Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Social Service and Research Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora LAWPASS Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal Of Public Health International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Statuta International Journal of Society and Law Jurnal Legislasi Indonesia
Handoyo Prasetyo
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 92 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 92 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TEORI KEADILAN JHON RAWL KAITANYA DENGAN PEMERATAAN DISTRIBUSI OBAT DI INDONESIA Nefrisa Adlina Maaruf; Handoyo Prasetyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4184

Abstract

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar bagi manusia, oleh karena itu hak atas Kesehatan menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara umum. Hak atas Kesehatan mencakup berbagai aspek, salah satunya keadilan dalam pendistribusian obat di setiap daerah secara merata. Kesehatan merupakan primary goods atau kebutuhan dasar setiap manusia, oleh karena itu menurut teori hukum keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls , setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam dan penghujan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. penelitian ini penting dilakukan guna mengatur keperluan keseragaman pelaksanaan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sejalan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan membuat peraturan Pedoman Pengelolaan obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah lebih lanjut tentang teori keadilan John Rawls kaitanya dengan Pemerataan Distribusi Obat di Indonesia karena Realita yang ditemukan di lapangan Pendistribusian obat di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan yang signifikan dan kompleks. penelitian ini dilakukan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual Keterpencilan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta akses transportasi yang sulit merupakan beberapa faktor utama yang menyulitkan proses distribusi obat. hasil penelitian ini adalah adanya ketidakadilan dalam pendistribusian obat terutama di pedesaan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali.
TUKANG GIGI MENJAMUR : RENTAN TERJADI MALPRAKTIK (PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS) Nefrisa Adlina Maaruf; Handoyo Prasetyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4188

Abstract

Pada era digital ini, melalui media social penipuan tukang dan atau salon gigi yang mengatas namakan dokter gigi sering ditemukan, tahun 2019 tren posting memakai veneer pada gigi di media social sedang menjamur di seluruh penjuru Indonesia. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa profesi dokter gigi, tukang gigi dan salon gigi sangatlah berbeda, dimana dokter gigi mempelajari semua tentang Kesehatan gigi dan mulut secara terperinci serta memiliki surat izin praktik legal dari Kementerian Kesehatan yang hal tersebut berbeda dengan tukang gigi yang hanya mempelajari cara membuat gigi palsu tanpa mempertimbangkan hal-hal detaillainnya. Pada tahun 2020 di Indonesia ramai dengan pemberitaan mengenai praktik dokter gigi illegal di wilayah Jawa Barat Kota Bekasi oleh pelaku yang berinisial ADS, pelaku banyak menipu konsumen dengan melakukan praktik perawatan gigi. Berdasarkan fenomena diatas yang dilengkapi dengan sejumlah keterangan yang bersifat real, maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai peran media social terhadap pertumbuhan angka tukang gigi dan salon gigi yang berbading lurus dengan resiko yang diterima pasien. Sehingga penelitian bertujuan untuk menganalisa Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Ilegal Tukang Gigi dan Salon Gigi Di Wilayah Bekasi Pada Era Digitalisasi Melalui Endorment Serta Iklan Media Social” kesimpulan dari penulisan ini adalah masih kurang nya pengimplikasian undang undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan proses jual- beli (jasa).
Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi, Subakdi; Ibrahim, Aji Lukman; Novyana, Hilda; Fauzan, Muhammad; Noerman, Chiquita Thefirstly; Pasah, Marip
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2023): November 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i6.490

Abstract

Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.
Peranan Strategi Komunikasi Politik dalam Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat serta Menjaga Perdamaian Subakdi; Prasetyo, Handoyo
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35264

Abstract

Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui pengertian dan tahapan terkait strategi komunikasi politik, peranan partai politik dalam menjalankan strategi komunikasi politik untuk masyarakat. peranan strategi komunikasi politik dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat serta menjaga perdamaian. Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi komunikasi politik merupakan sebuah strategi yang berperan penting meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam politik. Strategi komunikasi dalam politik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pemilu. Melalui strategi komunikasi yang terjalin ini partai politik mampu menjangkau simpatisan rakyat atau individu yang masih buta politik tidak hanyut dalam gelombang apatis politik yang semakin besar. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik ini sifatnya persuasif, baik berupa ajakan untuk berdiri dipihak yang sama, ataupun ajakan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam keberlangsungannya sistem politik di Indonesia. Peranan dari strategi komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi masyarakat, membentuk serta membina pendapat umum di kalangan masyarakat, dan mendorong partisipasi politik masyarakat
Penguatan Rancangan Good University Governance Dalam Pencegahan Korupsi di Perguruan Tinggi Qinthara, Alika Faza; Prasetyo, Handoyo
RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i2.22002

Abstract

This study aims to analyze the design of good university governance in preventing corruption at the tertiary level and the role of the internal control unit and the university senate in supervising higher education governance. This research is motivated by the rampant acts of corruption committed by officials in the world of education in Indonesia, especially in tertiary institutions. Corruptors in the world of education take advantage of loopholes to commit acts of corruption in various ways, one of which is through goods and services procurement project funds. The research methodology used is a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The novelty in this research is to complement studies conducted by previous studies which only affect student trust and influence in positive terms, without preventing acts of corruption that are often carried out by officeholders in tertiary institutions. The results of the research show that good university governance can help prevent corruption if all the principles of good university governance are implemented or implemented in universities.
Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan Putri Sejati, Presyta Nurhalida; Prasetyo, Handoyo
RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i2.22015

Abstract

Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi hutan merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi yang telah mengubah fungsi kawasan hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Riau sejak 2003 hingga 2022 secara ilegal, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.39,7 Triliun Rupiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kasus pada Putusan 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, sehinga pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, undang – undang, dan kasus yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst telah mencederai keadilan di masyarakat mengingat kerugian yang ditimbulkan bernominal fantastis. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya berfokus untuk menghukum pelaku saja, tetapi juga berfokus pada pengembalian kerugian negara yang sesuai dengan nominal (aset) yang telah dikorupsi. Sehingga, upaya asset recovery dalam perkara korupsi sangat penting dilakukan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Identifikasi Simptom Penyebab Perundungan: Upaya Menciptakan Sekolah Ramah Anak Handoyo Prasetyo; Bambang Waluyo; Subakdi Subakdi; Beniharmoni Harefa
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 2 No. 3 (2024): Juni: Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v2i3.463

Abstract

The topic of bullying is never discussed from time to time, the phenomenon of bullying is like an epidemic or a rapidly spreading disease that causes many victims. The phenomenon of bullying is increasingly growing because currently it is a modern era that cannot be separated from technological developments which have positive and negative impacts. Television or social media shows are easier for school-age children to imitate, especially behavior that is considered not good. For example, a fight scene that ends in bullying. Bullying occurs at every school level, from elementary school, middle school, high school to university, both public schools and religious schools and Islamic boarding schools. Bullying is carried out by students, teachers, parents and also school principals with the majority of victims being students. In order to protect and prevent bullying, the government has issued many laws such as the Child Protection Law, the Children's Criminal Justice System Law, the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulations, the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Regulations, Guidebooks and Programs Anti-bullying from each school and various forms of efforts to anticipate and prevent bullying in schools. In fact, the various regulations issued by the Government have not been able to overcome bullying behavior, which will even increase by 30% in 2023 compared to 2022. This research will complement other research that has been carried out previously, using a different perspective, namely with the concept of sustainability. activities through the PDCA (Plan, Do, Check, Action) system, which requires stakeholders (Government, Teachers, Parents, Students, Law Enforcement and all parties involved) to carry out systematic and holistic prevention efforts, which in every The steps taken must always be reviewed to find out whether the work plan made has succeeded in preventing or not being effective.
Additional Criminal Restitution In The Handling Of General Criminal Cases By The Prosecutor's Office Nyndhya, Rozzyana; Supardi, Supardi; Prasetyo, Handoyo
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 6 (2024): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i6.785

Abstract

The provision of restitution to victims of criminal acts is considered not optimal in its implementation with various problems such as from the regulatory aspect and at the level of implementing relevant stakeholders in the implementation of prosecutions. The results of this study will be presented by describing the data obtained through literature studies analyzed by quantitative methods. The study shows that there is a need for an arrangement that contains a substitute crime if the defendant or convicted person is not able to pay a replacement crime as a norm that becomes the legal basis for public prosecutors and judges in prosecuting and deciding cases. The problem arises due to the lack of comprehensive regulations regarding criminal charges in lieu of the payment of compensation, the non-regulation of criminal substitutes for the payment, and the nonregulation of the amount of the criminal substitute. The ideal arrangement in a criminal prosecution that is carried out comprehensively and correctly by the relevant parties is expected to provide legal certainty, justice, and expediency.
Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Afifah, Dashilfa; Aristias, Adinda; Manullang, Imelda Arthameisia; Sukma, Nina Fitria; Prasetyo, Handoyo
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11658207

Abstract

The development of Ibu Kota Nusantara (IKN) as the new capital of Indonesia has significant impacts on various community groups, including conservative communities residing in the affected areas. Legal certainty is key to ensuring that their rights are protected during the development process. This study aims to analyze the potential violations of land rights and legal protection of environmental rights for conservative communities in the context of the development of Ibu Kota Nusantara, including rights to land, culture, livelihood, and socio-economics. This study analyzes various regulations and policies implemented to sustain the lives of conservative communities and evaluates the effectiveness of existing legal mechanisms in protecting their interests. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of applicable laws and regulations as well as related literature reviews. The results show that there are no comprehensive policies regulating the recognition of indigenous communities in the Ibu Kota Nusantara area, leading to overlapping recognition between different regulations. Thus, there is a risk of violations of land and environmental rights for conservative communities due to the development policies of Ibu Kota Nusantara, which have not fully considered legal certainty for the interests and rights of the conservative communities living there.
Peran Mutual Legal Assistance Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia Manurung, Karina Hasiyanni; Prasetyo, Handoyo
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 12 (2024): July
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12179181

Abstract

Illegal fishing is an issue that has a broad and serious impact on the economy, environment and maritime security. First of all, this illegal practice causes significant economic losses for Indonesia, estimated at hundreds of trillions of rupiah every year. Apart from that, illegal fishing also has a serious impact on marine ecosystems and the sustainability of fisheries resources. The research method used is normative research. This research aims to analyze and test the application of norms contained in legal regulations, such as laws and other legal literature, which are related to the main issues discussed. The problem approach is used to identify and limit research problems, so that the process of data collection, analysis and discussion becomes more structured and focused. The research results show that Mutual Legal Assistance (MLA) has a crucial role in fighting transnational crime, especially illegal fishing (IUU Fishing) in Indonesia. MLA enables effective international cooperation, facilitating the exchange of information, evidence collection, and cross-border legal action. The types of assistance that can be sought through MLA, such as locating and identifying individuals, obtaining evidence, and seeking the appearance of witnesses in court, have proven to be very important in supporting law enforcement in the fisheries sector. The implementation of regulations such as Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters, as well as relevant international legal principles, shows that existing regulations are adequate to deal with IUU Fishing.               
Co-Authors Abdallah, Raffi Ikzaaz Abdul Haris Nafis Abdul Kolib Achmad Firdaus Afdhali, Dino Rizka Afifah, Dashilfa Aissyah Lintang Pramudya Aisyah, Rizka Rahadiyani Aji Lukman Ibrahim Akhmad Kautsar Fattah Alejendra Anjani, Axara Alifiandra, Muhammad Reiza Alreindra Pradityo Wahyu Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya Amanda Cherly Nasution Angel Evelin Anissa Nabilla Anjani Nurdin, Aulia Apriyandi, Ryan Ardiana, Oktavia Dwi Arfah Naila Rahmah Aristias, Adinda Arsensius, Ricarda Atik Winanti Aurelita, Mira Avridha Riyanti Maharani Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azkia Nur Aulia Azzahra, Dinda Azzahra, Nabila Adifia Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bayu Aji Adhyarsa Beniharmoni Harefa Bintang A, Immanuel Given Darosyifa, Tasya Darto Darto Darto Supadmo Dedin F. Rosida Dewanti, Tyur Regina Difqa Alvi Ramadhandiko Dwi Winda Lestari Edward Benedictus Roring Enina Wika Vetricha Wulandari Erni Agustin Erwan Budi Herianto Fabhian Halky Syahir Fadhillah, Muhammad Arif Fahrozi, Muhammad Helmi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fauzan, Anis Fawwaz, Razky Febriyanto, Bagas Ferdiansyah, Diva Salsabila Fetty Tri Anggraeny Fikrie, Safina Nabila Gabriella, Theresia Ghifary, Fathan Muhammad Ghina Rhoudotul Jannah Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah, Nida Syahla Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hendra Parulian Heru Sugiyono Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Izzati, Aulia Putri Jaury Douglas Pardomuan Jonathan Andreas Sitorus Kholib, Abdul Khoyron Nasir, Tomi Kusuma, Aditama Candra Laksmana Triwiraputra, Ega Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Lulu Mufidah Mahameru, Danil Erlangga Mahardika, Agus Manullang, Imelda Arthameisia Manurung, Karina Hasiyanni Maulida Fitriani Michael Giovanni Joseph Milda, Nofi Mohammad Haikal Rasyid Muhammad Athaya Primananda Muhammad Bintang Firdaus Muhammad fauzan Mutaqin, Fadzal Nabila Putri Adelita Nada Prima Dirkareshza Nadjima, Aulia Rachmatullah Narindra, Rochella Amalia Natalia, Imelda Hera Nefrisa Adlina Maaruf Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Nurfajriana, Syifa Nyndhya, Rozzyana Pakpahan, David Roger Julius Pasah, Marip Pranitiaz, Laras Medina Putra, Alfarel Endito Putri Azzuri Putri Mufidah Putri Sejati, Presyta Nurhalida Putri, Amelia Putri, Nasywa Awalia Qinthara, Alika Faza Rahardi, Andriyan Raihan Wibowo Raka Haikal Anfasya Rania Syifa Busroni Rara Siti Sandiah Rildo Anuar Sihite Rinanti, Pitra Riyawan, Dara Puspita Rizal Ananda Gibran Rohmah Dwi Cahyanigsih Roring, Edward Benedictus Sabrina, Fadiah Tarisa Sachmaso, Hana Humaira Salles, Sergio Saputra, Dhimas Setya, Clarita Ayu Putri Setyarini, Astri Dewi Sigiro, Talenta Ribka Singh, Rakhbir Siti Zubaidah Slamet Tri Wahyudi Subakdi Subakdi, Subakdi Sukma, Nina Fitria Supadmo, Darto Supardi Supardi Supardi Surahmad Surahmad, Surahmad Suzeeta, Nala Syandhira Syabilal Ali Syah, Aurellia Zerikha Syahda Mauldiyani Syifa, Nada Tamir A, Sulthan Muhammad Tesalonika, Ligina Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Wahyu S.J. Saputra Wibowo, Hanifah Fairuz Wijaya, Deni Yanathifal Salsabila Anggraeni