Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Rechtsidee Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Social Service and Research Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal Of Public Health International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Statuta International Journal of Society and Law Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Lentera Negeri Journal of Law Perspectives Review
Handoyo Prasetyo
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 101 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA) Dwi Winda Lestari; Handoyo Prasetyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.269-282

Abstract

Seiring mewabahnya covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan dan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum atas hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
TINDAKAN EUTHANASIA PASIF OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI INDONESIA Putri Azzuri; Handoyo Prasetyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.717-728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.
PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA Achmad Firdaus; Handoyo Prasetyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.301-308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional dan hambatan beserta upaya nya dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dari data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala yang sulit dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti kurang pemahaman dan koordinasi antara lembaga apparat penegak hukum, penerapan hukum yang masih mengedepankan kepastian hukumnya, dan disharmonisasi UU ditambah dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum mengatur secara rinci terkait pengembalian asset dalam kejahatan tindak pidana.
Legal Basis for the Idea of Establishing Specialized Court for Medical Profession Darto Supadmo; Handoyo Prasetyo
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i8.5241

Abstract

This research discusses which laws and regulations can be used as a legal basis for the establishment of Special Medical Courts in Indonesia. The aim of this research is to find out which laws and regulations can be used as a legal basis for the establishment of Special Medical Courts in Indonesia. The method in this research is normative legal research using normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The research results obtained are that the laws and regulations that can be used as a legal basis for the establishment of a Special Medical Court in Indonesia are (1) Pancasila and the 1945 Constitution as a philosophical basis, and (2) Article 28D, Article 28 H (paragraph) 1 Constitution of 1945, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers as jurisdiction.
Enforcement of Law Against Violations of Dedicated Bus Rapid Transit (BRT) Lanes in the Legal Systems of Indonesia and the United States Daniel Tambunan; Handoyo Prasetyo
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.1-12

Abstract

This article examines the legal framework and law enforcement mechanisms addressing violations of exclusive Bus Rapid Transit (BRT) lanes, with a primary focus on the TransJakarta system in Indonesia and a comparative perspective with practices in Minneapolis and Austin, United States. The misuse of dedicated BRT lanes by unauthorized vehicles remains a persistent urban transport problem that undermines service efficiency, travel time reliability, and public trust in mass transportation systems. Despite the existence of clear legal norms, weak compliance and inconsistent enforcement continue to challenge the effectiveness of BRT operations. This research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Primary legal materials include national traffic and transportation laws, regional regulations of the Jakarta Provincial Government, and municipal ordinances in selected U.S. cities. Secondary legal materials consist of academic journals, policy reports, and official government publications related to public transportation and traffic law enforcement. The findings indicate that Indonesia relies heavily on a centralized regulatory framework supported by police enforcement and electronic traffic law enforcement (ETLE), while enforcement consistency and technological coverage remain limited. In contrast, cities in the United States emphasize localized regulation, automated enforcement systems, and administrative sanctions designed to create a deterrent effect. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, expanding evidence-based automated enforcement, harmonizing sanctions between national and local regulations, and enhancing public legal awareness are essential to improving compliance and ensuring the sustainability of BRT systems as a backbone of urban mobility.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI Bambang Waluyo; Handoyo Prasetyo; Subakdi -
Jurnal Yuridis Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2260

Abstract

Dalam suatu rangkaian kegiatan ekonomi, peran perusahaan pembuat produk (produsen) sangat besar. Produsen akan menentukan produk-produk apa yang akan dibuat dan sekaligus memastikan produk-produk yang dibuatnya tersebut akan laku dijual dan terserap pasar dengan baik. Perusahaan akan menggiring dan kemudian menjaring konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dibuatnya. Produsen akan memanfaatkan seoptimal mungkin peran mass media untuk mempromosikan produk yang dibuatnya, baik melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar maupun media online atau media sosial seperti youtube, facebook, Instagram dan lain-lain yang saat ini semakin dikenal masyarakat. Sarana penjualan produk dilakukan melalui jalur distribusi barang konvensional, mulai dari produsen dijual ke distributor lalu didistribusikan ke grosir dan terakhir ke pengecer sebelum dijual ke konsumen. Selain itu juga dijual melalui media jual beli online yang saat ini semakin marak dipergunakan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penjualan produk, produsen diwajibkan untuk senantiasa mentaati norma dan tata cara perdagangan barang yang diatur oleh pemerintah guna melindungan konsumen. Pepatah konsumen adalah raja adalah benar karena tanpa konsumen, produsen niscaya akan tutup karena tidak akan memiliki pendapatan (revenue) sehingga konsumen harus dilayani dengan benar dan jujur. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas tapi terukur melalui ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan dengan demikian diharapkan para pelaku usaha tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan namun juga menjaga produknya agar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kepada konsumen selaku pihak yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan perekonomian.
Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi Ryan Apriyandi; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5543

Abstract

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without considering corporate responsibility as legal subjects who can be held criminally responsible and the need for optimization by the DGT in the development of e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can be realized and can reduce the use of fictitious tax invoices in Indonesia. The results of the study show that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini yakni untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.      
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra; Beniharmoni Harefa; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9144

Abstract

The aim of this research is to determine whether the tax procedural law regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) can override the Criminal Procedure Code (KUHAP). The basis for enforcing tax crimes is stated in the Law on Harmonization of Tax Regulations. The examination of preliminary evidence is not regulated in this law but is delegated to the PMK, granting examiners the authority to borrow and/or examine evidence. This authority is similar to confiscation, causing ambiguity and legal uncertainty. This research uses a descriptive normative method and finds that the rules for borrowing evidence need revision to avoid resembling confiscation. The novelty of this research lies in its focus on the borrowing of evidence in the PMK. The results indicate that the rules for borrowing evidence in the PMK cannot override the concept of confiscation in the Criminal Procedure Code due to the lex specialis principle. The conclusion is that the borrowing concept in the PMK regarding Preliminary Evidence cannot override the Criminal Procedure Code. Therefore, reformulation of the PMK is necessary because it still adheres to the autonomy of criminal law, which should be eliminated since Civil Law can adequately provide protection to maintain order. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum acara perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar penegakan tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat aturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi didelegasikan ke PMK tentang Bukti Permulaan yang memberikan kewenangan pemeriksa untuk meminjam dan/atau memeriksa bahan bukti. Kewenangan peminjaman dab/atau memeriksa bahan bukti secara teknis memiliki kesamaan dengan penyitaan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peminjaman dengan penyitaan menyebabkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dan menemukan bahwa aturan peminjaman bahan bukti perlu diubah agar tidak menyerupai konsep penyitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan peminjaman bahan bukti dalam PMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan peminjaman bahan bukti dalam PMK tidak dapat mengesampingkan konsep penyitaan dalam KUHAP karena prinsip lex specialis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan konsep peminjaman dalam PMK tentang Bukti Permulaan tidak dapat mengesampingkan KUHAP. Oleh karena itu, reformulasi terhadap PMK tentang Bukti Permulaan diperlukan, karena PMK a quo masih menganut otonomi hukum pidana, yang seharusnya dihilangkan karena Hukum Perdata sudah mampu memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan. Kata Kunci: Peminjaman Bahan Bukti; Pemeriksaan Bukti Permulaan; Wajib Pajak.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Fathan Muhammad Ghifary; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait pengoptimalan penerapan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran hakim dalam sistem hukum pidana untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Umumnya, kasus-kasus pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan korban dan hanya fokus pada pemidanaan pelaku, padahal korban mengharapkan pengembalian harta yang dikuasai pelaku secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder terkait permasalahan ini. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menekankan keadilan dan kemanfaatan yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban serta efektivitas kementerian dan aparat hukum dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, penelitian ini mengkaji peran proaktif hakim dalam mediasi dan pengembalian kerugian korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum optimal dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, baik pada pertimbangan maupun vonisnya. Sehingga perlu adanya solusi konkret yang ditawarkan pada permasalahan dalam putusan ini agar tercapainya hukum yang lebih adil dan manusiawi untuk para korban kejahatan.
Model of Corporate Criminal Liability in Preventing Corporate Recidivism in Money Laundering Offenses Fatma Putri Fadilah; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12942

Abstract

This study analyzes corporate criminal liability in money laundering cases involving PT Duta Palma Group through the lens of deterrence theory and examines strategies to optimize corporate liability to prevent repeat corporate offending. The research is motivated by the inadequate application of corporate criminal sanctions in the conviction of Surya Darmadi, the owner of PT Duta Palma Group, which failed to prevent subsequent money laundering offenses committed by Cheryl Darmadi involving cross-border fund transfers to Hong Kong and her escape to Singapore. A normative juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The novelty of this study lies in its integration of Jeremy Bentham’s deterrence theory with a comparative analysis of the French legal framework to develop a more effective model for corporate criminal liability. The findings indicate that the court's decision against Surya Darmadi lacked a sufficient deterrent effect because the sanctions imposed were not proportional to the financial and social harms caused. This study proposes a reformulated model for enhancing corporate criminal liability based on proportional sanctions, strengthened deterrence mechanisms, and the adoption of relevant features from the French legal system. Such a framework is expected to reduce the likelihood of corporate recidivism and promote more effective enforcement in money laundering cases.
Co-Authors Abdallah, Raffi Ikzaaz Abdul Haris Nafis Abdul Kholib Abdul Kolib Achmad Firdaus Afdhali, Dino Rizka Afifah, Dashilfa Aissyah Lintang Pramudya Aisyah Nurhalizah Aisyah, Rizka Rahadiyani Aji Lukman Ibrahim Akhmad Kautsar Fattah Albert Sintong Limbong Alejendra Anjani, Axara Alifiandra, Muhammad Reiza Alifio Kadafi Alreindra Pradityo Wahyu Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya Amanda Cherly Nasution Amelia Amelia Andriyan Rahardi Angel Evelin Anissa Nabilla Anjani Nurdin, Aulia Anni Alvionita Simanjuntak Ardiana, Oktavia Dwi Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Aristias, Adinda Arsensius, Ricarda Atik Winanti Aurelita, Mira Avridha Riyanti Maharani Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azzahra, Dinda Azzahra, Nabila Adifia Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bayu Aji Adhyarsa Beniharmoni Harefa Bintang A, Immanuel Given Clarita Ayu Putri Setya Daniel Tambunan Darto Darto Darto Supadmo Dedin F. Rosida Dewanti, Tyur Regina Difqa Alvi Ramadhandiko Dwi Winda Lestari Edward Benedictus Roring Edward Benedictus Roring Ega Laksmana Triwiraputra Enina Wika Vetricha Wulandari Erni Agustin Erwan Budi Herianto Fabhian Halky Syahir Fadhillah, Muhammad Arif Fahrozi, Muhammad Helmi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fathan Muhammad Ghifary Fatma Putri Fadilah Fauzan, Anis Fawwaz, Razky Febrian Halomoan Febrian Halomoan Febrian Halomoan Febriyanto, Bagas Ferdiansyah, Diva Salsabila Fetty Tri Anggraeny Fikrie, Safina Nabila Gabriella, Theresia Ghina Rhoudotul Jannah Halim, Wahidul Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah, Nida Syahla Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hendra Parulian Heru Sugiyono Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Izzati, Aulia Putri Jaury Douglas Pardomuan Jonathan Andreas Sitorus Kholib, Abdul Khoyron Nasir, Tomi Kusuma, Aditama Candra Lisza Nurchayatie Loren, Medina Lulu Mufidah Mahameru, Danil Erlangga Mahardika, Agus Manullang, Imelda Arthameisia Manurung, Karina Hasiyanni Maulida Fitriani Michael Giovanni Joseph Milda, Nofi Mohammad Haikal Rasyid Muhammad Athaya Primananda Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad fauzan Mutaqin, Fadzal Nabila Putri Adelita Nada Prima Dirkareshza Nadjima, Aulia Rachmatullah Narindra, Rochella Amalia Natalia, Imelda Hera Nefrisa Adlina Maaruf Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Nurfajriana, Syifa Nyndhya, Rozzyana Pakpahan, David Roger Julius Pasah, Marip Pranitiaz, Laras Medina Putra, Alfarel Endito Putri Azzuri Putri Mufidah Putri Sejati, Presyta Nurhalida Putri, Nasywa Awalia Qinthara, Alika Faza Raihan Wibowo Raka Haikal Anfasya Rania Syifa Busroni Rara Siti Sandiah Rildo Anuar Sihite Rinanti, Pitra Risa Rasmitha, Nadia Riyawan, Dara Puspita Rizal Ananda Gibran Rohmah Dwi Cahyanigsih Roring, Edward Benedictus Ryan Apriyandi Sabrina, Fadiah Tarisa Sachmaso, Hana Humaira Salles, Sergio Saputra, Dhimas Setya, Clarita Ayu Putri Setyarini, Astri Dewi Sigiro, Talenta Ribka Singh, Rakhbir Situmeang, Zefanya Angelica Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Subakdi Subakdi - Subakdi Subakdi Subakdi, Subakdi Sukma, Nina Fitria Supardi Supardi Supardi Surahmad Surahmad, Surahmad Suzeeta, Nala Syandhira Syabilal Ali Syah, Aurellia Zerikha Syahda Mauldiyani Syifa, Nada Tamir A, Sulthan Muhammad Tasya Darosyifa Taufik Efendi Tesalonika, Ligina Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Wahyu S.J. Saputra Wibowo, Hanifah Fairuz Yanathifal Salsabila Anggraeni