Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Multidisciplinary Indonesian Center Journal IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENCURIAN SENJATA MILITER OLEH TNI UNTUK MEMBANTU MUSUH SAAT PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER Agil Masyhur Akbar; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i1.767

Abstract

Pelanggaran yang dilakukan oleh TNI menjadi hal yang menarik dimana seharusnya menjalankan tugasnya untuk melindungi pertahanan negara dan keamanan negara yang juga menjadi cerminan untuk masyarakat sipil dalam membantu mejaga keutuhan negaranya, namun melakukan pengkhianatan terhadap organisasi militernya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), dan teknik analisis data kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini ialah pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang merupakan bentuk pelanggaran berupa pengkhianatan militer yang terdapat 2 (dua) dakwaan didalamnya yaitu Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai pencurian dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mIliter mengenai pengkhianatan militer. Dari kedua dakwaan tersebut, dalam menjatuhkan sanksi putusan digunakan pasal yang memiliki hukuman atau sanksi yang paling berat terhadap anggota TNI tersebut. Sehingga sebagaimana Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang paling berat dalam tindakan TNI menucri senjata militer untuk membantu musuh ketika perang, maka TNI tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 Tahun.
PENGATURAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Ghifari Vioga Batubara; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i2.838

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung kekuatan nasional yang mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia dan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yang sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya TNI tentunya harus didasarkan pada Kode Etik TNI agar semua perbuatan yang dijalani tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus anggota TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peraturan Kode Etik TNI, pertanggungjawaban bagi pelanggar Kode Etik TNI tindak pidana pembunuhan, penyebab anggota TNI melakukan pelanggaran kode etik serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit yang hal ini tentunya dasar seorang anggota TNI dalam melakukan tindakan di kehidupan sehari-hari, namun apabila kode etik dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA PADA MASA COVID-19 Fendy Oktavianto; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i8.1258

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyoroti urgensi sistem jaminan kesehatan nasional dalam memitigasi dampak kesehatan masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan pada pertahanan negara. Penelitian ini menganalisis peran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks pertahanan negara di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menyelidiki implementasi JKN sebagai landasan kebijakan kesehatan nasional dan sejauh mana perannya dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pandemi. Fokus penelitian meliputi aspek ketersediaan akses pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan penyebaran virus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa JKN telah berperan krusial dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Sistem ini tidak hanya memberikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan nasional dengan mengurangi beban finansial individu dan pemerintah terkait biaya perawatan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pelayanan kesehatan dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran JKN dalam pertahanan negara melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan, koordinasi lintas sektoral, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKN memiliki dasar hukum yang kuat untuk berperan dalam pertahanan negara, terutama selama masa pandemi COVID-19. JKN tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi pesertanya tetapi juga berkontribusi pada ketahanan nasional dengan mengurangi beban finansial masyarakat terkait biaya perawatan kesehatan.
Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum Syabilal Ali; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.907

Abstract

The case of Rempang Island is an example of the many cases of violence perpetrated by repressive law enforcers against civilians in Indonesia, where violence is in direct contact with criminal values. So clear knowledge is needed regarding the impact of authority used improperly by law enforcement officials. This research uses a normative juridical research method with the problem approach used is a statutory approach, a concept analysis approach, and a case approach. The research results reveal that there are limitations for law enforcement officers in carrying out their duties assigned by the state, including preventive measures in providing supervision and security so that the human rights of civilians can still be protected.
Evolusi Regulasi Energi Baru Terbarukan: Analisis Perubahan Orientasi Aturan PLTS Atap Muhammad Rausyan Fikry; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1292

Abstract

. The evolution of regulations related to Rooftop Solar Power (PLTS) utilization in Indonesia reflects changes in the government's approach to solar energy usage. From the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 49 of 2018, which underwent several revisions, to the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 2 of 2024, there has been a significant transformation in policy orientation. While initially aimed at promoting the adoption of Rooftop Solar Power at the community level, the latest regulations emphasize more on governance and the overall development of the renewable energy industry. The removal of incentives, such as the electricity export-import mechanism and adjustments in carbon economy regulations, may have negative impacts on the economy and attractiveness of Rooftop Solar Power for the public. However, these adjustments also have the potential to create a more robust ecosystem for the overall growth of the renewable energy industry. As part of efforts towards achieving national renewable energy targets, these regulatory adjustments are expected to encourage innovation in more environmentally friendly energy technologies and increase public participation in the transition towards more sustainable energy sources.
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Frans Samuel Junero Butarbutar; Irwan Triadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1336

Abstract

Democracy is an important component in state life, originating from the Ancient Greek words, namely demos and kratos. Democracy means absolute rule by the people, and means a government where all the people are governed by their representatives. The principle of democracy in the constitutional law system is an important foundation in building a fair, just and civilized society. The principle of democracy ensures active participation of all citizens in the formation and implementation of laws. In the context of constitutional law, this means the separation of powers between the executive, legislative and judiciary, as well as an effective monitoring mechanism for each branch of power. The principle of checks and balances is key in preventing abuse of power and ensuring that decisions taken reflect the interests of society at large. Democratic principles encourage inclusion and fair representation in legal drafting. Indonesia is a democratic country that has a strong constitutional framework, stipulated in the 1945 Constitution. Unfortunately, Indonesia is still classified as a country that is "flawed" in democracy due to several shortcomings in implementing that democracy. Keywords: , ,
Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme Di Dunia Maya Sebagai Upaya Bela Negara Adinda Kusumaning Ratri; Fachri Hafizd Selian; Irwan Triadi
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 4 (2023): NJMS - November 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Radikalisme yang semakin luas merambah ke dunia maya menunjukan masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok organisasi radikal dan teroris dalam menyebarkan paham radikalnya. Upaya-upaya propaganda radikalisasi ini mudah menyebar ke seluruh dunia karena perkembangan teknologi komunikasi, seperti maraknya berbagai aplikasi dan sarana media sosial serta kemudahan dalam mengakses berbagai situs media sosial dan media online lainnya. Di mana radikalisme yang ditanamkan melalui dunia maya ini dapat menjadi embrio lahirnya terorisme. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia terkhususnya melalui platform dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pencegahan paham radikalisme didunia maya sebagai Upaya bela negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya penanaman konsep bela negara dalam tiap warga negara untuk menangkal paham radikalisasi yang semakin marak di dunia maya.
Peranan Warga Negara Dalam Komponen Cadangan Sebagai Wujud Bela Negara Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Benedictus Haryo Gona Perdana; Irwan Triadi
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 5 (2023): NJMS - Desember 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai cerminan hak dan kewajiban konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Umumnya upaya pembelaan negara selalu identik dengan tugas dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), lantas bagaimana dengan warga negara (sipil) yang bukan TNI, bagaimana wujud nyata dari warga negara (sipil) dalam melakukan upaya pembelaan negara. Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan gambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta bagaimana seharusnya di masa mendatang (ius constituendum). Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran umum bagaimana setiap warga negara menjadi bagian dalam komponen cadangan sebagai wujud bela negara
Implikasi Penggunaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Andre Rizaldy; Irwan Triadi
JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Vol. 3 No. 1 (2024): JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jwikal.v3i1.396

Abstract

The 1945 Constitution or the Constitution states that a good living environment is everyone's right. This is regulated in Article 28H paragraph (1). Mutatis mutandis, a good living environment is everyone's constitutional right, in this caseIndonesian society cannot be reduced. The research method used in this writing is a normative juridical method with a literature study approach which is legal research that focuses on legal norms including principles, norms, rules, laws and regulations, agreements and doctrine. However, nowadays there is a lot of environmental damage due to the use of B3 materials (Hazardous and Toxic Substances) for household purposes either directly or indirectly, this can be a factor in the constitutional rights of a citizen whoThis action has been reduced, therefore in this article the author will discuss the implications for the environment in the use of B3 materials to meet needs.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TERKAIT PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER Andi Sabila Putri; Rayhan Syahbana Mahendra; Ighna Ikrimah; Rafi Oktario Mahdi; Azizah, Azizah; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i2.657

Abstract

Pembunuhan merupakan tindak pidana melanggar kemanusiaan yang dapat dilakukan siapapun baik masyarakat umum ataupun oknum aparatur negara. Pada kasus pembunuhan yang terjadi di Surabaya dilakukan oleh salah satu oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan anggota militer terhadap warga sipil. Urgensi dari penelitian ini adalah guna menelaah secara yuridis perspektif hukum militer terhadap kasus yang diputus oleh pengadilan militer khususnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas korban yang hanya sebagai warga sipil.Dalam hal ini hak hidup dari salah satu warga sipil telah direnggut secara paksa oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran pidana. Dalam penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yuridis-normatif. Hal tersebut sebab dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber literatur, undang-undang baik Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. Sehingga hasil dari penelitian ini hendaknya memuat penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil serta kesesuaiannya dengan hukum militer yang berlaku Indonesia.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Abelmart Sihombing Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Amalina Hasyyati Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Giri Atmojo Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Della, Ismarini Della Purnama Dhikma Heradika Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Esi Anindya Azzahra EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian Fahri Erlangga Faiz Aulia Rahman FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Happy Sturaya Quratuainniza Hasanah, Nur Rizkiah Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Indra Hendrawan Isma Isyana Isti Puspitasari Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Khaila Aurellia Khofifah Pane Khofifah Pane Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Mas Punky Hendra Wijaya Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nirwasita Zada Paramesti Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri Nabila Sahwahita Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Rania Adriane Desrina Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Talitha Aqiella Marsanthy Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Witasya Aurelia Sulaiman Yemima Maharani Natassia Yohana Sekar Pawening Yuli Mega Anggraeni Zahrah Rani'ah Delyananda