Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Social Service and Research Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora LAWPASS Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal Of Public Health International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Statuta International Journal of Society and Law Jurnal Legislasi Indonesia Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Handoyo Prasetyo
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBANGUNAN BUDAYA KESADARAN BERKENDARA SEPEDA MOTOR YANG AMAN DI KALANGAN PELAJAR SMAN 66 JAKARTA Bambang Waluyo; Handoyo Prasetyo; Subakdi Subakdi
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.508 KB)

Abstract

Dalam era yang serba praktis dan cepat ini, diperlukan sarana transportasi yang berfungsi mendukung seluruh aktivitas masyarakat, baik transportasi umum, seperti busway, KRL, maupun kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Sepeda motor adalah moda transportasi terbanyak yang digunakan masyarakat karena harganya murah, mudah mendapatkannya, biaya operasional ringan, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi. Peningkatan jumlah sepeda motor sayangnya diiringi dengan meningkatnya angka kecelakaan kendaraan bermotor, yang sebagian besar korbannya adalah pelajar SMA. Sosialisasi budaya berkendara yang aman ini bertujuan mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar SMA. Kegiatan dilaksanakan dengan cara penyuluhan melalui kegiatan paparan materi dan diskusi/tanya jawab. Dari sosialisasi tersebut diketahui bahwa walaupun pabrikan selalu mengembangkan fitur keselamatan yang makin canggih demi menjaga keselamatan pengendara, masih diperlukan kemampuan dan keterampilan (skill) dari pengendara agar dapat mengendarai sepeda motor dengan benar dan aman, baik yang dipelajari melalui pelatih (instruktur) resmi maupun pelatihan karakter (budaya) yang membangun karakter pengendara agar menjadi pengendara yang berbudaya dan sadar keselamatan.
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Lulu Mufidah; Handoyo Prasetyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.223 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i02.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui formulasi non-conviction based asset forfeiture yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat pada rumusan norma yang ada dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak menganut konsep non-conviction based asset forfeiture yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset in personam, tetapi melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset in personam tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan pengembalian kerugian negara. Selanjutnya, tidak efektifnya penyitaan aset hasil korupsi di Indonesia sebenarnya bukan karena belum adanya aturan mengenai perampasan aset terkait formulasi non-conviction based asset, melainkan kurangnya keseragaman ataupun tidak adanya unifikasi, terutama terkait hukum acara non-conviction baset asset tersebut di Indonesia yang tidak sama dengan perampasan aset in personam. Perampasan Aset yang diundangkan sebaiknya perlu memuat dasar gugatan perampasan aset in rem dan mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang dapat berjalan bersamaan dengan peradilan pidana supaya dapat secara aplikatif serta maksimal mengembalikan kerugian negara. This study aims to find out the concept of non-conviction based asset forfeiture as an effort to restore state losses due to corruption and to find out the formulation of non-conviction based asset forfeiture in accordance with the legal system in Indonesia. This research uses normative juridical research method that is descriptive analysis, namely research sourced from library research with statute approach, and Conceptual Approach. The results of this study showed that when viewed in the formulation of existing norms and spread in the legislation in Indonesia, in fact Indonesia does not adhere to the concept of non-conviction based asset forfeiture applied in parallel with the seizure of assets in personam, but rather placed as an ammunition if the seizure of assets in personam can not be carried out against polluted property in the framework of implementing state losses. Furthermore, the ineffective seizure of assets resulting from corruption in Indonesia is not actually due to the absence of rules regarding asset seizure related to the formulation of non-conviction-based assets, but rather the lack of uniformity or absence of unification, especially related to the law of non-conviction baset assets in Indonesia that is not the same as the seizure of assets in personam. The promulgation of assets should contain the basis of the claim for asset forfeiture in brakes and non-conviction based asset forfeiture mechanisms that can run concurrently with criminal justice in order to applicatively and maximally recover state losses.
Kolaborasi Pemasaran Digital Menggunakan Media Sosial dan Marketplace untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM Fetty Tri Anggraeny; Dedin F. Rosida; Wahyu S.J. Saputra; Handoyo Prasetyo
Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : Training & Research Institute - Jeramba Ilmu Sukses

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47747/jnpm.v2i2.486

Abstract

Digital marketing is currently growing rapidly. The COVID-19 pandemic has increasingly triggered the acceleration of digital marketing, especially for SME (Small and Medium Entreprise). The growth of social media users and marketplace users both as buyers and sellers has also soared. Today's society is starting to shift to cashless transactions. Both social media and marketplace have advantages that can be collaborated as digital marketing. Social media with diverse users and a marketplace that offers easy online store management and promo programs. The collaboration of these 2 digital tools is able to increase the productivity of UMKM
TINJAUAN YURIDIS DUALISME STATUS HUKUM INDIVIDU PENJABAT DIREKTUR KORPORASI Handoyo Prasetyo; Subakdi Subakdi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.9504.2021

Abstract

The corporation is one of the backbones of economic growth in Indonesia. The corporation as a legal subject in the form of a legal entity  due to its functional nature, will always be represented by an individual who is authorized by law to carry out corporate management functions. Individual Director of a corporation who comes from an internal corporation raises a dualism of legal status that covers Individual of Director, namely the Manpower Law and the Limited Liability Company Law. In addition, Individual of Director must also comply with all regulations related to their business activities (compliance principles). This research is made by looking at the factors that cause the dualism of legal status of Individual Director and the efforts made to provide legal protection for employees who act as corporate director in applying the principle of compliance to ensure the achievement of good corporate governance. Because this research is a research in the field of law, this research uses a normative juridical research method which is descriptive analytical in nature, to analyze the phenomena and what factors cause these problems / phenomena, namely the dualism status of Individual Director law. From this research, it was found that the factors of the dualism of legal status of Individual Director were because the holding company did not give up the employment status of individual employees who were appointed as directors and in contrast, Individual of Director were also reluctant to give up their employment relationship with the holding company. In order to protect the Individual Director from all legal risks that he faces in the implementation of the functions of the board of directors, the principle of compliance must be implemented properly and always act in a professional manner for the advancement of the corporation. Korporasi menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Korporasi sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum (rechtspersoon) karena sifat fungsionalnya, akan selalu diwakili oleh seorang individu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi kepengurusan korporasi. Individu Direktur korporasi yang berasal dari karyawan internal korporasi menimbulkan dualisme status hukum yang menaungi Individu Direktur yakni Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Disamping itu Individu Direktur juga harus mentaati semua peraturan yang terkait dengan kegiatan usahanya (compliance principle). Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya dualisme status hukum Individu Direktur korporasi dan upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang menjabat sebagai direktur korporasi dalam menerapkan compliance principle guna memastikan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Karena penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum, maka penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis fenomena yang ditemukan dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah / fenomena tersebut yakni adanya dualisme status hukum Individu Direktur. Dari penelitian ini ditemukan faktor-faktor timbulnya dualisme sistem hukum yang menaungi Individu Direktur di disebabkan karena korporasi induk (holding company)  tidak melepaskan status ketenagakerjaan individu karyawan yang diangkat menjadi direktur dan sebalinya Individu Direktur juga enggan melepaskan hubungan ketenagakerjaannya dengan holding company. Untuk melindungi Individu Direktur dari segala resiko hukum yang dihadapinya dalam pelaksanaan fungsi direksi, maka compliance principle harus dilaksanakan secara baik dan senantiasa bertindak secara profesional demi kemajuan korporasi.
MENGAMANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA DENGAN MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM Subakdi Subakdi; Handoyo Prasetyo
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2485

Abstract

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada textbook, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal-jurnal Hukum, serta semuanya yang terkait dengan Ideologi Negara yaitu Pancasila. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Mengamankan dan mengamalkan Pancasila haruslah dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus mematuhinya. Maka untuk mencapai pengamanan dan pengamalan pancasila yang baik sesuai norma hukum masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai dari Pancasila dan Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Legality of the Legal Status of Kratom Plants in Indonesia Avridha Riyanti Maharani; Handoyo Prasetyo
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.5502

Abstract

This research aims to address the following research questions:  Why is kratom plant considered illegal in Indonesia? Is there any legal protection for Indonesian farmers who cultivate kratom plants? This study employed normative legal method combining with a qualitative approach. This method relied on secondary data gathered from books, journals, laws, court decisions, and the internet. The information gathered was about kratom plants in Indonesia. In addition, a legal approach was also involved to review selected kratom plant regulation in Indonesia. The study revealed that the legality use of kratom is governed by the circular letter of the Head of the POM No: HK.04.4.42.421.09.16.1740 of 2016, the prohibition on the use of Mitragyna Speciosa (Kratom) in traditional medicines and health supplements. There are numerous side effects for those who consume the kratom plant, according to its content. Since 2013, it has been classified as an NPS (New Psychoactive Substance) and the National Narcotics Agency in an effort to prevent the spread of Kratom plants in Indonesia. Starting with the issuance of a policy, a total ban effective as of 2022. Farmers who cultivate Kratom Plants must switch crops because kratom is classified as Narcotics─ it cannot be cultivated or traded freely.
Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Acara Pidana Terkait Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Tindak Pidana Korupsi Raihan Wibowo; Handoyo Prasetyo
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p07

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait peran Komisi Yudisial dalam penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan mengangkat studi kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, serta memberikan gambaran terkait penguatan kapasitas hakim dalam penerapan hukum acara pidana sebagai wujud profesionalitas Hakim. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan studi kasus (case approach). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni merupakan bahan hukum yang diperoleh dari putusan Hakim, peraturan perundangan-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan berupa jurnal hukum, skripsi, dan laporan lainnya yang mendukung penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa bahan bukum yang akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya khususnya terkait dengan peranan komisi yudisial dalam pengawasan Hakim dan konseptual hukum acara pidana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Metode pengumpulan data yakni dilakukan dengan wawancara, dan pengumpulan bahan pustaka. wawancara dilakukan di Komisi Yudisial untuk mendapatkan data yang relevan dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis. Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (deductive reasoning). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial berperan dalam memeriksa pelangaran kode etik terhadap penyimpangan penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian terkait tindak pidana korupsi, serta penguatan kapasitas hakim diperlukan untuk mengatasi adanya penyimpangan hukum acara oleh hakim.
Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel) Enina Wika Vetricha Wulandari; Handoyo Prasetyo; Handar Subhandi Bakhtiar
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 3 (2023): IJHESS DECEMBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i3.789

Abstract

This research was conducted to determine the cause of negligence committed by medical personnel, and how to resolve medical disputes by analyzing the South Jakarta District Court Decision Number 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. Further research was carried out by looking at the case related to the legal liability of hospitals for the negligence of their medical personnel by reviewing the Civil Code, Law Number 26 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law Number 29 of 2004 concerning the Practice of Medicine, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, and other related laws and regulations. It then examines whether or not the judge is appropriate in deciding a malpractice case. This research uses normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The result of this study is that the legal relationship between hospitals, doctors, and patients gives birth to rights and obligations for the parties based on the therapeutic agreement that has been regulated in Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, so that patients receive legal protection due to alleged malpractice committed by medical personnel, in this case doctors with the current laws and regulations
Legal Responsibilities of Telepharmacy In Sales of Prescription Drugs In Indonesia Milda, Nofi; Handar Subhandi Bakhtiar; Handoyo Prasetyo
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 1 (2024): IJHESS AUGUST 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i1.1147

Abstract

The role of medication in healthcare services is crucial, but inappropriate use can endanger human health. Prescription drugs, including controlled substances, narcotics, and psychotropics, can only be dispensed by pharmacists based on a doctor's prescription at pharmaceutical service facilities in accordance with legal regulations to prevent misuse or abuse, which pose high health risks and can even be fatal. While the development of telepharmacy provides convenience for consumers in obtaining medications, it also introduces risks when prescription drugs are obtained without a doctor's prescription. This study aims to analyze the legal responsibilities of telepharmacy in the sale of prescription drugs and to understand the role of pharmacists in maintaining pharmaceutical standards within telepharmacy. Method: literature review sourced from Google Scholar. The Legal responsibility in Indonesian telepharmacy is governed by Government Regulations No. 71/2019 and No. 5/2021, Minister of Health Regulation No. 14/2021, Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/4829/2021, and BPOM Regulation No. 8/2020. Telepharmacy involves pharmacists, pharmacies, and electronic system operators, requiring adherence to service standards, data protection, and collaboration with conventional pharmacies. Therefore, regulations governing the pharmacy profession need to be updated to ensure telepharmacy services are safe and compliant with standards
Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jaury Douglas Pardomuan; Handoyo Prasetyo
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1321

Abstract

Traditional medicine in Indonesia faces significant challenges regarding patient protection and clear regulation in the context of consumer protection. Unlike modern medicine that follows a structured European model, traditional medicine often lacks consistent definition and clear regulatory mechanisms. Law Number 17 of 2023 concerning Health seeks to accommodate the diversity of healthcare systems in Indonesia, yet there are still shortcomings in the responsibility of health organizations for the standardization and supervision of traditional medicine. This research analyzes how patient protection in traditional healthcare services is viewed from a consumer protection perspective and examines the implementation of Law Number 17 of 2023. Findings indicate the need for further steps to develop robust mechanisms in standardization, address deficiencies in health organizations responsible, and balance communal interests with individual needs in traditional medicine. Thus, these efforts are expected to enhance patient protection and improve the safety and effectiveness of traditional medicine in Indonesia.
Co-Authors Abdallah, Raffi Ikzaaz Abdul Haris Nafis Abdul Kolib Achmad Firdaus Afdhali, Dino Rizka Afifah, Dashilfa Aissyah Lintang Pramudya Aisyah Nurhalizah Aisyah, Rizka Rahadiyani Aji Lukman Ibrahim Akhmad Kautsar Fattah Alejendra Anjani, Axara Alifiandra, Muhammad Reiza Alifio Kadafi Alreindra Pradityo Wahyu Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya Amanda Cherly Nasution Angel Evelin Anissa Nabilla Anjani Nurdin, Aulia Anni Alvionita Simanjuntak Apriyandi, Ryan Ardiana, Oktavia Dwi Arfah Naila Rahmah Aristias, Adinda Arsensius, Ricarda Atik Winanti Aurelita, Mira Avridha Riyanti Maharani Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azkia Nur Aulia Azzahra, Dinda Azzahra, Nabila Adifia Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bayu Aji Adhyarsa Beniharmoni Harefa Bintang A, Immanuel Given Darosyifa, Tasya Darto Darto Dedin F. Rosida Dewanti, Tyur Regina Difqa Alvi Ramadhandiko Dwi Winda Lestari Edward Benedictus Roring Edward Benedictus Roring Enina Wika Vetricha Wulandari Erni Agustin Erwan Budi Herianto Fabhian Halky Syahir Fadhillah, Muhammad Arif Fadilah, Fatma Putri Fahrozi, Muhammad Helmi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fauzan, Anis Fawwaz, Razky Febriyanto, Bagas Ferdiansyah, Diva Salsabila Fetty Tri Anggraeny Fikrie, Safina Nabila Gabriella, Theresia Ghifary, Fathan Muhammad Ghina Rhoudotul Jannah Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Handar Subhandi Bakhtiar Hanifah, Nida Syahla Harsanti, Khairunnisa Putri Haryanto, Imam Hendra Parulian Heru Sugiyono Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Izzati, Aulia Putri Jaury Douglas Pardomuan Jonathan Andreas Sitorus Kholib, Abdul Khoyron Nasir, Tomi Kusuma, Aditama Candra Laksmana Triwiraputra, Ega Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Lulu Mufidah Mahameru, Danil Erlangga Mahardika, Agus Manullang, Imelda Arthameisia Manurung, Karina Hasiyanni Maulida Fitriani Michael Giovanni Joseph Milda, Nofi Mohammad Haikal Rasyid Muhammad Athaya Primananda Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad fauzan Mutaqin, Fadzal Nabila Putri Adelita Nada Prima Dirkareshza Nadjima, Aulia Rachmatullah Narindra, Rochella Amalia Natalia, Imelda Hera Nefrisa Adlina Maaruf Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Nurfajriana, Syifa Nyndhya, Rozzyana Pakpahan, David Roger Julius Pasah, Marip Pranitiaz, Laras Medina Putra, Alfarel Endito Putri Azzuri Putri Mufidah Putri Sartika, Mutia Ananda Putri Sejati, Presyta Nurhalida Putri, Amelia Putri, Nasywa Awalia Qinthara, Alika Faza Rahardi, Andriyan Raihan Wibowo Raka Haikal Anfasya Rania Syifa Busroni Rara Siti Sandiah Rildo Anuar Sihite Rinanti, Pitra Riyawan, Dara Puspita Rizal Ananda Gibran Rohmah Dwi Cahyanigsih Roring, Edward Benedictus Sabrina, Fadiah Tarisa Sachmaso, Hana Humaira Salles, Sergio Saputra, Dhimas Setya, Clarita Ayu Putri Setyarini, Astri Dewi Sigiro, Talenta Ribka Singh, Rakhbir Siti Zubaidah Situmeang, Zefanya Angelica Slamet Tri Wahyudi Subakdi Subakdi Subakdi Subakdi, Subakdi Sukma, Nina Fitria Supadmo, Darto Supardi Supardi Supardi Surahmad Surahmad, Surahmad Suzeeta, Nala Syandhira Syabilal Ali Syah, Aurellia Zerikha Syahda Mauldiyani Syifa, Nada Tamir A, Sulthan Muhammad Tesalonika, Ligina Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Wahyu S.J. Saputra Wibowo, Hanifah Fairuz Wijaya, Deni Yanathifal Salsabila Anggraeni