Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.748
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Sistem Kebebasan dan Pertahanan Bela Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Emaeve Nur Berliantari; Irwan Triadi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.840

Abstract

Elections have become the mainstream of modern countries. Elections are founded on the principle of equality, namely that every citizen has equal rights and position in the government, therefore every citizen actually has the same power to govern. This people's power is the source of legitimacy and legality of state power. Freedom, Security, Justice and Peace in General Elections must be obtained by all Indonesian people in essence. Of course, this cannot be realized if there is no national stability. Elections do not only rely on the state or military, but involve the strength and role of individual citizens, including non-governmental or private organizations. To hold free, safe, fair and peaceful elections in the General Election, space and mechanisms for full participation must be created, where citizens develop democratic mechanisms and have the power to make decisions in accordance with the wishes of the citizens themselves, without any persuasion or intimidation from other parties. party. interested parties, because the idea of democracy being promoted is actually quite simple, namely to protect the rights of citizens in exercising their freedom to express opinions. For this reason, freedom, security, justice and peace in general elections must be maintained by the government and the government must build stability in the country in implementing elections well.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN MILITER Risky Tara Nabita Sari; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i1.764

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah satuan pertahanan negara Indonesia yang tugas dan fungsi pokoknya ialah untuk menjaga serta melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi seiring berkembangnya waktu, banyak faktor yang dapat memengaruhi anggota TNI untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak penyalahgunaan narkoba. Seharusnya, TNI dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dengan bertindak taat, patuh, disiplin, serta berpegang teguh pada pedoman-pedoman hidup yang didapatkan sejak mencalonkan sampai dengan menjalani profesinya tersebut. Salah satu bentuk dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah pada putusan nomor 129–K/PM I–02/AL/IX/2018/PM Medan. Adapun, rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum atas penyalahgunaan narkoba bagi anggota militer (TNI)? Lalu, bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Oleh Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Putusan Pengadilan Militer Nomor: 129–K/PM I–02/AL/IX/2018/PM Medan)? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan studi kasus (case approach) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil temuan dari penelitian ini memperoleh ketentuan hukum, yang mana prajurit TNI yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika secara teorinya diadili di Peradilan Militer, tetapi jika dilakukan di luar kedinasan, maka diadili di Peradilan Umum. Sedangkan pertanggungjawaban Terdakwa berupa hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dinas.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI OLEH SUBYEK MILITER DALAM KASUS MUTILASI OLEH TNI DI MIMIKA Risky Tara Nabita Sari; Tirsa Putri Indira; Ghifari Vioga Batubara; Raden Panji Rahmatullah; Agil Masyhur Akbar; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i1.765

Abstract

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam. TNI merupakan salah satu penegak hukum atau sebuah alat dalam menciptakan kedamaian, ketertiban serta keutuhan yang dimana hal ini merupakan suatu tujuan adanya hukum, akan tetapi TNI sebagai penegak hukum masih saja melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya dengan tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan subjek militer itu sendiri, Jurnal ini ditulis guna mengkaji tindakan Pidana Mutilasi yang dilakukan oleh subjek militer dengan jenis Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan case approach, Dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman terhadap subjek militer atas kasus tindak pidana mutilasi tersebut dianggap belum memberikan rasa keadilan, berdasrkan hal ini maka sangatlah penting untuk penulis mengkaji terkait Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM serta bagaimana Optimalisasi Penegakkan Hukum Militer terhadap Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM
PENCURIAN SENJATA MILITER OLEH TNI UNTUK MEMBANTU MUSUH SAAT PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER Agil Masyhur Akbar; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i1.767

Abstract

Pelanggaran yang dilakukan oleh TNI menjadi hal yang menarik dimana seharusnya menjalankan tugasnya untuk melindungi pertahanan negara dan keamanan negara yang juga menjadi cerminan untuk masyarakat sipil dalam membantu mejaga keutuhan negaranya, namun melakukan pengkhianatan terhadap organisasi militernya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), dan teknik analisis data kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini ialah pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang merupakan bentuk pelanggaran berupa pengkhianatan militer yang terdapat 2 (dua) dakwaan didalamnya yaitu Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai pencurian dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mIliter mengenai pengkhianatan militer. Dari kedua dakwaan tersebut, dalam menjatuhkan sanksi putusan digunakan pasal yang memiliki hukuman atau sanksi yang paling berat terhadap anggota TNI tersebut. Sehingga sebagaimana Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang paling berat dalam tindakan TNI menucri senjata militer untuk membantu musuh ketika perang, maka TNI tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 Tahun.
PENGATURAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Ghifari Vioga Batubara; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i2.838

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung kekuatan nasional yang mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia dan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yang sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya TNI tentunya harus didasarkan pada Kode Etik TNI agar semua perbuatan yang dijalani tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus anggota TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peraturan Kode Etik TNI, pertanggungjawaban bagi pelanggar Kode Etik TNI tindak pidana pembunuhan, penyebab anggota TNI melakukan pelanggaran kode etik serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit yang hal ini tentunya dasar seorang anggota TNI dalam melakukan tindakan di kehidupan sehari-hari, namun apabila kode etik dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA PADA MASA COVID-19 Fendy Oktavianto; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i8.1258

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyoroti urgensi sistem jaminan kesehatan nasional dalam memitigasi dampak kesehatan masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan pada pertahanan negara. Penelitian ini menganalisis peran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks pertahanan negara di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menyelidiki implementasi JKN sebagai landasan kebijakan kesehatan nasional dan sejauh mana perannya dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pandemi. Fokus penelitian meliputi aspek ketersediaan akses pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan penyebaran virus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa JKN telah berperan krusial dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Sistem ini tidak hanya memberikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan nasional dengan mengurangi beban finansial individu dan pemerintah terkait biaya perawatan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pelayanan kesehatan dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran JKN dalam pertahanan negara melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan, koordinasi lintas sektoral, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKN memiliki dasar hukum yang kuat untuk berperan dalam pertahanan negara, terutama selama masa pandemi COVID-19. JKN tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi pesertanya tetapi juga berkontribusi pada ketahanan nasional dengan mengurangi beban finansial masyarakat terkait biaya perawatan kesehatan.
Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum Syabilal Ali; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.907

Abstract

The case of Rempang Island is an example of the many cases of violence perpetrated by repressive law enforcers against civilians in Indonesia, where violence is in direct contact with criminal values. So clear knowledge is needed regarding the impact of authority used improperly by law enforcement officials. This research uses a normative juridical research method with the problem approach used is a statutory approach, a concept analysis approach, and a case approach. The research results reveal that there are limitations for law enforcement officers in carrying out their duties assigned by the state, including preventive measures in providing supervision and security so that the human rights of civilians can still be protected.
Evolusi Regulasi Energi Baru Terbarukan: Analisis Perubahan Orientasi Aturan PLTS Atap Muhammad Rausyan Fikry; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1292

Abstract

. The evolution of regulations related to Rooftop Solar Power (PLTS) utilization in Indonesia reflects changes in the government's approach to solar energy usage. From the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 49 of 2018, which underwent several revisions, to the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 2 of 2024, there has been a significant transformation in policy orientation. While initially aimed at promoting the adoption of Rooftop Solar Power at the community level, the latest regulations emphasize more on governance and the overall development of the renewable energy industry. The removal of incentives, such as the electricity export-import mechanism and adjustments in carbon economy regulations, may have negative impacts on the economy and attractiveness of Rooftop Solar Power for the public. However, these adjustments also have the potential to create a more robust ecosystem for the overall growth of the renewable energy industry. As part of efforts towards achieving national renewable energy targets, these regulatory adjustments are expected to encourage innovation in more environmentally friendly energy technologies and increase public participation in the transition towards more sustainable energy sources.
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Frans Samuel Junero Butarbutar; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1336

Abstract

Democracy is an important component in state life, originating from the Ancient Greek words, namely demos and kratos. Democracy means absolute rule by the people, and means a government where all the people are governed by their representatives. The principle of democracy in the constitutional law system is an important foundation in building a fair, just and civilized society. The principle of democracy ensures active participation of all citizens in the formation and implementation of laws. In the context of constitutional law, this means the separation of powers between the executive, legislative and judiciary, as well as an effective monitoring mechanism for each branch of power. The principle of checks and balances is key in preventing abuse of power and ensuring that decisions taken reflect the interests of society at large. Democratic principles encourage inclusion and fair representation in legal drafting. Indonesia is a democratic country that has a strong constitutional framework, stipulated in the 1945 Constitution. Unfortunately, Indonesia is still classified as a country that is "flawed" in democracy due to several shortcomings in implementing that democracy. Keywords: , ,
Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme Di Dunia Maya Sebagai Upaya Bela Negara Adinda Kusumaning Ratri; Fachri Hafizd Selian; Irwan Triadi
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 4 (2023): NJMS - November 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Radikalisme yang semakin luas merambah ke dunia maya menunjukan masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok organisasi radikal dan teroris dalam menyebarkan paham radikalnya. Upaya-upaya propaganda radikalisasi ini mudah menyebar ke seluruh dunia karena perkembangan teknologi komunikasi, seperti maraknya berbagai aplikasi dan sarana media sosial serta kemudahan dalam mengakses berbagai situs media sosial dan media online lainnya. Di mana radikalisme yang ditanamkan melalui dunia maya ini dapat menjadi embrio lahirnya terorisme. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia terkhususnya melalui platform dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pencegahan paham radikalisme didunia maya sebagai Upaya bela negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya penanaman konsep bela negara dalam tiap warga negara untuk menangkal paham radikalisasi yang semakin marak di dunia maya.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Agil Masyhur Akbar Agista Zybila Ahmad Khoiril Anam Akhfa Kamilla Sulaeman Akmal Zaki Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Alvina Maretia Lidowati Anang Puji Utama Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Athifa Huurun Salma Aura Nasya Madhani Harahap Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Suryadi Manggala Benedictus Haryo Gona Perdana Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Denanda Zahra Ajrina Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erviyanti Rosmaida EVI FITRIANI Fachri Hafizd Selian Faiz Naufaldho FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Ilman Hadi Irawan Irawan Isma Isyana Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Latisha, Najwa M. Adnan Madjid M. Alvin Syihab M. Reza Saputra Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Alwan Davis Apriansyah Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Nabila Aulia Adek Putri Nabilah Liztha Maharani Najwa Latisha Nasywa Khairunnisa Naumy Syauqina Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nugroho Dewo Dharmawan Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Parluhutan Sagala Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Rasya Arafah Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Renald Andreas Ramadhani Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Ronaldindo Rifky Trihandoko Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satino Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Tamam Naufal Nabil Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Weko Satya Guntoro Witasya Aurelia Sulaiman Yohana Sekar Pawening