Claim Missing Document
Check
Articles

REHABILITASI PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ebit Kartono Mandala Putra; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3013

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum yang terus berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai salah satu bentuk sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sejalan dengan tujuan pengaturan narkotika untuk mencegah dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tindak pidana narkotika masih menunjukkan disparitas, di mana sebagian penyalahguna dan pecandu dijatuhi rehabilitasi, sementara sebagian lainnya dijatuhi pidana penjara. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep dan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia, serta pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 438/Pid.Sus/2025/PN.Jap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi dalam UU Narkotika belum memberikan batasan yang tegas mengenai tipologi pelaku maupun kriteria penjatuhan rehabilitasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Diperlukan revisi undang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang komprehensif, serta pedoman Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penjatuhan sanksi rehabilitasi.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN Yusuf Chornia; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3014

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian menimbulkan persoalan hukum tersendiri mengingat kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik psikologis dan sosial berbeda dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam praktik penegakan hukum, dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diversi sebagai instrumen utama pengalihan penyelesaian perkara. Namun, dalam putusan a quo, diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP berada tepat pada batas maksimal tujuh tahun penjara yang disyaratkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA. Sekalipun demikian, Majelis Hakim tetap mengedepankan semangat keadilan restoratif melalui penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan, penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan pengembalian barang bukti kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan kembali syarat kuantitatif diversi agar disertai kriteria kualitatif yang lebih mencerminkan keadilan substantif bagi anak.
IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEFARMASIAN TANPA KOMPETENSI DAN KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN: Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd Franky Bangkit Sumardi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3018

Abstract

Praktik kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyelenggaraan praktik kefarmasian oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun kewenangan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap praktik kefarmasian tanpa kompetensi dan kewenangan serta menganalisis implikasi hukum pidana terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum kesehatan berdasarkan Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN.Smd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum pidana dalam perkara tersebut memberikan implikasi berupa perlindungan hukum bagi masyarakat, penguatan profesionalisme tenaga kefarmasian, peningkatan kepastian hukum, serta memperkuat penegakan hukum kesehatan dalam menjamin pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu dan bertanggung jawab.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN BERUPA HUKUMAN TERHADAP SISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Dede Ardiansyah; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan berupa hukuman kepada siswa serta menganalisis pertanggungjawaban pidana dan batas perlindungan hukum terhadap guru dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017. Namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan perlindungan anak dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Guru hanya memperoleh perlindungan hukum apabila tindakan disiplin dilakukan secara proporsional, bertujuan mendidik, sesuai kewenangan dan tidak mengandung unsur kekerasan yang melampaui batas kewajaran.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERANTARA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks Selamat Rapama Sihombing; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN.Bks. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, narkotika golongan I bukan tanaman, dan berat narkotika melebihi lima gram telah terbukti berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah memperhatikan aspek yuridis, fakta hukum, alat bukti, serta teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, dan teori pemidanaan. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap perantara narkotika diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN SEKURITAS ATAS HILANGNYA DANA INVESTASI: ANALISIS DUGAAN ILEGAL AKSES PADA PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA Tricia Elisabeth Napitupulu; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi dalam kegiatan pasar modal serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah pada kasus dugaan ilegal akses terhadap akun investasi di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengakomodasi perlindungan preventif maupun represif. Namun demikian, kasus dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek keamanan sistem elektronik, perlindungan data, dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan sekuritas, peningkatan keamanan siber, serta optimalisasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan investor yang lebih efektif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018 Jois Candra Panjaitan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.3022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian operating lease berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi lessee atas wanprestasi lessor. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating lease merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat contract) yang keberadaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, sedangkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur aspek penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tanpa mengatur secara khusus hubungan kontraktual antara lessor dan lessee. Perlindungan hukum bagi lessee diberikan secara preventif melalui penerapan prinsip transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan perlindungan konsumen, serta secara represif melalui hak untuk mengajukan somasi, menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab lessor dalam operating lease masih menimbulkan kekosongan norma sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal.
KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI PERJANJIAN PERDATA: PERSPEKTIF KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERLINDUNGAN KOMUNITAS LOKAL Frency Samuel S S; Appe Hamonangan Hutauruk; Hotman Sinambela
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/g37dgv93

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang dari sekadar tanggung jawab moral perusahaan menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR sering dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara perusahaan dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan CSR sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, implikasi hukum atas pelanggarannya, serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam memberikan perlindungan kepada komunitas lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan CSR memenuhi karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan kontraktual menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara perusahaan dan komunitas lokal yang secara faktual berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penguatan pengakuan terhadap kesepakatan CSR sebagai instrumen hukum perdata memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.
Legal Liability of Parties to Lease Agreements Concerning Income Tax Withholding and Remittance under Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations Herlambang Herlambang; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 03 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lease agreements create not only contractual rights and obligations between lessors and lessees but also taxation obligations, particularly those related to the withholding and remittance of Income Tax (PPh) on rental income. This study aims to analyze the legal responsibilities of parties to lease agreements concerning Income Tax withholding and remittance under Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and to examine the legal consequences and forms of legal protection arising from non-compliance. This study employs a juridical-empirical legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature review and interviews and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that tax obligations arising from lease transactions are statutory obligations governed by mandatory public law and therefore cannot be excluded or transferred solely through contractual provisions. A party legally designated as a withholding agent remains responsible for withholding, remitting, reporting, and documenting Income Tax in accordance with applicable regulations. Failure to fulfill these obligations may result in administrative sanctions and, under certain circumstances, civil or criminal liability. Legal protection is provided through preventive and repressive mechanisms. The study concludes that synchronization between contractual arrangements and taxation regulations, supported by improved tax awareness, administrative capacity, and effective supervision, is essential to strengthen legal certainty and tax compliance in lease transactions.
Quo Vadis: The Welfare State in the Era of Dark Indonesia Appe Hutauruk
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 12 (2025): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i12.330

Abstract

In principle, the duty of the state is not only to maintain the order and security of the people but also to strive so that every member of society can enjoy prosperity fairly and equitably. However, in the current political climate of Indonesia, development is primarily oriented toward infrastructure, often neglecting the welfare of the people and marginalizing certain community groups in favor of elite interests. This research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case analysis methods to examine the erosion of welfare state principles in Indonesia. The research is grounded in Welfare State Theory, Authority Theory, and Good Governance Theory to critically assess government policies and legal practices. The findings reveal a growing deviation from Pancasila values, with increasing inequality, weakened legal protection, and state alignment with oligarchic interests. These conditions have undermined the core ideals of justice and social welfare. The research concludes that without strong political will, legal reform, and commitment to public accountability, the vision of a welfare state will remain rhetorical. The limitations of this research lie in its reliance on normative analysis without empirical data, suggesting the need for further research incorporating public perspectives and quantitative measurements.
Co-Authors Abdul Gofur Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Adi Suseno Aditya Dwi Laksono Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Afriandi Azhar Agung Prasetyo Agus Setiyawan Agus Susetyo Ahmad Sirojuddin Ahsan Pasinringi Akhmad Dinul Kholis Akhmad Ramadhan Harahap Almira Dinda Kartika Alponsus Simbolon Amin Saleh Ananda, Selvira Paulina Andri Dedi Kurniawan Andri Kurnia Anwar Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Bahori Ahoen Bahori Ahoen Bahtiar Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Cliff Fabian Maliangkay Daniel Mari Hot Nababan Darmawan Tjaputra David Yuwono Dede Ardiansyah Dedi Saputra Denny Cahyadi Tiono Denny Ramadhan Dimas Arifianto Suryo Ebit Kartono Mandala Putra Edmon Derson Simamora Edy Susanto Eko Dwi Suryanto Eko Fauzi Eko Wahyu Pramono Eko Wahyu Pramono Erwin Hutasoit Eti Kusharyanti Faizal Faizal Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaea Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Fitriana Sari Franky Bangkit Sumardi Fredy Penmaley Frency Samuel S S FX Suyud Margon FX Suyud Margono FX Suyud Margono Gabriel Libertus Turnip Gersong Fernando Getta Mutiasari Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Herlambang Herlambang Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hesty C Simatupang Hotman Sinambe Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Ida Ayu Asti Manuaba Idrus Firdaus Rahmat Imam Syafii Imron Bagus Indra Bakti Saputra Indra Jaya Indra Jaya Indra Jaya Indriastuti, Desy Indryani Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Irene Puteri Alfani Sinaga Istiyanda Iqbal Fatullah Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jaya, Setia Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Kiki Ridwan Lamhot Hutahaean Lebrina Wonlele Lim Sang Hong Lyia Aina Prihadiyati M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Martua Manik Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muh Amin Saleh Muh Amin Saleh Muh. Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Nana Kurnia Natalia Vivi Natan Dityanggoro Natan, Antonius Ngatiyono Nico Wandiredja Nurkenda Okky Mara Utama Pahala Sinambela Purwanto Budi Santoso R. Chresno Wahyu Widodo Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Rasman Rasman Raya Gomal Manalu Relita Hafsidiany Rengga Chrisetio Sadewo Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Rinta Pratiwi Rintan Ayu Andini Rivaldo Valentino Wibowo Robert L . Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rompas, Jopie Tommy Rony Hutahaean RR Lyia Aina Prihadiati RR Lyia Aina Prihadiyanti Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Rumondang Sihite Rusly Rusly Saifudin Wahid Sapto Setiaji Satrio Nugroho Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Shinta Maharani Sihotang, Muhenri Simanungkalit, Robert L Simanungkalit, Robert L. Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutan Sulaiman Sutarso Sutarso Suyud Margono Syeni Adriana Lasut Taberima, Victor Arthur Tarkam Suwirya Tatang Ruslih Taufik Maulana, Taufik Tri Heriyanto Tricia Elisabeth Napitupulu Tridianto, Ari Tumpal Haojahan Sihombing Vizarra Pingkan Huiriady Wadyansah Prasakti Nugraha Widia Wirawan Yandri Sinlaeloe Yanto Kurnia Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulianto Kiswocahyono Yulianto Kiswocahyono Yulis Setyaningsih Yustian Yustian Yusuf Chornia Zul Ashari