p-Index From 2021 - 2026
11.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Rechtsidee Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Social Service and Research Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal Of Public Health International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Statuta International Journal of Society and Law Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Lentera Negeri Journal of Law Perspectives Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Menyoal Problema Ekonomi-Politik Sebagai Konsekuensi Lanjutan Dari Jargon “Merdeka Belajar”: Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan yang Menggejala di Indonesia Tasya Darosyifa; Ariel Lois; Febrian Halomoan; Albert Sintong Limbong; Andriyan Rahardi; Handoyo Prasetyo; Atik Winanti
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i2.2940

Abstract

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok sosial-ekonomi rendah. Kebijakan “Merdeka Belajar” meskipun menawarkan fleksibilitas, belum mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini membahas dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam konteks sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kampus merdeka yang diciptakan kala pandemi masih menyisakan dampak ketimpangan sosial sekalipun pandemi telah selesai. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang ada saat ini cenderung terpusat dan kurang melibatkan partisipasi siswa, serta tidak cukup mendukung pengembangan pemikiran kritis untuk menanggapi ketidakadilan sosial. Selain itu, kebebasan akademik dan partisipasi kolektif dalam penyusunan kurikulum juga masih cenderung terbatas, meskipun diamanatkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan institusi pendidikan lebih melibatkan semua aktor pendidikan dalam penyusunan kurikulum serta memastikan kebebasan akademik yang dijamin oleh hukum.
Phoenix Company and Tax Crimes: An Analysis of Administrative Penal Law as a Model of Law Enforcement Febrian Halomoan; Handoyo Prasetyo; Slamet Tri Wahyudi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.93

Abstract

This study examines the misuse of tax facilities through the Phoenix Company scheme and analyzes the application of administrative penal law as a law enforcement model in Indonesia's taxation system. The research is normative legal research employing statute and comparative approaches, supported by secondary data from legislation, literature, and relevant legal documents. The findings reveal that the Phoenix Company practice is a form of tax avoidance that exploits regulatory gaps, particularly in the application of final income tax for small and medium enterprises (SMEs). Through strategies such as firm-splitting and income bunching, taxpayers artificially maintain their turnover below the threshold to benefit from lower tax rates, despite operating as a single economic entity. This practice distorts tax fairness, reduces state revenue, and undermines the effectiveness of fiscal policy. Furthermore, the study finds that Indonesian tax law does not explicitly regulate illegal phoenix activities, resulting in enforcement relying on general provisions and principles such as substance over form. In this context, the administrative penal law approach offers a balanced framework by prioritizing administrative sanctions to restore state losses while retaining criminal sanctions as a last resort (ultimum remedium). The study suggests strengthening regulatory frameworks, enhancing inter-agency coordination, and optimizing data integration systems to improve detection and enforcement.
Perbandingan konsep administrative penal law dalam penanganan tindak pidana perpajakan di indonesia dan australia Febrian Halomoan; Handoyo Prasetyo; Slamet Tri Wahyudi
Lentera Negeri Vol. 7 No. 1 (2026): Lentera Negeri
Publisher : Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/991660

Abstract

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) terus menjadi tantangan dalam sistem perpajakan modern karena berpotensi mengurangi penerimaan negara serta mengganggu kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, dikenal konsep administrative penal law, yaitu ketentuan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana, termasuk dalam regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep administrative penal law dalam penanganan tindak pidana perpajakan di Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki pengaturan yang lebih tegas terkait pertanggungjawaban pidana perpajakan, termasuk penerapan konsep absolute liability dan sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pengaturan di Indonesia masih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui sanksi pidana dengan koordinasi administratif yang belum optimal. Persamaan kedua negara terletak pada penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan fiskal negara, sedangkan perbedaannya tampak pada tingkat efektivitas penegakan hukum dan model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan konsep administrative penal law di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan sistem administrasi perpajakan, kepastian hukum, dan optimalisasi mekanisme penegakan hukum berbasis kepatuhan sebagaimana diterapkan di Australia.
Co-Authors Abdallah, Raffi Ikzaaz Abdul Haris Nafis Abdul Kolib Achmad Firdaus Afdhali, Dino Rizka Afifah, Dashilfa Aissyah Lintang Pramudya Aisyah Nurhalizah Aisyah, Rizka Rahadiyani Aji Lukman Ibrahim Akhmad Kautsar Fattah Albert Sintong Limbong Alejendra Anjani, Axara Alifiandra, Muhammad Reiza Alifio Kadafi Alreindra Pradityo Wahyu Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya Amanda Cherly Nasution Amelia Amelia Andriyan Rahardi Angel Evelin Anissa Nabilla Anjani Nurdin, Aulia Anni Alvionita Simanjuntak Apriyandi, Ryan Ardiana, Oktavia Dwi Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Aristias, Adinda Arsensius, Ricarda Atik Winanti Aurelita, Mira Avridha Riyanti Maharani Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azzahra, Dinda Azzahra, Nabila Adifia Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bayu Aji Adhyarsa Beniharmoni Harefa Bintang A, Immanuel Given Darto Darto Dedin F. Rosida Dewanti, Tyur Regina Difqa Alvi Ramadhandiko Dwi Winda Lestari Edward Benedictus Roring Edward Benedictus Roring Enina Wika Vetricha Wulandari Erni Agustin Erwan Budi Herianto Fabhian Halky Syahir Fadhillah, Muhammad Arif Fadilah, Fatma Putri Fahrozi, Muhammad Helmi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fauzan, Anis Fawwaz, Razky Febrian Halomoan Febrian Halomoan Febrian Halomoan Febriyanto, Bagas Ferdiansyah, Diva Salsabila Fetty Tri Anggraeny Fikrie, Safina Nabila Gabriella, Theresia Ghifary, Fathan Muhammad Ghina Rhoudotul Jannah Halim, Wahidul Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah, Nida Syahla Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hendra Parulian Heru Sugiyono Intan Riani, Marsya Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Izzati, Aulia Putri Jaury Douglas Pardomuan Jonathan Andreas Sitorus Kholib, Abdul Khoyron Nasir, Tomi Kusuma, Aditama Candra Laksmana Triwiraputra, Ega Lisza Nurchayatie Loren, Medina Lulu Mufidah Mahameru, Danil Erlangga Mahardika, Agus Manullang, Imelda Arthameisia Manurung, Karina Hasiyanni Maulida Fitriani Michael Giovanni Joseph Milda, Nofi Mohammad Haikal Rasyid Muhammad Athaya Primananda Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad fauzan Mutaqin, Fadzal Nabila Putri Adelita Nada Prima Dirkareshza Nadjima, Aulia Rachmatullah Narindra, Rochella Amalia Natalia, Imelda Hera Nefrisa Adlina Maaruf Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Nurfajriana, Syifa Nyndhya, Rozzyana Pakpahan, David Roger Julius Pasah, Marip Pitra Rinanti Pranitiaz, Laras Medina Putra, Alfarel Endito Putri Azzuri Putri Mufidah Putri Sartika, Mutia Ananda Putri Sejati, Presyta Nurhalida Putri, Nasywa Awalia Qinthara, Alika Faza Raihan Wibowo Raka Haikal Anfasya Rania Syifa Busroni Rara Siti Sandiah Rildo Anuar Sihite Rinanti, Pitra Risa Rasmitha, Nadia Riyawan, Dara Puspita Rizal Ananda Gibran Rohmah Dwi Cahyanigsih Roring, Edward Benedictus Sabrina, Fadiah Tarisa Sachmaso, Hana Humaira Salles, Sergio Saputra, Dhimas Setya, Clarita Ayu Putri Setyarini, Astri Dewi Sigiro, Talenta Ribka Singh, Rakhbir Siti Zubaidah Situmeang, Zefanya Angelica Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Subakdi Subakdi Subakdi Subakdi, Subakdi Sukma, Nina Fitria Supadmo, Darto Supardi Supardi Supardi Surahmad Surahmad, Surahmad Suzeeta, Nala Syandhira Syabilal Ali Syah, Aurellia Zerikha Syahda Mauldiyani Syifa, Nada Tambunan, Daniel Tamir A, Sulthan Muhammad Tasya Darosyifa Taufik Efendi Tesalonika, Ligina Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Wahyu S.J. Saputra Wibowo, Hanifah Fairuz Wijaya, Deni Yanathifal Salsabila Anggraeni