p-Index From 2021 - 2026
13.653
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Al-Mizan (e-Journal) Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Ahkam: Jurnal Hukum Islam AL-HUKAMA´ Al-Qisth Law Review Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Ilmiah AL-Jauhari Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Maslahah Nizham Journal of Islamic Studies Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Madinah: Jurnal Studi Islam Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia Asy-Syariah TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Janaka : Jurnal Pengabdian Masyarakat Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Riwayah : Jurnal Studi Hadis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Qisthosia JCDD Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Izdihar : Jurnal Ekonomi Syariah Islamic Circle Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Familia: Jurnal Hukum Keluarga VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Kalosara: Family Law Review Al-Mu'tabar Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Journal Of Humanity Dedication Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Studi Islam dan Sosial Madania: Jurnal Kajian Keislaman Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Mizan: Journal of Islamic Law KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis terhadap Ahli Waris Laki-Laki dan Konsep Penyelesaian Bagiannya dalam Kajian Alqur’an dan Hadis Raja Ritonga; Zuhdi HSB; Khairul Bahri Nasution
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Al-Jauhari
Publisher : Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/jiaj.v9i2.3389

Abstract

The transfer of inheritance is closely related to the heir and the heir. An heir must have a relationship or bond with the heir. The sex of an heir influences the determination of the portion they will receive. The Qur'an and Hadith have clearly described and mentioned each heir and their respective parts. Therefore, the number of male heirs is more mentioned as recipients of inheritance. So, this study aims to analyze male heirs and the concept of completing their share in the study of the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative method with a type of library research. In collecting the required data, the researcher searched for various books, articles, and other scientific works related to the research theme. Furthermore, the found data were analyzed descriptively with a conceptual and interpretation approach. The conclusion in this study is that male heirs are categorized into four categories: (1) heirs who inherit as ashabul furudh only. (2) heirs who receive the inheritance as ashobah only. (3) heirs who inherit as ashabul furudh and ashobah at the same time. (4) the heirs who get the inheritance are sometimes as ashabul furudh and sometimes as ashobah.
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM PARMERAAN Raja Ritonga; Asrul Hamid; Ilham Ramadan Siregar; Akhyar Akhyar; Andri Muda NST; Syaipuddin Ritonga; Amiruddin Amiruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia Vol. 6 No. 1 (2023): April : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu intoleransi dalam berbangsa dan bernegara menjadi kajian serius dewasa ini. Pola fikir sebagian masyarakat telah terpapar faham radikalisme yang mereka peroleh dari oknum dan media tertentu. Oleh karena itu, pemerintah di setiap jenjang mencoba melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan   faham moderat dalam berbangsa, bernegara dan juga dalam beragama. Tentu dengan upaya ini dapat memberikan pengaruh positif dan membuat pemahaman masyarakat tercerahkan terkait kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dalam bingkai kemajemukan. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan penguatan moderasi beragama bagi santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pre-tes terlebih dahulu, dilanjutkan kegiatan presentasi, diskusi dan mengkomparasikan pemahaman sejumlah tokoh dalam memahami teks agama dan pengamalannya yang disesuaikan dengan realita dan fakta sosial. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dan ditutup dengan kegiatan post-test serta menyimpulkan. Adapun hasil pengabdian menunjukkan bahwa santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan dapat memilah pemahaman para tokoh dalam memahami teks agama. Selain itu santri juga telah mampu mencontohkan faham moderat dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Sebagai kesimpulan bahwa kegiatan pelatihan secara umum telah dapat memberikan penguatan faham moderasi beragama bagi santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Kata Kunci: Moderasi beragama, santri, pondok pesantren, moderat.
The Principle of Maslahah in Marriage Registration Policy: Preventing the Exploitation of Women and Children in Mandailing Natal Regency Andri Muda Nst; Asrul Hamid; Raja Ritonga; Zuhdi Hsb; Ilham Ramadan Siregar
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.7342

Abstract

The phenomenon of unregistered marriages in Mandailing Natal Regency remains a serious issue that weakens legal protection for women and children and increases the risk of exploitation of these vulnerable groups. This study aims to analyze the implementation of the maslahah principle in marriage registration policies and evaluate their effectiveness in preventing the exploitation of women and children. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explain the application of the maslahah principle in marriage registration and its relevance in exploitation prevention. The study location was selected purposively due to the high incidence of unregistered marriages and child marriage in Mandailing Natal Regency, as well as the strong influence of local cultural practices. A normative-empirical approach was applied by integrating the analysis of maslahah principles in Islamic law with the social realities within the community. Primary data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, community leaders, and affected residents using purposive sampling, while secondary data were collected from literature and official documents. Data were gathered through interviews and observation, then analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure data validity. The results show that low legal awareness, perceptions that marriage registration is merely administrative, limited access to services, economic constraints, and widespread child marriage are key factors contributing to the high rate of unregistered marriages. The novelty of this research lies in the comprehensive integration of the maslahah principle with local empirical findings, producing a maslahat-based policy recommendation through legal education, expanded service access, and digital innovation as preventive measures to protect women and children.   Fenomena pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Mandailing Natal masih menjadi persoalan serius yang melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta meningkatkan risiko eksploitasi terhadap kelompok rentan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip maslahat dalam kebijakan pencatatan pernikahan serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan prinsip maslahat dalam pencatatan pernikahan dan relevansinya dalam pencegahan eksploitasi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena tingginya kasus pernikahan tidak tercatat dan perkawinan anak di Kabupaten Mandailing Natal serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Pendekatan normatif-empiris digunakan dengan mengintegrasikan analisis prinsip maslahat dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga terdampak menggunakan teknik purposive sampling, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, anggapan bahwa pencatatan hanya formalitas administratif, terbatasnya akses layanan, faktor ekonomi, dan maraknya perkawinan anak menjadi penyebab utama tingginya pernikahan tidak tercatat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara prinsip maslahat dan temuan empiris lokal, menghasilkan rekomendasi kebijakan pencatatan pernikahan berbasis maslahat melalui edukasi hukum, perluasan akses layanan, dan inovasi digital sebagai langkah preventif melindungi perempuan dan anak.
Reconstructing Proportional Justice in Islamic Family Law: Post-Divorce Marital Property Distribution in Mandailing Natal from the Perspective of Maqāṣid al-Usrah Zuhdi Hasibuan; Asrul Hamid; Andri Muda Nst; Raja Ritonga; Idris Idris
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 13 No. 1 (2026): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v13i1.13603

Abstract

This study critically examines the normative framework of Article 97 of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), which regulates an equal (50:50) division of marital property upon divorce, through a socio-legal perspective focusing on cases involving unemployed husbands in Mandailing Natal Regency. While existing scholarship has primarily emphasized doctrinal interpretation and procedural aspects of joint property classification, limited attention has been given to how formal legal norms operate within contexts of structural economic inequality and differentiated spousal contributions. Furthermore, empirical assessments of proportional justice in the application of Article 97 remain underdeveloped. To address this gap, this research adopts a mixed normative-empirical approach by integrating doctrinal legal analysis with field data from Mandailing Natal Regency. The empirical material consists of thirteen divorce cases and in-depth interviews with twelve key informants. The data are analyzed through a socio-legal interpretive framework that juxtaposes normative legal provisions with lived socio-economic realities. The study is theoretically grounded in maqāṣid al-Usrah as an extension of maqāṣid al-shariah, which is operationalized as an evaluative framework for assessing substantive fairness in Islamic family law. The findings indicate that, within the observed cases, the strict application of Article 97 tends to produce outcomes that insufficiently reflect the differentiated financial and non-financial contributions of spouses, particularly in situations where wives bear dual domestic and economic responsibilities. This study contributes theoretically by advancing maqāṣid al-Usrah as an operational analytical tool in socio-legal inquiry, and empirically by providing context-specific evidence from Mandailing Natal that evaluates the adequacy of the equal-sharing principle under conditions of economic asymmetry. The findings suggest that proportional justice offers a more context-sensitive interpretive approach for marital property division while remaining aligned with the normative objectives of maṣlaḥah and al-‘adālah. The study concludes that a context-sensitive interpretive refinement of Article 97 may be warranted, particularly by considering verifiable spousal contributions as a basis for more substantively equitable outcomes in post-divorce property distribution.  
Co-Authors Abdul Lohir Rosyid Nasution Adawiah, Robiyatul Adawiyah, Robiyatul Affandi, Hazrul Aida Sapitri Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Alfiani Pulungan Amiruddin Amiruddin Amiruddin Amiruddin Andri muda Nst Anwar Husein Anwar Husein Arobiah Nasution Asmaret, Desi Asril Fauzi Asrul Hamid Asrul Hamid Aulia Rezi Baehaqi Dahlan, Dasrizal Dedisyah Putra Dongoran, Irham Edi, Sabrun Elhusein, Shofwan Karim Endah Nopita Sari Faza, Amrar Mahfuzh Fuadi Fuadi Fuadi Fuadi Halidina Haris Hamid, Asrul Harahap, Amhar Maulana Harahap, Haritsah Hammamah Harahap, Titi Martini Hasibuan, Ahmad Jasa Hasibuan, Nur Asiah Husnil Khotimah Iana Tresia A Sibagariang Ida Sumarni Ida Sumarni Idris . Idris Idris Ilham Ramadan Ilham Ramadan Siregar Ilham Ramadan Siregar, Ilham Ramadan Indah Futri Jannus Tambunan Jesslyn, Jesslyn Julhadi Julhadi, Julhadi Junda Harahap Kamal, Tamrin Khairani Rangkuti Khairul Bahri Nasution Khoirul Amri Lahmi, Ahmad Lailan Nahari Lailan Nahari Lely Hayati Lubis, Nurhidayah Mahdi Mulia Mahmoud Ali Rababah Mahyudin Ritonga Mawaddah Maya Borotan Muda, Andri Muhadi Khalidi Muhammad Ikbal Muhammad Irsan Barus Mutaqin, Ilyas Mutiah Rangkuti Nahari, Lailan Nasution, Abdul Lohir Rosyid Nasution, Liantha Adam Nasution, Martua Nasution, Suryadi Nst, Andry Muda Nur Fifiyani Nst Nur Fifiyani Nst Nur Hayati Nur Hayati Nur Paridah Nur Paridah Nurlaili Mardia Panggabean, Rizky Mubarok Parulian Siregar Putri Anisah Nasution Rababah, Mahmoud Ali Rabiatul Adawiyah Rangkuti, Rosipa Rahmi Resi Atna Sari Siregar Rina Riski Ritonga, Ahmad Roisuddin Ritonga, Hasir Budiman RITONGA, SYAIPUDDIN Rizka Nailah Lubis Rizka Nailah Lubis Robiyatul Adawiyah Robiyatul Adawiyah Robiyatul Adawiyah Lubis Roisuddin Ritonga, Ahmad Rosni Harahap Rosniati Hakim Rukiah Rukiah Rusydi Sahata Panjaitan Saifullah Seri Muslimah Shofwan Karim Siswahyudianto Siti Aminah Siti Rohimah Srg, Kartina Sri Wahyuni Sri Wahyuni Hasibuan Suci, Putri Wulan Sumper Mulia Harahap Sumper Mulia Harahap Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suryadi Suryadi Syaipuddin Ritonga Tambunan, Jannus Ummi Amira Ummi Amira Wendra Yunaldi Zuhdi Hasibuan