Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi journal of social and economic research Multidisciplinary Indonesian Center Journal IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
UPAYA KONKRIT INDONESIA DALAM MENARIK KEPATUHAN PERTANGGUNGJAWABAN AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA Najwa Latisha; Syahda Mauldiyani; Retno Hariati; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3469

Abstract

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Montara di perairan Australia telah menciptakan tantangan serius bagi lingkungan laut, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Konflik ini belum dikatakan selesai sampai saat ini dikarenakan terdapat ketidakpatuhan Australia dalam menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya tegas dan konkrit yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menarik tanggung jawab Australia terkait dampak pencemaran tersebut serta bentuk langkah pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan kajian aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan pendekatan diplomatik, mengajukan tuntutan hukum melalui lembaga pengadilan internasional, serta pengakuan tegas tantangan dan tekanan ekonomi dalam menarik kepatuhan pertanggungjawaban Australia. Tanggung jawab dari pihak Australia juga seharusnya dipertegas oleh Indonesia dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional dimana adanya ganti rugi yang setimpal kepada wilayah Indonesia serta pihak-pihak yang dirugikan. Melalui analisis diplomasi, kerjasama regional, dan pendekatan hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kompleksitas penanganan dampak pencemaran laut di tingkat internasional dan pentingnya memastikan pertanggungjawaban penuh dalam rangka pelestarian lingkungan laut global.
PENGARUH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM LINGKUNGAN DI PEDESAAN Fendy Oktavianto; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i3.3512

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan hukum lingkungan di wilayah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif berpusat pada kajian norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penulisan ini juga mengevaluasi permasalahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan analisis peraturan hukum dengan masalah hukum yang diteliti. Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki korelasi positif dengan efektivitas pelaksanaan hukum lingkungan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi menunjukkan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan, sedangkan rendahnya kesadaran hukum berkontribusi pada kurangnya partisipasi dan tingginya tingkat pelanggaran hukum lingkungan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan peran tokoh masyarakat terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum lingkungan melalui program-program berbasis komunitas dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum lingkungan di pedesaan, guna mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.
MENINJAU JEJAK DAN KONFLIK TANGGAPAN ATAS PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA Nayara Dihati; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i3.3513

Abstract

Pemilihan presiden, atau biasa dikenal dengan Pilpres, merupakan persaingan politik yang diadakan lima tahun sekali sebagai bentuk perwujudan atas demokrasi prosedural bagi warga Indonesia dalam melaksanakan hak politik mereka. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, menunjukkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Dengan membutuhkan suatu jaring atau kebijakan yang dapat menjamin stabilitas sistem presidensial dan penyederhanaan multipartai, maka munculnya ambang batas atau Presidential Threshold. Kajian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kajian akan membahas dua poin permasalahan, yakni : Pertama, bagaimanakah jejak pemberlakuan Presidential Threshold dari awal pemberlakuan yaitu Pemilu Tahun 2004 sampai dengan Pemilu Tahun 2024 dan perubahan Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar hukum atas kebijakan ambang batas. Kedua, Presidential Threshold yang menjadi problematika menimbulkan berbagai pendapat pro maupun kontra dari para ahli hukum, akademisi dan politisi dengan adanya Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sebagai dasar ketentuan ambang batas 20% bagi partai politik untuk mengusungkan calon presiden, sehingga telah digugat berkali-kali untuk Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi, namun tidak ada satupun gugatan yang diterima. Maka, dengan adanya perdebatan terkait Presidential Threshold yang dinilai membatasi ruang demokrasi partai politik dalam ikut berkontestasi secara politik, sebaiknya angka dari Presidential Threshold diturunkan ambang batasnya ataupun dijadikan 0%, yang dimana dapat membentuk lingkup politik yang berkeadilan, khususnya dalam Pemilihan Umum yang menegakkan prinsip demokrasi bagi semua peserta Pemilu selama keberlangsungannya sehingga menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan demokrasi.
TANTANGAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP ERA DIGITAL YANG DINAMIS Balqis Tsabitah Azzahrah; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3590

Abstract

Pemerintahan merupakan unsur yang sangat penting pada sebuah negara, begitu Pula mengenai Hukum Ketatanegaraan yang menjadi pilar penting dalam pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut juga sebagai era digital semakin hari semakin pesat, banyaknya sistem-sistem di dunia yang berubah seiring dengan perkembangan era digital tersebut, tanpa terkecuali adalah perubahan pada Hukum Tata Negara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, era digital dapat dikatakan sebagai sebuah tantangan maupun sebagai pembuka peluang, seperti misalnya pada Hukum Tata Negara di Indonesia yang mulai berkaca pada perkembangan era digital sehingga harus membuat sistem-sistem atau kebijakan sesuai yang tentu saja dalam prosesnya akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang baru pula mengenai pemikiran yang baru tersebut, begitu pula mengenai dampak-dampak yang diakibatkan oleh era perubahan digital yang mana sifat pada perubahan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dinamis yaitu selalu berubah-ubah. Tetapi juga tak jarang perubahan yang terjadi menjadikan kemajuan pada Hukum Tata Negara. Dalam mengkaji mengenai pembahasan Hukum Tata Negara dengan perkembangan digital, tidak lupa adanya komponen terpenting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yakni metode penelitian. Menyesuaikan pembahasan pada penelitian saya mengenai Tantangan yang dihadapi Hukum Tata Negara terhadap Era Digital yang Dinamis, maka saya akan berfokus pada penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data- data yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi yang merupakan perubahan bersifat meningkatkan efisiensi sesuatu jika dikelola dengan optimal dapat memberikan dampak negatif pula apabila tidak dikelola dengan sesuai dan tidak adanya kesiapan. Hukum Tata Negara yang merupakan pilar utama pada pemerintah harus memiliki persiapan dan bentuk adaptasi yang sesuai agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Dari pemaparan tersebut maka akan dibahas mengenai apa saja pengaruh yang timbul dari perkembangan era digital tersebut, adaptasi apa saja yang diupayakan oleh Hukum Tata Negara Indonesia dalam menghadapi era digital, kemudian akan dibahas pula mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perubahan Hukum pada perkembangan era digital dalam konteks Hukum Tata Negara. Pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan kebijakan Hukum Tata Negara yang diperlukan dalam mengatasi tantangan pada era digital.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3613

Abstract

Lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan penting untuk memastikan hak ini dihormati dan dilindungi. Upaya kolektif dari individu, pemerintah, dan Masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi masa depan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekataan perundang-undangan (statute approach). Hukum lingkungan merupakan Kumpulan peraturan yang menetapkan Tindakan yang harus diambil untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang terintegrasi dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia tertuang di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan manganalisa bagaimana peran dari hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia.
IMPLEMENTASI HAK UJI MATERIIL TERHADAP SURAT EDARAN DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS KASUS DI MAHKAMAH AGUNG INDONESIA) Osihanna Meita Kasih; Sefrina Linda Adilla Putri; Angelica Nathaniella; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i6.3662

Abstract

Negara hukum merupakan konsep yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah dan warganya diatur oleh hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin hak asasi individu. Meskipun demikian, kompleksitas masalah dalam masyarakat seringkali tidak dapat ditangani oleh peraturan umum, yang menyebabkan pemerintah diberikan diskresi untuk menyelesaikan masalah sosial. Penelitian ini membahas hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap surat edaran yang materinya bersifat mengatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai sejauh apa Mahkamah Agung dapat melakukan hak uji terhadap obyek yang sifatnya mengatur tersebut, serta bagaimana implikasi dari hasil hak uji materiil yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, termasuk surat edaran yang mengatur. Implikasi dari hak uji materiil ini adalah penegasan kebebasan pemerintah dalam mengambil keputusan serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa pemahaman mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel) dapat mempengaruhi interpretasi hukum.
ANALISIS PELUANG DAN RINTANGAN INTEGRASI TEKNOLOGI CANGGIH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN LAUT DI ERA REVOLUSI DIGITAL Syahda Mauldiyani; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4089

Abstract

Keamanan laut telah menjadi salah satu masalah yang sangat penting dan kompleks di era revolusi digital. Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang telah disebutkan sebelumnya, ancaman terhadap keamanan laut semakin beragam dan berbahaya. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan efisiensi proses, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengamanan laut di era revolusi digital. Penulis memakai tata cara riset hukum Normative, yaitu suatu jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti halnya dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Integrasi teknologi canggih dalam keamanan maritim merupakan langkah penting yang menghadirkan solusi inovatif terhadap ancaman di era digital. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, drone, dan satelit memainkan peran kunci dalam meningkatkan kemampuan deteksi, pencegahan, dan respons terhadap berbagai ancaman.Dengan demikian, penerapan teknologi canggih dalam keamanan maritim akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi stabilitas dan perlindungan wilayah perairan.
KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT TERHADAP ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA mirozul, aldy; Irwan Triadi
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9556

Abstract

The policy of utilizing marine sedimentation, one of which is the export of sea sand, has reappeared in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Products in the Sea. This government regulation on the utilization of sedimentation results in the form of sea sand and other sedimentary materials in the form of mud used for reclamation, government infrastructure development, infrastructure development by business actors and exports as long as domestic needs are met. Normative legal research or library legal research, with a statutory regulation approach. The nature of this research is normative juridical because the researcher will carry out an analysis of the regulations regarding the use of sedimentation with other laws and regulations. The results of research on the policy for implementing sea sand exports as stated in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea has the potential to cause marine environmental problems and impact the loss of small islands which indirectly threatens the defense and security of the Indonesian state
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Usia Lanjut di Bidang Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Jaury Douglas Pardomuan; Irwan Triadi
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.545

Abstract

The percentage of elderly people (seniors) in Indonesia is expected to continue to increase due to various factors, such as declining birth rates and improved life expectancy. Under these circumstances, the integration of seniors in development is crucial. Elderly individuals often experience health-related issues, and ideally, the state should be present to provide adequate health services for them. However, based on the research conducted, there are still many shortcomings in the legal framework to ensure the health and well-being of the elderly. Moreover, the de facto dissolution of the National Commission for the Elderly has created a gap in the entity directly responsible for advocating the development of a healthcare system for seniors. This study was conducted using the normative juridical method, with the main finding that legal reform is necessary to ensure that the current legal product, namely Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare, can be updated and Law No. 17 of 2023 should be revised to ensure better health and welfare for the elderly.
Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional Akhfa Kamilla Sulaeman; Irwan Triadi
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2024): Juni
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v1i5.1332

Abstract

Penelitian ini menyajikan sebuah tinjauan kritis terhadap peran hukum tata negara dalam konteks pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional pada era kontemporer. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan politik, sosial, dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum tata negara dalam menegakkan fondasi konstitusional suatu negara. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan dan putusan hukum terkini terhadap keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga integritas konstitusi. Melalui pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan, penelitian ini mencermati bagaimana interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional telah berkembang seiring waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Dengan menganalisis perubahan normatif dan interpretatif, penelitian ini menggali perspektif baru terkait efektivitas hukum tata negara dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara dan menjaga keseimbangan antarkekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Serta, penelitian ini mencoba memberikan solusi konstruktif untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum tata negara, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan dinamika zaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kritis hukum tata negara dalam menghadapi tantangan kontemporer, sekaligus menawarkan pandangan untuk memperkuat landasan konstitusional suatu negara.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Abelmart Sihombing Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Amalina Hasyyati Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Giri Atmojo Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Della, Ismarini Della Purnama Dhikma Heradika Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Esi Anindya Azzahra EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian Fahri Erlangga Faiz Aulia Rahman FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Happy Sturaya Quratuainniza Hasanah, Nur Rizkiah Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Indra Hendrawan Isma Isyana Isti Puspitasari Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Khaila Aurellia Khofifah Pane Khofifah Pane Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Mas Punky Hendra Wijaya Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nirwasita Zada Paramesti Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri Nabila Sahwahita Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Rania Adriane Desrina Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Talitha Aqiella Marsanthy Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Witasya Aurelia Sulaiman Yemima Maharani Natassia Yohana Sekar Pawening Yuli Mega Anggraeni Zahrah Rani'ah Delyananda