

Abstract

The criminal offense of falsifying marital history is a crime that rarely comes to light but has the potential to cause harm to others, especially when a person’s prior marital status is concealed from a prospective partner. This normative legal study analyzes the concept and legal framework of this criminal offense under Indonesian positive law, as well as its enforcement in practice, using legislative, case law, and conceptual approaches, with primary legal sources consisting of legislation and the Cibinong District Court Decision No. 260/Pid.B/2025/PN Cbi, which were analyzed using a qualitative-deductive method. The results of the study show that the concept of falsifying the origin of a marriage is not regulated as a standalone offense, but is scattered throughout Articles 277 –280 of the former Criminal Code, with the core of the offense consisting of the concealment of a legal impediment to marriage (wettelijk beletsel) accompanied by the element of the perpetrator’s knowledge (wetenschap), which intersects with the Marriage Law, the Population Administration Law, and their updates in Articles 401–404 of the National Criminal Code. Law enforcement faces structural challenges, the nature of complaint-based offenses, the difficulty of proving intent, the lack of integration between population and marriage data, and a legal culture that tends to resolve these issues through informal, family-based means.
Comparative Analysis of Mutual Agreement Procedure (MAP) Regulations in Indonesia, Singapore, Japan, and Australia within the OECD BEPS Action 14 Framework Eko Fauzi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/xad1sc39

Abstract

The increasing number of international tax disputes resulting from double taxation and Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) has strengthened the importance of effective dispute resolution mechanisms. In response, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) introduced BEPS Action 14 to establish minimum standards for improving the effectiveness of the Mutual Agreement Procedure (MAP). This study aims to analyze the conformity of Indonesia's MAP regulations with the OECD BEPS Action 14 Minimum Standard and to compare Indonesia's regulatory framework with those of Singapore, Japan, and Australia. The research employs a normative juridical approach supported by statutory, comparative, historical, and conceptual analyses. Data were collected through library research, including legislation, tax treaties, OECD reports, MAP Peer Review Reports, and relevant academic literature. The findings indicate that Indonesia has substantially incorporated the OECD minimum standards through Minister of Finance Regulation No. 172/PMK.03/2023. However, challenges remain regarding procedural transparency, taxpayer accessibility, institutional capacity, and the timeliness of dispute resolution, with several cases exceeding the OECD's recommended 24-month resolution period. Compared with Singapore, Japan, and Australia, Indonesia demonstrates relatively lower performance in implementing an effective MAP framework. These shortcomings affect tax certainty, taxpayer protection, and Indonesia's compliance with international commitments under tax treaties. The study recommends strengthening the national regulatory framework, improving transparency and administrative procedures, enhancing the capacity of the Competent Authority, and adopting international best practices to increase the effectiveness of MAP implementation and reinforce legal certainty in international taxation.
The Effectiveness of Rehabilitation for Narcotics Users: A Legal Analysis of Law Number 35 of 2009 on Narcotics Hesty C Simatupang; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/ffvx6g31

Abstract

The implementation of rehabilitation for narcotics users in Indonesia continues to demonstrate a gap between the legal framework and law enforcement practices. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics mandates medical and social rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, its implementation remains inconsistent due to disparities in legal interpretation, limited access to integrated assessments, unequal rehabilitation facilities, and inadequate post-rehabilitation services. This study aims to analyze the legal regulation governing rehabilitation for narcotics users and to evaluate the effectiveness of its implementation within the Indonesian criminal justice system. The research employs a juridical-empirical approach using statutory, conceptual, and empirical methods. Secondary data were obtained from legislation, court decisions, books, scholarly journals, and official reports issued by the National Narcotics Board (BNN), while primary data were collected through interviews and documentation conducted at the research site. The data were analyzed descriptively using qualitative methods based on the theory of legal effectiveness and the legal system theory. The findings indicate that the existing legal framework provides an adequate basis for rehabilitation; however, its implementation has not yet achieved optimal effectiveness due to structural, instrumental, and cultural barriers among law enforcement institutions. Differences in the interpretation of legal provisions, inconsistent application of integrated assessment recommendations, and unequal availability of rehabilitation services have contributed to legal uncertainty and inconsistent judicial outcomes. Strengthening the legal status of integrated assessment results, establishing consistent prosecution and sentencing guidelines, expanding rehabilitation facilities, improving inter-agency coordination, and implementing evidence-based evaluation of rehabilitation outcomes are necessary to enhance the effectiveness of rehabilitation policies for narcotics users in Indonesia.
Criminal Liability for the Misuse of Personal Data by Corporations: A Criminal Law and Corporate Liability Perspective Lebrina Wonlele; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/dvgve850

Abstract

The rapid expansion of digital technologies has significantly increased the risk of personal data misuse by corporations, creating complex legal challenges in determining corporate criminal liability. Although Indonesia enacted Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the practical application of criminal liability against corporations remains problematic due to the limitations of traditional criminal law doctrines in attributing actus reus and mens rea to corporate entities. This study aims to analyze the formulation of corporate criminal liability for the misuse of personal data and to examine future criminal law policies that can strengthen legal enforcement against corporate offenders. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of Indonesian legislation concerning personal data protection and corporate criminal liability, while secondary materials are derived from recent national and international scholarly journals. The findings demonstrate that conventional doctrines, particularly the Identification Theory, are insufficient to address decentralized digital corporations operating through automated decision-making systems. Instead, the Corporate Culture Model provides a more appropriate framework by evaluating organizational policies, governance structures, and institutional compliance in determining corporate fault. Furthermore, the study recommends integrating strict liability with a due diligence defense, strengthening digital forensic standards, recognizing AI-generated evidence, and adopting proportional turnover-based financial sanctions as effective mechanisms to enhance deterrence. These reforms are expected to establish a more adaptive and effective corporate criminal liability system capable of protecting personal data rights while ensuring legal certainty and accountability within Indonesia’s digital economy.
Judicial Reasoning in Sentencing Class I Narcotics Crimes under Indonesian Criminal Law: A Case Study of Decision Number 17/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst Imam Syafii; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/vqgjv440

Abstract

Narcotics crimes remain one of the most significant challenges to criminal law enforcement in Indonesia, particularly concerning Class I narcotics, which carry a high potential for abuse and severe social consequences. Differences in judicial reasoning when imposing criminal sanctions may result in sentencing disparities and raise concerns regarding legal certainty, justice, and consistency in judicial decision-making. This study aims to analyze the legal reasoning employed by judges in imposing criminal sanctions on Class I narcotics offenders and to examine whether the judicial considerations reflected in Decision Number 17/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst are consistent with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Indonesian Criminal Procedure Code, and the fundamental principles of Indonesian criminal law. This research adopts a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, court decisions, legal doctrines, and scholarly literature, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the judges’ reasoning was primarily based on legally admissible evidence, witness testimony, the defendant’s statement, material evidence, and relevant statutory provisions governing narcotics offenses. Furthermore, the court considered both aggravating and mitigating circumstances, reflecting juridical, philosophical, and sociological dimensions of criminal sentencing. The decision generally fulfills the principles of legal certainty, justice, and legal utility. Nevertheless, greater consistency in judicial reasoning is required to minimize sentencing disparities and strengthen the effectiveness of narcotics law enforcement in Indonesia. The study contributes to the development of Indonesian criminal law scholarship by providing a critical evaluation of judicial reasoning in narcotics cases and offering recommendations for more consistent sentencing practices.
Responsibility of Construction Consulting Service Providers for Third Party Losses Gabriel Libertus Turnip; Pahala Sinambela; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/qeyyc054

Abstract

In practice, third-party victims often encounter legal obstacles and difficulty in claiming compensation because consultants hide behind the principle of contractual personality and the lack of explicit regulations detailing external protections in the Construction Services Law, so that the process of recovering victims’ rights is suboptimal. Das Sollen: Construction consultancy service providers should bear clear and firm legal responsibility to third parties if proven to have committed professional errors or negligence that violates safety standards, codes of ethics, and the principle of prudence, as mandated by Article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Acts. Legal protection for third parties is a form of public justice that cannot be ignored by the barriers of internal contractual relationships in the project. This research uses normative legal research, which is examined through a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. Indonesian positive law through Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services clearly regulates the liability of service providers for building failures due to planning or supervision, where third parties have a legal basis to claim compensation under Article 1365 of the Civil Code even though they are not bound by a direct contract, with professional standards, codes of ethics, and duty of care as the primary references for determining professional error. The form of legal responsibility of construction consultancy service providers can arise through default or unlawful acts, where the consultant can be held responsible for paying material and immaterial compensation if it is proven that the losses to third parties are a direct result of professional errors such as negligence in technical analysis, errors in working drawings, or supervision that does not meet standards.
Co-Authors Abdul Gofur Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Adi Suseno Aditya Dwi Laksono Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Afriandi Azhar Agung Prasetyo Agus Setiyawan Agus Susetyo Ahmad Sirojuddin Ahsan Pasinringi Akhmad Dinul Kholis Akhmad Ramadhan Harahap Almira Dinda Kartika Alponsus Simbolon Amin Saleh Ananda, Selvira Paulina Andri Dedi Kurniawan Andri Kurnia Anwar Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Bahori Ahoen Bahori Ahoen Bahtiar Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Cliff Fabian Maliangkay Daniel Mari Hot Nababan Darmawan Tjaputra David Yuwono Dede Ardiansyah Dedi Saputra Denny Cahyadi Tiono Denny Ramadhan Dimas Arifianto Suryo Ebit Kartono Mandala Putra Edmon Derson Simamora Edy Susanto Eko Dwi Suryanto Eko Fauzi Eko Wahyu Pramono Eko Wahyu Pramono Erwin Hutasoit Eti Kusharyanti Faizal Faizal Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaea Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Fitriana Sari Franky Bangkit Sumardi Fredy Penmaley Frency Samuel S S FX Suyud Margon FX Suyud Margono FX Suyud Margono Gabriel Libertus Turnip Gersong Fernando Getta Mutiasari Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Herlambang Herlambang Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hesty C Simatupang Hotman Sinambe Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Ida Ayu Asti Manuaba Idrus Firdaus Rahmat Imam Syafii Imron Bagus Indra Bakti Saputra Indra Jaya Indra Jaya Indra Jaya Indriastuti, Desy Indryani Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Irene Puteri Alfani Sinaga Istiyanda Iqbal Fatullah Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jaya, Setia Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Kiki Ridwan Lamhot Hutahaean Lebrina Wonlele Lim Sang Hong Lyia Aina Prihadiyati M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Martua Manik Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muh Amin Saleh Muh Amin Saleh Muh. Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Nana Kurnia Natalia Vivi Natan Dityanggoro Natan, Antonius Ngatiyono Nico Wandiredja Nurkenda Okky Mara Utama Pahala Sinambela Purwanto Budi Santoso R. Chresno Wahyu Widodo Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Rasman Rasman Raya Gomal Manalu Relita Hafsidiany Rengga Chrisetio Sadewo Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Rinta Pratiwi Rintan Ayu Andini Rivaldo Valentino Wibowo Robert L . Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rompas, Jopie Tommy Rony Hutahaean RR Lyia Aina Prihadiati RR Lyia Aina Prihadiyanti Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Rumondang Sihite Rusly Rusly Saifudin Wahid Sapto Setiaji Satrio Nugroho Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Shinta Maharani Sihotang, Muhenri Simanungkalit, Robert L Simanungkalit, Robert L. Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutan Sulaiman Sutarso Sutarso Suyud Margono Syeni Adriana Lasut Taberima, Victor Arthur Tarkam Suwirya Tatang Ruslih Taufik Maulana, Taufik Tri Heriyanto Tricia Elisabeth Napitupulu Tridianto, Ari Tumpal Haojahan Sihombing Vizarra Pingkan Huiriady Wadyansah Prasakti Nugraha Widia Wirawan Yandri Sinlaeloe Yanto Kurnia Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulianto Kiswocahyono Yulianto Kiswocahyono Yulis Setyaningsih Yustian Yustian Yusuf Chornia Zul Ashari