Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Progressive Law Review Keadilan Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Keadilan Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Sepriyadi Adhan S
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Al Queena Belqiis; Sepriyadi Adhan S; Mohammad Wendy Trijaya; Yennie Agustin; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4081

Abstract

Prinsip kesetaraan para pihak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang secara hukum. Dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan, prinsip ini berperan penting untuk menjamin adanya keadilan serta perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Namun, dalam praktiknya, perjanjian sewa sering kali disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi dan tawar yang lebih kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kesetaraan para pihak dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terwujudnya prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan telah diakui secara normatif dalam hukum perjanjian, penerapannya dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif serta itikad baik dari para pihak agar perjanjian sewa dapat mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara adil.
Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sari, Tri Sinta; Moh. Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4100

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia melalui transformasi sistem perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pergeseran paradigma dari rezim perizinan konvensional (License-Based) menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) dapat memitigasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat investasi asing (PMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah mentransformasi perlindungan hukum investor dari yang semula bersifat represif menjadi preventif melalui standardisasi prosedur dan minimalisasi diskresi birokrasi. Meskipun secara konseptual sistem ini menawarkan kepastian hukum dan prediktabilitas bisnis yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, ego sektoral, serta instabilitas aturan turunan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif ini memerlukan penguatan integrasi sistem secara menyeluruh dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas regulasi guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan aman bagi pemodal internasional.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nicholas Rahmad Hidayat; Sepriyadi Adhan S; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4179

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan,S.H.,M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosoal Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
Strengthening Social Function of Land Rights to Achieve Justice and Community Welfare Ati Yuniati; FX. Sumarja; Sepriyadi Adhan S; Keysa Bila Aldama
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i02.910

Abstract

The principle of social function of land rights in distributing agricultural land is major in promoting equitable land use and improving welfare of communities. Therefore, this study aimed to analyze how regulations on land sharecropping agreements are enforced and how social function of land rights is implemented. A socio-legal method was used by reviewing agrarian regulations and presidential instructions, combined with empirical, descriptive, and qualitative juridical data from in-depth interviews with 20 farmers and landowners. The study was conducted in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency, Indonesia. The results showed that regulations governing land sharecropping agreements were reviewed in agrarian regulations and enforced in presidential instructions. The implementation of social function of land rights showed that most sharecropping agreements were informal, without written documents or the presence of witnesses. The lack of a clearly defined duration rendered the agreements susceptible to unilateral termination. Although the sharecropping ratios largely followed the established provisions, namely maro 1:1 for rice and mertelu 1:2 for secondary crops, the calculation of cost was not comprehensive. A low level of community awareness of agrarian regulations had contributed to the continued dominance of customary law. This study assumed that the implementation of social function principle in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency, Indonesia, had not fully complied with formal provisions as well as the principles of agrarian justice. Additionally, the analysis recommended that sharecropping agreements be formalized in written contracts approved by the village head and witnesses. It also showed the need to improve agrarian legal literacy through intensive socialization. Local supervisory institutions should be required to oversee and evaluate the sustainable application of social function principle.
POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI INDONESIA: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM cahaya denisa, Norma; Nunung Radliyah; Sepriyadi Adhan; Kasmawati; Elly Nurlaili
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.37724

Abstract

This study examines the juridical implications of unregistered polygamous marriages in Indonesia based on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although such marriages may be religiously valid, the absence of official registration results in the marriage not being legally recognized by the state, creating significant legal vulnerabilities for both wives and children. This research employs a normative legal approach by analyzing statutory regulations, the KHI, and relevant court decisions. The findings indicate that KHI regulates polygamy through strict requirements, including court authorization, the husband’s ability to act fairly, and consent from the first wife. Failure to meet these requirements renders unregistered polygamy a violation of administrative order and without legal force. As a result, wives lose access to legal protection, while children face obstacles in establishing lineage and civil rights. This study emphasizes the importance of marriage registration as a foundation for legal protection.
Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD) Cek Dulu Harahap, Zahra Zamaya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4224

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) dengan fitur Cek Dulu pada platform marketplace sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Metode transaksi ini menjadi penting dalam jual beli barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan selama proses pengiriman dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui COD Cek Dulu melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, Shopee, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir, dengan hubungan hukum yang berbeda-beda. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan antara Shopee dengan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas proses pengangkutan barang, sementara tanggung jawab kurir terbatas pada pelaksanaan pengantaran. Pertanggungjawaban hukum dibedakan berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas dan pengemasan barang, pembeli wajib memeriksa barang sebelum pembayaran, platform memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem, dan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik bebasis COD Cek Dulu.
Keabsahan Klausul Milik Beding Dalam Suatu Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Jaminan Najwa Silmisya Hanif; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4229

Abstract

Klausul milik beding merupakan ketentuan dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Klausul ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum jaminan dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausul milik beding dalam sistem hukum jaminan Indonesia serta mengkaji keabsahan dan akibat hukum dari penggunaannya dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara normatif dilarang melalui ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa. Klausul tersebut bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal, serta melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Akibat hukumnya, klausul milik beding dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tanpa membatalkan perjanjian pokok. Kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan, melainkan hanya hak preferen untuk menagih pelunasan melalui mekanisme eksekusi yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.
Keabsahan Taukil Qabul Nikah Tanpa Surat Kuasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Azzahra Khoirunnisa; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4258

Abstract

Metode taukil qabul merupakan salah satu alternatif dalam suatu perkawinan, dimana hal ini dilakukan ketika calon mempelai laki-laki berhalangan hadir yang disebabkan karena uzur syari’i. Dalam proses pelimpahan wewenang ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penerapan surat kuasa sebagai bagian dari berkas akad nikah yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari syarat dan prosedur taukil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifdengan pendekatan yuridis normatif, dengan data bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024, dan literatur fiqh. Temuan menunjukkan bahwa meskipun taukil qabul dapat dianggap sah menurut fiqh Islam tanpa adanya surat kuasa, namun dalam sistem hukum positif Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan risiko pembatalan pernikahan. Kesenjangan antara standar hukum fiqh dan hukum positif Indonesia ini mencerminkan penerapan prinsip maashlahah mursalahdalam menjaga kepentingan umum. Penelitian merekomendasikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan surat kuasa tertulis untuk menghindari risiko hukum dan memastikan perlindungan maksimal bagi calon pengantin, wali, dan anak-anak yang dilahirkan
Kedudukan Purchase Order dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bella Dwijayanti1; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4549

Abstract

Purchase Order (PO) banyak digunakan dalam transaksi bisnis sebagai surat pemesanan tertulis yang memuat spesifikasi barang, harga, serta syarat pengiriman. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur PO secara eksplisit, kekuatan mengikatnya dapat lahir apabila PO mencerminkan mekanisme penawaran dan penerimaan serta memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan PO dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli yang mengikat apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga (Pasal 1457 dan Pasal 1458), serta terdapat penerimaan melalui konfirmasi atau pelaksanaan prestasi. Setelah sah, PO mengikat para pihak layaknya undang-undang (Pasal 1338) dan dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi apabila kewajiban tidak dipenuhi.
Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Objek Wisata atas Kecelakaan Pengunjung Maureen Asikin; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika; Mohammad Wendy Trijaya; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4573

Abstract

Kegiatan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga mengandung potensi risiko kecelakaan bagi pengunjung objek wisata. Kecelakaan yang terjadi di area wisata menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pengelola objek wisata terhadap kerugian yang dialami pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan yang dialami oleh pengunjung serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola objek wisata memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung sebagai bagian dari hubungan hukum yang timbul antara pengelola dan pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pengelola objek wisata dituntut untuk menerapkan standar keselamatan yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.
Co-Authors Aditya Permana Aditya Permana Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Agit Yogi Subandi Ahmad Zazili Ainani Ulya Al Queena Belqiis Albet Maulana Rahmawan Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Aliuni, Lembayung Azzahra Ameera Nurril Avriella Eka Putri Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Asep Sukohar Asnawi, Sona Ati Yuniati Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Aurellia Salsabilla, Adinda Azzahra Khoirunnisa Bella Dwijayanti1 Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya cahaya denisa, Norma Cahaya Pita Nelita Sitompul Carissa Selena, Dyandra Chintia Sindi Chania Primadani Cinta Natasya Rivani Noer Dea Aulia Putri Depri Liber Sonata Deri Taraka Desvita, Ni Made Deyana Nashwa Devayu Diana Rose Tambunan Dianne Eka R Dianne Eka Rusmawati Diffa Kurnia Dina Salsabila Dinda Ariandini Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Elly Nurlaili Emanuell Christiano Novianus Gultom Engelica, Naomi Ervianda Dwijaya Putra Fadhilatul Amiroh Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja FX Sumarja, FX Gabriel Deni Pratama Georgius Karis Paschali Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Han Damaila Kirana Sita Hanny Queena Marrizahra Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu R Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta I Gede Arya Bagus Wiranata Inka Pricillia Aristy Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kasmawati Keysa Bila Aldama khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kirana Sita, Han Damaila Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Liza, Putri Permata Made Widhiyana Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Maureen Asikin Miranda Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Muhammad Havez Najwa Silmisya Hanif Nasywa Nurfadila Nenny Dwi Ariani Nicholas Rahmad Hidayat Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Noverman Duadji Novita Tresiana Nunung Radliyah Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun NURMAYANI NURMAYANI Nurmayani Nurmayani Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Rahel Tita Azarya Ramadhan, Rofif Raza Reni Safitri Restya Amanda Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rinaldy Amrullah Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Rohaini Sabila Faza Fariha Safero, Muhammad Daffa Salsabila Nazhwa Anindya Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sari, Tri Sinta Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Setiawan, Ananda Rafli Putra Shela Sasmitha Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syafira, Sofiyatul Syamsiar, Syamsiar Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Torkis Lumbantobing Trijaya, M. Wendy Trijaya, Moh. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Wahyu Ramadhan, Harsa Warda Zakiya Wati Rahmi Ria Widhiyana, Made Yennie Agustin Yennie Agustin MR Yohana Maria Girsang Yuliyan Hidayat Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia